Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.27
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Penelitian Serambi Hukum Rampai Jurnal Hukum Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Law Journal Jurnal Bakti Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science
Hani Irhamdessetya
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: (Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks) Hidayati, Arini; Hani Irhamdessetya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3771

Abstract

Penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam memberikan putusan hukuman, dengan menggunakan kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mempelajari aturan hukum yang terdapat dalam peraturan dan menghubungkan dengan penerapan hukum dalam praktik di pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, hukuman tetap berlandasan prinsip kepentingan terbaik anak dengan memberikan hukuman pembinaan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara pertangungjawaban pidana anak, perlindungan anak, serta keadilan untuk korban
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Anak Ditinjau Dari Prinsip Otonomi (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/ PN TMG) Rodhiyatun Soimah; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip otonomi dalam pertimbangan putusan hakim dengan menemukan hukum akibat keterbatasan regulasi aturan tentang pemidanaan anak usia 12 tahun menyebabkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan anak secara otonomi, yang diterapkan sebagai dasar penemuan hukum akibat undang-undang yang masih kabur atau belum jelas mengatur penerapan pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menelaah lebih luas mengenai peraturan hukum dalam undang-undang untuk penyelesaian hukum, sebagai bahan hukum primer (statute approach) dan juga pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Pertimbangan hakim dalam putusannya menggunakan aspek yuridis dan non yuridis dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim pada pertimbangannya yang otonom juga harus memperhatikan perlindungan hak anak, dengan hal ini otonomi hakim dalam menemukan hukum akibat undang-undang yang masih rumpang tidak dapat dikatakan sebagai kebebasan mutlak karena tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang.
Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Pretty Dwi Novita Sari; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7726

Abstract

Tindak pidana incest yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan seksual yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, serta hak asasi anak. Perbuatan ini menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi anak sebagai korban. Namun, hal ini kurang mendapat perhatian di Indonesia sehingga pemahaman masyarakat mengenai incest masih terbatas. Penelitian tentang topik ini juga masih relatif minim, khususnya yang mengkaji pertanggungjawaban pidana orang sebagai pelaku incest karena sebagian besar penelitian lebih berfokus pada dampak incest, perlindungan anak, dan faktor penyebab terjadi kejahatan tersebut. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku incest terhadap anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan putussan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi peraturan, perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukkan hakim menerapkan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun dan denda Rp. 100.000.000.00 dengan mempertimbangkan relasi kuasa, dampak berat terhadap korban, serta tujuan pemidanaan.
Analisis Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pemalang Feri Al Faozi; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7749

Abstract

Tindak pidana perjudian merupakan permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di Kabupaten Pemalang. Meskipun telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian masih terus berkembang, termasuk dalam bentuk perjudian daring. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera dan menekan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan pengaturan hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penegakan hukumnya di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung pendekatan yuridis empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan relatif optimal, namun masih menghadapi kendala teknologi dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan preventif.
Perlindungan Hukum Perusahaan Gadai terhadap Risiko Penadahan melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (Studi pada PT Gadai Syariah Berkat Bersama) Ang Denny Wijaya; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha pergadaian memiliki risiko hukum berupa penadahan apabila barang jaminan yang diterima berasal dari tindak pidana. Risiko tersebut menuntut perusahaan pergadaian untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SOP dalam penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko penadahan serta pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data empiris terbatas melalui penelaahan SOP perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang memuat due diligence, identifikasi barang dan nasabah, akad tertulis dengan pernyataan keabsahan barang, dokumentasi transaksi, dan mekanisme customer care telah selaras dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024. Penerapan SOP tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan dapat menegasikan unsur kesalahan serta niat jahat perusahaan dalam tindak pidana penadahan
Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr) Novembryan Prayitno Putra; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr mengenai perkara penganiayaan ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta menilai sejauh mana perspektif keadilan restoratif diakomodasi dalam pertimbangan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui penelaahan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih berfokus pada pemenuhan unsur Pasal 352 KUHP dan penjatuhan pidana denda, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perspektif keadilan restoratif belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam putusan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan orientasi pemulihan dalam pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana ringan.
Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Di Lingkungan Pendidikan Hani Irhamdessetya; Sudijono Sastroatmodjo; Ar-Rahiim Innash; Aris Haryono; Siti Halimah
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 9, No 2 (2026): MEI 2026
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v9i2.3336

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi digital di lingkungan pendidikan menuntut guru tidak hanya memiliki kemampuan literasi teknologi, tetapi juga karakter integritas dan kesadaran hukum dalam mencegah tindak pidana siber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru mengenai pentingnya integritas profesi, bentuk-bentuk ancaman siber di sekolah, perlindungan data pribadi peserta didik, serta langkah preventif dalam penggunaan teknologi digital. Kegiatan dilaksanakan di SMKN Jateng melalui metode edukatif-partisipatif yang meliputi sosialisasi, diskusi interaktid, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test terhadap 27 peserta. Hasil evaluasi menggunakan pre-test sebesar 60,00 meningkat menjadi 98,15 pada post-test. Sebanyak 25 peserta memperoleh nilai sempurna, 1 peserta memperoleh nilai 80, dan 1 peserta memperoleh nilai 70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam memperkuat pemahaman guru mengenai integritas digital dan pencegahan tindak pidana siber di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini penting sebagai langkah preventif untuk mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman, etis, dan berkeadaban digital. Kata kunci: integritas guru, tindak pidana siber, pendidikan digital, literasi hukum, keamanan digital AbstractThe development of digital technology in educational environments requires teachers not only to possess technological literacy, but also integrity and legal awareness in preventing cybercrime. This community service activity aimed to improve teachers` understanding of professional integrity, forms of cyber threats in schools, protection of student`s personal data, and preventive measures in the use of digital technology. The activity was conducted at SMKN Jateng using an educational participatory method consisting of socialization, interactive discussion, and evaluation through pre-tests and post-tests involving 27 participants. The evaluation results showed an increase in participants understanding, with the average pre-test score of 60.00 rising to 98.15 in the post-test. A total of 25 participants achieved a perfect score, 1 participant scored 80, and 1 participant scored 70. These results indicate that the socialization activity was effective in strengthening teachers understanding of digital integrity and cybercrime prevention in educational settings. This activity is important as a preventive effort to support the creation of a safe, ethical, and digitally responsible school culture. Keywords: teacher integrity, cybercrime, digital education, legal literacy, digital security
EDUKASI REMAJA SEHAT, AMAN, DAN SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN PERILAKU BERISIKO MELALUI PENDEKATAN HUKUM DAN KESEHATAN TERPADU Hani Irhamdessetya; Eko Mardiyaningsih; Abdul Wakhid; Alfan Afandi; Yulia Nur Khayati
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v6i1.5180

Abstract

Abstrak Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesehatan remaja dan mencegah perilaku berisiko, terutama penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, gangguan kesehatan mental, dan risiko kesehatan reproduksi. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi terpadu di SMK Pangudi Luhur Tarcicius Semarang pada 11 September 2025 dengan melibatkan tim lintas disiplin hukum, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Metode pelaksanaan terdiri atas identifikasi kebutuhan, penyusunan materi berbasis hukum positif, penyampaian edukasi interaktif, diskusi kasus, serta evaluasi pengetahuan melalui pre-test dan post-test. Materi hukum dikaitkan dengan UU Kesehatan, UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil evaluasi deskriptif menunjukkan rata-rata capaian pre-test sebesar 92,78% dari 169 responden dan rata-rata capaian post-test sebesar 93, 58% dari 106 responden. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pengetahuan awal yang baik dan kegiatan edukasi mampu mempertahankan sekaligus memperkuat pemahaman remaja. Kegiatan ini berdampak pada meningkatnya kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan diri, memahami batasan pergaulan, mengenali bentuk pelecehan, menolak narkoba, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Kata Kunci: edukasi remaja, kesadaran hukum, kesehatan reproduksi, narkoba, pelecehan seksual
Criminal Liability for Medical Data Breaches and Telemedicine Malpractice in Digital Health Services Hani Irhamdessetya; Sudijono Sastroatmodjo; Hargianti Dini Iswandari; Siti Mutmainah
Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 1 (2026): June : ICCMS (Proceeding International Collaborative Conference on Multidiscipl
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/iccms.v3i1.231

Abstract

The digitalization of health services has transformed the relationship between patients, health professional, health care facilities, and electronic system providers through telemedicine, electronic medical records, health applications, and digital medical data management. Although these innovations improve access, efficiency, and flexibility in health care delivery, they also create legal challeges, particularly medical data breaches and potential malpractice in telemedicine services. This study aims to analyze the legal regulation of patient medical data protection and telemedicine services in Indonesia, and to examine the construction of criminal liability for medical data breaches and telemedicine malpractice as a form of patient rights protection. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the regulation of digital health services in Indonesia remains dispersed across several legal regimes, including health law, personal data protection law, electronic information and transaction law, and medical records regulation. Criminal liability cannot be imposed merely because harm occurs; it must be based on proof of an unlawful act, fault, causation, and patient harm. This study concludes that regulatory harmonization, clear telemedicine standards, secure electronic medical record management, and proportional criminal law enforcement are necessary to protect patient rights without obstructing innovation in digital health services.
Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar Pupung Hermawan; Hani Irhamdessetya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3765

Abstract

According to Article 1 of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, which meant brand is a sign in the form of images, names, words, letters numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in world trade in goods or services. No brand trademarks and service marks. The average collective brand is a brand used on goods or services with the same characteristics that are traded by several persons or legal entities together to distinguish the goods or services the like. In the last term, the brand license is permission given by the owner of the registered mark to a person or persons jointly or a legal entity to use the mark, for goods or services. In the world of trading often occurs trademark infringement. Brand infringement is essentially carried out by the Parties faith not good for gain, which can harm the legitimate brand owners. Based violation indication Law No. 15 of 2001 on Trademarks, there are several classifications of the counterfeit brand that is using the same brand as a whole, using the same brand, in essence, using the same sign, using the same sign in principle with the geographical indication. There was also the falsification of the registered mark. Through a registered trademark must be protected by the State through legislation Brand. Case in Brand, namely the Honda brand infringement. Abstrak Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor.  
Co-Authors Abdul Aziz Abdul Wakhid Affandi, Ahmad I Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Alfan Afandi Ang Denny Wijaya Aniatul Khusna Ar Rahiim Innash Ari Siswanti Aris Haryono Arista Candra Irawati Bagus Abdulloh Asidiq bernad, Bernadus Dewanto Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Eko Mardiyaningsih Elfiana Elfiana Elfiana, Elfiana Fahrisky, Zidant Feri Al Faozi Hargianti Dini Iswandari Hendra Wijaya Hendrike Priventa Hidayati, Arini Maulidha, Riztanti Ayu Novembryan Prayitno Putra Nugroho, Bagas Slamet Nurcahyo, Satria A Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Pretty Dwi Novita Sari Pupung Hermawan Purwati Purwati Purwati Purwati Purwati Rahayu, Agil Faradina Rodhiyatun Soimah Salsabiela D. Suyudi Siti Halimah Siti Mutmainah Sudijono Sastroatmodjo Sudijono Sastroatmodjo Sudiyono Sudiyono Umi Handayani Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Kristiningrum Yulia Nur Khayati Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi