Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Penelitian Serambi Hukum Rampai Jurnal Hukum Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Law Journal Jurnal Bakti Humaniora J-CEKI KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Hani Irhamdessetya
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Strategi Digital Marketing Terintegrasi dalam Upaya Peningkatan Penjualan Usaha Kopi "Kangmas Coffee" di Dusun Kebonlegi Kabupaten Semarang Arista Candra Irawati; Ari Siswanti; Hani Irhamdessetya; Dewi Purwanti; Purwati Purwati
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i3.7985

Abstract

Coffee is the third most consumed beverage in the world after water and tea. Indonesia, being a tropical country, is the fourth largest coffee producer globally. In Semarang Regency, Central Java, there is a home-based coffee business called "Kangmas Coffee," founded by Martina Rinarsih in 2017. The business produces three premium coffee variants: Arabica, Robusta, and Liberica, processed using both dry and wet methods. Kangmas Coffee products are marketed to various regions through digital platforms and even won the prestigious 13th Indonesian Specialty Coffee Contest (KKSI) in 2021. Despite its success in specialty coffee, local marketing efforts remain limited due to insufficient promotion and intense competition from other coffee businesses. This is a common challenge faced by small businesses in Indonesia. In the current digital age, the potential of digital marketing offers a viable solution to these problems. By leveraging digital marketing, businesses like Kangmas Coffee can increase their visibility, reach wider audiences, and ultimately boost sales. Effective digital marketing strategies such as search engine optimization (SEO), social media engagement, and online advertisements can create new economic opportunities and help home-based coffee businesses expand their customer base. This is particularly crucial for small and medium enterprises (SMEs) operating in a competitive market. This community service activity focused on empowering local coffee entrepreneurs with digital marketing skills. It was conducted in a participatory manner, involving pre-tests, socialization sessions, interactive discussions, and post-tests. The results showed a significant increase in participants’ understanding of digital marketing, with a 53% improvement in their knowledge. This newly acquired knowledge can be instrumental for businesses like Kangmas Coffee, helping them enhance their competitiveness and sustainability in the local market. By embracing digital marketing, Kangmas Coffee and similar enterprises can thrive and contribute to the local economy
Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan: (Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2025/PN Unr) Elfiana; Hani Irhamdessetya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3683

Abstract

Sistem peradilan pidana anak diselenggarakan untuk menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penanganan perkara anak tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Dalam konteks ini, pengakuan dan penyesalan anak pelaku menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR serta penilaian hakim terhadap pengakuan dan penyesalan anak pelaku dalam perkara pembujukan persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip (the best interest of the child) melalui penjatuhan pidana pembinaan di LPKA disertai pelatihan kerja sebagai wujud asas ultimum remedium yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan anak korban sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan keadilan.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: (Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks) Hidayati, Arini; Hani Irhamdessetya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3771

Abstract

Penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam memberikan putusan hukuman, dengan menggunakan kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mempelajari aturan hukum yang terdapat dalam peraturan dan menghubungkan dengan penerapan hukum dalam praktik di pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, hukuman tetap berlandasan prinsip kepentingan terbaik anak dengan memberikan hukuman pembinaan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara pertangungjawaban pidana anak, perlindungan anak, serta keadilan untuk korban
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Anak Ditinjau Dari Prinsip Otonomi (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/ PN TMG) Rodhiyatun Soimah; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip otonomi dalam pertimbangan putusan hakim dengan menemukan hukum akibat keterbatasan regulasi aturan tentang pemidanaan anak usia 12 tahun menyebabkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan anak secara otonomi, yang diterapkan sebagai dasar penemuan hukum akibat undang-undang yang masih kabur atau belum jelas mengatur penerapan pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menelaah lebih luas mengenai peraturan hukum dalam undang-undang untuk penyelesaian hukum, sebagai bahan hukum primer (statute approach) dan juga pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Pertimbangan hakim dalam putusannya menggunakan aspek yuridis dan non yuridis dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim pada pertimbangannya yang otonom juga harus memperhatikan perlindungan hak anak, dengan hal ini otonomi hakim dalam menemukan hukum akibat undang-undang yang masih rumpang tidak dapat dikatakan sebagai kebebasan mutlak karena tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang.
Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Pretty Dwi Novita Sari; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7726

Abstract

Tindak pidana incest yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan seksual yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, serta hak asasi anak. Perbuatan ini menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi anak sebagai korban. Namun, hal ini kurang mendapat perhatian di Indonesia sehingga pemahaman masyarakat mengenai incest masih terbatas. Penelitian tentang topik ini juga masih relatif minim, khususnya yang mengkaji pertanggungjawaban pidana orang sebagai pelaku incest karena sebagian besar penelitian lebih berfokus pada dampak incest, perlindungan anak, dan faktor penyebab terjadi kejahatan tersebut. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku incest terhadap anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan putussan nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Unr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi peraturan, perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukkan hakim menerapkan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun dan denda Rp. 100.000.000.00 dengan mempertimbangkan relasi kuasa, dampak berat terhadap korban, serta tujuan pemidanaan.
Analisis Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pemalang Feri Al Faozi; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7749

Abstract

Tindak pidana perjudian merupakan permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di Kabupaten Pemalang. Meskipun telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian masih terus berkembang, termasuk dalam bentuk perjudian daring. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera dan menekan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan pengaturan hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penegakan hukumnya di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung pendekatan yuridis empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan relatif optimal, namun masih menghadapi kendala teknologi dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan preventif.
Perlindungan Hukum Perusahaan Gadai terhadap Risiko Penadahan melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (Studi pada PT Gadai Syariah Berkat Bersama) Ang Denny Wijaya; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha pergadaian memiliki risiko hukum berupa penadahan apabila barang jaminan yang diterima berasal dari tindak pidana. Risiko tersebut menuntut perusahaan pergadaian untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SOP dalam penerimaan barang jaminan di PT Gadai Syariah Berkat Bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko penadahan serta pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data empiris terbatas melalui penelaahan SOP perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang memuat due diligence, identifikasi barang dan nasabah, akad tertulis dengan pernyataan keabsahan barang, dokumentasi transaksi, dan mekanisme customer care telah selaras dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024. Penerapan SOP tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan dapat menegasikan unsur kesalahan serta niat jahat perusahaan dalam tindak pidana penadahan
Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr) Novembryan Prayitno Putra; Hani Irhamdessetya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr mengenai perkara penganiayaan ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta menilai sejauh mana perspektif keadilan restoratif diakomodasi dalam pertimbangan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui penelaahan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih berfokus pada pemenuhan unsur Pasal 352 KUHP dan penjatuhan pidana denda, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perspektif keadilan restoratif belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam putusan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan orientasi pemulihan dalam pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana ringan.
Co-Authors Abdul Aziz Affandi, Ahmad I Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Ang Denny Wijaya Aniatul Khusna Ari Siswanti Arista Candra Irawati Bagus Abdulloh Asidiq bernad, Bernadus Dewanto Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Elfiana Elfiana Elfiana, Elfiana Fahrisky, Zidant Feri Al Faozi Hendra Wijaya Hendrike Priventa Hidayati, Arini Maulidha, Riztanti Ayu Novembryan Prayitno Putra Nugroho, Bagas Slamet Nurcahyo, Satria A Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Pretty Dwi Novita Sari Pupung Hermawan Purwati Purwati Purwati Purwati Purwati Rahayu, Agil Faradina Rodhiyatun Soimah Salsabiela D. Suyudi Sudiyono Sudiyono Umi Handayani Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Kristiningrum Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi