Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Badamai Law Journal Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) AKM: Aksi Kepada Masyarakat Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law Amal: Jurnal Ekonomi Syariah INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Muhammad Hendri Yanova
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS YANOVA, MUHAMMAD HENDRI; KOMARUDIN, PARMAN; HADI, HENDRA
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemecahan masalah hukum dengan metode penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah Metode penelitian hukum digunakan untuk memecahkan suatu problematika hukum yang sangat kompleks dalam perkembangannya. Penelitian hukum secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua metode penelitian; metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris.
PENGGUNAAN BLUE SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF REGULASI Yanova, Muhammad Hendri; Komarudin, Parman
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/eksy.v6i1.7323

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan Blue Sukuk sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan dengan fokus pada perspektif regulasi. Blue Sukuk merupakan salah satu bentuk obligasi syariah yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek yang berhubungan dengan kelestarian dan pemulihan lingkungan laut. Dalam era di mana keberlanjutan menjadi isu global yang krusial, Blue Sukuk menawarkan alternatif pendanaan yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk mendorong penerbitan Blue Sukuk, masih terdapat kendala regulasi yang signifikan. Kendala tersebut meliputi perlunya harmonisasi regulasi syariah dengan standar internasional, peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan, serta penguatan infrastruktur pasar untuk mendukung penerbitan dan perdagangan Blue Sukuk. Diharapkan Blue Sukuk dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun Tantangan utama yang dihadapi dalam penerbitan dan perdagangan Blue Sukuk adalah Ketidaksesuaian antara regulasi syariah dan standar internasional, Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pendanaan berkelanjutan, Keterbatasan infrastruktur pasar keuangan syariah, Regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas, Keterbatasan data dan informasi, dan Kendala pembiayaan dan insentif. Kata Kunci: Blue Sukuk, Pendanaan Berkelanjutan, Regulasi, Syariah, SDGs.
Perjanjian Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin Yanova, Muhammad Hendri; Komarudin, Parman; Nurhayati, Yati; Huda, Rahmatul; Hulaify, Akhmad; Wahab, Abdul
AKM Vol 6 No 1 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v6i1.1506

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para peternak di Desa Mandurian, Kabupaten Tapin, terkait perjanjian bagi hasil dalam usaha ternak sapi. Selama ini, banyak peternak yang menjalankan kerja sama bagi hasil secara lisan tanpa kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan hukum secara langsung kepada para peternak, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum perjanjian, prinsip-prinsip dalam perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan para peternak menyambut baik penyuluhan ini dan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya kejelasan perjanjian bagi hasil.
Sharia Compliance with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Hospitals Based on Sharia Principles (Case Study at RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru) Novia Indriani; Parman Komarudin; Umi Hani; Muhammad Hendri Yanova
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 10 No. 1 (2024): NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v10i1.1104

Abstract

South Kalimantan has two hospitals based on sharia principles, namely RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru which DSN-MUI has also recognized with a sharia certificate. The background of this research analyzes Sharia Compliance with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Hospitals Based on Sharia Principles with the focus of Case Studies at RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru. This study aims to examine the practice of organizing hospitals based on Sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Banjarbaru Islamic Hospital. The suitability of hospital organization practices based on sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Banjarbaru Islamic Hospital with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016. This research methodology uses descriptive qualitative research, with data sources derived from observation, interviews, and documentation. The research objects in this study are RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru. The results of the study indicate that the practice of organizing hospitals based on Sharia principles in the two hospitals has been fully implemented even though it is still less than optimal in terms of ikhtilat and providing Islamic educational materials. The suitability of the practice of organizing hospitals based on Sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 has also been in accordance as a whole so that the sharia certificate given by DSN-MUI is indeed appropriate to be given to the two hospitals.
Profit Sharing Akad of Sharia Venture Capital Companies Komarudin, Parman; Sodiki, Muhammad; Yanova, Muhammad Hendri; Hadi, Hendra; Yusuf, Mahmud
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2357

Abstract

This study aims to analyze the essence of profit sharing contracts for Islamic venture capital companies. This study uses a qualitative method which is a method that focuses on in-depth observation. Therefore, the use of qualitative methods in this study resulted in a more comprehensive review of profit-sharing contracts for Islamic venture capital companies. the type of research that the author uses is normative legal research. The nature of research in this writing is the nature of descriptive research. The approach used in this legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Islamic venture capital uses musyarakah and mudharabah akad in the profit-sharing scheme. Akad Musyarakah are used for companies that already have an ongoing business, but still need additional capital for business expansion purposes and akad mudharabah are used when a new business is established that has prospects for development.
Daluwarsa of Criminal Prosecution is Associated The Criminal Threats ifrani ifrani; Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi; Muhammad Topan; Muhammad Hendri Yanova
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2719

Abstract

The purpose of this study is to find out what is the rationale for the existence of a criminal prosecution and to examine future arrangements for a shorter Daluwarsa period than criminal penalties. This research is normative legal research by examining laws related to the legal issues under study and by moving from the views and doctrines that have developed in the science of law related to the problems in this research. According to the results of this study, it shows that: First, the rationale for the existence of a Daluwarsa on criminal prosecution which underlies the legislators to make a policy in this field is none other than legal certainty. This legal certainty is for the sake of creating legal order, namely legal order in the settlement of a criminal case that does not find a bright spot for a long time so that the case does not have a clear direction in its resolution. Second, the current criminal prosecution Daluwarsa policy in several of its provisions in determining Daluwarsa does not pay attention to factors that can support the functioning and operation of criminal law. In several provisions regarding the expiration date for criminal prosecution in several criminal offenses, the Daluwarsa date is shorter than the criminal penalty. The expiry period for criminal prosecution which is shorter than the criminal threat can result in motivating the perpetrators of criminal acts to run away/run away or disappear to avoid legal proceedings against avoiding criminal responsibility.
Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City) Parman Komarudin; Yati Nurhayati; Muhammad Hendri Yanova; David Fuad Habibie; Khairul Anam
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2727

Abstract

This study aims to analyze Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011, in which zakat paid to agencies/institutions authorized by the government can be deducted from taxable income in the city of Banjarmasin. The research method used is the sociology of law (socio-legal research) using an interdisciplinary approach between normative research aspects and a sociological approach that uses qualitative analysis. The result of the research is that in the practice of zakat as a deduction from taxable income, of course, zakat must be paid to an official body or institution that the government has approved. On this basis, the payment of zakat made by the taxpayer must be made to the agency or institution. Effectiveness of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, there are several factors that do not affect and there are also several factors that do. There are 3 factors that do not affect the effectiveness of the regulation, namely the rule of law factor, the law enforcement factor, and the facility or facility factor. While the factors that affect the effectiveness of these regulations are community factors and cultural factors.
Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law Yati Nurhayati; Mohd Zamre Mohd Zahir; Muhammad Hatta; Muhammad Hendri Yanova; Parman Komarudin
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 1 (2022): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v2i1.21

Abstract

The purpose of this research study aims to dissect the concept of Breach of contract in the civil law of two countries between Indonesia and Malaysia. As a country that has a different legal system but also recognizes Breach of contract or breaking promises in civil relations. In this research method, the type of research that the author uses is normative research. The nature of the research in this paper is the nature of comparative descriptive research. The approach used in this legal research is the statute approach, and the conceptual approach. The results of the study found that the Breach of contract in Indonesian civil law. This is a deviant act committed by one of the parties to the agreement from what was previously agreed without coercion which can result in losses for the opposing party and default in civil law in Malaysia as regulated in the 1950 Contract Law which is called Contract impossibility, a contract may be terminated. If the contracting parties fail to carry out the responsibilities contained in the contract.
Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law Nurhayati, Yati; Mohd Zahir, Mohd Zamre; Hatta, Muhammad; Yanova, Muhammad Hendri; Komarudin, Parman
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 1 (2022): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v2i1.21

Abstract

The purpose of this research study aims to dissect the concept of Breach of contract in the civil law of two countries between Indonesia and Malaysia. As a country that has a different legal system but also recognizes Breach of contract or breaking promises in civil relations. In this research method, the type of research that the author uses is normative research. The nature of the research in this paper is the nature of comparative descriptive research. The approach used in this legal research is the statute approach, and the conceptual approach. The results of the study found that the Breach of contract in Indonesian civil law. This is a deviant act committed by one of the parties to the agreement from what was previously agreed without coercion which can result in losses for the opposing party and default in civil law in Malaysia as regulated in the 1950 Contract Law which is called Contract impossibility, a contract may be terminated. If the contracting parties fail to carry out the responsibilities contained in the contract.
The Effectiveness of Sharia Insurance Dispute Resolution Mechanisms in Promoting Sustainable Development Goals Yanova, Muhammad Hendri
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 1 (2025): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i1.137

Abstract

The growth of the sharia insurance industry in Indonesia has given rise to new legal challenges, particularly in the development of dispute resolution mechanisms that are consistent with both sharia principles and national legislation. Alternative Dispute Resolution methods, such as mediation and arbitration, are considered more appropriate than litigation due to the unique nature of contracts and legal relationships in Sharia insurance. This study aims to evaluate the effectiveness of dispute resolution in the practice of sharia insurance in Indonesia and to assess the extent to which the existing legal framework ensures justice, legal certainty, and compliance with Islamic legal principles. This research employs a normative juridical method, using both the statute approach and the conceptual approach, to examine the relevant positive laws and Islamic legal doctrines governing dispute resolution in Sharia-based financial transactions. The findings reveal that strengthening the Alternative Dispute Resolution mechanism in sharia insurance disputes not only enhances access to justice and legal certainty but also directly contributes to the achievement of Sustainable Development Goal 16, which promotes peace, justice, and strong institutions. This study underscores the importance of harmonizing national law and Sharia norms in building a dispute resolution system that is fair, effective, and sustainable
Co-Authors Abdul Wahab Akhmad Hulaify Anisa Wulandari Apriansya Sinatra Arif Rahmatillah Bayu Dwi Putra Cynthia Claudia David Fuad Habibie david nur alam Evaliany Mustika Hadi, Hendra Ifrani ifrani ifrani Ilham Akbar Khairul Anam M. Febry Saputra M. Yasir Said Mahmud Yusuf Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi Mohammad Sofyan Sauri Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Muhamad Rahmani Abduh Muhammad Hatta Muhammad Iqbal Ansari Muhammad Naufal Ridha Ashsofi Muhammad Rifqi Hidayat Muhammad Rifqi Hidayat Muhammad Topan Nifa Amisya Siraz Nor Aprilia NOVIA INDRIANI Novia Indriani Parman Komarudin poppy rezki adiatma Rahmatul Huda Rahmatul Huda Rahmatul Huda Rahmatul Huda, Rahmatul Rahmida Erliyani Rosallyna, Dessy Ayu Salbilla Norsyifa Salma Kumala Dewi Siti Nazula Elfa Sodiki, Muhammad Suprapto Suprapto Umi Hani Umi Hani Wandi Saputra Yati Nurhayati