Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia Rangga Basqian, rangga rangga; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i2.672

Abstract

This research explores efforts to protect children's rights through the perspective of the Child Protection Convention 1996 and Law No. 35/2014 on Child Protection in Indonesia. The introduction emphasizes that children are the next generation of the nation and require protection both naturally and legally. Although children's human rights are regulated in international conventions and the Constitution, the reality on the ground still shows that many children are neglected and become victims of various violence. The research method used is a normative study by exploring secondary data from books, journals, and normative analysis documents. The theoretical review discusses the concepts of children, child protection, and violence, while the results and discussion explore the definition of children, child protection in the perspective of the Child Protection Convention 1996, and analysis of implementation in Indonesia. The research concludes that the Child Protection Convention and national laws work together to establish a nurturing environment that promotes children's growth and protects them from several types of harm. Indonesia's seriousness in complying with international standards is reflected, but adaptation to the local cultural and legal context is the key to success in protecting children's rights holistically.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi upaya perlindungan hak anak melalui perspektif Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pendahuluan menekankan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara alamiah maupun hukum. Meskipun hak asasi anak diatur dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Dasar, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak anak yang terlantar dan menjadi korban berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggali data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen analisis normatif. Tinjauan teori membahas konsep anak, perlindungan anak, dan kekerasan, sementara hasil dan pembahasan mengeksplorasi definisi anak, perlindungan anak dalam perspektif Child Protection Convention 1996, dan analisis implementasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Child Protection Convention dan undang-undang nasional bekerjasama untuk membangun lingkungan pengasuhan yang mendorong pertumbuhan anak-anak dan melindungi mereka dari beberapa jenis bahaya. Keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional tercermin, tetapi adaptasi ke dalam konteks budaya dan hukum lokal menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak anak secara holistik.
PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM KETERLAMBATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM Rosidin, Utang; Jaelani, Elan; M, Rifa Laila Syarifatul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i2.342

Abstract

The delay in taking these shares is due to unhealthy business practices or monopolistic practices with a rule of visible reason approach. So look objectively at whether the Commission's decision in the case of unfair trade competition is based on Law Number 5 of 1999 concerning Monopolies and Unfair Business Competition and impose sanctions in the form of fines on economic entities that do not notify such notification as the acquisition of shares, as exemplified in the alleged case delay in taking over the shares of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk in PT Bina Husada Gemilang (Number 12/KPPU-M/2022). This legal research uses a normative juridical method. This decision confirms to law enforcers the violation of unfair business competition that results in market losses in healthily doing business
TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Putra Ahmad, Nurirvan Mulia; Rosidin, Utang; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.26669

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court . Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitisional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.        
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Oktaliana, Ania; Jaelani, Elan; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.
LEGALITAS PENJUALAN AKUN NETFLIX PREMIUM MELALUI BLACK MARKET suandi, velvi Arsita; Jaelani, Elan; Kholid, muhamd
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26703

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to find out the legality of selling Netflix premium accounts and to identify black market regulations in Indonesia. In this study, the authors used normative legal research methods. The black market results in economic losses for the affected countries and industries. Governments lose tax revenue, while legitimate manufacturers or service providers also experience reduced sales due to competition from cheaper, illegal products or services. But now what is being sold illegally is not only goods but also social media accounts such as netflix premium accounts. The sale of illegal Netflix premium accounts will result in significant financial losses for Netflix as a company.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penjualan akun Netflix premium serta mengidentifikasi regulasi black market di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Black market mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan industri yang terkena dampaknya. Pemerintah kehilangan pendapatan pajak, sementara produsen atau penyedia layanan sah juga mengalami penurunan penjualan akibat persaingan dari produk atau layanan ilegal yang lebih murah. Namun kini yang dijual secara illegal tidak hanya barang – barang saja tetapi juga akun – akun social media seperti akun netflix premium. Penjualan akun Netflix premium ilegal akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Netflix sebagai perusahaan. 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN SOFTWARE GAME DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 Komara, Dadang; Fauzan, Muhammad; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26725

Abstract

Abstractliterature reviews. The research method used is normative juridical, based on the findings of the research showing that the Copyright Law protects both the video game itself as an object of copyright protection and the copyrighted works contained therein. Implementation of Video Game Copyright protection in practice is carried out through mediation. This is as regulated by Law no. 28 of 2014 through Arbitration (article 95), Civil Lawsuit (Articles 96-99), Criminal Report (Article 105 juncto 110) and provisional determination.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta software di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta melindungi baik permainan video itu sendiri sebagai objek perlindungan Hak Cipta maupun karya cipta yang terkandung didalamnya. Implementasi perlindungan Hak Cipta Permainan Video dalam prakteknya dilakukan melalui jalur mediasi. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 melalui Arbitrase (pasal 95), Gugatan Perdata (Pasal 96-99), Lapor Pidana (Pasal 105 juncto 110) dan penetapan sementara.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION) Herdiawanto, Heri; Yonagie, Matahari; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26774

Abstract

Abstract:The purpose of this research is to formulate legal arrangements regarding the crime of sextortion, the crime of sextortion itself is a practice of extortion in which perpetrators use sexual material obtained illegally or through deception to gain financial advantage, violence, or control over their victims. The research method used is normative juridical. The research findings include, among others, the formulation of a legal umbrella against sextortion crimes at least includes several related aspects, recognition of victims' rights, legal aid reporting mechanisms, strict sanctions against perpetrators, prevention mechanisms and formulation of regulatory laws that are open to gender liberation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pengaturan hukum terkait kejahatan sextortion, kejahatan sextortion itu sendiri merupakan sebuah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil temuan penelitian antara lain, rumusan payung hukum terhadap kejahatan sextortion setidaknya mencakup sejumlah aspek terkait, pengakuan hak korban, mekanisme pelaporan bantuan hukum, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mekanisme pencegahan dan rumusan peraturan undang-undang yang terbuka terhadap kesetaraan gender.
HAK WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Apriandhini, Megafury; Adelia, Cici; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.26822

Abstract

The Constitutional Court was established in 1945 as part of a plan to ensure that people rights under the Constitution of the State Republic of Indonesia would be upheld. One aspect of the Constitution that has changed significantly since it was ratified in 1945 is that it provides greater and more genuine protection for people constitutional rights in particular and human rights in general. Since the Constitution of 1945 has been fundamentally altered, any discussion of constitutional complaints in connection to that document must focus on that document. Because Therefore, it is crucial to explain the existence of a constitutional complaint process and the need for it for the reader to have a firm grasp on the significant changes that have transpired since The 1945 Constitution. As a result, the Constitutional Court is now empowered to hear and rule on complaints of a constitutional nature. 
Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Trenggalek Faris, Andhiya Moza; Jaelani, Elan; Bisri, Hasan
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v4i2.2833

Abstract

This study is driven by the increasing number of traffic violations in Indonesia highlighting the need for more effective and transparent law enforcement mechanisms. This research aims to examine the implementation of Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) by the Trenggalek Police Department, identify the challenges encountered, and evaluate the strategies adopted in response. A descriptive-analytical method with an empirical juridical approach was employed, utilizing primary data from interviews and secondary data from books and academic journal articles. The findings indicate that INCAR operates under two patrol models: targeted patrols in high-violation areas and random patrols. Offenders are provided with two options: pay fines via a BRIVA payment code or appear in court. Major challenges include a limited number of operational units, low public legal awareness, and the absence of certain expected features. In response, the police have adopted a hybrid enforcement strategy by combining manual ticketing with INCAR, alongside public education initiatives.
Korelasi Keterbatasan Pendanaan Partai Politik terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis-Empiris Farhan, Mochammad; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.1561

Abstract

This research examines the impact of limited political party funding on the quality of democracy in Indonesia through a juridical-empirical approach. Data is collected from literature studies and party financial audit reports. The findings show that funding limitations worsen the quality of regeneration, political participation, and party financial transparency and accountability. Policy recommendations include the need for more transparent state funding and an independent audit system to strengthen electoral democracy in Indonesia.ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dampak keterbatasan pendanaan partai politik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan dari studi literatur dan laporan audit keuangan partai. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan dana memperburuk kualitas kaderisasi, partisipasi politik, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya pendanaan negara yang lebih transparan dan sistem audit independen untuk memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia.