Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Althea Medical Journal Jurnal Al-Amwal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Binamulia Hukum Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Elan Jaelani, Elan
IAIN Syekh Nurjati
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Penentuan Kewarganegaraan dan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perkawinan Campuran: Tinjauan Hukum Perdata Internasional Sepya, Dita; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.678

Abstract

This study aims to analyze the regulation of child custody and citizenship of children from mixed marriages after divorce. The method used is normative juridical based on primary and secondary legal materials. The results of the study show that child custody and citizenship status are influenced by the law of the country where the divorce is processed, and must still refer to the principle of the best interests of the child. Determination of the legal status of children must pay attention to the provisions in the Child Protection Law and the Citizenship Law.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak dan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak asuh anak dan status kewarganegaraan dipengaruhi oleh hukum negara tempat perceraian diproses, dan tetap harus mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan status hukum anak harus memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Kewarganegaraan.
Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman Fikriya, Makhyatul; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.139

Abstract

Dalam Teori Negara Hukum Rechtstaats yang di gagasnya, Julius Stahl menyatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus terpenuhi sebagai negara yang salah satu di antaranya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maka Indonesia sebagai Negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak Asasi. Namun pada faktanya terdapat problematika dalam implemantasinya. Yakni tidak ada hak warga negara asing untuk mendapatkan legal standing dalam pengujian UU. Untuk itu perlu adanya studi komparasi hukum di Indonesia dengan hukum negara lain dalam hal ini negara Jerman. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan data dan informasi perbedaan antara Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman.
Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Aeni, Wina Nur; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.643

Abstract

Suntik mati atau euthanasia masih menjadi perbincangan hangat bagi para ahli hukum dan juga para medis. Dalam hal ini, euthanasia menimbulkan banyak pro kontra antara pakar ilmu. Sehingga dirasa perlu adanya kajian yuridis terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia itu sendiri. Meskipun belum memiliki aturan yuridis secara rinci, namun berdasarkan Pasal 338, 345, 340, serta 462 KUHP euthanasia memberikan implikasi hukum yang serius sehingga dapat dijerat dengan Pasal Pembunuhan, sebagaimana dimaksud. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum terkait dengan euthanasia, kedudukan dokter yang melakukan tindakan tersebut, serta legalitas euthanasia di Indonesia dan Negara lain. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan menggali beberapa kajian pustaka, penulis berusaha menggali lebih jauh terkait bagaimana tinjauan hukum positif mengenai euthanasia. Namun, berdasarkan implikasi hukum yang muncul dari Pasal 340 KUHP, maka euthanasia dinyatakan dilarang di Indonesia meskipun beberapa Negara seperti Australia, Belgia, Belanda, Kolombia, Inggris telah melegalkan nya
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksa Dana Pratama, Cecep Galih; Jaelani, Elan
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.429

Abstract

Reksa dana adalah sarana investasi yang populer bagi individu dan institusi. Jenis investasi ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk diversifikasi, manajemen profesional, dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan reksa dana di Indonesia seiring dengan peran vital pengaturan dan pengawasan manajer investasi dan bank kustodian di reksa dana. Metode penelitian hukum normatif yang hanya didasarkan pada data sekunder dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan untuk melindungi investor reksa dana. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Manajer Investasi Tahun 2012, dan Peraturan Bank Kustodian Tahun 2013. Peraturan ini membantu melindungi investor reksa dana dari penipuan, salah urus, dan risiko lainnya. Namun, penting bagi investor untuk mengetahui hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami risiko dan peraturan yang terkait dengan reksa dana, investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan berinvestasi pada produk ini atau tidak.
Co-Authors Adelia, Cici Aeni, Wina Nur Apriandhini, Megafury Aprianti, Lita Dewi Dadang Komara Deni Kurniadi Sunjaya Fajriani, Rifa Aziza Farhan, Mochammad Faris, Andhiya Moza Fikriya, Makhyatul Hasan Bisri Herdiawanto, Heri Istriati Istriati, Istriati Kholid, muhamd M, Rifa Laila Syarifatul Mayaningsih, Dewi Mindar R, Encep Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad fauzan Novia, N Santi Nurlaeli, Suci Oktaliana, Ania Pandia, Elsa Pratama, Cecep Galih Putra Ahmad, Nurirvan Mulia Rangga Basqian, rangga rangga Ridwan, Ridwan Roliana, Melinda Rosidin, Utang Sepya, Dita suandi, velvi Arsita Udin Saripudin Yonagie, Matahari Zulvia, Ransya Ayu