Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Alexander Samosir, Tony Richard; Perwira, Indra; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap masyarakat di belahan dunia mana pun termasuk di Indonesia. Negara Indonesia sendiri juga memiliki beragam program kesehatan strategis yang ditujukan bagi seluruh rakyatnya di seluruh pelosok tanah air seperti: pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur, penurunan kasus tuberkulosis (TBC), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Kebijakan utama seperti regulasi tentang kesehatan dan jaminan sosial pun sudah tersedia. Tetapi, terdapat beragam kendala di lapangan mengingat, status ekonomi sosial masyarakat yang tidak serupa, serta kondisi demografis dan geografis serta ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang berbeda satu sama lainnya. Fakta ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana arah hukum dan kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabinet Merah Putih dalam menjawab tantangan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil; serta sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan kesehatan prioritas tersebut dalam mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas sistem layanan, serta memperkuat perlindungan hukum atas hak kesehatan warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dalam kerangka refleksi-kritis. Hasil penelitian menemukan; Pertama, Arah hukum dan kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabinet Merah Putih belum terwujud menyeluruh secara maksimal akibat kendala digitalisasi kesehatan dan masalah demografis serta geografis masyarakat di Indonesia, dan Kedua, Efektivitas implementasi kebijakan kesehatan prioritas, masih terbentur dengan situasi dan kondisi sarana, fasilitas, serta SDM di lapangan
Constitutional Repair through Opposition Reform: Designing the Right of the Opposition and Incentive Systems to Counter Democratic Deterioration in Indonesia Susanto, Mei; Harijanti, Susi Dwi; Perwira, Indra; Hernawan, Muhammad Yoppy Adhi
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.29349

Abstract

This article explores the deterioration of democracy in Indonesia attributed to the lack of effective opposition within its presidential multiparty system. The dominance of fat coalitions in the legislature has undermined the checks and balances function of the House of Representatives (DPR), reducing it to a body that merely approves government proposals including problematic legislation and controversial public programs without meaningful scrutiny. The lack of institutional support and incentives for opposition parties has contributed to this dysfunction, as coalition participation offers access to public office, funding, and legal protection, while opposition yields none. In response, this article proposes the institutionalization of the Rights of the Opposition,  which includes: the right to hold leadership positions in DPR organizational bodies; special rights in the legislative process such as the right to delay the deliberation of constitutionally significant or publicly controversial bills; the right to initiate and lead oversight mechanisms; influence budget deliberations; and participate in the appointment of public officials. It also outlines the need for specific incentives such as protocol privileges, financial resources for policy research, and eligibility for state honours. Framed within the concept of constitutional repair, the article identifies key pathways for reform based on four interrelated aspects: specificity, feasibility, temporality, and priority. These reforms aim to strengthen the DPR’s capacity for oversight and restore its role as a democratic counterbalance to executive power.
PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM REZIM SENTRALISASI Kholik, Saeful; Imami, Amirudin A. Dajaan; Perwira, Indra; Astriani, Nadia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.867 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.258

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan ide atau konsep terkait penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam sistem sentralisasi. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni di antara perundang-undangan (horizontal). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan rezim dalam pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi ke sentralisasi berdampak juga terhadap konsistensi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam UUCK kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/Permen-Kp/2020 pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan sifat parsial. Oleh karena itu, konsepsi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa mengacu sistem bottom-up, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sistem terkecil dari pemerintahan kabupaten/kota sampai tingkat menteri dalam penyelesaian konflik kewenangan tersebut, landasan konsepsi tersebut berdasarkan kepada daerah yang memiliki yurisdiksi dan pemahaman terhadap keadaan proses dan sistematik dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Selain itu, konsepsi penyelesaian sengketa selalu diupayakan melalui jalur diluar pengadilan non-litigasi seperti, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan, adat istiadat.Kata kunci: kewenangan; sengketa; sentralisasi. ABSTRACTThis study aims to find ideas or concepts related to resolving disputes over coastal areas and small islands in Indonesia in a centralized system. This research method is juridical-normative, namely research on laws and regulations both in terms of the legislative hierarchy (vertical), as well as the harmonious relationship between laws (horizontally). Based on the results of the study, it shows that regime changes in coastal area management from decentralization to centralization also have an impact on the consistency of the authority of local governments, districts/cities in resolving disputes over coastal areas and small islands. In the UUCK, the authority is taken over by the central government, while in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 28/Permen-Kp/2020, the district/city government is given authority in dispute resolution. This certainly creates uncertainty and partial nature. Therefore, the conception of government authority in dispute resolution refers to the bottom-up system, meaning that dispute resolution is carried out through the smallest system from the district/city government to the ministerial level in resolving conflicts of authority, the basis of this conception is based on regions that have jurisdiction and understanding of the state of the process and systematics in resolving authority disputes. In addition, the concept of settling dispute is always pursued through a track outside the non-Litigation court such as, negotiation, mediation, conciliation, arbitrase, and customs.Keywords: authority; dispute; coastal.
Rethinking Indonesian Constitutional Amendments: The Prospects and Perils of Judicial Review Nggilu, Novendri M.; Perwira, Indra; Abdurahman, Ali; Moha, Mohamad Rivaldi; Rachmaniar, Adelia
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 2 (2024): Reforming Legal Frameworks: Justice, Rights, and Innovation in Indonesia and Be
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v9i2.19158

Abstract

This article aims to evaluate the constitutional design of Indonesia's regulatory review system, which is administered by two institutions with judicial power. It also looks into the various obstacles that will arise when judicial review of constitutional amendments is put into practice in Indonesia. Statutory approaches are used in this article. The outcome demonstrates that the Indonesian constitution contains unchangeable provisions and that there is experience with both formal and informal, unusual constitutional amendments. These factors require the establishment of a judicial review mechanism to supervise constitutional amendments carried out in accordance with custom and as stipulated in the constitution, as well as to maintain and preserve the basic identity and structure of the constitution in order to prevent pragmatic constitutional amendments from damaging, eliminating, or undermining it. Challenges that the Constitutional Court will confront in its role as a judicial implementing actor in reviewing constitutional amendments when they are implemented in Indonesia in the future include resistance that will arise from the People's Consultative Assembly, intervention, and intimidation by other branches of power towards the Constitutional Court, as well as defiance of the decisions of the Constitutional Court, especially regarding the unconstitutionality of constitutional amendments.
PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM REZIM SENTRALISASI Kholik, Saeful; Imami, Amirudin A. Dajaan; Perwira, Indra; Astriani, Nadia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.258

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan ide atau konsep terkait penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam sistem sentralisasi. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni di antara perundang-undangan (horizontal). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan rezim dalam pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi ke sentralisasi berdampak juga terhadap konsistensi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam UUCK kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/Permen-Kp/2020 pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan sifat parsial. Oleh karena itu, konsepsi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa mengacu sistem bottom-up, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sistem terkecil dari pemerintahan kabupaten/kota sampai tingkat menteri dalam penyelesaian konflik kewenangan tersebut, landasan konsepsi tersebut berdasarkan kepada daerah yang memiliki yurisdiksi dan pemahaman terhadap keadaan proses dan sistematik dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Selain itu, konsepsi penyelesaian sengketa selalu diupayakan melalui jalur diluar pengadilan non-litigasi seperti, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan, adat istiadat.Kata kunci: kewenangan; sengketa; sentralisasi. ABSTRACTThis study aims to find ideas or concepts related to resolving disputes over coastal areas and small islands in Indonesia in a centralized system. This research method is juridical-normative, namely research on laws and regulations both in terms of the legislative hierarchy (vertical), as well as the harmonious relationship between laws (horizontally). Based on the results of the study, it shows that regime changes in coastal area management from decentralization to centralization also have an impact on the consistency of the authority of local governments, districts/cities in resolving disputes over coastal areas and small islands. In the UUCK, the authority is taken over by the central government, while in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 28/Permen-Kp/2020, the district/city government is given authority in dispute resolution. This certainly creates uncertainty and partial nature. Therefore, the conception of government authority in dispute resolution refers to the bottom-up system, meaning that dispute resolution is carried out through the smallest system from the district/city government to the ministerial level in resolving conflicts of authority, the basis of this conception is based on regions that have jurisdiction and understanding of the state of the process and systematics in resolving authority disputes. In addition, the concept of settling dispute is always pursued through a track outside the non-Litigation court such as, negotiation, mediation, conciliation, arbitrase, and customs.Keywords: authority; dispute; coastal.
The Influence of The Phrase 'Online' on the Fulfillment of Public Participation in the Formation of Laws Through the DPR Legislative Information System Pujianti, Yuwinda Sari; Perwira, Indra; Junaenah , Inna
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3449

Abstract

This research aims to analyze the influence of the phrase 'Online' on the fulfillment of Public Participation in Law Formation through the DPR's legislative information system. This research uses a normative legal research approach which includes legislative, conceptual and historical approaches. Method: The data collection approach in this research is library research. The data obtained is then processed through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results: Research findings show that the term 'online' in article 96 of Law Number 13 of 2022 requires the DPR to be able to assist in implementing community involvement, one of which is through sileg. Apart from that, based on the provisions of Secretary General Number 13 of 2020 and the parliamentary website guidelines that have been prepared by the IPU, improvements and developments need to be made in the implementation of Sileg. Novelty: The novelty of this research comes from the research object, namely the formation of laws through the DPR Legislative Information System in the context of the influence of the phrase 'Online' on the fulfillment of community participation. Conclusion: Adequate information in Sileg at all stages of law formation can facilitate and encourage public participation in providing input on each bill that is being discussed and/or will be discussed in the DPR. The ideal implementation of sileg is as an online medium for people to carry out more meaningful community activities.
Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Tony Richard Alexander Samosir; Indra Perwira; Sudaryat Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak fundamental seluruh warga negara Indonesia, namun implementasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan, dan kendala geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi arah hukum dan kebijakan kesehatan Pemerintah Kabinet Merah Putih, khususnya dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan kerangka reflektif-kritis, menggabungkan analisis regulasi dan studi pustaka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tersebut belum terwujud secara maksimal akibat kendala digitalisasi, masalah demografis, dan geografis, serta keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerangka regulasi, integrasi sistem informasi kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Legal Effectiveness of Restorative Justice Criteria Application in Resolving Small-Scale Village Fund Irregularities Muhammad Zainul Arifin; Dewi Kania Sugiharti; Indra Perwira
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v8i2.36051

Abstract

Small-scale Village Fund mismanagement constitutes a distinct legal issue requiring proportional handling between two main options: conventional criminal law or restorative justice mechanisms. This study aims to examine two main issues: first, the legal effectiveness of the application of restorative justice criteria by Law Enforcement Officials (APH) in resolving cases of small-scale Village Fund mismanagement; and second, the ideal boundaries between the jurisdictions of state administration and criminal law in the implementation of restorative justice in Village Fund management. This study uses a combined normative-empirical legal research method by analyzing applicable laws and regulations, court decisions, APH policies, and case resolution practices in the field. The analytical framework is based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Howard Zehr's theory of restorative justice. The results of the study indicate that the effectiveness of restorative justice implementation remains at a suboptimal level due to the inadequate fulfillment of the four factors of legal effectiveness: substance, structure, culture, and means. Meanwhile, the boundaries between administrative and criminal law cannot be determined solely by the value of state losses, but must comprehensively consider the elements of mens rea, the substantive impact on village development, and the intention to restore. This study recommends the formation of joint technical regulations between law enforcement agencies and the development of an operational decision-making matrix in handling cases of Village Fund misappropriation.
The Absence of Judicial Review on Constitutional Amendments in Indonesia: Urgency and Legal Reform for Constitutional Safeguards Novendri M. Nggilu; Zulkifli Zulkifli; Yassine Chami; Indra Perwira; Ali Abdurahman
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 2 (2025): April, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i2.20888

Abstract

The judicial review of constitutional amendments remains underexplored in Indonesia’s legal framework despite its recognition in global constitutional discourse. Several jurisdictions, including India, Germany, and Colombia, Turkey have established judicial safeguards to prevent amendments from undermining fundamental constitutional principles. This study aims to propose a judicial review model for constitutional amendments in Indonesia to ensure the protection of constitutional identity and democratic principles. Using a comparative legal approach, this study examines international judicial practices alongside a normative analysis of Indonesia’s constitutional framework. The findings highlight three key justifications for judicial review in Indonesia: historical, philosophical-juridical, and sociological. Historically, constitutional transitions have often violated procedural norms, as seen in the 1959 Presidential Decree, which reinstated the 1945 Constitution through executive action. Philosophically, Pancasila, as Indonesia’s foundational ideology, holds a supra-constitutional status and should serve as a benchmark for amendment review. Sociologically, the absence of review mechanisms exposes constitutional amendments to political manipulation, such as attempts to extend presidential term limits. This study advocates for an a posteriori judicial review model, granting the Constitutional Court the authority to assess amendments post-enactment. This model aligns with international practices and strengthens constitutional safeguards against politically motivated amendments. Implementing such a mechanism would uphold constitutional supremacy, democracy, and the rule of law in Indonesia.