Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Media Birokrasi
Dedi Kusmana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Environmental Science Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Terobosan Baru Pelayanan Arsip Melalui Pengarsipan Digital Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Klaten Diana Ayu Puspita Sari; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5814

Abstract

Arsip berguna untuk menjamin kepentingan negara dan keperdataan masyarakat melalui pengelolaan, pemberdayaan, pemanfaatan, dan pelayanan publik kearsipan yang terpercaya serta autetik. Dalam pelayanan arsip Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan terobosan baru untuk mewujudkan inovasi dalam layanan arsip masyarakat sebagai langkah pengelolaan sekaligus pelestarian arsip. Program inovasi kearsipan yang dikenal dengan nama Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) dilaksanakan melalui proses alih media arsip ke bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan terobosan baru pelayanan kearsipan dalam perlindungan dan penyelamatan arsip. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan inovasi baru dalam layanan arsip Titip Bandaku, yang berlandaskan pada konsep inovasi menurut Lembaga Administrasi Negara (2017), dalam penelitian ini peneliti menetapkan tujuh informan yang merupakan sumber data yang dianggap memahami dan relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan terobosan kreatifitas pelayanan arsip Titip Bandaku Dapat memperlihatkan adanya inovasi dalam layanan kearsipan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi untuk melindungi serta menyelamatkan arsip, terutama dari ancaman bencana. Dalam kraeasi terobosan pelayanan melalui titip bandaku memiliki beberapa kemudahan pelayanan arsip bagi masyarakat untuk perlindungan dokumen- dokumen pentingnya melalui pengalihmediaan sebagai upaya meminimalisir kehilangan dokumen penting. Program Titip Bandaku dilaksanakan dengan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk mendapatkan pelayanan kearsipan sehingga mempermudah pelayanan dan menunjukan adanya kebaruan. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip diharapkan membentuk tim khusus Program Titip Bandaku, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan dengan menjalin kolaborasi dengan pihak Desa tentang program Titip Bandaku. Kata Kunci: Terobosan; Pelayanan Kearsipan; Titip Bandaku.
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DALAM MENERAPKAN SISTEM MERIT BERBASIS TALENT SCOUTING DI KABUPATEN TEGAL Dedi Kusmana; Fredy Prasetyawan
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v3i2.2475

Abstract

The purpose of writing the final report aims to analyze the performance of BKD in implementing a talent scouting-based Merit System in Tegal Regency, as well as to answer problems that have been formulated and provide efforts related to these problems and obstacles. The theory used by the writer is the theory of performance according to Agus Dwiyanto 2008. The method used is a descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion / verification.The results showed that of the five performance indicators, only the responsiveness indicator was lacking. The conclusion is that the performance of the BKD of Tegal Regency in implementing a merit system based on talent scouting in Tegal Regency has been running well but there are still obstacles in terms of infrastructure and individual apparatus such as lack of motivation in following the selection process. Efforts have been made, namely leasing infrastructure and socializing talent scouting. Keywords: Apparatus, Merit system based on talent scouting, Performance
Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua: Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Dedi Kusmana; Cicilia Cicilia
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3211

Abstract

Administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar. Keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator meurut Duncan dalam Steer yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kata Kunci: Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Afif Syarifudin Yahya; Dedi Kusmana; Ismunarta Ismunarta; Rahmawati Sururama
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4151

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daerah
Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara Bangkit Ayatullah Datupalinge; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4676

Abstract

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta saat ini terasa kurang mendukung jalannya roda pemerintahan, sebab kegiatan pemerintahan praktis terhambat oleh permasalahan ketidakseimbangan sarana transportasi publik hingga banjir dan air bersih yang terjadi dimana-mana. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawasentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang di peroleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bappenas memiliki peran dalam pengawalan, perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Negara yang termuat dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang. Kata Kunci: Bappenas, Peran, Pemindahan Ibu Kota Negara.
Transformasi Digital Pelayanan Publik melalui Implementasi SiCANTIK dan MPP Digital pada DPMPTSP Kota Kendari Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka; Taufik; Selvi Diana Meilinda; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6461

Abstract

Transformasi digital telah menjadi strategi penting dalam reformasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan. Implementasi Sistem Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital merupakan wujud transformasi digital pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SiCANTIK dan MPP Digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari sebagai manifestasi transformasi digital sektor publik serta mengidentifikasi nilai publik (public value) yang dihasilkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola aplikasi, petugas pelayanan, dan pengguna layanan,  sebanyak 6  orang. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SiCANTIK dan MPP Digital mendorong transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi digital, perubahan proses pelayanan, penguatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Transformasi tersebut menghasilkan berbagai bentuk public value berupa peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi proses perizinan, aksesibilitas layanan, kualitas pelayanan, serta kepercayaan masyarakat. Namun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan server, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan variasi literasi digital masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital tidak secara otomatis menghasilkan nilai publik, melainkan memerlukan dukungan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan publik.
Co-Authors Afif Syarifudin Yahya Andika Nugra Deo Bermuli Annisa Rahmadanita Anwari F. Ramadhan Bangkit Ayatullah Datupalinge Cicilia Cicilia Datupalinge, Bangkit Ayatullah Diana Ayu Puspita Sari Fredy Prasetyawan irfan setiawan Ismunarta Ismunarta Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka Muhammad Nazar Nawawi Nawawi Rahmawati Sururama Sari, Agni Selvi Diana Meilinda Taufik Teresa Irmina Nangameka Tumija Tumija