Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum Abd Thalib; Dafrizal Samsudin; Rosyidi Hamzah; Nur Aisyah Thalib; Yusril Sabri
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i1.1195

Abstract

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin rumit karena sistem HKI semakin berkembang, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang HKI. Pada akhirnya, masalah HKI memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di dalam dan di luar negeri. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), implementasi dan penegakan hukumnya sangat menantang. Salah satu masalah utamanya adalah masyarakat tidak memahami dan menyadari pentingnya HAKI dan konsekuensi negatif melanggarnya. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, tidak menyadari bahwa melanggar HAKI dapat merugikan pemegang hak dan pencipta dan menghambat inovasi. Selain itu, penegakan hukum seringkali tidak efisien dan terkendala oleh biaya yang tinggi dan proses hukum yang lamban. Aparat penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, dan kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan undang-undang, serta pengacara yang menjalankan undang-undang berdasarkan kepentingan klien mereka. Sudah jelas bagi masyarakat bahwa mereka mengharapkan penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip undang-undang dari semua aspek yang ada.
Dampak Negatif Media Sosial Pada Anak Didik: Pentingnya Literasi Digital Dafrizal Samsudin; Al Sukri; Marhamah Ahmad; Abd Thalib; Hamsal Kamar
Madaniya Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.1190

Abstract

Media sosial cenderung digunakan secara tidak terkendali di kalangan pelajar, sehingga mengakibatkan menurunnya prestasi akademik, gangguan psikologis, perubahan perilaku, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program pengabdian kepada masyarakat UIR yang lahir dari MIN 1 INHU dengan tema “Penguatan Literasi Dampak Negatif Media Sosial terhadap Perkembangan Siswa”. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan penyuluhan tentang dampak negatif media sosial bagi siswa dan strategi penanganannya yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Kegiatan PKM ini menggunakan metode penyuluhan dengan rangkaian acara yaitu penyampaian materi oleh narasumber, diskusi, dialog dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterlibatan semua pihak seperti orang tua, guru dan komite sekolah dalam mengawasi perkembangan siswa dari dampak negatif penggunaan media sosial, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam proses pembelajaran dengan benar yang berpedoman pada pendekatan nilai luhur warisan budaya Melayu seperti kesantunan, kearifan dan kecerdasan, serta sikap tabayun sebelum menerima isi pesan media sosial.
Effectiveness of Patent License Arrangements in Encouraging Technology Transfer in Indonesia Thalib, Nur Aisyah; Thalib, Abd
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 1 (2025): June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i1.13764

Abstract

Patent licensing is an important instrument in promoting technology transfer, especially in developing countries like Indonesia. However, the implementation of patent licensing still faces various challenges, both from the regulatory side and in practice on the ground.This study aims to evaluate the effectiveness of patent licensing legal regulations based on Law Number 13 of 2016, as well as to identify structural and institutional barriers in its implementation. Using a normative legal approach complemented by empirical literature studies, this research found that the lack of detailed regulations regarding the substance of licenses and the weak government oversight are the main obstacles. Derivative regulations and the strengthening of reporting and evaluation mechanisms are needed so that patent licenses truly function as a means of sustainable and fair technology transfer.
Peningkatan Literasi Hukum Anak Usia Sekolah Dasar melalui Kegiatan Edukasi di UPT SDN 042 Kualu Thalib, Nur Aisyah; Amita, Nindy; Thalib, Abd; Ulva, Nadilla; Hijriyani, Zulqa
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v7i1.1697

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di UPT SDN 042 Kualu dengan tujuan meningkatkan literasi hukum anak usia sekolah dasar melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari rendahnya pemahaman siswa terhadap pentingnya peraturan serta masih terbatasnya media pembelajaran hukum yang menarik dan sesuai usia anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan edukasi hukum berbasis literasi data dan visual, pendampingan guru, serta pembentukan pojok literasi hukum sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa menggunakan survei atau wawancara, melainkan dengan pendekatan partisipatif langsung melalui kegiatan belajar, permainan edukatif, dan diskusi ringan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran siswa dalam menaati aturan sekolah, serta meningkatnya peran guru dalam menanamkan nilai hukum dalam proses pembelajaran. Produk kegiatan berupa media pembelajaran hukum dan pojok literasi hukum menjadi sarana edukatif yang berkelanjutan. Kegiatan ini berdampak positif terhadap pembentukan karakter sadar hukum sejak dini dan dapat direplikasi di sekolah dasar lainnya.
Penguatan Literasi Hukum Siswa Sekolah Dasar melalui Edukasi Interaktif di UPT SDN 042 Kualu Thalib, Abd; Samsudin, Dafrizal; Thalib, Nur Aisyah; Sabri, Yusril
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v7i1.1698

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini menitikberatkan pada peningkatan literasi hukum bagi siswa sekolah dasar melalui kegiatan edukasi interaktif yang dilaksanakan di UPT SDN 042 Kualu. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman siswa terhadap aturan hukum sederhana serta pentingnya menanamkan kebiasaan hidup tertib di lingkungan sekolah. Tujuan utama program ini adalah menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini sekaligus membentuk karakter peserta didik yang patuh terhadap aturan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kolaboratif-edukatif dengan melibatkan guru dan siswa secara aktif melalui kegiatan seperti bercerita, permainan edukatif, dan diskusi reflektif. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran hukum, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) melalui pengadaan Pojok Literasi Hukum, serta evaluasi dan tindak lanjut program. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai aturan sekolah dan tanggung jawab sosial, serta bertambahnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan materi hukum ke dalam kegiatan belajar. Terbentuknya Pojok Literasi Hukum menjadi salah satu capaian penting sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan yang memperkuat budaya sadar hukum di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan karakter siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati norma yang berlaku.
Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945 Thalib, Abd
UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.559

Abstract

Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. DPD-RI memiliki fungsi pada bidang legislasi, pengawasan, memberikan pertimbangan (konsultasi) kepada DPR-RI dan anggotanya. DPD-RI belum mempunyai fungsi yang siknifikan jika dibandingkan dengan DPR-RI, dugaan tersebut terkait dengan terbatasnya kewenangan DPD-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat ilihat dari bunyi Pasal 22D UUD-RI 1945 dan Pasal 223 UU RI No. 27 Tahun 2009. Sebagai bagian dari anggota MPR-RI yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD-RI maka DPD-RI memiliki legitimasi dalam menjalankan perannya untuk menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5). Adapun dampak gagasan tersebut adalah untuk menuju sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kearah yang lebih baik untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5), DPD-RI menemui banyak kendala antara lain adalah : 1) adanya tarik ulur kepentingan antara fraksi-fraksi dan 2) sulitnya menemukan Pasal mana yang dapat dirubah dan Pasal mana yang tidak boleh dirubah. Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD 1945
ANALISIS BISNIS SECARA SYARIAH PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Nur Aisyah Thalib; Thalib, Abd
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(1).15587

Abstract

Trading transactions are not just done conventionally, where buyers and sellers meet in person. Now transaction has turned into a cyber-spaced transaction, where trading transaction is done through social networks, computers, mobile phones, and so on. Such a transaction is called an online trading transaction. (e-commerce). This article aims to analyze the study of the philosophy of Islamic law about business in the Shariah on electronic transactions. This writing uses normative methods of research that are descriptive. The source of legal material uses primary legal material such as regulations of legislation-invitations and secondary legal materials such as books and all scientific publications on related legal research. Data collection techniques using the study of libraries from both print and electronic media (internet). Based on the results of research and data analysis, to date Indonesia has not had a legal instrument to accommodate the development of e-commerce. While the law is one of the main ornaments in business. In the absence of special regulations governing virtual agreements, automatically such agreements on the Internet will be governed by applicable non-electronic agreement laws.
Implementation of Legal Protection of Trade Secrets License Based on Law Number 30 of 2000 Concering Trade Secrets Abd Thalib; Novita Rahim; Benny Akbar
Melayunesia Law Vol. 10 No. 1 (2026): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/pxfnw248

Abstract

A company's trade secret information is very important for business actors and should not be known by other companies because trade secret information has economic value and is related to the quality of products and services produced. If a trade secret violation occurs in the form of information leakage, it will be detrimental to the company. This can affect business success and you will lose profits that should be obtained. The author's research method uses a normative juridical legal research method which is limited to the study of the application of positive law that occurs in society regarding the legal protection of trade secret licenses based on Law Number 30 of 2000. Granting a license by a trade secret owner is one way to develop a company's business. Granting a license means giving permission by the trade secret owner to the licensee to use his trade secret for commercial purposes. With the consequence of providing compensation in the form of royalties to the trade secret owner. The main clauses of the license agreement that must be agreed upon by the parties include the tempus and locus of use of exclusive rights to trade secrets, the rights of the trade secret owner to the use of exclusive rights to trade secrets by the licensee, and the licensee's authority to further pass on the license rights to third parties.