Frans Singkoh, Frans
Unknown Affiliation

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

KAPASITAS KEPALA SUKU MEE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus Di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai- Provinsi Papua) Nawipa, Ayub; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapasitas diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berhasil. Kapasitas juga dipandang sebagai jaminan keberlangsungan hidup suatu organisasi dan individu. Kepala Suku ialah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figure sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat. Namun, banyak orang engkonotasikan suku sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya masih jauh dari unsur peradaban. Sebagian masyarakat suku sering di identik dengan sebuah kelompok masyarakat hayati di pedalaman hutan.Mereka mengisolasikan diri dari kehidupan global luar. Kepala suku memiliki sebuah peran sosial terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara. Kemasyarakatan Adat Suku Mee dibentuk sejak dahulu sebelum ada pemerintah dan agama di wilayah yang mendiami suku Mee salah satunya di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide sebelumnya di sebut dengan nama kapaga kemudian masuk agama di ganti menjadi anohapi dan setelah ada wilayah administrasi pemerintah di gantianohapi menjadi kepala suku. Kepala suku dapat di percayakan sesuai wilayahadministrasi masing-masing wilayah administrasi kampung. Tersebarnya suku suku di Papua secara antropologis membentuk karakter kepemimpinan informal yang sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya kepemimpinan formal seperti sekarang ini. Namun secara nyata saat ini kepemimpinan formal jauh lebih berkembang dan menjadi pilihan utama dalam sistem pemerintahan kampung. Pasir Putih merupakan salah satu kampung di kabupaten paniai yang masih memelihara kepemimpinan informal. Disamping itu juga, Kampung pasir putih memiliki organisasi pemerintahan kampung yang formal. Kata Kunci : Kapasitas, Kepala Suku, Penyelenggaraan Pemerintahan.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA GUNUNG PAYUNG DI DESA POOPO KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pendong, Alesandro; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangannya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan insfratruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi anatara aparutur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak di pungkiri bahwa hampir seluruh Indonesia memeliki potensi pariwisata, maka yang perlu di perhatikan adalah sarana transportasi, keadaan insfrastruktur dan sarana-sarana pariwisata lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi masalah sehingga akan diperoleh jawaban dari masalah penelitian melalui informasi yang disampaikan oleh informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Poopo telah mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan mempertontonkan tari-tarian budaya yang di peragakan oleh masyarakat Desa Poopo itu sendiri. Objek dan atraksi wisata ini termasuk produk industri pariwisata yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata gunung paying, serta pemerintah desa dan masyarakat telah menyediakan alat transportasi guna menunjang wisatawan untuk menuju lokasi oabjek wisata gunung payung. Alat transportasi saat ini yang disediakan merupakan kendaraan roda dua yang dapat di sewa oleh para wisatawan untuk menuju lokasi wisata jika tidak ingin berjalan kaki.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Pengembangan Pariwisata.
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI TANAMAN LOKAL (Suatu Studi Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Memaksimalkan Pemanfaatan Serat Pisang Abaka di Kecamatan Essang) Majore, Meikson; Kaawoan, Johannis; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh alam perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berada diujung selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Meskipun berada di daerah kepulauan yang identic dengan pulau karang dan lautan, namun Kabupaten Talaud menyimpan potensi sumberdaya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan daerah di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan serat pisang Abaka di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam produksi serta pisang abaka, dalam rangka memenuhi aspek tersebut, pemerintah kabupaten mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia berupa peralatan mesin yang diberikan kepada kelompok tani dan hasilnya cukup untuk meningkatkan produksi namun masih terkendala jumlah tempat produksi masih sedikit dan masih terpusat di satu tempat serta untuk mengangkut serat pisang abaka masih melalui teknik konvensional yakni melalui sungai karena infrastruktur jalan yang belum memadai.Kata Kunci: Program Pemerintah, Pemanfaatan, Tanaman Lokal.
PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TOMOHON Repi, Jeklin F.; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme.yang optimal dari Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan. Salah satunya dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu. Tetapi yang terjadi saat ini masih perlu sentuhan inovatif karena profesionalisme dalam hal melayani masyarakat belum terlihat. Oleh karena itu pelayanan publik yang baik masih sangat diharapkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik di Kota Tomohon . Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa perlu adanya kualitas kedisiplinan kerja aparat pemerintahan untuk mewujudkan keefektifan dalam pelayanan umum bagi masyarakat. Dengan tingkatkan disiplin kerja aparatur setempat maka profesionalisme di Dinas mampu memberikan pelayanan yang memadai dan tidak merugikan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan sesuatu yang harmonis baik antara masyarakat dan aparat maupun dengan sesame aparat. Sesuai dengan prosedur diatas telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas disiplin dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang rata-rata memberikan jawaban agar proses pelayanan harus lebih baik dari sebelumnya untuk kepuasan masyarakat itu sendiriKata kunci: Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon) Montolalu, Marcelino; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dijalankan Dinas Penanaman Modal Kota Tomohon dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, 1 orang Seksi Pelayanan bagian front office, 2 orang masyarakat yang sedang mengurus IMB, 2 orang masyarakat yang sudah mengurus IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Parasuraman terdapat lima variabel yaitu: (1) Tangibles. Pada aspek ini sarana dan prasarana telah sesuai dengan harapan, tetapi untuk kenyamanan belum.(2) Reliability Pada aspek ini standar pelayanan sudah jelas dan dijalankan hanya saja untuk keahlian pegawai menggunakan alat bantu belum sepenuhnya. (3) Responsiviness. Aspek ini pegawai telah melayani dengan cepat, tepat dan mudah.(4) Assurance. Aspek ini jaminan biaya dan waktu telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal kepada masyarakat yang mengurus IMB. (5) Emphaty. Aspek ini pegawai melayani dengan sopan santun dan tidak membeda-bedakan, tetapi yang belum yaitu mendahulukan kepentingan pengguna layanan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan.
Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2) Salles, Ogtavianus F.; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di daerah. Pemerintah daerah baik Badan Panggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah terkait terlihat melakukan upaya penanggulangan banjir akan tetapi hanya ketika masalah banjir itu ada. Tidak ada sebuah tindakan yang lebih kongkrit dalam melakukan penanggulangan banjir saat bencana tersebut belum terjadi. Transparansi publik mengenai program penanggulangan banjir tidak di sosialisasikan sehingga terlihat bahwa pemerintah Kota Manado miskin program di bidang penanggulangan bencana banjir. Ketika curah hujan dengan durasi yang lama maka di beberapa wilayah terlihat genangan air yang berpotensi banjir, sebagai contoh sungai paal 2 ketika curah hujan dengan durasi lama maka air akan naik dan bermuara ke permukaan perumahan, daerah perkamil dan tikala selalu menjadi langganan banjir. Seharusnya antisipasi banjir sudah di lakukan jau-jau hari agar supaya ketika curah hujan, air tidak naik ke permukaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado, (Studi Di Kecamatan Pall Dua. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Manajemen Pemerintah, Penanggulangan Banjir.
KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESORT MINAHASA UTARA Walangitan, Clara Semaya; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam berisi harapan-harapan, untuk terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan professional; terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hakhak azasi manusia dan terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta dampaknya terhadap masyarakat di Kepolisian Resort Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan petugas dalam pelayanan SKCK di Satuan Intelkam Polres Minahasa Utara dapat dikatakan sudah baik, dimana proses pelayanan skck sesuai dengan waktu yang ditentukan meskipun secara teknis pernah mengalami beberapa kendala seperti listrik padam, kerusakan serta ketiadaan pimpinan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan SKCK, Kepolisian, Masyarakat.
PENGAWASAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBNGUNAN DI DESA WENAM DISTRIK PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA Wanembo, Tundeki; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan kepala kampung dalam pembangunan di kampung wenam distrik pirime kabupaten lanny jaya dilihat. Dari Tugas Pokok Fungsi Pengawasan Kepala Kampung Menurutdari mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggkap sebagai aktifitas untuk menemukan menkoreksi, penyimpangan- penyimpagan peting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pelaksanakan pembangunan menurut pembangunan mempunyai tiga sifat penting yaitu:1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus- menerus 2. Usaha untuk menaikan pendapatan per kapita itu harus terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga setiap pembangunan sarana fisik harus lebih di perhatikan dalam hal seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga kerjasama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemeritah kabupaten kepada kepala kampungapa yang di harapkan dalam pelaksanaan program pembangunan hal yang mengadapi di lapangan.Kata Kunci: Pengawasan Kepala Kampung, Dalam Pembangunan
STRATEGI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI DESA TEMPOK SELATAN KECAMATAN TOMPASO Momongan, Deoglory Gideon; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi yang tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso. Pertanian sampai sekarang ini memang diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi para penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan industry maupun ekspor, meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, member sumbangan pada pengembangan wilayah. Salah satu tujuan penting dari sektor pertanian dalam menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah dari pengalaman peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian, dilihat pada pelaksanaan strategi peneliti menemui dilapangan bahwa Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Tempok Selatan sudah ada, namun tidak merata dalam penerapannya, selain itu juga secara kuantitas tidak mencukupi untuk petani yang ada di desa Tempok Selatan.Kata kunci: Strategi Dinas Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat Petani.
IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA TOKIN BARU KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Paat, Refendy; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Tokin Baru merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani dan pekebun yang dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti cengkih, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, dimana subyek penelitian adalah aparat pemerintah desa Tokin Baru, dalam hal ini adalah kepala desa beserta dengan aparat desa dan masyarakat desa. Dengan menggunakan metode Purpusive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa. Tujuan Bantuan Langsung Tunai dana desa ini untuk penanganan dampak covid19 khususnya dampak ekonomi, adapun mekanisme dan waktu yang ditetapkan, dalam ketepatan waktu pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada.Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa.
Co-Authors Adrian, Friska Arisandi, Mardiansyah Assa, Christdyar M.D. Awalla, Yafet Baturangka, Theresia Bawenti, Juan Riko Benjamin, Morin Bonde, Suparto Buluran, Nini Carlos, Yosua Eurico Warenstein Dimara, Syort Gerid Dumaili, Alexandrite Edison, Fernando Alva Gahung, Ersas A Hormati, Glendy Ipu, Viona Jamin Potabuga Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E. Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Korto, Lukman Kosamah, Verinandus Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamaiga, Feibri R. Lambey, Trintje Lantang, Jehezkiel A.L. Lapian, Marlien Lapian, Marlien Lengkong, Abraham Imanuel Liando, Daud Markus Liunsanda, Like Lomboan, Windi Luas, Jessica Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Majore, Meikson Makagansa, Tommy Mamahit, Virginia Sisilia Mamonto, Nazlina Mamuaja, Bertha Rerey Mangolo, Endra Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Mariono, Bayu Prasetyo Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawikere, Michael Giovanni Mewengkang, Andrea J Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Momongan, Deoglory Gideon Mongilong, Arifin Moningka, Chindy Claudya Moniung, Rikal Eben Montolalu, Marcelino Mosso, Aholiab Najoan, Monica Aprilia Naue, Gayu Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Ofa, Syeni Ondang, Christofer Onsu, Indra Foreman Paat, Evicka Paat, Refendy Palit, Theodorus Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Alesandro Repi, Jeklin F. Rolos, Jenifer Cindy Rumakiek, Sherlly I.S.K. Saleh, Linda Salles, Ogtavianus F. Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasuang, Andreas Sendow, Yurnie Serang, Renalde Pit Sikome, Jorildo Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sugumol, Eminus Sumampouw, Ismail Sumenge, Meilani Stivani Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Takaredase, Julianty Thesa Than, Tresya Timbawa, Engelbert Toar, Kevin Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tumiwa, Julian Tumuju, Natalia Mega Tuwing, Oktavin Yudit Walangitan, Clara Semaya Wanembo, Tundeki Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Weol, Marshel Wowor, Mario