Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Frans Singkoh, Frans
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKAN KABUPATEN MINAHASA Assa, Christdyar M.D.; Lapian, Marlien; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alokasi Dana Kelurahan berasal dari APBD minimal lima persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Dana Kelurahan ini diambil dari Dana Desa yang selama ini dalam alokasinya belum memenuhi dari target roadmap pemenuhan Dana Desa yang ditargetkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana kelurahan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dicairkan pada tahun 2019 bulan agustus dan hanya menerima satu tahapan pencairan karena lambatnya proses pencairan tahap awal dan tidak capainya pelaporan tahap satu yang sebagai syarat pencairan tahap dua. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam konsep efektivitas ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan baik, dimana proses musyawarah suah dilakukan pada bulan januari 2019 dan program tersebut sudah digadang-gadang dari tahun 2018.Kata Kunci : Efektivitas, Dana Kelurahan, Pembangunan, Sarana Prasarana.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA MANADO Carlos, Yosua Eurico Warenstein; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat hukum yang telah ditetapkan secara bersama dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak anggota masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut, disitulah peran dari kepolisian untuk menegakan hukum tersebut dengan memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Kepolisian dalam kata dasarnya yaitu polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undangundang dsb). Di Indonesia dalam pelaksanaannya, badan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjaga keamanan objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat yang tidak mentaati aturan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap objek vital tersebut, anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus siap berada ditengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan masyarakat, maupun tempat yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja sama antar berbagai pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerja sama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui program - program, sosialisasi, himbauan yang dilaksanakan dalam aktivitas masyarakat. program - program ini berupa pengenalan objek-objek vital, dampak yang terjadi kepada masyarakat jika terjadi gangguan di objek vital tersebut, larangan untuk tidakmelanggar aturan dan sanksi jika melanggar aturan.Kata Kunci : Peran, Menjaga Keamanan, Objek Vital
KINERJA KEPOLISIAN SEKTOR SARIO KOTA MANADO DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Tentang Penanganan Minuman Keras di Wilayah Sektor Sario) Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado dalam penanganan dampak minuman keras di wilayah Sektor Sario, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja polsek sario dalam penanganan minuman keras diwilayahnya sudah cukup baik, dimana pelaksanaan tugas pokok berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa penjual miras illegal yang sembunyi-sembunyi menjual, namun pihak polsek telah memiliki data dan dapat ditindak.Kata Kunci : Kinerja, Kepolisian, Penyakit Masyarakat.
TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR KAYU BULAN DI KOTA MANADO Arisandi, Mardiansyah; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar tradisional secara umum memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relativ terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan tiang penyangga ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional jelas lebih strategis untuk diakses oleh sebagian besar pedagang dan merupakan tempat yang terjangkau untuk dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas. Selanjutnya sektor pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retrIbusi-retrIbusi yang berlaku. Pemerintah kota Manado telah membangun pasar baru untuk merelokasi pedagang yang berdagang di kompleks Pasar Bahu yang bernama pasar restorasi malalayang di Jalan Kayu Bulan. Namun tidak semua pedagang setuju dengan adanya relokasi tersebut. Mereka merasa keberatan karena penertiban yang merugikan, sebab tidak disosialisasi dengan baik kepada pedagang, selain itu pedagang menolak pindah ke pasar restorasi Malalayang, karena fasilitasnya belum lengkap terlihat bahwa tata kelola pasar bahu yang di relokasi di jalan Kayu Bulan belum berhasil dikarenakan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam pengelolaan dan juga belum adanya kebijakan yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tradisional Bahu Ke Pasar Restorasi Malalayang. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintah, Relokasi Pasar
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DI PULAU MARORE (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe) Adrian, Friska; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, pelayanan administrasi yang dimaksud adalah administrasi kependudukan yang menjadi suatu sistem, dalam hal ini bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat memberikan pemenuhan atau hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenan dengan penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah. Pelayanan publik pada umumnya adalah mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, dan menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas-kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi masyarakat Kecamatan Marore, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kualitas pelayanan, responsiveness (daya tanggap), reability (kehandalan), kompetensi berada pada penilaian yang baik, berkulaitas dan memadai, namun dari aspek assurance (jaminan) dan emphaty (empati), masih ditemukannya keluhan-keluhan dari masyarakat pengguna jasa layanan publik, hal ini menunjukkan bahwa belum berkualitas dan masyarakat belum merasa puas.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Kependudukan.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG MANUMPITAENG Takaredase, Julianty Thesa; Kaawoan, Johannis E.; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan ini dapat digunakan dalam bidang pelayanan khususnya dalam Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan
Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Karlos, Yurike Claudia; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan Minuman beralkohol menjadi permasalahan tersendiri yang ditangani oleh pemerintah, disisi lain alkohol merupakan pemicu kejahatan di masyarakat disisi lain menjadi komoditas yang mendatangkan peningkatan ekonomi di masyarakat, dalam pengarturannya minuman beralkohol dari luar negeri sudah seharusnya mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah, namun kenyataan dilapangan terkadang berkata lain terutama di wilayah perbatasan seperti di kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam menangani perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitif. Adapun Fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti didasarkan pada tiga aspek permasalahaan mengenai perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal yaitu: Pengimplementasian regulasi yang kurang optimal, Peran pemerintah daerah dalam aspek pengawasan yang masih minim dan Kesadaran masyarakat yang kurang. Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditarik kesimpulan: Pengawasan pemerintah dinilai belum maksimal meskipun mereka giat melakukan kegiatan patroli di sepanjang wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Belum maksimalnya pengawasan oleh pemerintah dikarenakan beberapa kendala seperti, kurangnya sarana dalam melakukan kegiatan pengawasan.Kata Kunci : Pengawasan, Minuman beralkohol, Perbatasan
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Jalan) Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi kasus di Kecamatan Mooat) Mamahit, Virginia Sisilia; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting juga merupakan roda penggerak pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan  infrastruktur seperti  transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam suatu daerah kemajuan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indicator kemajuan daerah tersebut. Infrastruktur jalan adalah sarana pertama yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat dan pendatang dalam suatu daerah, oleh sebab itu jalan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan. Salah satu fungsinya adalah melancarkan distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salahs satu penghasil hasil pertanian yang membutuhkan pupuk dalam menjalankan kegiatannya. Oleh sebab itu hubungan antara infrastruktur jalan dan distribusi pupuk sangatlah erat, oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sejauh mana Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di Kecamatan Mooat. Kata Kunci : Efektivitas, Infrastruktur Jalan, Distribusi Pupuk
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Mewengkang, Andrea J; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan “Musrenbang” di Kecamatan Tompaso  merupakan bentuk forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan/desa. Namun, sebagaimana diketahui, bahwa dari setiap pengembangan usul yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua tempat itu bisa diwujudkan, Ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.  Nugroho dan Wrihatmolo, yang menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki 4 unsur yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana dalam pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait Musrenbang di Kecamatan Tompaso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, telah dilakukan sesuai dengan SOP Musrenbang Kecamatan yang berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Tompaso meliputi masyarakat, kejelasan tujuan, indikator pengembangan program, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran perencanaan.  Kata Kunci : Efektifitas, Perencanaan, Musrenbang
Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Ipu, Viona; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah Kata Kunci : Peran, Camat, Sengketa Tanah
Co-Authors Adrian, Friska Arisandi, Mardiansyah Assa, Christdyar M.D. Awalla, Yafet Baturangka, Theresia Bawenti, Juan Riko Benjamin, Morin Bonde, Suparto Buluran, Nini Carlos, Yosua Eurico Warenstein Dimara, Syort Gerid Dumaili, Alexandrite Edison, Fernando Alva Gahung, Ersas A Hormati, Glendy Ipu, Viona Jamin Potabuga Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E. Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Korto, Lukman Kosamah, Verinandus Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamaiga, Feibri R. Lambey, Trintje Lantang, Jehezkiel A.L. Lapian, Marlien Lapian, Marlien Lengkong, Abraham Imanuel Liando, Daud Markus Liunsanda, Like Lomboan, Windi Luas, Jessica Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Majore, Meikson Makagansa, Tommy Mamahit, Virginia Sisilia Mamonto, Nazlina Mamuaja, Bertha Rerey Mangolo, Endra Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Mariono, Bayu Prasetyo Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawikere, Michael Giovanni Mewengkang, Andrea J Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Momongan, Deoglory Gideon Mongilong, Arifin Moningka, Chindy Claudya Moniung, Rikal Eben Montolalu, Marcelino Mosso, Aholiab Najoan, Monica Aprilia Naue, Gayu Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Ofa, Syeni Ondang, Christofer Onsu, Indra Foreman Paat, Evicka Paat, Refendy Palit, Theodorus Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Alesandro Repi, Jeklin F. Rolos, Jenifer Cindy Rumakiek, Sherlly I.S.K. Saleh, Linda Salles, Ogtavianus F. Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasuang, Andreas Sendow, Yurnie Serang, Renalde Pit Sikome, Jorildo Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sugumol, Eminus Sumampouw, Ismail Sumenge, Meilani Stivani Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Takaredase, Julianty Thesa Than, Tresya Timbawa, Engelbert Toar, Kevin Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tumiwa, Julian Tumuju, Natalia Mega Tuwing, Oktavin Yudit Walangitan, Clara Semaya Wanembo, Tundeki Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Weol, Marshel Wowor, Mario