Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social Science PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law International Journal of Science and Environment Jurnal Indonesia Sosial Sains Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Law and Justice Law and Communication Journal Law Studies and Justice Journal
Appe Hutauruk
Universitas Mpu Tantular
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENANGANI TIDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Daniel Mari Hot Nababan; Appe Hutauruk; Lamhot Hutahaean; Rony Hutahaean; Heru Mario
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai fenomena hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta mengkaji tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, faktor eksternal lingkungan sosial, faktor situasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran norma, keterbatasan sumber daya, dan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI WANPRESTASI DALAM PENJUALAN MELALUI MEKANISME LELANG: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1017/Pdt.G/2023/PN JKT.BRT Anwar; Appe Hutauruk; M. Amin Saleh; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan penjualan melalui mekanisme lelang dengan studi terhadap Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu ketentuan hukum mengenai lelang menurut sistem hukum perdata Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi yang berkaitan dengan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai secara komprehensif bukti yang diajukan para pihak serta menerapkan ketentuan hukum perdata secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
KONSTRUKSI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA SENGKETA PERCERAIAN TRANSNASIONAL Natan, Antonius; Hutauruk, Appe; Sinambela, Hotman
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/h9qrmc92

Abstract

Perceraian dalam ekuilibrium perkawinan transnasional di Indonesia mengonstruksi kompleksitas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang secara persisten memarjinalisasi hak-hak fundamental perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manifestasi keadilan substantif melalui instrumen perlindungan hak perempuan dan anak dalam konstelasi hukum positif Indonesia dan praksis hukum progresif. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-yuridis, studi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr sebagai lokus kajian utama. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan substantif oleh majelis hakim mampu mendekonstruksi rigiditas formalisme hukum dalam mengadjudikasi sengketa lintas yurisdiksi. Integritas yudisial yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia teridentifikasi sebagai determinan krusial dalam mengeliminasi defisiensi sistem hukum internasional. Studi ini mengkonklusikan bahwa transformasi peran hakim, dari sekadar corong undang-undang (la bouche de la loi) menjadi arsitek keadilan substantif, merupakan imperatif mutlak guna menjamin preskripsi martabat manusia dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) di tengah dinamika hukum global yang problematis.
Legal Analysis of Insurance Defaults: A Review of Decision No. 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Jo. Supreme Court Decision No. 3803 K/Pdt/2025 Rusly, Rusly; Hutauruk, Appe; Saleh, Amin
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2247

Abstract

This study addresses two problems: (1) the application of breach of contract (wanprestasi) concerning insurance claim payments, and (2) the judges’ considerations in Decision Number 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statutory and case approaches, the research analyzes primary legal materials (the Civil Code, the Commercial Code, Law Number 40 of 2014, OJK regulations, court decisions), secondary materials, and tertiary materials through qualitative descriptive-prescriptive techniques. The findings reveal. First, under the Civil Code, breach of contract encompasses non-performance, late performance, defective performance, and prohibited acts, while Decision 83/PUU-XXII/2024 restricts unilateral claim rejections. Second, judges across three levels ruled the defendant committed a breach of contract because the insured object was coal, making the vessel’s accident immaterial; the Loss Ratio interpretation was reasonable; the insurer was negligent during underwriting; force majeure was proven; and the rejection lacked legal basis. Ultimately, this decision strengthens consumer protection, elevates insurer standards, ensures legal certainty, and aligns with Constitutional Court’s ruling, marking a new era in Indonesian insurance law.
Co-Authors Amin Saleh, Amin Ananda, Selvira Paulina Anwar Daniel Mari Hot Nababan Heru Mario Hotman Sinambela Hutapea, Biochandra Indra Jaya Indra Jaya Indriastuti, Desy Jaozi Jaya, Setia Lamhot Hutahaean M. Amin Saleh Martua Manik Maruba Parlindungan Hutahaean, Fendi Natan, Antonius Rasman Rasman Rompas, Jopie Tommy Rony Hutahaean Rusly, Rusly Sane, Mardiman Shinta Maharani Sihotang, Muhenri Simanungkalit, Robert L Simanungkalit, Robert L. Sinambela, Hotman Taberima, Victor Arthur Taufik Maulana, Taufik Tridianto, Ari