Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENANGANI TIDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Daniel Mari Hot Nababan; Appe Hutauruk; Lamhot Hutahaean; Rony Hutahaean; Heru Mario
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai fenomena hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta mengkaji tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, faktor eksternal lingkungan sosial, faktor situasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran norma, keterbatasan sumber daya, dan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI WANPRESTASI DALAM PENJUALAN MELALUI MEKANISME LELANG: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1017/Pdt.G/2023/PN JKT.BRT Anwar; Appe Hutauruk; M. Amin Saleh; Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan penjualan melalui mekanisme lelang dengan studi terhadap Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu ketentuan hukum mengenai lelang menurut sistem hukum perdata Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi yang berkaitan dengan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai secara komprehensif bukti yang diajukan para pihak serta menerapkan ketentuan hukum perdata secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
KONSTRUKSI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA SENGKETA PERCERAIAN TRANSNASIONAL Natan, Antonius; Hutauruk, Appe; Sinambela, Hotman
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/h9qrmc92

Abstract

Perceraian dalam ekuilibrium perkawinan transnasional di Indonesia mengonstruksi kompleksitas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang secara persisten memarjinalisasi hak-hak fundamental perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manifestasi keadilan substantif melalui instrumen perlindungan hak perempuan dan anak dalam konstelasi hukum positif Indonesia dan praksis hukum progresif. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-yuridis, studi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr sebagai lokus kajian utama. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan substantif oleh majelis hakim mampu mendekonstruksi rigiditas formalisme hukum dalam mengadjudikasi sengketa lintas yurisdiksi. Integritas yudisial yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia teridentifikasi sebagai determinan krusial dalam mengeliminasi defisiensi sistem hukum internasional. Studi ini mengkonklusikan bahwa transformasi peran hakim, dari sekadar corong undang-undang (la bouche de la loi) menjadi arsitek keadilan substantif, merupakan imperatif mutlak guna menjamin preskripsi martabat manusia dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) di tengah dinamika hukum global yang problematis.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP UTANG PAJAK Janti Saragih; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Setia Jaya; Fendy Hutahaean
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26291

Abstract

Penelitian ini berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa wajib pajak ketika mengajukan keberatan atas utang pajak yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang di bidang perpajakan. Setiap wajib pajak mengharapkan agar sengketa keberatan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dapat diselesaikan melalui putusan Hakim, tidak diadili dan diputus oleh otoritas perpajakan yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Masalah utama yang diangkat yaitu, mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas keadilan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan yang mengatur tentang penyelesian sengketa keberatan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa keberatan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Adanya ancaman sanksi denda adiminsitrarif dalam upaya keberatan telah menimbulkan konflik norma dengan dengan UUD 1945.
Merajut Kembali Martabat Yang Terkoyak: Kewajiban Absolut Negara dalam Memulihkan Hak Hidup Korban Miscarriage Of Justice Ruby W H Oktolina Samosir; Arief Widodo; Jusak Budiman Soehardja; Ade Rifa Salsabilla; Muslih Anhar; Tatang Ruslih; Stenly Minti; Bahtiar; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Robert L . Simanungkalit
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2618

Abstract

Peradilan sesat atau kegagalan peradilan — bukan sekadar salah hukum teknis. miscarriage of justice adalah luka konstitusional yang merobek martabat manusia hingga ke akarnya, mengoyak kebebasan, mencuri waktu yang tak pernah kembali, menghancurkan keluarga, dan memadamkan kepercayaan publik kepada institusi hukum. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar catatan sejarah yang terkubur tapi hidup berdenyut dalam setiap perkara di mana penyidik memaksa pengakuan, jaksa mengabaikan kebenaran material, dan hakim menyelenggarakan persidangan tanpa jiwa fair trial. Penelitian ini bertolak dari proposisi fundamental bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghindari miscarriage of justice, melainkan menanggung kewajiban absolut (bersifat non-derogable dan unconditional) untuk memulihkan seluruh dimensi hak hidup korbannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan perbandingan hukum internasional, dan kerangka teori dignified justice, penelitian ini memeriksa: (1) anatomi struktural miscarriage of justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia; (2) kegagalan normatif rezim kompensasi yang berlaku; (3) praktik terbaik pemulihan dari berbagai yurisdiksi komparatif; dan (4) rekomendasi rekonstruksi normatif yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pemulihan negara bersumber dari tiga pilar yang saling memperkuat yakni hak konstitusional atas martabat manusia (Pasal 28A - 28J UUD 1945), kewajiban hukum internasional hak asasi manusia (ICCPR, UN Basic Principles on the Right to a Remedy), dan doktrin negara hukum yang mewajibkan akuntabilitas kekuasaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konsep 'kewajiban absolut pemulihan multidimensi' yang melampaui sekadar kompensasi finansial menuju pemulihan status hukum, rehabilitasi sosial-psikologis, pertanggungjawaban institusional, dan reformasi sistemik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
REDEFINISI BATAS KEWENANGAN BADAN PENGELOLA APARTEMEN DALAM PEMUTUSAN UTILITAS DASAR DALAM PERSPEKTIF CONSUMER PROTECTION DAN HUMAN RIGHTS Robert L Simanungkalit; Ruby W H Oktolina Samosir; Edmon Derson Simamora; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis keabsahan tindakan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan pisau analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hukum perjanjian, dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan utilitas vital sebagai “alat sandera” merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) dan dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Klausula dalam House Rules yang melegitimasi tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar larangan klausula baku dalam Pasal 18 UUPK dan bertentangan dengan asas kepatutan. Penulisan ini merekomendasikan perlunya intervensi regulator untuk melakukan standardisasi tata tertib hunian guna menjamin hak dasar konsumen tanpa menegasikan hak finansial pengelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih beradab dan proporsional.
Pre-trial Review of Preliminary Evidence Examination in Tax-Related Criminal Offenses Following the Enactment of the New Criminal Procedure Code Adalin Ali,; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mutia Sakti
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.873-888

Abstract

Preliminary evidence examination (pemeriksaan bukti permulaan or bukper) in Indonesian taxation is conducted before a case is elevated to investigation and aims to obtain preliminary evidence of an alleged tax crime. In practice, several actions taken by examiners particularly the borrowing of documents and the acquisition of electronic data, resemble coercive measures under criminal procedural law. This study analyses the legality of bukper procedures, the legal status of evidence borrowing, and the implications for pretrial review following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), effective since 2 January 2026. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, examining nine pretrial rulings and two Constitutional Court decisions. The findings show that bukper is normatively equivalent to inquiry and should contain no coercive measures; that evidence borrowing not genuinely based on the taxpayer's voluntary consent qualifies as a seizure-like action requiring district court authorization; and that the lex specialis argument cannot justify derogation from KUHAP where the legal basis is merely a ministerial regulation. Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 declared both paragraph (1) and paragraph (4) of Article 43A of the General Tax Provisions Law (UU KUP) conditionally unconstitutional, so that even the delegation of bukper procedures to a ministerial regulation may not concern coercive measures. The new KUHAP reinforces this position. The study recommends regulating bukper at the statutory level with judicial control mechanisms.
Kewajiban Absolut Negara dalam Memulihkan Hak Hidup Korban Miscarriage Of Justice Arief Widodo; Kefi Firdaus Thon; Ruby W H Oktolina Samosir; Stenly Minti; Muslih Anhar; Jusak Budiman Soehardja; Ade Rifa Salsabilla; Tatang Ruslih; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Hotman Sinambela; Robert L. Simanungkalit
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2946

Abstract

Miscarriage of justice — peradilan sesat atau kegagalan peradilan — bukan sekadar salah hukum teknis. miscarriage of justice adalah luka konstitusional yang merobek martabat manusia hingga ke akarnya, mengoyak kebebasan, mencuri waktu yang tak pernah kembali, menghancurkan keluarga, dan memadamkan kepercayaan publik kepada institusi hukum. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar catatan sejarah yang terkubur tapi hidup berdenyut dalam setiap perkara di mana penyidik memaksa pengakuan, jaksa mengabaikan kebenaran material, dan hakim menyelenggarakan persidangan tanpa jiwa fair trial. Penelitian ini bertolak dari proposisi fundamental bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghindari miscarriage of justice, melainkan menanggung kewajiban absolut (bersifat non-derogable dan unconditional) untuk memulihkan seluruh dimensi hak hidup korbannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan perbandingan hukum internasional, dan kerangka teori dignified justice, penelitian ini memeriksa: (1) anatomi struktural miscarriage of justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia; (2) kegagalan normatif rezim kompensasi yang berlaku; (3) praktik terbaik pemulihan dari berbagai yurisdiksi komparatif; dan (4) rekomendasi rekonstruksi normatif yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pemulihan negara bersumber dari tiga pilar yang saling memperkuat yakni hak konstitusional atas martabat manusia (Pasal 28A - 28J UUD 1945), kewajiban hukum internasional hak asasi manusia (ICCPR, UN Basic Principles on the Right to a Remedy), dan doktrin negara hukum yang mewajibkan akuntabilitas kekuasaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konsep 'kewajiban absolut pemulihan multidimensi' yang melampaui sekadar kompensasi finansial menuju pemulihan status hukum, rehabilitasi sosial-psikologis, pertanggungjawaban institusional, dan reformasi sistemik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
ANALYSIS OF THE POLICY ON RESTRICTIONS ON REMISSIONS FOR CORRUPTION CRIMINAL OFFENDERS Andri Kurnia; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.692

Abstract

This study aims to analyze the policy of limiting remissions for corruption convicts in the Indonesian legal system, particularly regarding the consistency between the rehabilitative objectives of the correctional system and the special treatment of corruption as an extraordinary crime. The main focus of this study is to evaluate whether the tightening of remission requirements in Government Regulation Number 99 of 2012 is in line with the principles stipulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The research method used is normative juridical with a statutory approach (statute-government-regulation approach) and a conceptual approach (conceptual-government-regulation approach). Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, including an analysis of Sahardjo’s correctional theory and Romli Atmasasmita’s extraordinary crime theory. The results show that limiting remissions for corruptors through additional requirements such as justice collaborator status and payment of compensation reflects a differentiated dimension in criminal policy to strengthen the deterrent effect. However, legally, this policy creates a tension between norms and the rights of prisoners guaranteed by the Corrections Law, which prioritizes rehabilitation. The implementation of this policy represents the state’s effort to uphold substantive justice for the wider community due to the impact of systemic corruption. This study concludes that although corruption requires extraordinary measures, the policy of limiting remissions must maintain a balance between the deterrent aspect and the primary goal of corrections, namely social reintegration. Regulatory harmonization is needed so that special treatment for corruptors does not negate the basic human rights of inmates.
PROBLEMS OF PROVIDING AND LEGALITY OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING NARCOTICS CLASS I NON-PLANT Aswin Suwardi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.696

Abstract

The crime of trafficking in Class I narcotics, not plants, is an extraordinary crime and poses significant obstacles for law enforcement officials in the criminal evidence process. This study aims to examine and analyze the evidentiary process and the legality of evidence in this crime, as well as to identify strategies to improve investigators’ skills in collecting and analyzing evidence to address the dynamics of illicit drug trafficking networks. The research method used is a normative method with a legislative and conceptual approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of narcotics-related legislation and criminal procedure law, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature and books. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively to produce systematic conclusions. The results show that the evidentiary system for trafficking in Class I narcotics, not plants, combines the general provisions of the Criminal Procedure Code (the negative wettelijk principle) with the special provisions (lex specialis) of Law Number 35 of 2009. This regulation broadens the scope of evidence by recognizing electronic information and documents as valid indicative evidence. In addition, to overcome the dynamic modus operandi, investigators’ skills must be improved through mastery of digital forensics, strengthening cross-institutional cooperation (National Police, National Narcotics Agency, Prosecutor’s Office, Forensic Laboratory), and optimizing special investigative techniques such as wiretapping, undercover buying, and controlled delivery so that the fulfillment of a minimum of two valid pieces of evidence that guarantee legal certainty, justice, and the protection of human rights can be realized.
Co-Authors Abdul Gofur Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Adi Suseno Aditya Dwi Laksono Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Afriandi Azhar Agung Prasetyo Agus Setiyawan Agus Susetyo Ahmad Sirojuddin Ahsan Pasinringi Akhmad Dinul Kholis Akhmad Ramadhan Harahap Almira Dinda Kartika Alponsus Simbolon Amin Saleh Ananda, Selvira Paulina Andri Dedi Kurniawan Andri Kurnia Anwar Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Bahori Ahoen Bahori Ahoen Bahtiar Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Cliff Fabian Maliangkay Daniel Mari Hot Nababan Darmawan Tjaputra David Yuwono Dede Ardiansyah Dedi Saputra Denny Cahyadi Tiono Denny Ramadhan Dimas Arifianto Suryo Ebit Kartono Mandala Putra Edmon Derson Simamora Edy Susanto Eko Dwi Suryanto Eko Fauzi Eko Wahyu Pramono Eko Wahyu Pramono Erwin Hutasoit Eti Kusharyanti Faizal Faizal Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaea Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Fitriana Sari Franky Bangkit Sumardi Fredy Penmaley Frency Samuel S S FX Suyud Margon FX Suyud Margono FX Suyud Margono Gabriel Libertus Turnip Gersong Fernando Getta Mutiasari Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Herlambang Herlambang Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hesty C Simatupang Hotman Sinambe Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Hotman Sinambela Ida Ayu Asti Manuaba Idrus Firdaus Rahmat Imam Syafii Imron Bagus Indra Bakti Saputra Indra Jaya Indra Jaya Indra Jaya Indriastuti, Desy Indryani Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Irene Puteri Alfani Sinaga Istiyanda Iqbal Fatullah Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jaya, Setia Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Kiki Ridwan Lamhot Hutahaean Lebrina Wonlele Lim Sang Hong Lyia Aina Prihadiyati M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Martua Manik Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muh Amin Saleh Muh Amin Saleh Muh. Amin Saleh Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Nana Kurnia Natalia Vivi Natan Dityanggoro Natan, Antonius Ngatiyono Nico Wandiredja Nurkenda Okky Mara Utama Pahala Sinambela Purwanto Budi Santoso R. Chresno Wahyu Widodo Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Rasman Rasman Raya Gomal Manalu Relita Hafsidiany Rengga Chrisetio Sadewo Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Rinta Pratiwi Rintan Ayu Andini Rivaldo Valentino Wibowo Robert L . Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rompas, Jopie Tommy Rony Hutahaean RR Lyia Aina Prihadiati RR Lyia Aina Prihadiyanti Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Rumondang Sihite Rusly Rusly Saifudin Wahid Sapto Setiaji Satrio Nugroho Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Shinta Maharani Sihotang, Muhenri Simanungkalit, Robert L Simanungkalit, Robert L. Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutan Sulaiman Sutarso Sutarso Suyud Margono Syeni Adriana Lasut Taberima, Victor Arthur Tarkam Suwirya Tatang Ruslih Taufik Maulana, Taufik Tri Heriyanto Tricia Elisabeth Napitupulu Tridianto, Ari Tumpal Haojahan Sihombing Vizarra Pingkan Huiriady Wadyansah Prasakti Nugraha Widia Wirawan Yandri Sinlaeloe Yanto Kurnia Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulianto Kiswocahyono Yulianto Kiswocahyono Yulis Setyaningsih Yustian Yustian Yusuf Chornia Zul Ashari