Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi
Aditia Arief Firmanto
Fakultas Hukum Universitas Malahayati
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan Eva Suliyanti; Zainudin Hasan; Aditia Arief Firmanto; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.4190

Abstract

Kekerasan  terhadap  anak  rentan  terjadi  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Kejadian tersebut dikarenakan anak termasuk golongan yang lemah fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang ataupun KUHP belum sepenuhya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, karena ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya di hukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapat perlindungan. Penelitian ini dikhususkan untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah, pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Hambatan – hambatan korban tidak selalu terbuka untuk menyampaikan informasi, kurangnya pra sarana,  kesadaran  masyarakat  yang  kurang  berpatisipasi,  kebudayaan  ras  maupun  suku  di Lampung Selatan yang sangat kompleks membuat perlindungan hukum menjadi sulit dilakukan. Upaya- upaya yang dilakukan terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Lampung Selatan yaitu penyediaan tenaga kesehatan atau pendamping kesehatan, psikologis, pendampingan advokasi maupun rohani, memberikan sarana atau fasilitas korban, penyebaran sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  perlindungan  terhadap anak  korban  kekerasan.  DPPPA Lampung Selatan mencatat pada Tahun 2018 mencapai 34 kasus dan pada Tahun 2019 tercatat 30 kasus kekerasan terhadap anak.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, DPPPA Lamsel.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung) Tenny Julia Ali; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan; Erlina Erlina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.4560

Abstract

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan terhadap korban anak di bawah umur akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan psikologis anak sebagai korban, pendidikan, dan hubungan sosial maupun perkembangan lainnya. Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung. Karena korban pencabulan perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns) Siti Zubaidah; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan; Muslih Muslih
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.4598

Abstract

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah. Penerapan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus atau Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum),mengenai pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns, telah mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, masyarakat dan negara, serta pelaksanaan hukuman secara admnistratif dilakukan oleh kejaksaan dan secara operasional dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk) Windi Oktaviani; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan; Erlina .-
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.4329

Abstract

Abstrak - Penegakan hukum merupakan proses diakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana Psikotropika terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Perkara Nomor 1671/Pid. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.ABSTRACT - Psychotropic crime occurred in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court in Case Decision Number 1671 / Pid. This research discusses the issue of what is the basis for the judge's consideration in the decision Number 1671 / Pid. Sus / 2019 / PN.Tjk and how the implementation of the decision Number 1671 / Pid. This type of research is normative-empirical legal research. This study uses a statutory problem approach, using primary data sources and secondary data collected by means of interviews and literature study, then the data obtained is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration of the decision Number 1671 / Pid.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla) Masriyah Masriyah; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.7021

Abstract

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan.Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 372 yang berbunyi:“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Penggelapan dalam hal ini berkaitan dengan barang sitaan, dimana barang sitaan atau disebut juga dengan penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.Seseorang dikatakan melakukan penggelapan dengan kualifikasi apabila dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Mengenai penggelapan, ada 4 (empat) bentuk pengualifikasiannya dan dapat dikatakan sebagai penggelapan biasa atau penggelapan pokok apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
The Impact Of The Used Clothing Trade From Singapore On The Economy And Law In Indonesia Krismansyah, Krismanyah; Firmanto, Aditia Arief; MUslih, Muslih; PBL, Ashiva Jingga; Aziza, Azmirda Fatma; Azoya, Azoya
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Export and Import is one of international relations in the field of trade. Various export and import commodities have been regulated in clear regulations. However, there are still commodities that have actually been banned from being imported but are still being carried out. One of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of importing Used Clothing. The domino effect is that the more people buy used clothes, the local fashion industry will be shaken. As one of the Government Agencies participating in the effort to eradicate the smuggling of used clothing and the public should not be easily placed by the import price of used clothing which is cheaper than local clothing, because the level of health is not necessarily guaranteed.Keywords : Impact, Import, Use clothes
The Protection Of Customary Law Communities At The National And International Level (Post The Issue Of Law No: 1 Of 2023 Concerning The Criminal Law Book) Setiawati, Agnes; Firmanto, Aditia Arief; Rahmad, Dewi Muslimah; Sundari, Esti
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2023 reform of Indonesia's Criminal Code aims to improve the protection of society from crime, including immoral acts and modern crimes. A number of new articles, including those governing adultery and LGBT, are expected to provide substantial justice and adapt the law to the dynamics of society. The research method used is qualitative with a literature study. Although the new Criminal Code recognizes the rights of indigenous peoples, challenges in implementation still exist. Unequal access to justice, financial constraints, and inadequate legal representation are some of the obstacles that need to be overcome. It is important to ensure the Criminal Code's compatibility with existing international legal instruments related to community rights, such as the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention No. 169. Robust reporting and monitoring mechanisms are needed to ensure the sustainability of the implementation of the Penal Code and involve the active participation of indigenous peoples. Potential international litigation Indonesia must ensure the protection of customary law in the Criminal Code does not violate international standards. The successful implementation of the Criminal Code depends on cooperation between the government, indigenous peoples, and law enforcement agencies.Keywords: Justice, Criminal Code, UNDRIP
Peran Unit Kegatan Kerja Dalam Meningkatkan Keterapilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Novebri, Rizky Astri; Firmanto, Aditia Arief; Muslih, Muslih
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga yang membina narapidana sekaligus lembaga binaan yang menindak lanjuti para tahanannnya dengan memberi keterampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahannnya. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung harus menumbuhkan suasana yang penuh saling pengertian dan kerukunan baik diantara sesama narapidana maupun antara petugas LP dengan narapidananya sehinggga tercipta hubungan yang harmonis dan juga kesuksesan dalam pembninaan di dalam Lembaga PemasyarakatanPermasalahan yang di kaji penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada (2)Bagaimana upaya  Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peminatan keterampilan bagi narapidana. Dalam penelitian ini penulis menggunaka penelitian kualitatif dengan beberapa teori yang menajdi dasar penelitian seperti Teori peranan dan Teori gabungan (relatif) kemudia data diperoleh dengan cara wawancara oleh bebebrapa subjek seperti pegawai,kepala bidang dan narapidana.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting bagi pembinaan narapidana yang mana sudah di atur dalam undang-undang dan juga dalam beberapa proses dalam sejalannya waktu akan terus berkembang demi mencapai kesuksesan dalan keberhasilan dalam pembinaan dalam hal ini juga upaya yang dilakukan sudahlah sesuai dengan peraturan dan juga cara inovatif dalam membina para narapidana yang belum mengikuti dengan memberikan masukan,pelatihan yang diminati,bahkan masukan dari beberapa narapidana yang sudah mengikuti kegiatan kerja sebelumnya dengan harapan agar kedepannnya banyak narapidana yang antusias dalam kegiatan keterampilan yang diberikan demi menjadikan narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnnya.Kata kunci : Pembinaan Keterampilan, Narapidana, Peran Lembaga Pemasyrakatan
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online Di Indonesia: Tinjauan Aspek Pidana Dan Konstitusional (Studi Kasus Kota Bandar Lampung) Iskandar, Iskandar Muda; Firmanto, Aditia Arief; Lestari, Tantri Dwi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas hukum, di mana aspek pidana dan konstitusional saling terkait. Studi kasus Bandar Lampung mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, seperti perkembangan teknologi, anonimitas pelaku, dan masalah jurisdiksi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan regulasi yang jelas. Edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi online. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi online.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Way Kanan Seha, Rafina; Firmanto, Aditia Arief; Erlina, Erlina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuaatan terhadap penderitaan secaara fisik, seksual, pssikologis, dan atau, penelantaran rumah tangga atau acaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawaan hukum. Jenis penelitian ini bersifat jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya dta tersebut akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian Perlindungan hukum yang di berikan oleh P2TP2A adalah dengan cara pendampingan; bantuan hukum; menjamin kerahasiaan. Kendala yang di alami oleh P2TP2A dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu, 1. Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keteragan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; 2. Kasus KDRT biasanya tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya karena korban memilih mencabut laporannya dengan alasan memilih menerima keutuhan keluarga. Sedangkan Upaya yang di lakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan penyuluhan karena disetiap kampung ada unitnya tersendiri guna untuk memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. (Pencegahan, penanganan, pemulihan).Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban, P2TP2A Kabupaten way kanan
Co-Authors Ade Chandra Andre Pebrian Perdana Aziza, Azmirda Fatma Azoya, Azoya Chandra Muliawan Chandra Muliawan Chrisanto, Eka Yudha Dewi, Erna Duwi Lestari Emilia Oktaviani Erlina - Erlina Erlina Erlina Erlina Eva Suliyanti Futri, Della Monica Gatot Sugiharto, Gatot Harkina, Prida Hasanah, Chairani Anugrah Helpira, Deswita Iskandar, Iskandar Muda Julita, Dewi Krismansyah, Krismanyah Lestari, Tantri Dwi Linda Panheti Mahdi, Imam Mahdi Martinouva, Rissa Afni Masriyah Masriyah Mubarok, Faqih Al Muhammad Nasarudin, Tubaggus Muslih Muslih Muslih Novebri, Rizky Astri PBL, Ashiva Jingga Pratama, Bagas Maulana Puspita, Dea Rahmad, Dewi Muslimah Rendy Renaldy Rita Pertiwi Rizky Andrian, Rizky Safitri, Laila Sandayanti, Vira Saputri, Bela Seha, Rafina Setiawati, Agnes Siti Zubaidah Subekti, Ade Ryan Sundari, Esti Tenny Julia Ali Trioko, Agus Tubagus Muahammad Nasarudin Windi Oktaviani Yani, Rizka Gustri Yuniza Arilia Zainudin Hasan