Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

KESIAPAN REGULASI INDONESIA DALAM MENGELOLA ENERGI NUKLIR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP: INDONESIAN REGULATION READINESS IN MANAGING NUCLEAR ENERGY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT Pratama, Collin Adi; Priyatna, Maret; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1496

Abstract

AbstrakIndonesia memiliki tujuan untuk mempromosikan perkembangan energi baru dan terbarukan melalui perancangan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Dalam konteks penggunaan nuklir sebagai sumber energi, perlu ada peraturan yang mengatur penggunaan energi nuklir secara khusus. Hal ini digunakan sebagai indikator kesiapan Indonesia dalam mengelola energi nuklir, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Namun, dari hasil penelitian, terungkap bahwa penyertaan nuklir dalam RUU EBET tidak selaras dengan tujuan pembentukan RUU EBET itu sendiri, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi yang bersih dan terjangkau. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa kesiapan Indonesia dalam mengadopsi penggunaan energi nuklir dengan cermat. Ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup, yang jika tidak diperhatikan dengan baik, dapat mengancam kehidupan masyarakat.Kata kunci: energi; nuklir; limbah; regulasi AbstractIndonesia has a goal to promote the development of new and renewable energy through the drafting of the New and Renewable Energy draft Bill (RUU EBET). In the context of using nuclear energy as a source of power, there is a need for specific regulations to govern the use of nuclear energy. This is used as an indicator of Indonesia's readiness to manage nuclear energy while considering environmental sustainability and potential impacts from the use of nuclear energy to meet national energy needs. However, the resultsof the research have revealed that the inclusion of nuclear energy in the RUU EBET is not in line with the intended purpose of the RUU EBET itself, which should aim to enhance the use of clean and affordable energy. Therefore, it is important to carefully analyze Indonesia's readiness to adopt nuclear energy use. This analysis must take into account its environmental impact, which, if not carefully considered, could pose a threat to the lives of the population.Keywords: energy; nuclear; waste; regulations
LITERASI PANGAN SEJAK DINI KEPADA SISWA-SISWI SD DAN SOSIALISASI LP2B DI DESA TANJUNGJAYA, KAB. KARAWANG Nurlinda, Ida; Astriani, Nadia; Zamil, Yusuf Saeful; Adharani, Yulinda; Kultsum, Fatia; Widyanto, Prima Rizki
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i1.45172

Abstract

Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Akan tetapi, lahan pertanian di Indonesia setiap tahunnya mengalami pengurangan akibat dari alih fungsi lahan. Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang berkembang dengan pesat dan menjadi produsen beras tertinggi kedua yang lahannya merupakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungjaya terutama mengenai ketahanan pangan dirasa tepat di lokasi ini untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka KKN-PPM. Ada pun kegiatannya berupa “Literasi Pangan Melalui Pengenalan Pangan Sejak Dini kepada Siswa-Siswi SD” dan “Sosialisasi LP2B di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang”. Metode yang digunakan pada kedua kegiatan tersebut adalah Pendidikan masyarakat dan advokasi. Hasil dari kegiatan tersebut adalah bertambahnya pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SDN 1 Tanjungjaya mengenai jenis-jenis pangan, dan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat terutama petani terkait pengelolaan dan perlindungan lahan pangan (sawah).The availability of land for agriculture is one of the conditions for realizing food security. Food security is a situation where all households have both physical and economic access to food for all family members, where households are not at risk of losing both accesses. However, agricultural land in Indonesia is reduced every year due to land use change. Karawang Regency is a rapidly growing area and is the second-highest rice producer whose land is a Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) area. Therefore, community empowerment activities in Tanjungjaya Village, especially regarding food security, are considered appropriate in this location to carry out activities in the framework of KKN-PPM. There are also activities in the form of "Food Literacy through Early Food Introduction to Elementary School Students" and "LP2B Socialization in Tanjungjaya Village, Karawang Regency". The methods used in both activities are community education and advocacy. The result of this activity was an increase in the understanding and knowledge of SDN 1 Tanjungjaya students about the types of food, and an increase in knowledge and understanding of village government officials and communities, especially farmers related to the management and protection of food land (rice fields).
FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Adharani, Yulinda; Nurzaman, R. Adi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.039 KB)

Abstract

Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ruhiyat, Sandy Gustiawan; Imamulhadi, Imamulhadi; Adharani, Yulinda
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Renewable Energy Development in Indonesia From New Normal to Better Normal: Environmental Law Perspectives Adharani, Yulinda; Nurlinda, Ida; Siswandi, Gusman; Priyanta, Maret; Salsabila, Rewita
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed many aspects of human life worldwide. This virus makes people aware of the importance of the environment and the relationship between humans and the environment. One of the awareness is the transition from fossil energy to renewable energy. This article aims to explore the opportunities to develop renewable energy in Indonesia from an environmental law perspective and to reduce the obstacle in energy utilization to advancing renewable energy development.  To achieve the aims, the writer uses the doctrinal method. This research adopted a qualitative research method to conduct the research objectives of this study. This article describes the theories of environmental law that grow and develop from human relations. The environment has a vital role in encouraging human behaviour that supports a better normal life that is more harmonious with the environment.  The environmental phenomenon caused by the COVID-19 pandemic is triggering the transition from fossil energy to renewable energy, especially in Indonesia. The Indonesian government should ratify regulations related to renewable energy immediately to reduce the obstacles to renewable energy development, such as environmental problems.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a7
FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Adharani, Yulinda; Nurzaman, R. Adi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.039 KB)

Abstract

Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ruhiyat, Sandy Gustiawan; Imamulhadi, Imamulhadi; Adharani, Yulinda
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Potensi Implikasi Ketentuan Trade and Sustainable Development IEU-CEPA terhadap Transisi Ekonomi Hijau Industri Nikel di Indonesia Sarah Yessie; Purnama Trisnamansyah; Yulinda Adharani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi klausul Trade and Sustainable Development (TSD) yang termuat dalam kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta dampaknya bagi standardisasi keberlanjutan sektor nikel domestik. Urgensi kajian ini didasari oleh pergeseran global ke arah ekonomi rendah karbon yang memicu lonjakan kebutuhan mineral kritis, khususnya nikel sebagai komponen inti baterai kendaraan listrik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini menemukan bahwa ketentuan TSD dalam IEU-CEPA secara komprehensif menyatukan norma pembangunan berkelanjutan ke dalam struktur perdagangan global. Hal ini mencakup tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa TSD akan mengubah standar industri nikel nasional melalui pengetatan proteksi ekologi, transparansi alur pasokan mineral, serta sinkronisasi parameter dagang dengan pasar Uni Eropa. Oleh sebab itu, akselerasi penguatan regulasi domestik mengenai praktik ekstraksi mineral yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga relevansi dan keunggulan kompetitif nikel Indonesia di pasar internasional yang kian selektif terhadap aspek keberlanjutan.
TRANSFORMASI PEMBELAJARAN: DARI UNIVERSITAS PADJADJARAN UNTUK PELAKU USAHA DESA NGAMPLANGSARI KABUPATEN GARUT Laina Rafianti Laina Rafianti; Nadia Astriani; Sherly Ayuna Putri; Yulinda Adharani; Hardian Eko Nurseto; Kayla Baria Nanditha; Malika Najla Fadhilah
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jpm.v4i3.43087

Abstract

Seringkali masih terdapat gap antara dunia kampus dengan permasalahan yang nyata terjadi di masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk mensinkronisasikan keduanya. Universitas Padjadjaran memiliki program Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa dan magang. Pada periode 2023-2025, tim dari berbagai fakultas yang diketuai oleh Fakultas Hukum, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Di wilayah ini, terdapat pelaku usaha kuliner lokal asal Garut yang berpotensi meningkatkan perekonomiannya namun masih terkendala dengan belum adanya merek dagang, misalnya. Tim dari Unpad memberikan pendampingan hukum untuk penelusuran hingga pendaftaran merek dagang. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, kegiatan ini berupaya untuk bersama-sama mencari solusi pengemasan pangan dan pengolahan limbah produksi yang ramah lingkungan. Strategi Branding yang menjadi ujung tombak hingga produk kuliner lokal para pelaku usaha tersebut sampai ke tangan konsumen perlu disentuh oleh para antropolog untuk memberikan story-telling. Tim pengabdian masyarakat dan mahasiswa dari akademisi berkolaborasi dengan masyarakat setempat, termasuk pemerintah desa dan pelaku usaha, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.   Kata kunci: kuliner, Garut, lokal, SDGs, merek dagang Keywords:  culinary, Garut, local, SDGs, trademark
Blue Carbon Legal Reform in Indonesia: Institutionalizing Seagrass as a Critical Natural Capital Raia Putri Noer Azzura; Achmad Gusman Catur Siswandi; Yulinda Adharani
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.200-216

Abstract

Blue carbon governance through Presidential Regulation No. 98/2021 and Ministry of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 1/2025 positions seagrass beds as essential carbon sinks for meeting Nationally Determined Contribution (NDC) targets. However, seagrass bed emission baselines have not been standardized within the National Registry System (SRN PPI) due to overlapping regulatory mandates. This situation is exacerbated by a normative antinomy: conservation instruments are sidelined by spatial planning regulations (the Job Creation Law and Government Regulation No. 21/2021) that legalize the conversion of conservation zones for National Strategic Projects (PSN). Using a legal-normative approach, this study finds that these legal contradictions legitimize "Weak Sustainability," which assumes that natural capital is substitutable. This legal loophole triggers reversal risk, undermining the validity of NDC mitigation and enabling ocean grabbing. As a solution, this study recommends institutionalizing seagrass beds as Critical Natural Capital (CNC) at the statutory level to achieve Strong Sustainability. This status of being absolutely irreplaceable (non-substitutable) will tighten the requirements for PSN exemptions, necessitate cross-ministerial synchronization of Measurement, Reporting, and Verification (MRV) based on TACCC, and integrate High Quality Blue Carbon Principles through community-based conservation instruments (OECM) and Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) to ensure the nation's ecological justice.Blue carbon governance through Presidential Regulation No. 98/2021 and Ministry of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 1/2025 positions seagrass beds as essential carbon sinks for meeting Nationally Determined Contribution (NDC) targets. However, seagrass bed emission baselines have not been standardized within the National Registry System (SRN PPI) due to overlapping regulatory mandates. This situation is exacerbated by a normative antinomy: conservation instruments are sidelined by spatial planning regulations (the Job Creation Law and Government Regulation No. 21/2021) that legalize the conversion of conservation zones for National Strategic Projects (PSN). Using a legal-normative approach, this study finds that these legal contradictions legitimize "Weak Sustainability," which assumes that natural capital is substitutable. This legal loophole triggers reversal risk, undermining the validity of NDC mitigation and enabling ocean grabbing. As a solution, this study recommends institutionalizing seagrass beds as Critical Natural Capital (CNC) at the statutory level to achieve Strong Sustainability. This status of being absolutely irreplaceable (non-substitutable) will tighten the requirements for PSN exemptions, necessitate cross-ministerial synchronization of Measurement, Reporting, and Verification (MRV) based on TACCC, and integrate High Quality Blue Carbon Principles through community-based conservation instruments (OECM) and Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) to ensure the nation's ecological justice