Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Sekuritisasi Isu Pangan: Analisis Kebijakan Pangan Pemerintahan Prabowo Subianto Khairunnisa Simbolon
Social Science Research Journal Vol. 3 No. 1 (2026): February
Publisher : Inovasi Saintific Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini menganalisis proses sekuritisasi dalam kebijakan pangan pada era pemerintahan Prabowo Subianto dengan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur dan analisis dokumen kebijakan. Sekuritisasi pangan dipahami sebagai pembingkaian isu pangan sebagai ancaman strategis terhadap kedaulatan dan kemandirian nasional yang membenarkan penerapan langkah-langkah luar biasa. Penelitian ini berfokus pada identifikasi narasi dan speech acts, pemetaan aktor dan audiens, serta penentuan referent object dan mekanisme kebijakan yang dihasilkan, termasuk alokasi anggaran besar, pembentukan kelembagaan baru, dan keterlibatan militer. Dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School, studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan di era Prabowo tidak hanya berorientasi pada produksi dan gizi, tetapi juga merefleksikan pergeseran pangan menjadi instrumen keamanan nasional, yang membawa implikasi penting bagi tata kelola demokratis dan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia.
PERBANDINGAN SEKURITISASI ISU PENGUNGSI DI JERMAN DAN INGGRIS, PERIODE 2015 – 2021 Puspitasari, Ayu; Simbolon, Khairunnisa; Sulistyo, Iwan
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.54057

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membandingkan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris pada periode 2015 – 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi terhadap pengungsi di dua negara yang memiliki karakteristik serupa, yaitu sebagai negara anggota Uni Eropa, penganut paham liberal, memiliki komitmen regional dan internasional, dan pengalaman sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan the Most Similar System Design (MSSD) untuk menjelaskan persoalan pengungsi secara detail dan membandingkan dua negara. Fokus penelitian ini ialah perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris periode 2015 – 2021 menggunakan teori sekuritisasi dari Buzan, Wæver, and de Wilde. Hasil kajian ini menunjukan bahwa puncak arus pengungsi terjadi pada tahun 2015 yang diterima melalui skema open door immigration policy dari Uni Eropa, dimana pengungsi memberikan manfaat berupa tenaga kerja bagi Jerman dan pajak khusus bagi Inggris. Tetapi, manfaat tersebut tidak sebanding dengan beban biaya yang harus ditanggung dua negara dalam pemenuhan fasilitas publik bagi pengungsi. Hasil kajian ini juga menegaskan bahwa terjadi pergeseran kebijakan Jerman terhadap pengungsi dan menyebabkan Inggris melakukan referendum Brexit tahun 2016.
POTENSI DAN TANTANGAN PARADIPLOMASI BANDAR LAMPUNG Khairunnisa Simbolon
Jurnal Hubungan Internasional Indonesia Vol. 4 No. 1 (2022): JHII September 2022
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v4i1.7

Abstract

Paradiplomasi menjadi kajian baru dalam studi ilmu hubungan internasional. Perubahan pola interaksi antar negara yang disebabkan perkembangan teknologi dan globalisasi memaksa negara sebagai aktor utama merubah perilaku interaksinya dan membuka jalan bagi aktor subnasional untuk melakukan Kerjasama luar negeri. Bandar Lampung sebagai salah satu kota berkembang dan memiliki potensi baik manusia dan alam, ternyata belum memiliki Kerjasama paradiplomasi yang berhasil sampai pada tahap implementasi. Argumen utama penelitian ini adalah pentingnya identifikasi potensi dan tantangan oleh aktor subnasional untuk bisa memaksimalkan Kerjasama paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis dan menemukan fakta potensi Bandar Lampung di berbagai bidang seperti ekonomi, pariwisata, sumber daya alam dan manusia, lingkungan dan pemanfaatan teknologi. Namun tantangan yang ditemukan adalah belum adanya langkah nyata pemerintah Kota untuk melaksanakan Kerjasama paradiplomasi. Tantangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan Kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah, komunitas Pendidikan, dan masyarakat.
ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai Respon akan Kehadiran The Quadrilateral Security Dialogue di Kawasan Indo-Pasifik Vincensius Dion Ginting; Khairunnisa Simbolon
Jurnal Hubungan Internasional Indonesia Vol. 5 No. 1 (2023): JHII 2023
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v5i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi respond dan reaksi Indonesia terhadap kehadiran Quadrilateral Security Dialogue (QSD) di kawasan Indo-Pasifik. Fenomena pembentukan dan transformasi kerjasama QSD dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik menimbulkan berbagai reaksi dan asumsi dari berbagai negara-negara di kawasan Indo-Pasifik khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Menanggapi situasi tersebut, Indonesia melalui ASEAN pada KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 2019, memperkenalkan visi ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai sebuah visi dan pedoman bersama bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri untuk menelusuri motif respon Indonesia terhadap QSD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ASEAN Outlook on Indo-Pacific akan digunakan sebagai sebuah upaya untuk turut menjaga stabilitas kawasan Indo- Pasifik yang merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan dan kesejahteran, demikian pula bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tetapi dalam realisasinya, ASEAN Outlook on Indo-Pacific masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi dalam ranah internasional seperti salah satunya adalah akomodasi kepentingan masing-masing negara di kawasan Indo- Pasifik. Kata Kunci: ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Indo-Pasifik, ASEAN, Quadrilateral Security Dialogue (QSD), Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri. This study is supposed to identify Indonesia's responses and reactions to the presence of the Quadrilateral Security Dialogue (QSD) in the Indo-Pacific region. The phenomenon of establishing and transforming QSD cooperation in the dynamics of the Indo-Pacific region has caused various reactions and assumptions from various countries in the Indo-Pacific region, especially in the Southeast Asia Region. In response to the situation, Indonesia through ASEAN at the ASEAN Summit in Bangkok in 2019, introduced the vision of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific as a common vision and guideline for countries in the Indo-Pacific region. This research uses descriptive qualitative methods using the concepts of national interest and foreign policy. The results showed that the presence of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific will be used as an effort to help maintain the stability of the Indo-Pacific region which is a prerequisite for achieving growth and prosperity, as well as for other ASEAN member states. But in its realization, the ASEAN Outlook on Indo-Pacific still has many challenges that must be faced in the international realm, one of which is the accommodation of the interests of each country in the Indo-Pacific region. Keywords: ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indo-Pacific, Indonesia, ASEAN, Quadrilateral Security Dialogue, National Interest, Foreign Policy.
Localizing Global Urban Agendas: Implementing SDG 11 and the ASEAN Smart Cities Framework in Bandar Lampung Khairunnisa Simbolon; Indra Jaya Wiranata
Indonesian Journal of International Relations Vol 10 No 2 (2026): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32787/ijir.v10i2.802

Abstract

This study examines how global urban norms, particularly SDG 11 and the ASEAN Smart Cities Network (ASCN), are adopted and internalized within the policy structures of Bandar Lampung City. By modifying Amitav Acharya’s Norm Localization Theory into an instrument-based institutional approach, the study traces interactions between institutional subjects (bureaucratic agencies) and policy objects (planning documents, regulations, and digital platforms). Data were collected through document analysis and institutional interviews. Our findings show that norm adoption is primarily driven by vertical compliance with central government mandates rather than local initiatives. Through translation, grafting, and congruence building, local bureaucracies successfully project an image of digital modernization. However, structural selection triggers policy fragmentation and tech-bias, prioritizing digital administrative efficiency while physical-spatial sustainability remains underdeveloped. The study concludes that in secondary cities, norm localization is likely to produce selective internalization, reducing the concept of a smart and inclusive city to the mere digitalization of bureaucratic services.