Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review Tematik Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA MENSTIMULUSI PERTUMBUHAN INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENYONGSONG GLOBALISASI DUNIA Agus Saiful Abib; Ani Triwati; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.192 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i2.569

Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu upaya guna mweujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta menambah devisa negara. Hal ini tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh  karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengundang investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam upaya mestimulasi pertumbuhan investasi di jawa tengah serta kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan investasi di jawa tengah.
KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muhammad Iftar Aryaputra; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti; Ester Romauli Panggabean; Reny Puspita Dewi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 20, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.552 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v20i2.1241

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban.  Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.
Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 Dewi Tuti Muryati; Muhammad Iftar Aryaputra; Dhua Putra Pradiendi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.524 KB) | DOI: 10.26623/humani.v5i3.1436

Abstract

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur – krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban – kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab   kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk   memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak – hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya . Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok: Studi Kasus Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg Imam Rusanto; Muhammad Iftar Aryaputra; Ani Triwati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.378 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1427

Abstract

Penelitian   ini   adalah   mengenai   pemidanaan   terhadap   pelaku   perkelahian   antar kelompok, dengan menjadikan Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai objek kajiannya. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan  Nomor:  1002/Pid.B/2008/PN.Smg.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (noodweer). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.This study is about the sentencing of perpetrators of fights between groups, by making the Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg as an object of study. The problem in this research is about how the criminal prosecution and the judge's consideration of the criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg. The method used is normative. Data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg with bin GA F defendant can not be convicted, because the act of doing based solely on its efforts to maintain the safety of themselves and their families (noodweer). Basic consideration of the judge in the verdict against perpetrators of criminal acts with the study group fights Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg No 6 (six), namely: (a). is based on the indictment; (B). based on the evidence at the trial (both the evidence of witnesses, letters and testimony of the defendant); (C). based on the articles of the Criminal Code and the Criminal   Procedure   Code;   (D).   based   on   the   legal   facts   revealed   at   the   hearing. Criminalization fight against criminal groups and the consideration of judges in decisions to fight criminal groups are in accordance with what is stipulated in the Criminal Code and Criminal Procedure.
SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS BAGI PELAJAR Muhammad Iftar Aryaputra; Endah Pujiastuti
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v7i1.8570

Abstract

The World Health Organization (WHO) as an agency of the United Nations, noted that in Indonesia, traffic accidents are the third leading cause of death after coronary heart disease and tuberculosis (TB). It is recorded that around 1.2 million people die each year in traffic accidents. Traffic accidents are the leading cause of death for adolescents, aged 15 to 29 years. Of this number, 73% are dominated by teenage boys. The number of traffic accidents among adolescents can occur due to several factors, one of which is the lack of understanding of adolescents about the laws and regulations governing traffic problems. In Indonesia, there is a law that regulates traffic, namely Law no. 22 of 2009. An understanding of the substance of the Traffic Law is deemed necessary for teenagers, especially for those who are still in high school. Therefore, this activity is one of the means to minimize the death rate among teenagers caused by traffic accidents, by increasing the knowledge and understanding of teenagers about Traffic laws. It is hoped that a better understanding of the Traffic Law, can reduce the number of traffic accidents among teenagers. Broadly speaking, the implementation method in this activity can be divided into three stages, first, namely pre-activity which includes licensing activities, surveys, and program preparation. Second, implementation starts with giving questionnaires before and after lectures and lectures. Third, evaluation, which includes the preparation of reports. The results of this activity showed an increase in the understanding of service participants regarding the Traffic Law and the forms of violations regulated in it. Keywords: Traffic Violations, Sanctions, Traffic and Highway Laws, Youth
PENINGKATAN PEMAHAMAN WARGA MASYARAKAT KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG MENGENAI SANKSI TERHADAP ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Tri Mulyani; B. Rini Heryanti; Muhammad Iftar Aryaputra
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i7.8243

Abstract

Narcotics circulation cannot be separated from the role of narcotics couriers as intermediaries. Narcotics dealers are also increasingly adept at involving couriers in their distribution, starting from children, adults, the elderly, women, and even using goods delivery services. Narcotics couriers do not know the dangers and threats of sanctions that ensnare them, as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, not only prison sentences, but also the death penalty. There is data that in 2022 there will be 404 death row drug couriers waiting to be executed. The factors behind becoming a courier include economic factors, low education, lack of skills, and the large amount of money generated in a short time from narcotics dealers. Starting from this, it is necessary to provide community service in the form of legal education by formulating the problem, namely the lack of understanding of the residents of Trimulyo Village, Genuk District, Semarang City regarding sanctions against people who act as Narcotics Couriers. The expected target is to increase understanding regarding sanctions against people who act as narcotics couriers, so that every member of society has legal awareness and avoids various legal problems. The service was carried out using lecture methods, direct question and answer, and evaluation by comparing the results of distributing pre-test and post-test questionnaires to increase public understanding. The results of discussions on community service activities showed an increase in understanding of 59%.
Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan memberikan kekhawatiran bagi para orang tua atau wali dan peserta didik, sehingga beresiko ketidakpercayaan masyarakat dan berdampak pula pada penerimaan peserta didik. Perempuan korban kekerasan seksual menanggung penderitaan fisik dan psikis, serta  stigma dari masyarakat yang melekat seumur hidup. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta restitusi dari pelaku. Negara berkewajiban memberikan pelayanan khusus agar perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat menyelesaikan pendidikannya. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan melalui pengaturan khusus keberlanjutan pendidikan untuk masa depan perempuan korban dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online Endang Setyowati; Muhammad Iftar Aryaputra; Ani Triwati
MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2023): Desember : MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/mengabdi.v1i6.313

Abstract

One of the technological developments in the economic sector that has had a big influence is Fintech, which is an innovation in the field of technology in terms of transactions for giving and receiving loans, without having to meet face to face, or what is better known as online loans. The legal provisions governing conventional agreements are the same as the legal provisions governing online agreements. Due to the negative impact of illegal online loans, it is necessary for the Community Service Team (PkM) of the Faculty of Law, University of Semarang (USM) to hold outreach and counseling with the theme "Increasing Understanding of the Trimulyo Genuk Semarang Community Regarding the Legal Aspects of Online Loan Agreements". This activity uses 5 (five) methods, namely, pre-test, counseling, question and answer, post-test and evaluation methods. The results of this activity showed an increase in public understanding by 69.2%.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Rumah Sakit Triasih, Dharu; Aryaputra, Muhammad Iftar; Kridasaksana, Doddy
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.524 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.947

Abstract

Praktik kedokteran dewasa ini, tidak hanya menempatkan pasien dan dokter dalam hubungan terapeutik, melainkan juga melibatkan Rumah Sakit. Kemunculan Rumah Sakit, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi pasien. Dalam sudut pandang hukum pidana, telah ada pendirian bahwa korporasi adalah subyek hukum yang dianggap bisa melakukan tindak pidana. Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi dianggap juga bisa melakukan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana yang dilakukan rumah sakit pada saat ini dan masa yang akan datang? (2) bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada tahap aplikatif atas tindak pidana yang dilakukan rumah sakit? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa dalam hukum positif, korporasi (Rumah Sakit) dapat dipidana apabila menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki ijin. Dalam penelitian juga didapatkan bahwa ada dua hambatan dalam penegakan hukum yang melibatkan Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi. Pertama kelemahan dalam perundang-undangannya dan faktor dari aparat penegak hukumnya.Todays, medical practice does not only involve the patient and the doctor in the therapeutic relationship, but also involves the Hospital. In the viewpoint of criminal law, there has been the belief that the corporation is subject to the law are considered to be committing a crime. Hospital as a corporation can also be considered a criminal offense. The questions raised in this study were (1) how the policy formulation criminal offense committed by the hospital on the present and future? (2) how the barriers and overcoming obstacles on applicative stage for a criminal offense to do the hospital? The method used in this research is normative juridical approach. Data obtained from the study, then analyzed qualitatively by decomposition in a descriptive and prescriptive. Based on the research, it was found that in positive law, corporations (Hospital) can be criminalized if held Hospitals do not have permission. Such formulations are still considered not ideal. Supposedly Hospitals Act also regulates the actions to do the hospital, where acts of the potential losses and the death of the patient. In the study also found that there are two obstacles in law enforcement involving the Hospital as a corporation. The first weakness in its laws and factors of law enforcement officers.
MENGGALI KEARIFAN ISLAM DALAM MENYONGSONG RANCANGAN KUHP Aryaputra, Muhammad Iftar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.521 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i1.852

Abstract

Dalam teori limitasi yang dikemukakan Muhammad Syahrur, terkandung suatu pemikiran untuk melakukan reinterpretasi fiqh terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini dimaknai secara kaku oleh masyarakat Arab. Syahrur ingin menegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang relevan di setiap zaman. Banyak nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam ajaran Islam. Nilai-nilai inilah yang juga diakomodir oleh Rancangan KUHP. Bukan hanya bertumpu pada ajaran-ajaran hukum barat, melainkan juga berangkat dari kearifan lokal, maupun kearifan relijius. Nilai-nilai relijius dijadikan suatu konstruksi asas dalam RKUHP. Dengan adanya integrasi nilai-nilai kearifan dalam Islam, menunjukkan bahwa RKUHP tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual maupun kontekstual, tetapi juga pendekatan relijius.  In the limitation theory proposed by Muhammad Shahrur, contained an idea to do a reinterpretation of fiqh on hudud verses that had been rigidly interpreted by the Arabian. Shahrur would like to emphasize that Islam is a relevant theory in every age. Many wisdom values contained in the theory of Islam. These values are also accommodated by the Draft of Criminal Code (RKUHP). It is not just rely on the theory of Western law, but also departs from local wisdom, and religious wisdom. Religious values are used as a construction principle in RKUHP. The integration of the wisdom values in Islam shows that RKUHP not only uses textual and contextual approach, but also, religious approach.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abadi, Ayu Wulandari Nur Abraham, Feri Adi Nugroho, Tangguh Wisdom Faithful Agus Saiful Abib Al-Aydrus, Sukaenah Alifika El Ul, Khaidara Ani Triwati Ani Triwati Asabela Laila Permatasari B. Rini Heryanti B. Rini Heryanti Bramantyo, Bayu Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi, Reny Puspita Dharu Triasih Dhian Indah Astanti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dhua Putra Pradiendi Doddy Kridasaksana Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endah Pujiastuti Endang Setyowati Ester Romauli Panggabean Febrialma, Anisa Ayu Hayati, Yuliana Nur Imam Rusanto Izziyana, Wafda Vivid M Junaidi Muammar, Ramon Agyl Mukharom, Mukharom Paldina, Kumala Wahyu Panggabean, Ester Romauli Permatasari, Meilina Putri Pramesti, Regita Rati Riana Reny Puspita Dewi Rusanto, Imam Septiandani, Dian Shafa, Salsabila Dhiya Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Supriyadi Supriyadi Tri Mulyani Triasih, Dharu Triasih, Dharu Triwati, Ani Wibowo, Azis Satrio Yulistyowati, Efi Zahra, Arsya Yustisia