Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.494

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Semarang Law Review Tematik Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat

Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Author-ID : 625327

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Rumah Sakit Triasih, Dharu; Aryaputra, Muhammad Iftar; Kridasaksana, Doddy
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Praktik kedokteran dewasa ini, tidak hanya menempatkan pasien dan dokter dalam hubungan terapeutik, melainkan juga melibatkan Rumah Sakit. Kemunculan Rumah Sakit, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi pasien. Dalam sudut pandang hukum pidana, telah ada pendirian bahwa korporasi adalah subyek hukum yang dianggap bisa melakukan tindak pidana. Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi dianggap juga bisa melakukan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana yang dilakukan rumah sakit pada saat ini dan masa yang akan datang? (2) bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada tahap aplikatif atas tindak pidana yang dilakukan rumah sakit? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa dalam hukum positif, korporasi (Rumah Sakit) dapat dipidana apabila menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki ijin. Dalam penelitian juga didapatkan bahwa ada dua hambatan dalam penegakan hukum yang melibatkan Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi. Pertama kelemahan dalam perundang-undangannya dan faktor dari aparat penegak hukumnya.Todays, medical practice does not only involve the patient and the doctor in the therapeutic relationship, but also involves the Hospital. In the viewpoint of criminal law, there has been the belief that the corporation is subject to the law are considered to be committing a crime. Hospital as a corporation can also be considered a criminal offense. The questions raised in this study were (1) how the policy formulation criminal offense committed by the hospital on the present and future? (2) how the barriers and overcoming obstacles on applicative stage for a criminal offense to do the hospital? The method used in this research is normative juridical approach. Data obtained from the study, then analyzed qualitatively by decomposition in a descriptive and prescriptive. Based on the research, it was found that in positive law, corporations (Hospital) can be criminalized if held Hospitals do not have permission. Such formulations are still considered not ideal. Supposedly Hospitals Act also regulates the actions to do the hospital, where acts of the potential losses and the death of the patient. In the study also found that there are two obstacles in law enforcement involving the Hospital as a corporation. The first weakness in its laws and factors of law enforcement officers.

MENGGALI KEARIFAN ISLAM DALAM MENYONGSONG RANCANGAN KUHP Aryaputra, Muhammad Iftar
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Dalam teori limitasi yang dikemukakan Muhammad Syahrur, terkandung suatu pemikiran untuk melakukan reinterpretasi fiqh terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini dimaknai secara kaku oleh masyarakat Arab. Syahrur ingin menegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang relevan di setiap zaman. Banyak nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam ajaran Islam. Nilai-nilai inilah yang juga diakomodir oleh Rancangan KUHP. Bukan hanya bertumpu pada ajaran-ajaran hukum barat, melainkan juga berangkat dari kearifan lokal, maupun kearifan relijius. Nilai-nilai relijius dijadikan suatu konstruksi asas dalam RKUHP. Dengan adanya integrasi nilai-nilai kearifan dalam Islam, menunjukkan bahwa RKUHP tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual maupun kontekstual, tetapi juga pendekatan relijius. In the limitation theory proposed by Muhammad Shahrur, contained an idea to do a reinterpretation of fiqh on hudud verses that had been rigidly interpreted by the Arabian. Shahrur would like to emphasize that Islam is a relevant theory in every age. Many wisdom values contained in the theory of Islam. These values are also accommodated by the Draft of Criminal Code (RKUHP). It is not just rely on the theory of Western law, but also departs from local wisdom, and religious wisdom. Religious values are used as a construction principle in RKUHP. The integration of the wisdom values in Islam shows that RKUHP not only uses textual and contextual approach, but also, religious approach.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI : STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG Al-Aydrus, Sukaenah; Juita, Subaidah Ratna; Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10232

Home, which should be the safest and most comfortable place, is actually a place where most women and children face suffering. The position of women and children as victims is very vulnerable because of gender differences that cause injustice, such as one of the murder cases handled by DP3A related to children who were victims of domestic violence, making it interesting to study in terms of victimology. The formulation of the problem in this study is the Implementation of legal protection for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service and Analysis of victimology for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service. The type of research used is sociological juridical, with analytical descriptive research specifications. The sampling method uses non-random sampling at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service with a qualitative analysis method. The results of this study are that the implementation of protection for child victims of domestic violence is not optimal, because there is no supervision related to the implementation of protection from the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service, and based on the analysis of victimology for child victims of domestic violence, the rights needed by child victims can be identified so that they can help fulfill the rights of child victims of domestic violence.AbstrakRumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru bagi sebagian besar perempuan dan anak rumah menjadi tempat mereka menghadapi penderitaan. Posisi perempuan dan anak sebagai korban sangatlah rentan karena perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan seperti adanya salah satu kasus pembunuhan yang ditangani DP3A berkaitan dengan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga menarik untuk dikaji dalam aspek Viktimologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Analisis viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan nonrandom sampling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum optimal, dikarenakan tidak ada pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, serta berdasarkan analisis Viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi hak-hak yang dibutuhkan oleh anak korban sehingga dapat membantu pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG DALAM PUTUSAN NO.2/PID.B/2022/PN.JPA Asabela Laila Permatasari; Subaidah Ratna Juita; Muhammad Iftar Aryaputra
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11628

This study aims to analyse the punishment of the perpetrators of fraudulent investment based on Decision No.2/Pid.B/2022/PN.JPA at the Jepara District Court. This case involved the defendant Yenimatul Anggraini who was sentenced to imprisonment for three years because she was found guilty of committing fraud which resulted in material losses for many victims. This research uses normative juridical method with case approach and legislation supported by primary and secondary data. The results showed that the criminalisation of the perpetrators of fraudulent investment is based on various considerations, including material losses experienced by victims, social and psychological impacts, and evidence presented during the trial. The judge considered the victim's testimony, evidence of fund transfers, and the overall impact on the victim's life. In addition, this research found that sentencing aims not only to punish the perpetrator but also to provide a deterrent effect and prevent similar incidents in the future. This reflects the importance of sentencing as a tool to protect society and provide justice for victims. This research recommends strengthening regulation and supervision of investment activities to prevent fraudulent investment. In addition, public education on the risks and signs of investment fraud needs to be improved to protect potential investors. Efforts to provide restitution to victims must be strengthened so that victims can recover from their losses. Sentencing policies also need to be further developed to ensure that the penalties imposed on perpetrators can provide an effective and fair deterrent effect. Cooperation between law enforcement agencies, financial institutions, and educational institutions should be improved to create a more effective system in preventing and handling fraudulent investment cases. Abstrak Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong berdasarkan Putusan No.2/Pid.B/2022/PN.JPA di Pengadilan Negeri Jepara. Kasus ini melibatkan terdakwa Yenimatul Anggraini yang dijatuhi pidana penjara tiga tahun dikarenakan telah terbukti melakukan kesalahan dengan tindakan penipuan yang mengakibatkan kerugian materiil dan menimbulkan banyak korban. Tindak pidana penipuan investasi bodong ini semakin marak serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus beserta peraturan perundang-undangan, juga data sekunder yang menjadi data utama yang didukung data primer. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pemidanaan pada pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk kerugian materiil korban, dampak sosial dan psikologis, serta bukti-bukti persidangan. Hakim mempertimbangkan alat bukti dan keterangan korban, seperti bukti transfer dana, dan dampak keseluruhan pada kehidupan korban. Pemidanaan tidak hanya memiliki tujuan menghukum pelaku melainkan juga membentuk efek jera serta menjadi pencegah akan adanya kejadian yang sama di masa mendatang. Hal ini mencerminkan pentingnya pemidanaan sebagai alat melindungi masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban. Edukasi masyarakat mengenai risiko dan tanda- tanda penipuan investasi perlu ditingkatkan untuk melindungi calon investor. Upaya untuk memberikan restitusi kepada korban harus diperkuat agar korban dapat pulih dari kerugian yang dialami. Kebijakan pemidanaan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan hukuman yang dijatuhkannya pada pelaku mampu menjadikan efek jera yang efektif dan adil. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, sekaligus institusi pendidikan perlu melakukan peningkatan untuk menciptakan sistem yang cenderung efektif dalam menjadi pencegah beserta menangani kasus penipuan investasi bodong.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA FUTUHIYAH MRANGGEN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Aryaputra, Muhammad Iftar; Yulistyowati, Efi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2414

Korupsi merupakan permasalahan bagi bangsa ini. Perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Realitasnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, korupsi harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula. Pencegahan korupsi harus dilakukan sedini mungkin. Pembiasaan sejak usia dini terhadap perilaku anti korupsi, diharapkan menjadi benteng untuk tidak melakukan korupsi pada masa depan. Generasi muda sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan di masa datang, memiliki peranan yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Mata rantai korupsi yang sudah sangat kuat harus mampu diputus oleh generasi muda. Oleh karena itu, peranan generasi muda sangat penting dalam upaya memutus mata rantai korupsi. Permasalahan dalam kegiatan ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama, rendahnya pemahaman terhadap aspek yuridis korupsi. Kedua, rendahnya pemahaman terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga, rendahnya kepedulian siswa terhadap korupsi di lingkungan sekitar. Metode pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga katagori, pertama, pra kegiatan, yang dimulai dengan proses administrasi perijinan dan survei lokasi kegiatan. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pemberian kuesioner dan ceramah. Ketiga, evaluasi kegiatan.

PENGUATAN PEMAHAMAN REMAJA PANTI ASUHAN AL HIKMAH WONOSARI, NGALIYAN TERHADAP SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Aryaputra, Muhammad Iftar; Yulistyowati, Efi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3367

Sistem sanksi dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu jenis sanksi pidana (straf) dan jenis sanksi tindakan (maatregel). Keduanya merupakan jenis sanksi yang digunakan oleh beberapa sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Model sistem sanksi tersebut dikenal dengan istilah double track system. Selain dianut oleh KUHP, double track system juga dikenal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan untuk menegakkan normanya. Jenis pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan jenis tindakan yang digunakan adalah rehabilitasi. Dalam UU Narkotika, terdapat dua jenis rahabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial dan medis. Di sisi lain, berdasarkan data yang didapatkan, remaja merupakan kelompok usia yang rentan untuk menjadi penyalahguna narkotika. Menurut BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2,3 juta palajar atau mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan narkotika. Fakta ini menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dikalangan remaja mengenai penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi dalam memberikan pemahaman kepada para remaja untuk tidak menjadi penyalahguna narkotika, dengan cara memahami dari aspek sanksi hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, sanksi bersifat sebagai paksaan psikis bagi setiap orang. Dalam artian, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana apabila telah memahami sanksi hukumnya. Sasaran kegiatan ini adalah remaja panti asuhan Al Hikman Ngaliyan. Sedangkan metode pelaksanaan dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap awal, pelaksanaan, dan evaluasi.

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DESA PONCORUSO, KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG Triwati, Ani; Heryanti, B. Rini; Aryaputra, Muhammad Iftar
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.7113

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman melalui pengabdian kepada masyarakat. Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan PkM dalam bentuk penyuluhan di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah penyuluhan dan tanya jawab, untuk mengetahui pemahaman peserta selama ini mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari berbagai pertanyaan berkaitan dengan tema yang dibahas kepada Tim Pengabdian, di antaranya mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, kesepakatan diversi dan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum).

Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia (HAM) guna Mewujudkan Generasi Sadar Hukum bagi Pelajar SMA Negeri 1 Boja Aryaputra, Muhammad Iftar; Septiandani, Dian; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11765

1st Boja Senior High School is one of the schools that declares itself to be “sekolah ramah anak”. With "ramah anak" status, 1st Boja Senior High School aims to create a safe, comfortable, and conducive environment for teaching and learning activities. Respect for other people's human rights contributes to forming an academic climate in schools that is friendly to children. Based on a survey conducted previously, there are still many practices occurring in 1st Boja Senior High School, human rights violations committed by students, in the form of bullying, especially verbal bullying. This legal counseling correlates and is a form of support for schools that have the status of "sekolah ramah anak.". It is hoped that providing human rights literacy can provide students with an understanding of the importance of respecting human rights so that they can eliminate forms of bullying in their environment. The method used is carried out in three stages, namely pre-activity, activity, and post-activity. After giving a lecture on human rights, the students increasingly understood the importance of respect for other people. Students already understand the concept of respecting other people's rights. Still, with this counseling, students will better understand human rights law, where it is very important to respect other people's rights. Keywords: Literacy; Human Rights; Law Awareness;

FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP Bramantyo, Bayu; Aryaputra, Muhammad Iftar; Triwati, Ani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi delik zina dalam KUHP adalah kebijakan yang bermasalah karena hanya memidana pelaku yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan dan sifatnya sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidananya yang sangat ringan, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Untuk kebijakan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi yaitu pelaku zina tidak hanya mereka yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan melainkan mereka yang sama-sama masih lajang dapat dipidana karena zina. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena sifatnya masih sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidanya sangat ringan.

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) Shafa, Salsabila Dhiya; Juita, Subaidah Ratna; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Pada era sekarang media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan bagaimana kondisi seseorang tersebut. Zaman sekarang sering terjadi tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming). Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) di masa mendatang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming).

Co-Authors A. Heru Nuswanto Abadi, Ayu Wulandari Nur Abraham, Feri Adi Nugroho, Tangguh Wisdom Faithful Agus Saiful Abib Al-Aydrus, Sukaenah Ani Triwati Ani Triwati Asabela Laila Permatasari B. Rini Heryanti B. Rini Heryanti Bramantyo, Bayu Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi, Reny Puspita Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dhua Putra Pradiendi Doddy Kridasaksana Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endah Pujiastuti Endang Setyowati Ester Romauli Panggabean Febrialma, Anisa Ayu Hayati, Yuliana Nur Imam Rusanto Izziyana, Wafda Vivid M Junaidi Muammar, Ramon Agyl Paldina, Kumala Wahyu Panggabean, Ester Romauli Permatasari, Meilina Putri Pramesti, Regita Rati Riana Reny Puspita Dewi Rusanto, Imam Septiandani, Dian Shafa, Salsabila Dhiya Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Supriyadi Supriyadi Tri Mulyani Triasih, Dharu Triasih, Dharu Triwati, Ani Wibowo, Azis Satrio Yulistyowati, Efi Zahra, Arsya Yustisia

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search