Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Polinter

BIKAMERALISME SETEGAH HATI iqbal aidar idrus
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.822 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i1.797

Abstract

On a bicameral system the DPR and DPD positions should be balanced so that checks and balances to be built can be effective. But unfortunately, the presence of DPD in Indonesian state administration is still considered halfhearted. This is evident from some of his very limited authorities and has absolutely no authority to disconnect except for suggestions, judgments and suggestions. In fact, the legitimacy of DPD is not inferior to DPR members even the requirement to become DPD member candidates should collect 1000 to 5000 signatures and they directly face the people, in contrast to the DPR elected through political parties. This paper looks at how the MPR's relationship with the DPR and DPD is not in the institutional function but is seen from the composition of MPR members consisting of members of DPR and DPD, while the relationship between DPR and DPD is viewed from the institutional function, namely DPD is an institution of consideration or support for the House of Representatives Legislation, consideration, and supervision. The actual parliamentary institution is in the House because it has the functions of legislation, budgetary function and oversight function, and even has a function to give consideration / approval. In carrying out its function, the DPR is given the right of interpellation, right of inquiry and right of opinion. The position of the House becomes very strong because it cannot be frozen or dissolved by the President, thus DPD has a role that is not maximal in performing the functions of check and balances perfectly, Because they do not have veto rights over the bill and are only entitled to propose certain laws only, and the function of consideration and supervision is very dependent and rely on other parties, especially the House and the President.
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Terpilihnya Bupati Luwu Utara Sebagai Kepala Daerah Perempuan Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan) Iqbal Aidar Idrus; Ummi Zakiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.769 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1279

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang di adakan serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 sesuai perintah Undang-Undang No 8 Tahun 2015. Khusunya di Provinsi Sulawesi Selatan yang di ikuti oleh sebelah daerah dan tiga puluh lima (35) pasangan calon kepala daerah, yang menarik dari tulisan ini yaitu terpilihnya kepala daerah perempuan pertama dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan di pemilihan kepala daerah ini. Dari tiga puluh lima calon (35) ada empat (4) perempuan yang ikut dalam pencalon kepala daerah  tiga diantaranya sebagai calon kepala daerah dan satu sebagai wakil kepala daerah, dari Empat (4) calon tersebut mucul satu nama yang terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI periode 2016-2021 yang merupakan pendatang di daerah pemilihan tersebut dan sekaligus pernah menjadi wakil Bupati Luwu Utara. Pada pilkada serentak ini Indah Putri Indriani  bertarung dengan petahana yaitu Drs. Arifin Junaidi yang pada saat itu sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 bersama Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI yang merupakan Wakil Bupati beliau. Ketokohan beliau yang merupakam sesosok ibu yang mempunyai keramahan, murah senyu, wibawa dan akrab dengan siapapun sanggat di kenal dikalangan masyarakat kecil di Luwu Utara yang selalu terjun langsung  ke masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati pada saat itu. Tidak heran ketika Bupati cantik ini bisa mendapatkan hati pemilih kelas bawah maupun kelas menengah, begitu dengan sosok beliau yang gaul dengan aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, WhatsAPP  dan media sosial lainya, tidak heran ketika beliau medapatkan suara yang cukup besar di pemilih pemula yang sebagai besar mengunakan media sosial, hal ini di manfaatkan oleh Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.