Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Yudhia Ismail
Universitas Merdeka Pasuruan
Humanities Chemistry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERNIAGAAN TUMBUHAN YANG JUMLAHNYA TERBATAS Karin Puteri Dyantami; Yudhia Ismail; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.84

Abstract

Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati diperlukan adanya penanganan dan perlindungan SDA hayati dengan tujuan mencegah kerusakan dan habisnya jenis-jenis tumbuhan dan eksositem oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Sehingga dibentuk aturan mengenai perlindungan SDA hayati. Pembahasan dalam jurnal mengenai urgensi atau keperluan mendesak dari larangan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi. Maksud dari tumbuhan yang dilindungi ialah semua jenis tumbuhan yang hidup di alam atau liar dimana keberadannya sulit ditemui dengan jumlah yang hampir tidak ada sesuai data aturan yang ada. Aturan tersebut salah satunya mengenai larangan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan tumbuhan yang keberadaanya hampir tidak ada, tercantum dalam aturan yang dibuat Pemerintah RI.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI BATAS MUATAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan) Muhammad Tegar Bomatara; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.241

Abstract

Melebihi batas muatan yang diizinkan untuk kendaraan barang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, truk dimodifikasi secara tidak tepat sehingga dimensinya melebihi batas yang diizinkan, atau dimuat dengan kargo yang melebihi berat yang diizinkan. Meskipun praktik ini sering dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transportasi per unit dalam jangka pendek, hal ini menyebabkan kerusakan konsekuensial yang signifikan dan kompleks yang memengaruhi kepentingan pemerintah dan kepentingan umum. Pelanggaran tersebut secara kolektif disebut sebagai kelebihan muatan (Over Loading) dan kelebihan dimensi (Over Dimension). Studi menunjukkan bahwa penegakan peraturan yang konsisten oleh pengemudi truk memainkan peran penting dalam keselamatan jalan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Untuk mencapai dampak yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan terkoordinasi, termasuk inspeksi rutin, sistem pemantauan teknologi, sanksi yang efektif, dan program informasi dan kesadaran yang menyertainya. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya sanksi yang diatur dalam Pasal 277, 307, dan 315. Di wilayah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, penegakan peraturan terhadap kelebihan muatan dan ukuran muatan (ODOL) terhambat oleh kurangnya kontrol dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dengan tanggung jawab yang berbeda. Menerapkan pendekatan tata kelola kolaboratif menawarkan solusi strategis untuk mendamaikan kepentingan yang berbeda melalui dialog terstruktur, definisi peran yang jelas, dan pertukaran data yang relevan secara terbuka. Kolaborasi kelembagaan ini memperkuat tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap praktik transportasi yang aman dan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan nol-ODOL dalam kerangka reformasi nasional struktur logistik.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN SOUND HOREG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM Firdaus Nur Ramadhan; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.248

Abstract

Penggunaan sound horeg dalam kegiatan karnaval dan hiburan keramaian di ruang publik sering menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketidaknyamanan masyarakat, serta potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Intensitas suara yang berlebihan tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan keluhan masyarakat, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan penggunaan sound horeg dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan keramaian di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penggunaan sound horeg bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan melindungi hak masyarakat atas ketenangan, kesehatan, dan lingkungan yang layak; memberikan kemanfaatan melalui terciptanya ketertiban dan kenyamanan umum dalam pelaksanaan kegiatan karnaval; serta menjamin kepastian hukum melalui pengaturan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut mengandung prinsip kepentingan umum, proporsionalitas, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial. Dengan demikian, larangan penggunaan sound horeg merupakan instrumen hukum yang relevan dalam mewujudkan keteraturan sosial yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN KOREKSI ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN Anwar Sadad; Kristina Sulatri; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.255

Abstract

Itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, khususnya perkawinan siri, guna menjamin kepastian status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Tanpa putusan itsbat nikah, status perkawinan dan dokumen kependudukan anak tidak memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak keperdataan, akses pendidikan, dan jaminan sosial. Analisis terhadap kedudukan itsbat nikah penting untuk memahami peran putusan pengadilan dalam memulihkan tertib administrasi pencatatan perkawinan serta memastikan perlindungan hak warga negara dalam bentuk koreksi administrasi. Kedudukan itsbat nikah di Indonesia bersifat yudisial-administratif, yakni sebagai instrumen legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui putusan pengadilan. Landasan normatifnya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan, serta UU Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur administrasi kependudukan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI menegaskan bahwa itsbat nikah dilakukan melalui putusan pengadilan. Putusan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi administrasi negara untuk melakukan pencatatan perkawinan dan menerbitkan dokumen kependudukan yang relevan. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya mengesahkan status hukum perkawinan, tetapi juga memastikan terwujudnya tertib administrasi dan perlindungan hak warga negara secara konstitusional.
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PADA BANK Salamatul Mulidiyah; Shevya Anggraini Putri; Siti Chikmatul Mufidah; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.257

Abstract

Pemberian kredit dengan jaminan oleh bank merupakan kegiatan yang memiliki risiko hukum tinggi apabila tidak didukung oleh dokumen yang sah dan mengikat. Notaris sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama kreditur dan debitur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan pada bank dan kontribusi mereka terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan kerangka perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari magang di Kantor Notaris-PPAT Ny. Widjanarti, S.H. Temuan penelitian menunjukkan bahwa notaris memegang peran penting di seluruh tahapan pemberian kredit, meliputi pembuatan akta perjanjian kredit, pengikatan jaminan melalui akta otentik, pengesahan tanda tangan, dan pendaftaran jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta yang otentik yang dibuat oleh notaris menawarkan otoritas pembuktian yang konklusif dan mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari. Lebih lanjut, notaris berfungsi sebagai entitas yang tidak memihak yang menjamin keseimbangan hak dan tanggung jawab antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan pada bank.
Hak Cipta Tari Pasuruan Kondhang dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan) Hikmah Amalia Putri Suyitno; Ronny Winarno Penulis; Yudhia Ismail
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/w2vzth36

Abstract

Indonesia is a country rich in cultural diversity, including dance, music, traditions, and customs that have been passed down from generation to generation. This wealth is not only a national identity, but also has significant economic and social value. One of the unique cultural arts is the Pasuruan Kondhang Dance, which originates from Pasuruan City, East Java. This dance is not only a local symbol, but also contains historical and philosophical values that need to be protected and preserved. However, until now, the Pasuruan Kondhang Dance has not fully received legal protection according to applicable provisions. Legal protection for the copyright of traditional dance in Indonesia includes two types, namely preventive and repressive protection. This protection aims to maintain justice, in accordance with the mandate of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. In its implementation, legal protection for the copyright of traditional dance not only provides recognition to the creator, but also provides security guarantees, both in the form of material and non-material. This study uses an empirical legal approach, namely a legal research method based on empirical facts obtained from human behavior, either through verbal interviews or direct observation. From the results of the study, it is known that legal protection for the Pasuruan Kondhang Dance in Pasuruan City is carried out through the process of inventory, security, and cultural promotion. The local government also seeks to protect this work from plagiarism, both by individuals and communities, with a normative approach based on laws and regulations. In addition, the government also took the initiative to register the Pasuruan Kondhang Dance as an Intangible Cultural Heritage. This study emphasizes the importance of synergy between legal regulations and public awareness to support the preservation of traditional arts and culture, both legally and socially.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN: (Studi di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan) Falian Ananda Lestari; Yudhia Ismail; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.143

Abstract

Permasalahan terkait sampah adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh beberapa negara maju serta juga negara berkembang. Permasalahan tentang sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diperbaiki. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo memerlukan penanganan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum bisa dikembangkan berdasarkan indikator – indikator tertera seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta juga pola perilaku hukum. Selain indikator harus juga diperhatikan faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo untuk melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih bisa dikatakan belum sepenuhnya baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengetahuan tentang hukum juga harus lebih dioptimalkan agar sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor pendidikan masih dibawah rata – rata, faktor sarana yang masih kurang memadai.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA BULLYING DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN Anisah Shintya Ayu Permatasari; Farida Farida; Zahro Wardani; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.228

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana, khususnya terkait kasus bullying. Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, penelitian ini menyoroti fungsi strategis Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang berada di bawah eksekutif. Secara terminologi, bullying dipahami sebagai tindakan agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Secara hukum, perbuatan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana dan dijerat dengan beragam pasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), dan penganiayaan terencana (Pasal 355 KUHP). Selain itu, perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak-anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip diversi. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan tindak pidana bullying yang menimpa siswa di Kota Pasuruan, yang korbannya mengalami depresi berat akibat perundungan tersebut. Kemudian kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ), yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Secara represif, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan. Namun, pada kasus yang diatas, Kejaksaan memilih jalur RJ yang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif pada pelaku anak, memulihkan kondisi korban, dan mengembalikan harmoni sosial. Secara preventif, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menjalankan program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelajar dan masyarakat. Program ini dirancang untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tidak berfungsi hanya sebagai lembaga penuntut, namun juga menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran hukum dan menerapkan pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pencegahan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif dan restoratif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN Arif Arif; Muhammad Mashuri; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.231

Abstract

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercayai serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 225 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: (Studi Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Abdul Fatah; Yudhia Ismail; Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.233

Abstract

Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Atas dasar itu maka maksud dan tujuan utama dari proses desentralisasi yang menyeluruh akan membentuk berbagai kebijakan, namun arahnya semata-mata pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan kekuasaan yang diwariskan. ada. Camat merupakan pengelola pemerintahan, pembangunan, dan koordinator masyarakat di wilayahnya, dalam artian mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat semaksimal mungkin serta menjamin terselenggara dan diterapkannya di masyarakatnya. Perlunya mengkaji, mengkaji dan menjelaskan tugas dan peran wakil dan camat dalam mengkoordinasikan daerahnya masing-masing menjadi maksud dan tujuan penelitian ini.
Co-Authors Abdul Fatah Ahmad Sukron Anisah Shintya Ayu Permatasari Anwar Sadad Arif Arif Bunga Permata Sari Diptya Hardi Nugroho Dwi Budiarti Falian Ananda Lestari Farida Farida Firdaus Nur Ramadhan Gelar Sidang Santoso Hikmah Amalia Putri Suyitno Humiati Humiati Jihat Ismail Attamimi Karin Puteri Dyantami Kristina Sulatri Lailatul Murod Merdian Engge Doku Bani Muhammad Ilham Rizkq Muhammad Mashuri Muhammad Nabil Pramata Muhammad Tegar Bomatara Novita Citra Syalum Pratiwi Virdayanti Ronny Winarno Penulis Salamatul Mulidiyah Shevya Anggraini Putri Siti Chikmatul Mufidah Sudarso Sudarso Syavira Dwi Puspasari Vila Savira Winarno, Ronny Wiwin Ariesta Wiwin Ariesta Zahro Wardani