Articles
<![CDATA[Efektivitas Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Sinaga, Etro Jaya]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.622-626
<![CDATA[Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan public terhadap sebuah lembaga pemerintahan, termasuk lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan  public dalam perekrutan Badan Adhoc untuk Pemilu 2024, media social menjadi media untuk melaksanakan transparansi yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yang meliputi penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, adanya suatu mekanisme pengaduan, dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas media social yang digunakan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024. Informan untuk penelitian ini terdiri dari 20 orang dengan metode penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media social berpengaruh dan efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi seleksi perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebong.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ]]>
<![CDATA[Karmilasari, Vina]]>;
<![CDATA[Puspawati, Ani Agus]]>;
<![CDATA[Makhya, Syarief]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Mitrawarga Vol. 2 No. 2 (2023): JURNAL MITRAWARGA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jmw.v2i2.42
<![CDATA[Tujuan PKM di PUSPAGA Kota Bandar Lampung: 1). Menciptakan team learning pada tim PUSPAGA dan organisasi wanita Kota Bandar Lampung. 2). Meningkatan kinerja tim PUSPAGA dengan pendekatan learning organization. 3) Membangun sinergi yang ideal di internal Tim PUSPAGA serta organisasi wanita di Kota Bandar Lampung. Metode dilakukan tiga tahap: A) Analisis situasi melalui penelusuran penelitian. B) Intervensi Objek dengan ceramah dan FGD. C) Evaluasi dan Refleksi. Evaluasi dilakukan dengan pre dan post test. Refleksi dilakukan diakhir kegiatan bertujuan memperkuat komitmen, kesadaran seluruh peserta kegiatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan peningkatan sinergitas internal tim PUSPAGA Kota Bandar Lampung. Sasaran peserta yaitu Tim PUSPAGA Kota Bandar Lampung, Perwakilan Pengurus Organisasi Wanita di Pesisir Barat (Persaudaraan Muslimah, Aisyiah, Muslimat NU, Wanita Katolik dsb). Bedasarkan data yang tertera pada tabel tersebut secara kuantitatif nilai rata-rata peserta sebelum dilaksanakan kegiatan adalah 44,76 Setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 30 menjadi 74,76. Nilai terendah yang diperoleh peserta sebelum dilaksanakan pelatihan adalah 10 dan nilai tertinggi adalah 75, setelah dilakukan pelatihan nilai terendah peserta adalah 40 dan nilai tertinggi 85. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik simpulan bahwa kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak positif secara kognitif terhadap pengetahuan tentang team learning.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM SMART VILLAGE UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA DI DESA MARGODADI ]]>
<![CDATA[Suryandari, Kris Ari]]>;
<![CDATA[Marta, Andri]]>;
<![CDATA[Makhya, Syarief]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 8 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jss.v8i3.544
<![CDATA[Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam program Smart Village untuk mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera di Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan dan pendampingan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para kepala desa dan juga perangkat desadalam menjalankan program Smart Village yang mereka di tuntut untuk mengaplikasikan informasi dan potensi desa hingga pelayanan publik yang berbasis sistem teknologi infomasi. Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa ini merupakan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi kades dan perangkatnya dalam memahami program Smart Village. Target jangka panjang yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah menjadikan kepala desa dan perangkat desa mampu mengelola program Smart Village dalam mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera di Kabupaten Lampung Selatan. Luaran dari kegiatan ini adalah artikel ilmiah pada Jurnal Sakai Sambayan Universitas Lampung, video kegiatan, dan profil hasil pengabdian yang dipublikasikan pada seminar hasil pengabdian Universitas Lampung. Pelaksanaan kegiatan PKM ini telah terlaksana pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dan hasil dari kegiatan PKM yang dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Margodadi cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes dan pos tes dalam kegiatan.]]>
<![CDATA[Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Yusuf, Amir]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>;
<![CDATA[Maryanah, Tabah]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 2 No 1 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jgsi.v2i1.22
<![CDATA[Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Tujuan Undang-undang pemilu adalah untuk memperkuat sistem demokrasi pemerintahan Negara, menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil, memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu, menjamin adanya jaminan hukum dan menghindari duplikasi penyelenggaraan pemilu. Fokus kajian ini untuk mengukur tingkat integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam proses tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dari perspektif etika politik. Tipe penelitian adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan integritasnya demi menyelenggarakan pemilu yang demokratis perlu meningkatkan imparsial dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Malpraktek Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ]]>
<![CDATA[Setiawan, Hendra Budi]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 2 No 1 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jgsi.v2i1.25
<![CDATA[ABSTRAK Terlaksananya pemilihan kepala daerah secara demokratis merupakan acuan dalam terlaksananya demokrasi tingkat lokal. Dalam meraih tujuan yang demokratis itu diperlukan penyelenggaraan pilkada yang aman, terkendali dan tidak menimbulkan malpraktek pemilu dari setiap tahapannya. Oleh karena itu penyelenggara KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berusaha untuk mewujudkannya. Permasalahan yang terjadi pada lanjutan pilkada serentak tahun 2020 ini adalah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dihadapkan pada situasi yang tidak normal akibat dari adanya wabah pandemi Covid-19. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial, politik, maupun kemanusiaan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada informan terkait. Upaya-upaya yang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menghadapi malpraktek pemilu dalam pilkada serentak tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19 yaitu melaksanakan seluruh aturan yang telah ditetapkan, meningkatkan transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara serta meningkatkan keakuratan dalam pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih ABSTRACT The implementation of democratic regional head elections is a reference in the implementation of democracy at the local level. In achieving this democratic goal, it is necessary to hold regional elections that are safe, controlled and do not cause electoral malpractice at every stage. Therefore, the organizers of the South Ogan Komering Ulu Regency KPU are trying to make it happen. The problem that occurred in the continuation of the 2020 simultaneous local elections was that the South Ogan Komering Ulu Regency KPU was faced with an abnormal situation as a result of the Covid-19 pandemic outbreak. The method in this research is descriptive qualitative which is a method for exploring and understanding the meaning that a number of individuals or groups of people ascribe to social, political or humanitarian issues obtained through observation and interviews with relevant informants. The efforts that have been made by the KPU of South Ogan Komering Ulu Regency in dealing with election malpractice in the simultaneous local elections in 2020 during the Covid 19 Pandemic are implementing all the rules that have been set, increasing transparency in voting and counting and increasing accuracy in registration and updating voter data]]>
<![CDATA[Friends and Neighbours: Electoral Geography of 2020 Local Election in Metro City, Lampung, Indonesia ]]>
<![CDATA[Warganegara, Arizka]]>;
<![CDATA[Darmastuti, Ari]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>;
<![CDATA[Krisbintoro, R Sigit]]>;
<![CDATA[Febriansyah, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pramono, Wahyu Tyas]]>
<![CDATA[ Forum Geografi Vol 37, No 2 (2023): December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/forgeo.v37i2.23316
<![CDATA[This article discusses local political dynamics in Indonesia, notably in the city of Metro. There are several factors why a particular candidate is more politically electable than others, including ethno-religious factors and money. Moreover, a traditional factor that needs to be considered in the study of electoral geography is the influence of the spatial effect upon voting behaviour. In the election, demographics and geography are two important factors in voting behaviour. The local election resulted in a competitive and dynamic political contest among the local elite in Metro. The result of the 2020 local election was particularly interesting because the independent candidate won and defeated the party-based candidate. This is a mixed methods approach combining the data from interviews and a qualitative survey. This research aims to analyse the spatial factor in Metro’s local election, looking at why a certain candidate won in a particular area and how the geographical factor influenced voting behaviour. Secondly, the result of the qualitative survey supported the finding that voters still consider ethno-religious factor. The finding obtained by this research reveals two significant narratives, specifically the crucial factor of ethno-religious sentiment on voting preference and the spatial factor related to residency in securing a victory for the candidate in the local election. Essentially, research concludes that the spatial factor is of importance in the context of Metro’s local election and supports Woolstencroft's (1980) classical concept of electoral geography comprising “friends and neighbours”.]]>
<![CDATA[Gerakan World Cleanup Day sebagai Wujud Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Khumairatun Nisa, Nadia]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>;
<![CDATA[Budiono, Pitojo]]>;
<![CDATA[Makhya, Syarief]]>;
<![CDATA[Rosalia, Feni]]>
<![CDATA[ Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35967/njip.v22i2.622
<![CDATA[World Cleanup Day is an environment-based social movement that aims to free the earth from waste and ultimately become a movement for mitigation and adaptation to climate change. Waste is the main problem in Bandar Lampung City due to the dominance of human activities. The purpose of this study is to see the World Cleanup Day movement as a form of concern for the environment in Bandar Lampung City. This study uses the library research method with documentation data collection techniques and data analysis using content analysis. The results of the study show that the World Cleanup Day movement views nature as a home so that all its resources are needed by humans more than they know. The waste problem is the result of uncontrolled human activities, so the best collective action is needed to fix it. The values of this movement are Cooperation, Positivity, Leadership, Technology, and Fun. This movement is present as an act of triggering positive mindset changes and actions to increase public awareness of the waste problem in Bandar Lampung City. The World Cleanup Day movement collaborates with the government, volunteers (community), and other communities. So far the implementation of the movement has been running optimally.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI: KUALITAS KERJA KPPS ]]>
<![CDATA[Melinasari, Runi]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>;
<![CDATA[Warganegara, Arizka]]>;
<![CDATA[Maryanah, Tabah]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jcm.v3i3.1376
<![CDATA[The 2019 general election was the first simultaneous election with 5 ballot boxes. With such conditions, election organizers are required to be able to work in accordance with changes in applicable rules. The Voting Organizing Group (KPPS) as the organizer of elections at polling stations (TPS) is the spearhead of the implementation of voting and counting of votes, but various problems occur in the implementation of voting and counting of votes carried out by KPPS in the 2019 elections in Mesuji Regency. The research was carried out through a literature study using secondary data types and limited the focus on the problem of KPPS work quality in writing and copying C1 forms in the 2019 elections in Mesuji Regency. The KPU is committed to conducting elections transparently through the publication of election results. KPU Regency/City as the executor of the scan and entry of Form C1 into Situng is not allowed to make improvements to form C1 which has a writing error by KPPS. Errors in the writing of form C1 were corrected in the recapitulation of the results of the counting of votes at the district level. Likewise, improvements are carried out in stages up to the national level. With such a procedure, when the public and stakeholders access preliminary information about the results of the votes from the C1 form that has been scanned and entered it turns out that there is an error, it will cause public distrust of the election results. This kind of phenomenon occurs in the KPU of Mesuji Regency. In the 2019 elections in.]]>
<![CDATA[Problems and Challenges of Suku Anak Dalam in the 2019 General Election: A Policy Recommendation ]]>
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>;
<![CDATA[Maryanah, Tabah]]>;
<![CDATA[Warganegara, Arizka]]>
<![CDATA[ JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik) Vol 29, No 1 (2025): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jsp.90036
<![CDATA[In a democracy, the state is obligated to guarantee citizens’ political rights, particularly the right to vote and to run (and be elected) in any general election. However, case studies in four districts of Jambi Province (Batanghari, Sarolangun, Tebo, and Merangin) reveal the opposite. Many members of the Suku Anak Dalam (SAD) community were excluded from the permanent voter list, effectively depriving them of their constitutional right to vote. This study investigates what causes this exclusion and offers relevant policy recommendations. The interviews with key informants identified several underlying causes in the 2019 elections: the absence of identity cards, low levels of literacy and education, poor economic conditions, and various technical obstacles. Other barriers included the lack of special polling stations and non-inclusive voting procedures. These findings suggest the need to strengthen education and literacy programs and establish accessible polling stations, as well as more inclusive voting procedures for the SAD community.]]>
<![CDATA[PATRONASE KELUARGA DAN OLIGARKISME SEBAGAI SUMBER KONFLIK INTERNAL PADA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT ]]>
<![CDATA[Purbakala Rona, Andhika]]>;
<![CDATA[Hertanto, Hertanto]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.479-487
<![CDATA[Konflik internal kerap kali terjadi di tubuh partai politik di Indonesia. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik internal di partai demokrat 2021 lalu yang mengakibatkan terjadi dua kubu dalam satu partai yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. Penelitian ini menggunakan teori manajemen dan penyelesaian konflik, adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan Konflik ini memuncak dengan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, di mana Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum versi KLB, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Faksionalisasi dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perubahan AD/ART yang dianggap sepihak, dominasi keluarga Yudhoyono dalam struktur partai, serta penurunan elektabilitas partai. Dampak dari konflik ini sangat besar, menciptakan perpecahan internal, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu proses kaderisasi. Penyelesaian konflik melalui Mahkamah Partai dan pengadilan belum berhasil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam kepemimpinan. Secara keseluruhan, konflik ini menunjukkan tantangan besar bagi Partai Demokrat dalam menjaga stabilitas dan relevansinya di kancah politik nasional.]]>
