Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.651
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education) Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris (JUPENSI) Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Siti Tiara Maulia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
EKSISTENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BERDEMOKRASI Gisela Agustin; Nadya, Nadya; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i6.3221

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama berjalannya kegiatan pemerintahan, tanpa adanya partisipasi masyarakat suatu negara tidak bisa disebut sebagai demokrasi. Permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dan upaya yang dapat dilakukan untuk memgingkatkan partisipasi masyarakat. Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengkaji teori melalui referensi-referensi berupa buku, catatan, hasil penelitian terdahulu serta mengumpulkan literatur dan dokumen-dokumen yang relevan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak berpolitik yang dimiliki. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan politik yang dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengambil bagian dalam diskusi mengenai isu-isu politik serta mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan memiliki pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
MENUJU ERA REFORMASI : PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN INDONESIA Ariel Fernandez; Gadis Anggraini Safitri; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i6.3222

Abstract

Demokrasi dan Pemerintahan merupakan dua hal yang berhubungan dengan Sistem ketatanegaraan, baik dalam kapasitas individu, komunitas, bangsa maupun masyarakat internasional. Apakah demokrasi dan Pemerintahan bisa berkaitan satu sama lain, atau apakah mereka sejalan dalam membangun negara? Seperti adanya demokrasi dalam membangun pemerintahan. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai masa awal demokrasi Indonesia dan Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature riview atau kepustakaan, yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Kesimpulan: Demokrasi dan Pemerintahan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan demokrasi yang lebih baik tentunya bisa membangun pemerintahan yang lebih baik.
IMPLEMNETASI NILAI PANCASILA SEBAGAI PENGUATAN KARAKTER BANGSA INDONESIA Sekar Ayu; Indah Permata Sari; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i6.3236

Abstract

Pancasila tidak hanya memiliki nilai-nilai yang menjadi pengikat dan penggerak kemerdekaan dan perjuangan saja, melainkan juga memiliki nilai material yang memberikan kekuatan untuk perjuangan Indonesia. Keagamaan, kebenaran, kebaikan, dan kemanusiaan ( sila I dan II),serta keindahan dan keadilan hidup bermasyarakat ( sila v), merupakan inti dari nilai- nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai dasar manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak dapat dipersoalkan oleh siapa pun, baik anggota masyarakat maupun sebagai warga Negara. Pemikiran dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk merenungkan secara seksama, serius untuk menggali ilmu pengetahuan dan nilai- nilai pancasila yang berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan di era Globalisasi, dan pada akhirnya diformulasikan dalam suatu konsep atau teori
DEMOKRASI DI ERA DIGITAL Darnawati, Darnawati; Rahayuni, Rahayuni; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i7.3237

Abstract

Demokrasi di era digital dapat menghadapi berbagai tantangan dan juga dapat menimbulkan peluang baru yang dapat ditimbulkan karena adanya kemajuan teknologi. Era digital ytelah merubah cara kita untuk berkomunikasi, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan mengakses informasi. Namun, bersamaan dengan kemajuan ini, muncul resiko disinformasi, polarisasi online, dan ancaman terhadap privasi dan kemajuan data. Untuk memperkuat demokrasi di era digital maka di perlukan Upaya kolektif dari pemerintah, industry teknologi, Masyarakat sipil, dan juga individu. Langkah-langkah penting termasuk meningkatakan literasi digital, regulasi yang lebih kuat terhadap platfom media sosial dan teknologi digital lainnya, transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi politik yang inklusif di ruang digital. Denagn pendekatan yang terkoordinasi dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis, teknologi dapat membantu memperdalam keterlibatan demokrasi, bukan menguranginya.
PENTINGNYA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL Nabilla Syafira; Siti Nurfadilah; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i7.3239

Abstract

Di era modern, di mana segala sesuatu dapat dilakukan secara digital, sangat penting untuk menerapkan Pancasila untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengganggu nilai-nilai moral dalam kehidupan. Namun, sulit untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pijakan moral dalam kehidupan digital.Dalam karya ini, penulis menggunakan metodologi studi literatur dan kepustakaan. Studi literatur mencakup pengumpulan dan analisis data dari buku, buku elektronik, jurnal, dan artikel yang relevan. Perpustakaan tidak hanya mencari informasi yang beragam dalam buku perpustakaan, tetapi juga mencari informasi yang ada di dalam buku. Penulis membaca banyak buku dari berbagai sumber untuk menemukan judul tulisan, "Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital." Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap orang di seluruh bangsa dan negara. nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keakyatan, dan keadilan, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Era digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan; namun, masalah seperti ketidaksetaraan informasi dan akses digital yang tidak merata harus diperhatikan. Dalam proses pemerintahan digital, teknologi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak meninggalkan sebagian masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan persamaan. Dalam era digital, implementasi nilai-nilai berarti menerapkan etika, moral, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mengikuti prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan internet yang lebih aman, moral, dan bermanfaat bagi semua orang dan masyarakat secara keseluruhan.Dasar Pancasila terdiri dari empat sila yang sama, plus empat sila tambahan untuk setiap sila.Era digital dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan, tetapi ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti ketidaksetaraan informasi dan akses digital yang tidak merata. Teknologi harus digunakan dengan hati-hati dalam pemerintahan digital Pancasila Nilai-nilai Pancasila lebih berkaitan dengan moralitas, etis, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi di era modern.
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM SISTEM DEMOKRATIS: HAMBATAN DAN PELUANG DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Arum Imeliana; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i7.3254

Abstract

Partisipasi politik perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan sistem politik yang inklusif dan representatif. Namun, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai keterwakilan yang adil dan merata dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan tantangan yang signifikan. Stereotip gender, kurangnya akses terhadap sumber daya politik, peran tradisional dalam tugas rumah tangga, diskriminasi, serta kurangnya keterwakilan dalam struktur kepemimpinan politik merupakan beberapa di antaranya.Stereotip dan bias gender masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju dan berpartisipasi dalam politik, sementara peran tradisional dalam tugas rumah tangga mengurangi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk berpartisipasi secara aktif dalam arena politik. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber daya politik membuat perempuan sulit bersaing secara adil dalam politik.Meskipun demikian, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan yang inklusif semakin meningkat, didukung oleh organisasi internasional, gerakan advokasi perempuan, dan komitmen pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan memanfaatkan peluang ini dan mengatasi hambatan yang dihadapi, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender dan keadilan, serta memastikan representasi yang inklusif dalam proses pembuatan keputusan politik.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEADILAN DAN KEMANUSIAAN DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA Nabila Rosalia Putri; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i9.3292

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam demokrasi Pancasila adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan melekat pada setiap manusia. HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Elsa dan Indolnelsia selbagai nelgara hukum pancasila melmiliki kelwajiban dalam pelrlindungan HAM. Pelrlindungan HAM harus telrmaktub dalam kolnstitusi ataupun hukum nasiolnal. HAM tellah telrmuat dalam Pancasila, selpelrti kelbelbasan dalam belragama dan kelpelrcayaan. Selbagai nelgara delmolkrasi pancasila, pelrlindungan HAM melnjadi tujuan selkaligus prasyarat bagi belrjalannya delmolkrasi. Dalam selbuah nelgara yang melnganut paham Nelgara Hukum (Rulel olf Law) melmbutuhkan pelrangkat olpelrasiolnal yakni adanya Sistelm Pelmelrintahan Delmolkratis delngan selmua pelrangkat olpelrasiolnal selrta adanya pelngakuan selrta praksis telkait Hak Asasi Manusia. Bagi bangsa Indolnelsia yang seljak prolsels melnjadi ollelh para folunding fathelrs tellah selpakat melmilih sistelm keltatanelgaraan relpublik prelsidelnsial karelna dianggap selsuai delngan kolndisi ril bangsa. Dolkumeln telntang kelinginan dan cita-cita kelmudian dirumuskan selcara selksama selrta dijadikan dolkumeln relsmi nelgara yang selkarang kita kelnal delngan Pancasila. Pancasila melrupakan manifelstasi dari kelinginan selrta cita-cita luhur para pelndiri yang visiolnelr, selrta melnjadi pelgangan selrta dasar belrnelgara yang dimuat dalam Pelmbukaan UUD 1945. Bagi Indolnelsia yang juga melnjadikan Nelgara Hukum selbagai pilihan, bukan pula nelgara kelkuasaan (machtsstaat) maka dalam pelnellitian ini ingin melnelmukan kolrellasi antara prinsip-prinsip belrnelgara hukum, pelnelrapan delmolkrasi, pelngholrmatan telrhadap human rights di dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini pelnting untuk melmbelri jawaban telrhadap kuatnya gugatan bagi selbagian kalangan yang melragukan Pancasila selbagai peltunjuk arah bagi Bangsa Indolnelsia.Pelnulis melnggunkan meltoldel study litelratureldalam pelnilisan artikell ini. Artikell melnggunakan belbelrapa dolkumeln yang telrhubung delngan telma belsar yang pelnulis tuliskan,Pelnulis belrharap delngan adanya artikell ini para gelnelrasi muda bisa melnggimplelmelntasikan hak asasi manusia dalam pancasila karelna bisa melnjamin pelrlindungan dan pelngholrmatan telrhadap martabat,kelbelbasan,dan hak seltiap individu.
PENTINGNYA PENALARAN RASIONAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA YANG BERKUALITAS Brian Marwita; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i9.3295

Abstract

Penalaran rasional memainkan peran penting dalam mewujudkan sistem demokrasi Pancasila yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini menyoroti pentingnya penalaran rasional dalam beberapa aspek kunci demokrasi Pancasila, termasuk partisipasi yang aktif, pencegahan manipulasi informasi, kepatuhan terhadap hukum, dialog yang konstruktif, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan menggunakan penalaran yang rasional, warga negara dapat lebih mudah mengambil keputusan yang terbuka, adil, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penalaran rasional dalam konteks demokrasi Pancasila, diharapkan dapat tercipta sistem demokrasi yang kuat dan berdaya tahan terhadap tantangan zaman. Demokrasi Pancasila, sebagai bentuk pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan, memerlukan kontribusi aktif dari setiap warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penalaran rasional menjadi landasan yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sistem demokrasi Pancasila. Penulis berharap dengan adanya arikel ini para generasi muda mampu melihat peluan dan tantangan apa yang akan kita hadapi kedepannya dengan kemajuan teknologi yang kian harimakin maju.
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI PERIODE 2024-2029 Dinda Thari Apriliani; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3368

Abstract

Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Jumlah anggota legislatif terpilih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 yaitu 35 orang, namun hanya terdapat 5 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 14.286% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam kenggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku dan hasil library research dari berbagai referensi yang merupakan bahan pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih berkembangnya budaya patriarki, perempuan tidak mendukung perempuan, partai politik tidak benar-benar berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan, kurangnya interaksi caleg perempuan dengan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat.
TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL M.Arya; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3385

Abstract

Di era digital saat ini yang sedang mentransformasi pendidikan, penting untuk melihat tantangan dan peluang yang muncul terkait pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Artikel ini mengkaji bagaimana penggunaan teknologi dan pergeseran paradigma dalam pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku siswa terkait Pancasila dan kewarganegaraan. Studi ini berfokus pada praktik dan hasil pendidikan yang dipengaruhi oleh teori-teori Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital, dan juga menyajikan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman dan pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang relevan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengajaran juga memungkinkan pengajaran bersifat individual. Dengan memahami kebutuhan individu setiap siswa, guru dapat menciptakan strategi pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam mempelajari konsep Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengajaran juga membuka peluang kolaborasi antara siswa dan guru dari berbagai daerah dan negara. Dengan mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan, siswa dapat belajar tentang budaya dan budaya lainnya, yang pada akhirnya memperkuat harmonisasi nasional dan pemahaman antar budaya. Sehubungan dengan perubahan pendidikan di era digital, maka penting untuk mengupayakan pembangunan yang ada. kesempatan bagi siswa untuk memahami konsep Pancasila dan kewarganegaraan. Melalui teknologi dan perubahan paradigma pendidikan, kita dapat mengembangkan peserta didik yang lebih inovatif, kritis, dan global. Hal ini menjadikan mereka warga negara yang lebih baik, berdaya saing tinggi, dan memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila dan nilai-nilai kewarganegaraan.
Co-Authors Abdul Feri Eriyanto Ahmad Yazid Ziyadi Al Amin Saputra Alif Aditya Candra Anis Aprianti Ariel Fernandez Arum Imeliana Beti Zania Brian Marwita Chairun Nisa Cintya Diva Darnawati, Darnawati Diea Amiliya Dinda Thari Apriliani Eva Rachmawati Fanny Puspasari Sianipar Finanda Resta Claudia Fitri Yani Gadis Anggraini Safitri Gisela Agustin Iis Margiyanti Indah Permata Sari Indah Sulistiani Irwan Irwan Irzal Anderson ISMATUL MAULA Lolita Sitanggang Lulu Hasanah M.Arya Maria Pasmaida Manalu Marta Satria Nugraha Muhammad Refi Rajuspa Nabila Rosalia Putri Nabilla Syafira Nadya Nadya, Nadya Noneng Nurhayani Nova Anisa Putri Juliasmi Putri Nabela Rahayu Rahayu Rahayuni, Rahayuni Raihan Nisya Reziska Maya Kumala Rezkiyah Hoesny Rijal Bahri Lumban Gaol Riska Septa Yuliandri Rizki Akbar Sekar Ayu Sherly Endika Shevi Nurbaeti Solly Aryza Sri Nurtati Ritonga Suci Aryati Syarifuddin Wardoyo Bayu Anggoro Witra Rahmadani Yulianti