Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.651
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education) Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris (JUPENSI) Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Siti Tiara Maulia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT Riska Septa Yuliandri; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3387

Abstract

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat berkomunikasi, tetapi juga sebagai tempat mencari informasi, berdiskusi dan membentuk jaringan. Apalagi setiap masyarakat memiliki caranya masing-masing dan mengolah informasi yang ada dimedia sosial yang akan dijadikan sebagai pengetahuan politik. Peran media massa dalam mempromosikan partisipasi politik sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan seperti stereotip gender, kurangnya keterwakilan, sensasionalisme, hambatan akses, dan kurangnya pengakuan terhadap keoentngan dalam politik. Media harus memprioritaskan isu- isu substansi dari pada konflik pribadi atau penampilan fisik. Memperkuat perlindungan hukum terhadap pelecehan online dan meningkatkan akses terhadap teknologi juga merupakan langkah yang diperlukan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, media massa dapat memainkan peran penting dalam meberdayakan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh peneliti, dilakukan melalui literatur review. Literatur review adalah sebuah tipe jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan awal dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa paragraf ringkasasan (intisari) yang ditulis oleh penulis dalam teks (Snyder, 2019:333). Data penulis dapatkan melalui penelitian terdahulu, artikel, jurnal serta mencari sumber lain yang relevan dari internet untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.
MEMBANGUN KESADARAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN “PERAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN Ahmad Yazid Ziyadi; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3420

Abstract

demokrasi di masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pancasila dalam memperkuat kesadaran demokrasi melalui pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus untuk menggambarkan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai tingkat pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa integrasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan mampu membangun kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penekanan yang lebih kuat pada pendidikan karakter yang berbasis Pancasila guna memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
PERAN MAHASISWA DALAM MENGONTROL KEBIJAKAN PUBLIK Al Amin Saputra; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3421

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peran Mahasiswa dalam mengontrol kebijkan pemerintah karena mahasiswa memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Dan kepekaan terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat harus dimiliki oleh mahasiswa yang dimana ini selaras dengan fungsinya yakni Agent of Control. Yang dimana kemampuan dalam pengawasan terhadap segala sesuatu yang sekiranya dapat merugikan masyarakat. Lantas sejauh apa peran Mahasiswa untuk memujudkan arah kebijakan yang lebih baik.Dalam kebijakan publik perlu yang namanya pengawalan yang dimana merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan oleh pemerintah dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. Dan bagi seorang Mahasiswa pengawalan bisa dilakukan dengan melakukan audiensi kepada instansi atau lembaga terkait untuk menyampaikan kritikan atau saran dan juga menunjukkan realita lapangan yang terjadi serta membandingkannya dengan kebijakan yang dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah, dengan tujuan agar pembuat kebijakan dapat melakukan perbaikan kedepannya. kegiatan keagamaan, dan memberikan pemantauan dan penilaian terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasinya, menyusun dan menginterpretasikannya. Menggunakan metode ini karena dapat menggambarkan dengan jelas objek yang diteliti.
URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PENTINGNYA DEMOKRASI DI INDONESIA Marta Satria Nugraha; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3501

Abstract

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi. Tujuan penelitian tersebut misalnya untuk mengetahui urgensi pendidikan Pancasila dan dampaknya terhadap pemahaman mahasiswa. Memperdalam pemahaman siswa Anda tentang demokrasi. Mengetahui seberapa baik mahasiswa memahami konsep-konsep ini dapat membantu anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengajar dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa. Penelitian ini memanfaatkan sifat penelitian SLR dengan mengumpulkan berbagai literatur dan jurnal yang didapat dan berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila mempunyai peranan paling penting dalam pembentukan karakter bangsa, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat digambarkan sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas kehidupan demokratis dengan tujuan menyadarkan dan memahami proses politik negara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang makna demokrasi.
MENINJAU PENEGAKAN HUKUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM ERA GLOBAL Beti Zania; Ismatul Maula; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i3.3503

Abstract

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai Hak Asasi Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan panjang untuk memperjuangkan keadilan bagi orang-orang di seluruh dunia. Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks globalisasi. Era globalisasi telah memperkuat keterkaitan antarnegara serta meningkatkan transparansi informasi, sehingga menempatkan tekanan lebih besar pada pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional. tinjauan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia telah beradaptasi dengan dinamika globalisasi. bahwa meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, kelemahan sistem hukum, dan intervensi politik sering kali menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, adopsi Indonesia terhadap kerangka kerja HAM internasional, termasuk ratifikasi berbagai instrumen HAM, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di negara ini.
MAKNA DAN PRINSIP – PRINSIP SISTEM DEMOKRASI PANCASILA Abdul Feri Eriyanto; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3591

Abstract

Artikel ini membahas makna dan prinsip-prinsip sistem demokrasi dalam konteks analisis politik dan sosial. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, memegang peranan penting dalam dinamika politik global. Dalam abstrak ini, penulis mengeksplorasi makna esensial demokrasi, menyoroti pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu,penulis menguraikan prinsip-prinsip utama yang mendasari sistem demokrasi, termasuk Prinsip Dasar Kematraan, Prinsip Dasar Kerakyatan, perlindungan hak asasi manusia. Analisis mendalam terhadap konsep ini memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan dan peluang dalam menjaga dan meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai konteks politik dan sosial di seluruh dunia. Penulis juga menyoroti relevansi pentingnya studi tentang demokrasi dalam pembentukan kebijakan dan praktik politik yang berkualitas serta dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
PERAN PEMERINTAHAN ORDE BARU DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Nova Anisa; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3706

Abstract

Kebijakan pembangunan nasional ini dikenal juga dengan trilogi pembangunan dan delapan jalan menuju kesetaraan. Trilogi pembangunan tersebut terdiri dari tiga bidang, yaitu: pertama, stabilitas nasional yang dinamis; kedua, pertumbuhan ekonomi yang pesat; dan ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan kemudian menjadi mantra pembangunan pemerintahan Soeharto. Ketika pertumbuhan mencapai puncak atau puncaknya, hal tersebut diperkirakan akan mempunyai dampak yang sama melambatnya. Pemerintahan Orde Baru menjadikan stabilisasi dan pembangunan ekonomi/politik sebagai landasan pemerintahannya, dengan menekankan pentingnya manajemen, keterampilan teknis, dan pembangunan ekonomi. Setelah situasi krisis teratasi, pemerintah mulai fokus melaksanakan program pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan ideal dan konstitusional bagi terwujudnya pembangunan. Sementara itu, sistem operasi dan model dasarnya berpedoman pada Garis Besar Kebijakan Negara (GBHN), Sebagai bagian dari pembangunan nasional, GBHN merupakan model umum pembangunan jangka panjang dan PELITA (pembangunan lima tahun)merupakan model umum.
PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA Sherly Endika; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga yudikatif dalam sistem hukum di Indonesia. Lembaga yudikatif, sebagai salah satu pilar utama dalam trias politica, memiliki fungsi penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berperan dalam menafsirkan undang-undang, menyelesaikan sengketa hukum, dan menjaga konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yudikatif memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan hukum di Indonesia.
HIERARKI LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA Siti Tiara Maulia; Witra Rahmadani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i9.3772

Abstract

Hierarki lembaga negara di Indonesia merupakan struktur kompleks yang mengatur hubungan serta pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintahan. Hierarki ini didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal, yang bertujuan untuk memastikan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Struktur hierarki ini melibatkan lembaga-lembaga utama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, MA, MK, dan KY berperan dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan. MA merupakan puncak lembaga peradilan umum yang berwenang memutuskan kasasi dan sengketa peradilan. MK bertugas mengawal konstitusi dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan KY berfungsi mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hierarki ini mencerminkan sistem checks and balances yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keterwakilan yang adil, serta mempromosikan tata kelola yang baik di Indonesia.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA DI ERA PERKEMBANGAN IPTEK Finanda Resta Claudia; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i9.3774

Abstract

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik dengan kemampuan menguasai IPTEK sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai fakta atau hoaks. Penerapan demokrasi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjamin bahwa ilmupengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan warganegara Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan mengenai implementasi pancasila sebagai dasar Negara dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Co-Authors Abdul Feri Eriyanto Ahmad Yazid Ziyadi Al Amin Saputra Alif Aditya Candra Anis Aprianti Ariel Fernandez Arum Imeliana Beti Zania Brian Marwita Chairun Nisa Cintya Diva Darnawati, Darnawati Diea Amiliya Dinda Thari Apriliani Eva Rachmawati Fanny Puspasari Sianipar Finanda Resta Claudia Fitri Yani Gadis Anggraini Safitri Gisela Agustin Iis Margiyanti Indah Permata Sari Indah Sulistiani Irwan Irwan Irzal Anderson ISMATUL MAULA Lolita Sitanggang Lulu Hasanah M.Arya Maria Pasmaida Manalu Marta Satria Nugraha Muhammad Refi Rajuspa Nabila Rosalia Putri Nabilla Syafira Nadya Nadya, Nadya Noneng Nurhayani Nova Anisa Putri Juliasmi Putri Nabela Rahayu Rahayu Rahayuni, Rahayuni Raihan Nisya Reziska Maya Kumala Rezkiyah Hoesny Rijal Bahri Lumban Gaol Riska Septa Yuliandri Rizki Akbar Sekar Ayu Sherly Endika Shevi Nurbaeti Solly Aryza Sri Nurtati Ritonga Suci Aryati Syarifuddin Wardoyo Bayu Anggoro Witra Rahmadani Yulianti