Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Media Bina Ilmiah

TRANSFORMASI ASAS PRIMUM REMEDIUM MENUJU KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 Bambang Irawan; Syahrul Borman; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta
Media Bina Ilmiah Vol. 20 No. 3: Oktober 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi asas primum remedium menuju keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pergeseran paradigma ini mencerminkan evolusi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari pendekatan retributif yang berorientasi pembalasan menuju pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi asas primum remedium dalam konteks keadilan restoratif tidak lagi memaknai hukum pidana sebagai prioritas sanksi punitif, melainkan sebagai pengedepanan mekanisme musyawarah dan rekonsiliasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Peraturan Kapolri ini memberikan legitimasi formal terhadap tradisi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal Indonesia sambil mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan formal. Implikasi yuridisnya mencakup transformasi kewenangan diskresi kepolisian, rekonstruksi proses penyidikan yang berorientasi pemecahan masalah, penguatan perlindungan hak-hak para pihak, dan peningkatan efektivitas sistem melalui percepatan penyelesaian perkara. Implementasi keadilan restoratif berpotensi mengubah budaya hukum masyarakat dengan menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan gotong royong, meskipun menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memerlukan strategi penguatan komprehensif untuk keberlanjutan jangka panjang.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY Rina Shanty Dewi Nainggolan; Syahrul Borman; Nur Handayati
Media Bina Ilmiah Vol. 20 No. 3: Oktober 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana persetubuhan belum secara eksplisit disebut dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946), namun dapat dihubungkan dengan ketentuan dalam Buku II KUHP, Pasal 284–295, yang mengatur ancaman pidana terkait perbuatan serupa. Saat ini, pengaturan hukum terkait persetubuhan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan pokok perkara yang tercantum dalam berkas perkara baik di bidang perdata maupun pidana. Penelitian ini fokus pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY, serta analisis yuridis putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah semua undang-undang terkait isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, memori banding dan kontra memori banding, serta tambahan memori banding sebelum mengambil keputusan dalam putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY.
ASPEK PIDANA PENERBITAN PASPOR INDONESIA YANG TIDAK VALID Didik Sugiantoro Wahyudi; Syahrul Borman; Nur Handayati
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 9: April 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor merugikan negara dan merupakan bagian dari rangkaian pengawasan imigrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan dokumen, penumpang, dan tindakan lain seperti penyitaan atau penangkapan. Pemalsuan paspor sering terjadi karena pelaku yang memiliki kemampuan untuk memberikan data palsu, serta kurangnya pengecekan data pemohon. Teknologi seperti sistem BCM dan pelatihan pemeriksaan dokumen palsu dapat membantu mendeteksi paspor palsu. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengevaluasi sistem BCM yang terintegrasi dengan aplikasi pemeriksaan keimigrasian, dan menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mendeteksi paspor palsu. Kesimpulannya, sistem BCM dapat mendeteksi paspor palsu dengan baik, namun masih ada peluang untuk meningkatkan sistem deteksi dengan menambahkan fitur back end dan front end.