Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Pengelolaan Pendidikan melalui Sosok Kepala Sekolah Taufik, Ahmad; Chandra, Pasmah; Ibda, Hamidulloh; Hardivizon, Hardivizon
SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 5 No. 1 (2023): Mei
Publisher : LP3M STITNU AL HIKMAH MOJOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi lembaga pendidikan di negara kita saat ini masih ada beberapa pemasalahan klasik yaitu kurangnya sarana prasarana sekolah, keadaan gedung sudah rusak, mutu tenaga pendidik belum memenuhi kompetensi dan kebijakan- kebijakan kurang produktif. Disisi lain sangat menggembirakan yaitu bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat akan pentingnya pendidikan yang bermutu. Pendidikan akan mencapai tujuaanya apabila semua syarat terkait komponen pendidikan terpenuhi. Dari beberapa komponen pendidikan, yang paling berperan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang bermutu akan mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang semakin cepat. Dimasa mendatang permasalahan pendidikan semakin kompleks, sehingga menuntut kepala sekolah untuk selalu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kompetensi seluruh komponen sekolah. Pendidikan bermutu dihasilkan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang bermutu, kepala sekolah bermutu adalah kepala sekolah yang profesional. Kepala sekolah profesional adalah yang mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara komprehensif (menyeluruh), oleh karena itu kepala sekolah mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah.
Integrasi Moderasi Beragama dan Industri Halal: Tantangan dan Solusi Saefullah, Asep; Burhanudin, Dede; Syibromalisi, Arif; Bahri, Saeful; Hardivizon, Hardivizon
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i2.14554

Abstract

The rapid expansion of Indonesia’s halal industry requires alignment between economic growth and the principles of religious moderation, including wasaṭiyyah (balance) and maṣlaḥah (public welfare). This study analyzes how these principles are integrated into halal governance, certification, and policy frameworks while identifying structural and socio-cultural barriers that hinder their implementation. Employing a descriptive qualitative design grounded in interpretivism, the research uses document and content analysis of legal instruments (Law No. 33/2014 on Halal Product Assurance), institutional reports (BPJPH and KNEKS), and peer-reviewed literature. Triangulation was applied through cross-validation of academic, governmental, and media sources. The findings reveal that religious moderation is conceptually acknowledged yet structurally fragmented due to bureaucratic inefficiencies, inconsistent policy coordination, and limited accessibility for micro and small enterprises (MSMEs). Cultural resistance and theological diversity further constrain its application. The study contributes to the interdisciplinary discourse on Islamic governance and ethical regulation by operationalizing wasaṭiyyah and maṣlaḥah as analytical tools for inclusive halal policymaking. It recommends strengthening regulatory coordination, digitizing halal certification, and embedding moderation training within institutional programs to enhance transparency and inclusivity. Religious moderation thus emerges not merely as a moral principle but as a structural framework for sustainable halal industry development and global competitiveness