Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa LEX JUSTITIA
Edi Kristianta Tarigan
Universitas Potensi Utama
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Walikota Kota Medan Dalam Prespektif Kesejahteraan Kolektif Tentang Parkir Elektronik Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Boby Daniel Simatupang; Jihan Salsabila
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.111-121

Abstract

Meningkatnya jumlah kendaran bermotor tentu juga akan meningkatkan jumlah lahan parkir khususnya di Medan. Dengan peningakatan jumlah parkir tentu akan memberi kontribusi pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31. Pajak parkir adalah pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diseduiakan sebagai suatu usaha termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun banyaknya parkir kendaran bermotor tidak memberikan pemasukan pendapatan daerah akibat banyaknya uang parkir tidak sampai kepada pemerintah daerah, tetapi hanya sampai ke oknum-oknum tertentu. Wali kota medan mengeluarkan kebijakan penggunaan Parkir elektronik sebagai solusi Pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Dengan sistim ini pembayaran parkir tidak bisa lagi menggunakan uang tunai namun harus menggunkan uang elktronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri dan uang elektronik lainnya.
Perlindungan Hukum Konsumen Pada Platform Marketplace Shopee Terhadap Paket Yang Hilang Oleh Jasa Pengantar Barang Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Teguh Haryanto; Mutia Zahra; Indriani Kartika Dewi; Ditha Susila Riski Yani
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital, pasar daring telah menjadi platform populer untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, konsumen sering menghadapi masalah, terutama ketika paket yang mereka pesan hilang atau rusak selama pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen jika terjadi kehilangan paket dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang tersedia melalui undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis literatur, menganalisis peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi yang relevan. Penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen, seperti arbitrase dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum operator pasar dan perusahaan pelayaran dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi potensi upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika mereka mengalami kerugian akibat kegagalan pengiriman paket.
Strategi Perampasan Asset Tanpa Putusan Pidana (Non Conviction Bases Asset Forfeiture) dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Muhammad Khadafi
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan yang luar biasa. Indonesia berada di tengah pentingnya dibentuk mekanisme yang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk meningkatkan pengembalian keuangan kerugian negara. Sistem Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara in rem (terhadap aset), bukan terhadap pelaku korupsi sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelebihan upaya penyitaan hasil korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sistem NCB sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia ketika sistem pemidanaan birokrasi sulit dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau kendala lainnya. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA: PANDANGAN HUKUM ISLAM Erni Darmayanti; Muhammad Ihsan; Edi Kristianta Tarigan
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Meningkatnya pembangunan ekonomi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan, dan salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Dalam ayat Al-Qur’an jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan. Perlindungan hukum jaminan fidusia bagi kreditur, antara lain perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan barang jaminan, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penagihan kredit yang terutang, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek jaminannya hilang atau musnah, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap dialihkannya objek jaminan fidusia. Jaminan diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).
Co-Authors Amos Sitorus Aniek Periani Boby Daniel Simatupang Christin Siti Ditha Susila Riski Yani Dr.Devi Oktari Edi Kristianta Tarigan Erni Darmayanti Erni Darmayanti Erwin Ginting Fani Budi Kartika Fitri Fitri Yani Fitri Yani Indriani Kartika Dewi Jihan Salsabila Kasman Siburian Muhammad Ihsan Muhammad Khadafi Muhammad Khadafi Mutia Zahra Rio Ananda Girsang Rita Natalia Pangaribuan Teguh Haryanto Tiopan Siagian Tonna Balya