Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa PUBLIDIMAS LEX JUSTITIA
Edi Kristianta Tarigan
Universitas Potensi Utama
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Walikota Kota Medan Dalam Prespektif Kesejahteraan Kolektif Tentang Parkir Elektronik Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Boby Daniel Simatupang; Jihan Salsabila
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.111-121

Abstract

Meningkatnya jumlah kendaran bermotor tentu juga akan meningkatkan jumlah lahan parkir khususnya di Medan. Dengan peningakatan jumlah parkir tentu akan memberi kontribusi pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31. Pajak parkir adalah pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diseduiakan sebagai suatu usaha termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun banyaknya parkir kendaran bermotor tidak memberikan pemasukan pendapatan daerah akibat banyaknya uang parkir tidak sampai kepada pemerintah daerah, tetapi hanya sampai ke oknum-oknum tertentu. Wali kota medan mengeluarkan kebijakan penggunaan Parkir elektronik sebagai solusi Pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Dengan sistim ini pembayaran parkir tidak bisa lagi menggunakan uang tunai namun harus menggunkan uang elktronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri dan uang elektronik lainnya.
Perlindungan Hukum Konsumen Pada Platform Marketplace Shopee Terhadap Paket Yang Hilang Oleh Jasa Pengantar Barang Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Teguh Haryanto; Mutia Zahra; Indriani Kartika Dewi; Ditha Susila Riski Yani
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital, pasar daring telah menjadi platform populer untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, konsumen sering menghadapi masalah, terutama ketika paket yang mereka pesan hilang atau rusak selama pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen jika terjadi kehilangan paket dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang tersedia melalui undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis literatur, menganalisis peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi yang relevan. Penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen, seperti arbitrase dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum operator pasar dan perusahaan pelayaran dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi potensi upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika mereka mengalami kerugian akibat kegagalan pengiriman paket.
Strategi Perampasan Asset Tanpa Putusan Pidana (Non Conviction Bases Asset Forfeiture) dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Muhammad Khadafi
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan yang luar biasa. Indonesia berada di tengah pentingnya dibentuk mekanisme yang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk meningkatkan pengembalian keuangan kerugian negara. Sistem Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara in rem (terhadap aset), bukan terhadap pelaku korupsi sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelebihan upaya penyitaan hasil korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sistem NCB sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia ketika sistem pemidanaan birokrasi sulit dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau kendala lainnya. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA: PANDANGAN HUKUM ISLAM Erni Darmayanti; Muhammad Ihsan; Edi Kristianta Tarigan
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Meningkatnya pembangunan ekonomi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan, dan salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Dalam ayat Al-Qur’an jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan. Perlindungan hukum jaminan fidusia bagi kreditur, antara lain perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan barang jaminan, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penagihan kredit yang terutang, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek jaminannya hilang atau musnah, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap dialihkannya objek jaminan fidusia. Jaminan diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).
Penguatan Edukasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Era Digital di SMA Negeri 1 Dolok Silau Edi Kristianta Tarigan; Ern Darmayanti; Dwi Suci Amaniarsih; Erwin Ginting; Muhammad Khadafi
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): PUBLIDIMAS Vol. 5 No. 2 NOVEMBER 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/publidimas.5.2.2025.11-18

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus tantangan serius bagi remaja, termasuk meningkatnya risiko kekerasan seksual yang terjadi baik secara langsung maupun melalui platform digital. Penelitian atau program ini bertujuan untuk memperkuat edukasi serta meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Dolok Silau. Kegiatan dilakukan melalui pemberian sosialisasi, pelatihan literasi digital, pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual daring dan luring, serta penguatan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Metode pelaksanaan meliputi observasi, wawancara, dan pendampingan edukatif kepada siswa, guru, serta pihak sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap risiko dan bentuk kekerasan seksual di era digital, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelaporan dan dukungan psikososial. Selain itu, sekolah memperoleh pedoman penanganan awal yang dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, penguatan edukasi dan sistem penanganan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Suku Karo Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Hardi Mulyono; Edi Kristianta Tarigan; Alimuddin Alimuddin; Zamaluddin Sembiring; Dikko Amar
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i2.8512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh Suku Karo dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Suku Karo yang merupakan salah satu kelompok etnis di Sumatera Utara memiliki berbagai tradisi dan praktik budaya yang sarat dengan nilai-nilai ekologis yang dalam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Suku Karo terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti cara bertani secara tradisonal, merawat hutan, serta peraturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Konsep seperti reba juma, siwaluh jabu, kerja tahun,  serta penghormatan terhadap alam menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, menjaga kearifan lokal Suku Karo sangat penting sebagai cara untuk  menjaga lingkungan hidup tetap bertahan dalam tengah perubahan modernisasi.
Implementasi Hukum Pelelangan Barang Gadai (Studi Kasus: PT. Deli Sumatera Gadai) Novarman Jaya Nduru; Edi Kristianta Tarigan
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.8182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum pelelangan barang gadai serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di PT Deli Sumatera Utara. Pelelangan barang gadai merupakan salah satu upaya penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian gadai yang telah disepakati. Pelaksanaan pelelangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT Deli Sumatera Utara, observasi langsung, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum gadai dan pelelangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelelangan barang gadai di PT Deli Sumatera Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian gadai yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman debitur mengenai mekanisme pelelangan, keterbatasan sosialisasi, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, dan sosialisasi agar pelaksanaan pelelangan barang gadai dapat berjalan lebih optimal dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak.
Co-Authors Alimuddin Alimuddin Amos Sitorus Aniek Periani Boby Daniel Simatupang Christin Siti Dikko Amar Ditha Susila Riski Yani Dr.Devi Oktari Dwi Suci Amaniarsih Edi Kristianta Tarigan Ern Darmayanti Erni Darmayanti Erni Darmayanti Erwin Ginting Fani Budi Kartika Fitri Fitri Yani Fitri Yani Hardi Mulyono Indriani Kartika Dewi Jihan Salsabila Kasman Siburian Muhammad Ihsan Muhammad Khadafi Muhammad Khadafi Mutia Zahra Novarman Jaya Nduru Rio Ananda Girsang Rita Natalia Pangaribuan Teguh Haryanto Tiopan Siagian Tonna Balya Zamaluddin Sembiring