Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator Di SMP YPPGI Wiringgambut Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Denius Kogoya; Ewendi W. Mangolo; Juliana Waromi; C. Tanta; Monika Gultom; Diki Kurniawan
Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkip.v7i3.2277

Abstract

Telah dilakukan penelitian tentang kepala sekolah sebagai motivator di SMP YPPGI Wiringgambut Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengatur lingkungan fisik sekolah, suasana iklim kerja yang kondusif, menegakkan disiplin guru dan tenaga kependidikan, memberi motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan, memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan menyediakan sumber belajar untuk pengembangan profesional guru serta faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah sebagai motivator dalam meningkatkan kinerja guru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi adalah seluruh warga sekolah dan informan adalah kepala sekolah dan guru sebanyak 6 orang. Data diperoleh menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi dan dilakukan keabsahan data berdasarkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi selanjutnya data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh peran kepala sekolah sebagai motivator yaitu 1) mengatur lingkungan fisik secara aktif menata ruang kelas, ruang guru, dan sarana-prasarana sekolah, melibatkan guru dan siswa dalam perawatan lingkungan, serta memberikan motivasi dan teladan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan, 2) menciptakan suasana iklim kerja yang kondusif mampu meningkatkan motivasi, rasa aman, dan tanggung jawab guru melalui sikap terbuka, adil, komunikasi dua arah, dan pendekatan kekeluargaan, 3) Menegakkan disiplin guru dan tenaga kependidikan dilakukan secara jelas, adil, dan konsisten, dengan pendekatan persuasif dan pembinaan personal sebelum pemberian sanksi, 4) memberikan motivasi secara konsisten mempengaruhi semangat kerja, rasa percaya diri, loyalitas, dan kualitas kinerja guru, 5) Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam memberi penghargaan secara terbuka, adil, dan objektif sehingga menumbuhkan kompetisi sehat dan motivasi untuk berprestasi di antara guru, 6) menyediakan sumber belajar mendukung pengembangan profesional guru dengan ketersediaan buku, modul, akses internet, komputer, dan kesempatan mengikuti pelatihan, 7) Faktor pendukung keberhasilan kepala sekolah sebagai motivator meliputi: komunikasi terbuka, keteladanan, kesempatan pengembangan profesional, suasana kerja harmonis, dan iklim kerja kondusif. Faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran sekolah, kondisi geografis yang jauh, beban kerja administrasi yang tinggi, disiplin guru yang bervariasi, dan kondisi sosial-ekonomi guru.
Implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SD Inpres Tiom Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Ludia Yaung; Diki Kurniawan; Monika Gultom; C. Tanta; Juliana Waromi; Robert Masreng
Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkip.v7i4.2359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD INPRES Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi proses pembelajaran, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan Teknik, sedangkan Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner telah diimplementasikan dengan cukup baik. Dalam kepemimpinan visioner akan meningkatkan kinerja jika (1) proses penyusunan visi yang melibatkan guru, visi yang ditentukan sesuai dengan kondisi sekolah dan tingkat kepercayaan warga sekolah yang tinggi dalam mewujudkan visi, sehingga meningkatkan kinerja guru, (2) penyampaian visi dilakukan di rapat rutin dan melalui pengumuman tertulis, ada kesesuian antara visi dan kebijakan, dan warga sekolah memiliki pemahaman terhadap visi, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, (3) kemampuan memotivasi guru, mendorong kerja sama guru, dan pembagian tugas dan tanggung jawab guru secara efektif, sehinngga dapat meningkatkan kinerja guru, (4) kemampuan mendorong kesadaran kolektif, memberikan arahan strategis dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar guru, sehingga meningkatkan kinerja guru, (5) Faktor pendukung implementasi kepemimpinan visioner meliputi kemampuan mengarahkan, memberikan motivasi, dan memfasilitasi kerja sama guru, kerja sama atau kolaborasi antar guru, dan memiliki komitmen pada visi. Sedangkan faktor penghambat meliputi usaha dalam mengimplementasikan visi secara efektif, fasilitas yang belum memadai, menjaga konsistensi pelaksanaan, kurangnya pelatihan, dan perbedaan kesiapan dalam menerima perubahan pada guru, serta (6) Implementasi kepemimpinan visioner berdampak pada peningkatan pembuatan RPP atau modul ajar, peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab guru, adanya keterlibatan guru dalam program sekolah, serta terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian manajemen pendidikan dengan menegaskan bahwa kepemimpinan visioner kepala sekolah yang diimplementasikan secara kontekstual dan adaptif mampu menjadi strategi terwujudnya peningkatan kinerja guru, terutama pada satuan pendidikan dasar di wilayah 3T seperti Papua Pegunungan.
Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja (Studi Kasus Pada PKBM Imanuel Jibama Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan) Lesman Kogoya; C. Tanta; Robert Masreng; Kusdiyanto Kusdiyanto; Albaiti Albaiti; Juliana Waromi
Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkip.v7i4.2361

Abstract

Telah dilakukan penelitian tentang Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja (Studi Kasus Pada PKBM Imanuel Jibama Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan). Tujuan penelitian untuk menganalisis perencanaan program pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran, pengelolaan tenaga pendidik, pengelolaan sarana prasarana, serta evaluasi hasil belajar warga belajar serta faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan sebanyak 8 yaitu Kepala Sekolah/Ketua, Tenaga pendidik/Tutor 1 orang, Tenaga kependidikan 2 orang, Koordinator program pendidikan kesetaraan 1 orang dan 3 orang peserta warga bepalajar. Data diperoleh menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi melalui keabsahan data dan dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh pengelolaan pendidikan kesetaraan berbasis kebutuhan pasar kerja pada tahap perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan masyarakat serta kondisi lingkungan setempat. Namun lebih berorientasi pada pemenuhan standar program pendidikan kesetaraan secara administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan pasar kerja secara sistematis. Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mengacu pada kurikulum pendidikan kesetaraan yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi akademik, sementara integrasi pembelajaran berbasis keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masih belum optimal. Pengelolaan tenaga pendidik menunjukkan komitmen dalam melaksanakan pembelajaran serta membimbing warga belajar selama proses pendidikan berlangsung. Namun pengembangan kompetensi tutor dalam melaksanakan pembelajaran berbasis keterampilan kerja masih terbatas karena minimnya kesempatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tutor. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di PKBM Imanuel Jibama masih menghadapi berbagai keterbatasan. Fasilitas pembelajaran yang tersedia masih terbatas pada sarana dasar seperti ruang belajar dan buku pelajaran. Evaluasi hasil belajar warga belajar dilaksanakan melalui berbagai bentuk penilaian, seperti penilaian tugas, ujian, dan evaluasi akhir pembelajaran sesuai dengan ketentuan program pendidikan kesetaraan namun lebih berfokus pada pencapaian kompetensi akademik, sementara evaluasi terhadap penguasaan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masih belum menjadi bagian utama dalam sistem penilaian. Faktor pendukung komitmen tutor dalam melaksanakan pembelajaran, dukungan masyarakat terhadap program pendidikan, serta adanya koordinasi antara pengelola PKBM, tutor, dan tenaga kependidikan. Faktor penghambat keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, keterbatasan kompetensi tutor dalam mengembangkan pembelajaran berbasis keterampilan kerja, minimnya program pelatihan keterampilan bagi warga belajar, serta terbatasnya kemitraan antara PKBM dengan dunia usaha dan dunia kerja.
PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN KAMPUNG MELALUI PEMETAAN RISIKO ADMINISTRATIF DAN PENYUSUNAN FLOWCHART BERBASIS SISKEUDES DI KAMPUNG HOLTEKAM Yunita Ade Irma Seran; Try Juniarti; Rizky Rivaldi Patora; Marselin Tecuari; Sara Marlyn Paru; Hesty Salle; Juliana Waromi; Alfiana Antoh; Adolf Z. D. Siahay; Annisa Fitriah Mudassir; Dytha Meninta Nababan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.60552

Abstract

Pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel memerlukan kompetensi aparatur, ketertiban dokumen, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembagian fungsi yang jelas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan menyusun rancangan perbaikan alur administrasi pada Pemerintah Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, wawancara semiterstruktur dengan Sekretaris Kampung dan Bendahara/Kepala Urusan Keuangan, telaah dokumen, diskusi tim, serta pemetaan proses menggunakan swimlane flowchart. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan proses perencanaan, pencatatan, verifikasi, pelaporan, dan pengawasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kampung telah didukung oleh Buku Kas Umum, buku pembantu, dokumen pertanggungjawaban, transaksi perbankan, dan Sistem Keuangan Desa. Namun, implementasinya masih menghadapi keterlambatan penyerahan nota dan kuitansi, belum meratanya kompetensi aparatur dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa, penataan arsip yang belum konsisten, keterbatasan sarana teknologi, belum optimalnya realisasi kegiatan, serta pengendalian internal yang cenderung bersifat korektif. Kegiatan ini menghasilkan pemetaan risiko administratif dan flowchart akun penyertaan modal yang memperjelas peran Tim Perencanaan Kampung, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Bendahara Kampung, Operator Sistem Keuangan Desa, dan Inspektorat. Luaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar, daftar periksa dokumen, dan mekanisme verifikasi berjenjang. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan kampung memerlukan integrasi antara kompetensi aparatur, ketertiban administrasi, penggunaan teknologi, dan pengendalian internal yang berkelanjutan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV di Kabupaten Jayapura Minarni Marsuki Marsuki; Elsyan R. Marlissa; Siti Rofingatun; Adolf Z. D. Siahay; Halomoan Hutajulu; Juliana Waromi
Bata Ilyas Educational Management Review Vol. 6 No. 2 (2026): July - December
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/biemr.v6i2.4087

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 159 aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisis data dilakukan menggunakan partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada triwulan IV dengan koefisien jalur sebesar 0,132 dan nilai (p=0,045). Pelaksanaan anggaran juga berpengaruh signifikan dengan koefisien sebesar 0,160 dan nilai (p=0,019). Sementara itu, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai (R^2) sebesar 0,064 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 6,4% variasi penyerapan anggaran pada triwulan IV. Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan regulasi dan karakteristik individual aparatur. Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat penjadwalan kegiatan, rencana penarikan dana, percepatan pengadaan, koordinasi antar-OPD, serta monitoring pelaksanaan anggaran agar realisasi belanja lebih merata sepanjang tahun.
The Effects of Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue-Sharing Fund on Local Government Financial Performance in Six Papua Provinces, Indonesia (2023) Widya Nur Aisyah Wahyudin; Juliana Waromi; Elia Madatu Tandililing; Syaikhul Falah; Cornelia Desiana Matani; Annisa Fitriah Mudassir
Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format Vol. 6 No. 4 (2026): August – October
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grmilf.v6i4.2588

Abstract

This study examines the statistical associations of Local Own-Source Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue-Sharing Fund (DBH) with the financial performance of regency and municipal governments in six Papua provinces during the 2023 fiscal year. The study used a quantitative, nonexperimental, cross-sectional explanatory design and included all 42 regency and municipal governments in Papua, Central Papua, Highland Papua, South Papua, West Papua, and Southwest Papua. We compiled secondary data from audited local government financial statements, budget-realization reports, and transfer records from official government sources, and analyzed them using multiple linear regression in IBM SPSS Statistics 29. Financial performance was proxied by the PAD effectiveness ratio, while PAD, DAU, DAK, and DBH were expressed as proportions of total regional revenue. PAD (B = 0.156, p = 0.041) and DBH (B = 0.479, p < 0.001) were positively and significantly associated with financial performance; DAU showed a positive but insignificant association (B = 0.015, p = 0.747), whereas DAK showed a negative and significant association (B = -0.737, p < 0.001). The model was jointly significant (F = 201.831, p < 0.001; adjusted R² = 0.951). The high explanatory power must be interpreted cautiously because realized PAD appears in both the PAD predictor and the PAD-effectiveness outcome, creating potential mechanical overlap. The findings therefore indicate strong cross-sectional associations rather than causal effects. They show that transfer instruments cannot be treated as homogeneous: their relationship with financial performance varies according to fiscal autonomy, earmarking, revenue-sharing bases, and local management capacity.