Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Optimizing APBD Budget Administration and Expenditure Accountability for Strengthened Accountable Regional Financial Governance in Jayawijaya Regency Lukas Wenda; Arius Kambu; Maylen K. P. Kambuaya; Agustinus Salle; Westim Ratang; Juliana Waromi
Golden Ratio of Finance Management Vol. 6 No. 2 (2026): April - September
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grfm.v6i2.2156

Abstract

Accountable regional financial management is a fundamental prerequisite for achieving good governance, particularly in regions with limited infrastructure and institutional capacity such as Jayawijaya Regency. Although regulations and information systems have been established, the practices of budget administration and expenditure accountability still face various challenges that potentially hinder the effectiveness of budget management. This study aims to analyze the actual condition of budget administration and expenditure accountability of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), identify the constraints encountered, and formulate optimization strategies for regional financial management in Jayawijaya Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were obtained from informants selected through purposive sampling, consisting of officials and technical staff from the Regional Financial and Asset Management Agency, the Inspectorate, and related Regional Apparatus Organizations in Jayawijaya Regency. The results indicate that budget administration and expenditure accountability have not been optimally implemented, as reflected in administrative delays, inconsistencies in documentation, and uneven utilization of financial information systems. The main constraints include limited human resource capacity, weak inter-unit coordination, and differing interpretations of regulations. The implications of this study highlight the importance of strengthening personnel capacity, standardizing procedures, optimizing information systems, and enhancing the role of internal supervision and leadership in promoting more transparent and accountable regional financial governance.
Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator Di SMP YPPGI Wiringgambut Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Denius Kogoya; Ewendi W. Mangolo; Juliana Waromi; C. Tanta; Monika Gultom; Diki Kurniawan
Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkip.v7i3.2277

Abstract

Telah dilakukan penelitian tentang kepala sekolah sebagai motivator di SMP YPPGI Wiringgambut Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengatur lingkungan fisik sekolah, suasana iklim kerja yang kondusif, menegakkan disiplin guru dan tenaga kependidikan, memberi motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan, memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan menyediakan sumber belajar untuk pengembangan profesional guru serta faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah sebagai motivator dalam meningkatkan kinerja guru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi adalah seluruh warga sekolah dan informan adalah kepala sekolah dan guru sebanyak 6 orang. Data diperoleh menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi dan dilakukan keabsahan data berdasarkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi selanjutnya data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh peran kepala sekolah sebagai motivator yaitu 1) mengatur lingkungan fisik secara aktif menata ruang kelas, ruang guru, dan sarana-prasarana sekolah, melibatkan guru dan siswa dalam perawatan lingkungan, serta memberikan motivasi dan teladan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan, 2) menciptakan suasana iklim kerja yang kondusif mampu meningkatkan motivasi, rasa aman, dan tanggung jawab guru melalui sikap terbuka, adil, komunikasi dua arah, dan pendekatan kekeluargaan, 3) Menegakkan disiplin guru dan tenaga kependidikan dilakukan secara jelas, adil, dan konsisten, dengan pendekatan persuasif dan pembinaan personal sebelum pemberian sanksi, 4) memberikan motivasi secara konsisten mempengaruhi semangat kerja, rasa percaya diri, loyalitas, dan kualitas kinerja guru, 5) Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam memberi penghargaan secara terbuka, adil, dan objektif sehingga menumbuhkan kompetisi sehat dan motivasi untuk berprestasi di antara guru, 6) menyediakan sumber belajar mendukung pengembangan profesional guru dengan ketersediaan buku, modul, akses internet, komputer, dan kesempatan mengikuti pelatihan, 7) Faktor pendukung keberhasilan kepala sekolah sebagai motivator meliputi: komunikasi terbuka, keteladanan, kesempatan pengembangan profesional, suasana kerja harmonis, dan iklim kerja kondusif. Faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran sekolah, kondisi geografis yang jauh, beban kerja administrasi yang tinggi, disiplin guru yang bervariasi, dan kondisi sosial-ekonomi guru.
Implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SD Inpres Tiom Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Ludia Yaung; Diki Kurniawan; Monika Gultom; C. Tanta; Juliana Waromi; Robert Masreng
Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkip.v7i4.2359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD INPRES Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi proses pembelajaran, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan Teknik, sedangkan Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner telah diimplementasikan dengan cukup baik. Dalam kepemimpinan visioner akan meningkatkan kinerja jika (1) proses penyusunan visi yang melibatkan guru, visi yang ditentukan sesuai dengan kondisi sekolah dan tingkat kepercayaan warga sekolah yang tinggi dalam mewujudkan visi, sehingga meningkatkan kinerja guru, (2) penyampaian visi dilakukan di rapat rutin dan melalui pengumuman tertulis, ada kesesuian antara visi dan kebijakan, dan warga sekolah memiliki pemahaman terhadap visi, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, (3) kemampuan memotivasi guru, mendorong kerja sama guru, dan pembagian tugas dan tanggung jawab guru secara efektif, sehinngga dapat meningkatkan kinerja guru, (4) kemampuan mendorong kesadaran kolektif, memberikan arahan strategis dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar guru, sehingga meningkatkan kinerja guru, (5) Faktor pendukung implementasi kepemimpinan visioner meliputi kemampuan mengarahkan, memberikan motivasi, dan memfasilitasi kerja sama guru, kerja sama atau kolaborasi antar guru, dan memiliki komitmen pada visi. Sedangkan faktor penghambat meliputi usaha dalam mengimplementasikan visi secara efektif, fasilitas yang belum memadai, menjaga konsistensi pelaksanaan, kurangnya pelatihan, dan perbedaan kesiapan dalam menerima perubahan pada guru, serta (6) Implementasi kepemimpinan visioner berdampak pada peningkatan pembuatan RPP atau modul ajar, peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab guru, adanya keterlibatan guru dalam program sekolah, serta terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian manajemen pendidikan dengan menegaskan bahwa kepemimpinan visioner kepala sekolah yang diimplementasikan secara kontekstual dan adaptif mampu menjadi strategi terwujudnya peningkatan kinerja guru, terutama pada satuan pendidikan dasar di wilayah 3T seperti Papua Pegunungan.
Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja (Studi Kasus Pada PKBM Imanuel Jibama Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan) Lesman Kogoya; C. Tanta; Robert Masreng; Kusdiyanto Kusdiyanto; Albaiti Albaiti; Juliana Waromi
Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP) Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkip.v7i4.2361

Abstract

Telah dilakukan penelitian tentang Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja (Studi Kasus Pada PKBM Imanuel Jibama Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan). Tujuan penelitian untuk menganalisis perencanaan program pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran, pengelolaan tenaga pendidik, pengelolaan sarana prasarana, serta evaluasi hasil belajar warga belajar serta faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan sebanyak 8 yaitu Kepala Sekolah/Ketua, Tenaga pendidik/Tutor 1 orang, Tenaga kependidikan 2 orang, Koordinator program pendidikan kesetaraan 1 orang dan 3 orang peserta warga bepalajar. Data diperoleh menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi melalui keabsahan data dan dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh pengelolaan pendidikan kesetaraan berbasis kebutuhan pasar kerja pada tahap perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan masyarakat serta kondisi lingkungan setempat. Namun lebih berorientasi pada pemenuhan standar program pendidikan kesetaraan secara administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan pasar kerja secara sistematis. Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mengacu pada kurikulum pendidikan kesetaraan yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi akademik, sementara integrasi pembelajaran berbasis keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masih belum optimal. Pengelolaan tenaga pendidik menunjukkan komitmen dalam melaksanakan pembelajaran serta membimbing warga belajar selama proses pendidikan berlangsung. Namun pengembangan kompetensi tutor dalam melaksanakan pembelajaran berbasis keterampilan kerja masih terbatas karena minimnya kesempatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tutor. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di PKBM Imanuel Jibama masih menghadapi berbagai keterbatasan. Fasilitas pembelajaran yang tersedia masih terbatas pada sarana dasar seperti ruang belajar dan buku pelajaran. Evaluasi hasil belajar warga belajar dilaksanakan melalui berbagai bentuk penilaian, seperti penilaian tugas, ujian, dan evaluasi akhir pembelajaran sesuai dengan ketentuan program pendidikan kesetaraan namun lebih berfokus pada pencapaian kompetensi akademik, sementara evaluasi terhadap penguasaan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masih belum menjadi bagian utama dalam sistem penilaian. Faktor pendukung komitmen tutor dalam melaksanakan pembelajaran, dukungan masyarakat terhadap program pendidikan, serta adanya koordinasi antara pengelola PKBM, tutor, dan tenaga kependidikan. Faktor penghambat keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, keterbatasan kompetensi tutor dalam mengembangkan pembelajaran berbasis keterampilan kerja, minimnya program pelatihan keterampilan bagi warga belajar, serta terbatasnya kemitraan antara PKBM dengan dunia usaha dan dunia kerja.
PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN KAMPUNG MELALUI PEMETAAN RISIKO ADMINISTRATIF DAN PENYUSUNAN FLOWCHART BERBASIS SISKEUDES DI KAMPUNG HOLTEKAM Yunita Ade Irma Seran; Try Juniarti; Rizky Rivaldi Patora; Marselin Tecuari; Sara Marlyn Paru; Hesty Salle; Juliana Waromi; Alfiana Antoh; Adolf Z. D. Siahay; Annisa Fitriah Mudassir; Dytha Meninta Nababan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.60552

Abstract

Pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel memerlukan kompetensi aparatur, ketertiban dokumen, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembagian fungsi yang jelas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan menyusun rancangan perbaikan alur administrasi pada Pemerintah Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, wawancara semiterstruktur dengan Sekretaris Kampung dan Bendahara/Kepala Urusan Keuangan, telaah dokumen, diskusi tim, serta pemetaan proses menggunakan swimlane flowchart. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan proses perencanaan, pencatatan, verifikasi, pelaporan, dan pengawasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kampung telah didukung oleh Buku Kas Umum, buku pembantu, dokumen pertanggungjawaban, transaksi perbankan, dan Sistem Keuangan Desa. Namun, implementasinya masih menghadapi keterlambatan penyerahan nota dan kuitansi, belum meratanya kompetensi aparatur dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa, penataan arsip yang belum konsisten, keterbatasan sarana teknologi, belum optimalnya realisasi kegiatan, serta pengendalian internal yang cenderung bersifat korektif. Kegiatan ini menghasilkan pemetaan risiko administratif dan flowchart akun penyertaan modal yang memperjelas peran Tim Perencanaan Kampung, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Bendahara Kampung, Operator Sistem Keuangan Desa, dan Inspektorat. Luaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan prosedur operasional standar, daftar periksa dokumen, dan mekanisme verifikasi berjenjang. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan kampung memerlukan integrasi antara kompetensi aparatur, ketertiban administrasi, penggunaan teknologi, dan pengendalian internal yang berkelanjutan.