Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen International Journal of Social Science and Business Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang KERTHA WICAKSANA GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Analisis Hukum Aktual Justice JHCLS Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA Focus Journal Law Review
Suharyanti, Ni Putu Noni
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CUSTOMER OJEK ONLINE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR) Marion Yohanes Talan; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has been utilized by business actors such as Gojek in developing online application-based transportation, offering various features that make it easier for consumers in every service offered. However, of all the advantages offered, it still has disadvantages that can be detrimental to consumers, such as the behavior of drivers who are impolite and sexually harass consumers. The aims of this study were 1) to find out the legal protection for online motorcycle taxi customers as victims of sexual harassment in online transportation in Denpasar City and 2) to find out the obstacles in legal protection for online motorcycle taxi customers as victims of criminal acts of sexual harassment in online transportation in Denpasar City. The research method used is an empirical research method with a case approach. The results are, 1) Legal protection for online motorcycle taxi customers as victims of criminal acts of sexual harassment in online transportation in Denpasar City, which are commonly provided, include the following: Restitution, Medical Assistance and Psycho-Social Rehabilitation Assistance, Protection from the Family, Protection from the Community , and 2) Obstacles in legal protection of online motorcycle taxi customers as victims of criminal acts of sexual harassment in online transportationin Denpasar City, there are factors that hinder them including: 1) The legal factor itself, 2) the law enforcement factor, 3) the factor Facilities and Facilities, 4) Community Factors, 5) Cultural Factors.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA DENGAN KONSEP PENTAHELIX STRATEGY Lis Julianti; Ni Putu Noni Suharyanti; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; I Putu Danny Pramana Putra; Made Natalia Supadmi
JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN Vol. 13 No. 1 (2023): JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy in Bali. Efforts to formulate a strategic and integrative policy in the tourism sector to accelerate the post-Covid-19 economic recovery can be done by implementing the Pentahelix Strategy in the development of the tourism industry. This strategy collaborates with Academia-Business-Community-Government and Media, which are oriented towards meeting the needs of the tourism industry based on local wisdom. The general objective of this study is to determine how the implementation of tourism policy in Denpasar City post-Covid-19 pandemic is conducted, as well as to identify the synergies of the Pentahelix Strategy in formulating tourism policies as an effort to support economic recovery in Denpasar City. This research reflects a descriptive-analytical study, a type of research that is not only limited to description but also to efforts to study the characteristics of problem-solving cases in tourism investment. The research method used is qualitative research, often referred to as a naturalistic research method because the research is conducted in natural settings. It is also known as an ethnographic method because it was originally used more in cultural anthropology research. This method is called qualitative because the collected data and analysis are more qualitative in nature.
PRINSIP KEADILAN DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Kt Sukawati Lanang P. Perbawa; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8237

Abstract

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak sangat besar pada sektor pariwisatadi Indonesia yang membutuhkan penanganan secara krusial. Terbitnya berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Covid-19 seperti PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM 4 level membuat terbatasnya kegiatan industri pariwisata, sehingga berimbas pada pendapatan. Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun kebijakan yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga para pelaku industri pariwisata dapat tetap beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan sumber data primer didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan prinsip keadilan dalam pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19 sangatlah penting bagi pemerintah sebagai sebuahstrategi awal untuk menyusun konsep kebijakan terkait pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19, sehingga dalam implementasinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku industri pariwisata
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I DENPASAR Sukmawati, Kadek Diah; Suharyanti, Ni Putu Noni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa modus operan di cukup canggih dan terus mengalami perubahan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan pengguna. Permasalahan yang menjadi titik perhatian adalah ketika anak tertangkap oleh petugas mereka langsung ditetapkan menjadi tersangka dan di masukan ke dalam tahanan. Padahal anak mestinya ditempatkan sebagai korban dari perkembangan modus bandar besar dalam mendistribusikan narkoba. Fakta yang terjadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERKAIT PEMBUKTIAN PEMBAYARAN PAJAK ENDORSEMENT INFLUENCER TIKTOK Wardani, Ni Putu Mahadewi Niken Ayu; Suharyanti, Ni Putu Noni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax is a very important income for the balance of state revenue. This research aims to discuss the tax system applied to Influencer TikTok, especially in the endorse activity business. This research uses an analytical descriptive method by collecting several sources of literacy and discussing them in paragraph form. Taxes in Indonesia itself are increasingly developing where the system follows the development of online technology. Social media these days is starting to become a business field for influencers or celebrities. Endorse activities are a way for them to earn income. Thus, the income tax system allows them to pay taxes. self- assessment can be a way to pay taxes independently that makes it easier for them. In Indonesia, if taxpayer do not pay, they will be subject to criminal law and fines. Of course, the job of a celebrity in Indonesia is a job that provides a large income that must be taxed. In fact, there are still many influencers, who are not tax compliant due to a lack of education on income tax.
Pendampingan Hukum Dalam Program Rehabilitasi Narkoba Bagi Warga Negara Asing Di Yayasan Kasih Karunia Bali Suharyanti, Ni Putu Noni; Julianti, Lis; Apriliani, Kadek; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 5 Vol. 2 April, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v5i2.147

Abstract

Guna mengefektifkan pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi pecandu, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Salah satu Yayasan yang membuka jasa layanan untuk pusat informasi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, konseling, adiksi dan rehabilitasi di Bali adalah Yayasan Kasih Karunia Bali. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2022 dan berlokasi di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan. Terdapat beberapa permasalahan prioritas yang dialami oleh Yayasan Kasih Karunia Bali khususnya dalam penanganan program rehabilitasi untuk klien yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) salah satunya adalah bidang pendampingan hukum, dimana Yayasan Kasih Karunia Bali selaku mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan legal advice penanganan rehabilitasi klien narkoba yang berstatus WNA serta minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba, sehingga hal tersebut membuat mitra kurang maksimal memberikan pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempatnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kegiatan PkM yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra bertujuan agar mitra mampu meningkatkan kinerja layanan konsultasi dan pelayanan optimal bagi WNA yang akan menjalani rehabilitasi narkoba baik melalui melalui metode pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan hukum sekaligus membantu Pemerintah untuk mewujudkan generasi bersih bebas narkoba
Strategi Peningkatan Aksesibilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di SLB Negeri 1 Denpasar Suharyanti, Ni Putu Noni; Sutrisni, Ni Komang; Apriliani, Kadek; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 6 No Risdamas (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 6 Vol. Risdamas Desember, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v6iRisdamas.201

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental bersifat universal yang telah diakui keberadaannya di seluruh belahan dunia. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) telah mengakomodir berbagai jenis HAM yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh negara-negara dunia melalui instrumen hukum nasional. Konsekuensi logis adanya hal ini bahwasannya setiap orang tanpa terkecuali memiliki HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Ketentuan tentang HAM di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sebagainya. Bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya seringkali terlihat penyandang disabilitas yang sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama seperti orang non disabilitas. Kesadaran masyarakat akan adanya penyandang disabilitas masih sangat kurang. Masyarakat masih memandang dan memiliki stereotype negatif kepada penyandang disabilitas
Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society Sudiana, Anak Agung KT; Ni Putu Noni Suharyanti; Umirov Fitrat Faxriddinovich
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i1.489

Abstract

Ecological justice is essential for maintaining environmental sustainability and ensuring fair access to natural resources. However, its implementation is often hindered by economic and political interests, weak institutional capacity, and inadequate legal frameworks. This research evaluates the Indonesian government's commitment to ecological justice by analyzing the effectiveness of its environmental policies. Using a normative legal research method with a conceptual approach, legislative analysis, and comparative study, this study examines Indonesia’s policy framework and governance challenges. The findings show that despite various policy commitments, regulatory weaknesses, insufficient protection of indigenous rights, and limited public participation hinder progress. Indonesia prioritizes economic growth over environmental sustainability, leading to ecological degradation. Industrial dominance, legal loopholes, weak law enforcement, and corruption further exacerbate these issues. Meanwhile, Saudi Arabia has demonstrated a strong commitment through initiatives like the Saudi Green Initiative and major investments in renewable energy. To achieve ecological justice, Indonesia must strengthen environmental policies, improve law enforcement, and enhance cross-sector collaboration. By adopting Saudi Arabia’s targeted strategies, increasing transparency, and integrating green technologies, Indonesia can accelerate its transition toward sustainable and inclusive development.
The Dilemma of Judicial Pardon in the Use of Medical Cannabis: A Criminal Law Perspective in Indonesia Ni Putu Noni Suharyanti; Wedha, Yogi Yasa; Sutrisni, Ni Komang
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 1 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i1.372

Abstract

Rechterlijk pardon is not explicitly mentioned in the nomenclature of the National Criminal Code, however, substantively / implicitly the arrangement is in Article 71 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so that it is sufficient to provide legal certainty for judges in its application. This arrangement, it is possible to apply in the case of medical marijuana. As a response to public discourse and the dynamics of law and the development of science as well as the solution of creating a balance between fair law enforcement and recognition of urgent medical needs. Without leaving the integrity of the applicable law, carried out with the precautionary principle, and having true accountability. In addition, applying rechterlijk pardon in medical marijuana cases is an important step supported by the principles of humanity and human rights. By giving judges discretion to consider the individual circumstances of the accused, the judiciary can contribute to substantive justice. The criminal law implications of medical cannabis use in Indonesia create complex challenges but also offer opportunities for reforms that can improve access and protection for patients. By addressing legal uncertainty and inherent stigma, Indonesia can develop more humane policies and be responsive to public health needs. Constructive dialog between policymakers, legal experts, and the public is essential to balance law enforcement and the need for effective medical care.
PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Ni Putu Gita Sri Utami; Ni Komang Sutrisni; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang dapat menyimpan dan mengolah data bahkan layaknya manusia. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah meresmikan EU AI Act sebagai peraturan hukum pemanfaatan AI sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dan perbandingan hukum di Uni Eropa mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia menjadi urgensi kepastian hukum. Walaupun memiliki UU ITE dan UU PDP, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (2024/1689) mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya ius constituendum bagi Indonesia sebagai kepastian hukum.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Sudharmawan, AA Ade Batti’ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Cakranegara, Pandu Adi Christine Attang christy, gracesy prisela Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dhella Tasya Putri Dyo Rama Saputra Endra Setiawan, Kadek Gusti Made Aditya Bayu Wisesa I Made Nistra I Putu Danny Pramana Putra I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira Kadek Endra Setiawan Kadek Endra Setiawan Kt Sukawati Lanang P. Perbawa Lis Julianti Made Natalia Supadmi Maiercherinra Daud Marion Yohanes Talan Ni Kadek Ayu Karin Sri Dara Ni Komang Sutrisni Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Putu Gita Sri Utami NI WAYAN TRISDA CITRA LAKSMI Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma Rama Wijaya Setiawan, Kadek Endra Sudiana, Anak Agung Kt Sukma, Putu Angga Pratama Sukmawati, Kadek Diah Umirov Fitrat Faxriddinovich Wardani, Ni Putu Mahadewi Niken Ayu Yogi Yasa Wedha