Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Jurnal Abdidas Jurnal Risalah Kenotariatan DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Damhil Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment
Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KATALISASI INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA BUHU JAYA Tome, Abdul Hamid; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/bq8jxy18

Abstract

Publication efforts are possible using information systems, especially those that are digital-based. The existence of a new model in the realm of village fund management publications will realize accountable and transparent village fund management. Therefore, this service is carried out in the form of counseling on planning and using village funds based on accountability values, Microsoft-based village financial management training and the formation of village information media. The final result of the implementation of the service which forms a digital-based village information social media is one form of realizing transparency and accountability in the use of village funds. The existence of this series of activities is a step in realizing accountable and transparent management of village funds so that it will avoid misuse of village funds as well as provide space for community participation in supervising the management of village funds. In addition, this media will provide space for community participation in monitoring the use of village funds carried out in various forms of programs and activities.
HAK ODGJ DALAM PEMILIHAN UMUM Amrain, Fitran; Hippy, Janwar; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/tyywx222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada pengakuan dan perlindungan hak pilih mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks hak-hak ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ODGJ memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Beberapa regulasi dan putusan pengadilan mendukung hak pilih bagi ODGJ, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar terlindungi dan diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya upaya lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah ini, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi ODGJ dalam pemilu.
DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA Hippy, Janwar; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/25mh3677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan konstitusi terhadap struktur ketatanegaraan dan implementasi hukum di Indonesia, dengan fokus pada serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen melalui studi literatur yang relevan, termasuk analisis historis dan perbandingan dengan teori perubahan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah secara signifikan mengubah konstitusi yang semula bersifat rigid menjadi lebih fleksibel, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum melalui pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Perubahan ini juga mengubah hubungan kekuasaan antar lembaga negara, mengurangi sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas otonomi daerah, sehingga memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.
Challenges Faced by the Police in Resolving Theft Offenses Committed by Ali, Apriyansha Putra; Badu, Lisnawaty W.; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 2 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v5i2.2978

Abstract

This study discusses the role of the police in handling criminal acts of theft committed by minors, with a focus on the implementation of diversion as an alternative dispute resolution in accordance with the mandate of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach, using literature study, interviews with law enforcement officers, and field data analysis. The findings of the study reveal several key points: first, the police play a strategic role as the initial gatekeepers in determining the course of cases; however, they are still constrained by a lack of competent juvenile investigators, specialized detention facilities, and limited support from psychologists or social workers. Second, the implementation of diversion in juvenile theft cases has not been optimal, due to resistance from victims or their families who perceive justice can only be achieved through formal criminal prosecution. Third, the legal culture that remains retributive, the lack of understanding among law enforcement officers and the public regarding restorative justice, and the weak coordination between institutions (police, prosecutors, judges, and social institutions) lead to many juvenile cases continuing to court, even though they meet the criteria for diversion. Nevertheless, the research also finds that successful diversion can have a significant positive impact: children are spared from criminal stigma, victims receive recovery, and social order is restored to harmony. Therefore, comprehensive reform is needed through capacity building for law enforcement, strengthening supporting facilities, and public education, so that the implementation of diversion truly becomes an instrument of justice that protects the future of children.
Empowering Villages Through Inclusive Village Design as a Means of Strengthening Local Democracy and Local Wisdom-Based Law Abdussamad, Zamroni; Usman, Ramadhan; Hasnia, Hasnia; Elfikri, Nurul Fazri; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v6i1.34485

Abstract

Penguatan demokrasi lokal berbasis kearifan lokal dan perlindungan inklusif terhadap hak-hak kelompok rentan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Talulobutu dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan hambatan rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah desa serta belum adanya instrumen hukum yang menjamin keterlibatan mereka. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi observasi lapangan, pelaksanaan pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendampingan advokasi hukum dalam penyusunan dan perancangan peraturan desa berbasis konsep Desa Inklusif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman baru dan peningkatan kesadaran akan demokrasi lokal. Selain itu, hasil lainnya adalah integrasi nilai-nilai kearifan lokal Huyula (gotong royong) dan Dulohupa (musyawarah mufakat) telah memperkuat legitimasi sosial dalam pembentukan kebijakan desa yang inklusif. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum daerah yang demokratis dan inklusif, serta menjadi model pemberdayaan desa yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Ali, Apriyansha Putra ALINTI, SITI NURHALIZAH Badu, Lisnawaty W. Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dolot Alhasni Bakung Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain HARUN, YUSRIN M. IYAN KASIM Janwar Hippy Julius Mandjo KASIM, NUR M. Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mutia Cherawaty Thalib MUTIA CHERAWATY THALIB Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir PUSI, TINSIAWATY R. SILVANA ADELIYA MAHMUD SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Usman, Ramadhan Waode Mustika Zamroni Abdussamad