Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.213
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Abdidas Jurnal Risalah Kenotariatan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pelayanan Masyarakat Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
KATALISASI INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA BUHU JAYA Tome, Abdul Hamid; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/bq8jxy18

Abstract

Publication efforts are possible using information systems, especially those that are digital-based. The existence of a new model in the realm of village fund management publications will realize accountable and transparent village fund management. Therefore, this service is carried out in the form of counseling on planning and using village funds based on accountability values, Microsoft-based village financial management training and the formation of village information media. The final result of the implementation of the service which forms a digital-based village information social media is one form of realizing transparency and accountability in the use of village funds. The existence of this series of activities is a step in realizing accountable and transparent management of village funds so that it will avoid misuse of village funds as well as provide space for community participation in supervising the management of village funds. In addition, this media will provide space for community participation in monitoring the use of village funds carried out in various forms of programs and activities.
PERAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA GORONTALO Fitran Amrain; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Sofyan Piyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6475

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tata negara diterapkan sebagai landasan konstitusional dan instrumen pengatur dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan toleran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tata negara memberikan jaminan kebebasan beragama yang kuat serta mendukung pembentukan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat beragama. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi menjadi kunci dalam menjaga moderasi beragama. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi faktor pendukung keberhasilan moderasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Gorontalo. Kata kunci: Hukum Tata Negara, Moderasi Beragama, Kota Gorontalo
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIANDITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM Andres A Hamzah; Fence M. Wantu,; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6762

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Salah tangkap terhadap anak berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, dan dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk menghindari dampak negatif terhadap anak tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dari perspektif HAM, dan kedua, bagaimana jaminan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan dalam bentuk hukum, baik melalui konvensi internasional maupun peraturan nasional, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi prosedural maupun implementasi di lapangan. Selain itu, jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap masih terbatas, memerlukan perhatian lebih dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Ganti Kerugian, Rehabilitasi.
HAK ODGJ DALAM PEMILIHAN UMUM Amrain, Fitran; Hippy, Janwar; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/tyywx222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada pengakuan dan perlindungan hak pilih mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks hak-hak ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ODGJ memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Beberapa regulasi dan putusan pengadilan mendukung hak pilih bagi ODGJ, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar terlindungi dan diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya upaya lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah ini, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi ODGJ dalam pemilu.
DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA Hippy, Janwar; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/25mh3677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan konstitusi terhadap struktur ketatanegaraan dan implementasi hukum di Indonesia, dengan fokus pada serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen melalui studi literatur yang relevan, termasuk analisis historis dan perbandingan dengan teori perubahan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah secara signifikan mengubah konstitusi yang semula bersifat rigid menjadi lebih fleksibel, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum melalui pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Perubahan ini juga mengubah hubungan kekuasaan antar lembaga negara, mengurangi sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas otonomi daerah, sehingga memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.
Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul Aziz Hadju; Ramadhan Usman; Sofyan Piyo; Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Pelayanan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): September :Jurnal Pelayanan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jpm.v2i3.2188

Abstract

Community service (PkM) in the form of educational assistance and legal consultation in Bulili Village, Duhiadaa Subdistrict, was carried out with the aim of improving legal understanding and assisting the community in resolving legal issues they face. This educational support and legal consultation activity was based on two crucial issues: the community's lack of understanding of marriage and inheritance laws, and their low participation in the village regulation formation process. These two issues were chosen because they significantly affect the realization of a safe, orderly, and prosperous village. The methods used in this community service program include interactive outreach and participatory-based direct consultation, combining educational and legal empowerment approaches for village residents. The results of the program indicate an increase in community legal awareness regarding rights and obligations within the family context, as well as the importance of active community involvement in the formulation of village regulations. It is hoped that this activity can strengthen the legal culture at the local level and serve as a foundation for the development of a just, inclusive, and sustainable village.
The Indonesian economic Constitution from the perspective of Franz Böhm and Walter Eucken for a just Market Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Mohamad Hidayat Muhtar; Sofyan Piyo; Fitran Amrain; Zainal Abdul Aziz Hadju
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.4769

Abstract

This study aims to reconstruct the implementation of Article 33 of the 1945 Constitution through the framework of Ordnungspolitik developed by Franz Böhm and Walter Eucken. The study is grounded in the existence of imbalances in the normative, institutional, and functional dimensions of Indonesia’s economic system, which hinder the realization of the principles of solidarity and social justice. This study uses a normative legal methodology with a conceptual and comparative approach to legal thought. The analysis examines the comprehensive text of the amendments to the 1945 Constitution, sectoral regulations (such as the Job Creation Law and the Mining and Energy Law), as well as Constitutional Court rulings related to the economy. Data is analyzed qualitatively to align the principles of the German economic order (Ordoliberalism) with the values of the Indonesian Constitution. The novelty of this study lies in offering a new interpretive model for Article 33 of the 1945 Constitution by positioning the state as the architect of the market order (rather than merely a passive actor or regulator). Its innovation lies in integrating the substantive rule of law of Ordnungspolitik to limit the concentration of private economic power, which often distorts the constitutional mandate. The results show that Ordnungspolitik provides operational instruments for Indonesia to achieve distributive justice through two main channels: (1) strengthening the independence of competition oversight agencies to the level of constitutional institutions, and (2) codifying economic laws that guarantee market access rights for small businesses. This interpretation shifts the paradigm of Article 33 from mere symbolism regarding “cooperatives” to a binding norm that obligates the state to undertake structural interventions to maintain market integrity. The conclusion is that integrating the principles of Ordnungspolitik into the national legal system can serve as a solution to Indonesia’s economic institutional failures. This study recommends restructuring economic public policy to prioritize healthy competition and the protection of social rights as an inseparable legal order.
Empowering Villages Through Inclusive Village Design as a Means of Strengthening Local Democracy and Local Wisdom-Based Law Zamroni Abdussamad; Ramadhan Usman; Hasnia Hasnia; Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v6i1.34485

Abstract

Penguatan demokrasi lokal berbasis kearifan lokal dan perlindungan inklusif terhadap hak-hak kelompok rentan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Talulobutu dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan hambatan rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah desa serta belum adanya instrumen hukum yang menjamin keterlibatan mereka. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi observasi lapangan, pelaksanaan pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendampingan advokasi hukum dalam penyusunan dan perancangan peraturan desa berbasis konsep Desa Inklusif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman baru dan peningkatan kesadaran akan demokrasi lokal. Selain itu, hasil lainnya adalah integrasi nilai-nilai kearifan lokal Huyula (gotong royong) dan Dulohupa (musyawarah mufakat) telah memperkuat legitimasi sosial dalam pembentukan kebijakan desa yang inklusif. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum daerah yang demokratis dan inklusif, serta menjadi model pemberdayaan desa yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Odol Law Enforcement in Suppressing Traffic Accidents in Gorontalo Regency: An Empirical Study Nurhalisa Kasim; Fenty U. Puluhulawa; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): April
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v3i1.513

Abstract

Vehicle over Dimension over Loading (ODOL) is one of the main factors causing traffic accidents in Gorontalo Regency. Although it has been regulated in legislation, law enforcement has not been running optimally, so there is a research gap because the previous study focused more on normative aspects and has not assessed its effectiveness empirically at the regional level. This study aims to analyze the effectiveness of ODOL law enforcement in suppressing traffic accidents and identify inhibiting factors. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, using soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Hans Kelsen's theory of legal norms. Data were obtained through interviews and literature studies. The results showed that ODOL law enforcement has not been effective, which is influenced by low legal awareness of the community, weak supervision, limited facilities and infrastructure, economic interests of business actors, and not optimal coordination between agencies. The implications of this study emphasize the need for firm and consistent law enforcement, increasing public awareness, and strengthening coordination and support facilities to reduce ODOL violations and the risk of traffic accidents.
Efektivitas Penanganan Pelanggaran In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo Utara) Rismawati Umar; Erman I. Rahim; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.108

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum ini menjelaskan bahwa hukum yang berlangsung di Indonesia menjalankan kekuasaan negara penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan hasil Penanganan tindak pidana Pemilu secara in absentia di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi dari asas ius curia novit dan upaya pemenuhan keadilan hukum di tengah keterbatasan waktu (speedy trial). Konsep ini terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah impunitas bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang sengaja melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Andres A Hamzah Anna Boumpa Apripari, Apripari Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny Almorafid Erman I. Rahim Fence M. Wantu, Fenty U. puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fitran Amrain Fitran Amrain HARUN, YUSRIN M. Hasnia Hasnia Heru Kurniawan IYAN KASIM Janwar Hippy Julius Mandjo KASIM, NUR M. Lisnawaty W. Badu Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mutia Cherawaty Thalib MUTIA CHERAWATY THALIB Nabila Katili Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nurhalisa Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir PUSI, TINSIAWATY R. Ramadhan Usman Ramadhan Usman Riski A. Thalib Rismawati Umar SILVANA ADELIYA MAHMUD Sofyan Piyo SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Suwitno Yutye Imran Waode Mustika Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal abdul aziz hadju Zamroni Abdussamad