Garuda - Garba Rujukan Digital

Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat Fathoni, Lalu Achmad; Raodah, Putri; Kusuma Wardani, Nizia; Putri Mulyana, Septira
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5056

UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia bisnis legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, legalitas mengacu kepada status hukum suatu perusahaan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis khusunya pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan sangat diperlukan legalitas untuk pelaku UMKM sehingga dengan adanya legalitas tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum serta diakui negara sehingga terhindar dari penertiban dari pihak yang berwajib. Namun kenyataannya permasalahan yang ditemukan belum banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usahanya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini menganalisis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, publikasi terutama buku- buku hukum, disertasi, tesis serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial Novika Wama Putri; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dari influencer bentuk tanggung jawab influencer terhadap endors produk palsu yang dilakukan serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk berbahaya yang dipromosikan oleh influencer. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan Seorang influencer atau endorser yang melakukan promosi dan membuat konten pengiklanan melalui social media, memiliki tanggung jawab berdasarkan UUPK, KUHPerdata, dan UU Kesehatan. Jika terjadi sengketa konsumen, maka konsumen bisa saja menggugat pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini entah influencer ataupun pelaku usaha sebagai produsen produk. Jika influencer tersebut memang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (exercise due care) dalam mempromosikan suatu produk, maka dirinya tidak dapat dipersalahkan. sehingga tanggung jawab terkait substansi dan isi dari suatu produk jika menyalahi suatu peraturan merupakan tanggung jawab pihak Pengiklan selaku produsen produk dan/atau jasa tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di bagi menjadi dua yaitu secara Prenventif mencegah terjadinya pelanggaran) dan Reprensif (yang bersifat tahap akhir) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online telah cukup memadai untuk memberikan jaminan terhadap para konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak pelaku usaha.

Analisis Yuridis Pengaturan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca UU Cipta Kerja Septira Putri; Raodah, Putri
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7197

Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.

Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Drafting Paten dan Mekanisme Pendaftaran Paten Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMKN 2 Kuripan Atsar, Abdul; Hawi, Fransiskus Marianus; Raodah, Putri
Lebah Vol. 19 No. 1 (2025): September: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i1.416

SMKN 2 Kuripan menghasilkan alat-alat sederhana seperti alat pembakar sampah tanpa asap yang belum didaftarkan Paten atau Paten Sederhana. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu kurang pemahaman guru SMKN 2 Kuripan memahami tentang Hak Paten. Selain itu belum memiliki keterampilan dalam membuat drafting Paten. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan pendamping terkait Drafting Paten dan pendaftaran Paten. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM Guru SMKN 2 Kuripan adalah melatih dan mendampingi guru dalam membuat drafting Paten, penelusuran Paten serta Pendaftaran paten secara elektronik (e-filling). Metode yang digunakan yaitu berupa Penyuluhan dengan menggunakan metode Ceramah dan Pedampingan Pembuatan Drafting Paten. Dari hasil penyuluhan dan pendampingan terdapat peningkatan pemahaman Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tentang Hukum Paten dan Drafting Paten berdasarkan perolehan hasil post test peserta dibandingkan hasil pre test hasil pre-test dengan rerata 45,3%. Setelah pelatihan dan workshop, rerata hasil post-test meningkat menjadi 84,1%. Sebanyak 2 draft dokumen paten berhasil disusun oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti kegiatan ini menunjukkan inisiatif untuk membuat drafting paten tanpa bimbingan langsung, menunjukkan bahwa kegiatan ini membangun kapasitas jangka panjang. Sekolah mitra mulai mengintegrasikan kegiatan inovasi dan drafting paten dalam program kerja sekolah, sebagai langkah untuk menumbuhkan budaya riset dan inovasi. Rekomendasi pendampingan drafting Paten harus dilakukan secara intensif dan dilanjutkan dengan pedaftaran paten hingga granted serta pendampingan penggunaan market place untuk komersialisasi Paten.

Analisis Yuridis Pengaturan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca UU Cipta Kerja Septira Putri; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7197

Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.

Aspek Hukum Mengenai Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia Raodah, Putri; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8737

SDGs 8 (delapa) bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menggeser tujuan kebijakan industri untuk semakin diperluas dengan mendorong perusahaan dan/atau ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan. Sehingga perkembangan kebijakan mengenai kewajiban lingkungan oleh pelaku usaha merupakan hal penting yang harus dikaji secara hukum. Tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia dilakukan pasa 3 (tiga) fase. Pada fase pra pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha bertanggungjawab memiliki izin lingkungan yaitu AMDAL dan UKL-UPL maupun SPPL. Pada fase On Going, pelaku usaha bertanggung jawab melaksanakan komitmennya dalam AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta melaksanakan kegiatan pengurangan sampah oleh produsen sebagaimana amanat Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Berlakunya peraturan ini menamhan tanggung jawab lingkungan yang harus dilakukan oleh produsen. Pasca melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak lepas dari tanggung jawab lingkungan sampai hasil audit lingkungan menyatakan pelaku usaha yang bersangkutan tidak perlu lagi melaksanakan upaya pengendalian lingkungan hidup. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Lingkungan, Kewajiban Lingkungan.

Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial Novika Wama Putri; Putri, Novika Wama; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dari influencer bentuk tanggung jawab influencer terhadap endors produk palsu yang dilakukan serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk berbahaya yang dipromosikan oleh influencer. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan Seorang influencer atau endorser yang melakukan promosi dan membuat konten pengiklanan melalui social media, memiliki tanggung jawab berdasarkan UUPK, KUHPerdata, dan UU Kesehatan. Jika terjadi sengketa konsumen, maka konsumen bisa saja menggugat pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini entah influencer ataupun pelaku usaha sebagai produsen produk. Jika influencer tersebut memang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (exercise due care) dalam mempromosikan suatu produk, maka dirinya tidak dapat dipersalahkan. sehingga tanggung jawab terkait substansi dan isi dari suatu produk jika menyalahi suatu peraturan merupakan tanggung jawab pihak Pengiklan selaku produsen produk dan/atau jasa tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di bagi menjadi dua yaitu secara Prenventif mencegah terjadinya pelanggaran) dan Reprensif (yang bersifat tahap akhir) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online telah cukup memadai untuk memberikan jaminan terhadap para konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak pelaku usaha.

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pengunggahan film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Tanpa Izin Hak Pencipta Utami, Dayang Sasa Sismia; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3270

This study aims to determine the legal protection given to cinema film copyright holders against uploading films through instastories without permission and to find out what efforts copyright holders can take regarding the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method by using the method of statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders. Repressive legal protection in the Copyright Protection Act can be in the form of administrative sanctions, imprisonment and fines and additional criminal sanctions because the perpetrator commits the prohibition. Copyright legal protection is contained in the Copyright Law no. 28 of 2014, Law no. 11 of 2008 concerning ITE, and Law no. 33 of 2009 concerning Film. Then the efforts made by copyright holders regarding uploading without permission in the Copyright. The government protects copyrights and related rights in the world of information and communication technology (ICT). The government and judicial bodies carry out law enforcement. Copyright law enforcement is carried out by the government involving ministries. The legal remedies that copyright holders can take regarding uploading without permission have been regulated in the Copyright Act. Creators or copyright holders can take legal steps to obtain legal protection in the field of copyright, there are several legal steps that copyrights holders, including Mediation, criminal complaints, compensation lawsuits, content closure reports and Access Rights can take.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia bari, Abdulbari; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4693

The purpose of this research is to determine the legal protection for investors in digital investment activities in Indonesia, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and BAPPETI Regulation No. 7 of 2022 concerning Determining the List of Crypto Assets That Can Be Traded. This research uses a type of empirical normative research. The study results and discussion of digital investment, such as cryptocurrency, create a legal relationship between investors and traders with rights and obligations regulated by CoFTRA regulations and the Currency Law. Investors have the right to clear information, benefits, and are obliged to understand risks and regulations. Traders are entitled to compensation and must provide information and protect investors' assets. The Investment Law and other rules protect investors, including the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transaction Law. This protection is essential to ensure investor safety from online investment risks, including illegal investments. The strategies to provide legal protection for investors are education, strengthening regulations and supervision, and implementing the precautionary principle. Law enforcement is also essential, including dispute resolution, criminal prosecution, and compensation. Firm and effective law enforcement can help prevent and eradicate illegal investment practices, protect, build trust and security, and encourage digital economic growth in Indonesia.

Konstribusi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Agenda Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1270

Visi Indonesia Emas 2025 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sektor swasta adalah faktor yang diperhitungkan. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi TJSL PT dalam agenda PRK di Indonesia. Kontribusi ini mengacu pada E NCD Indonesia 2022 dan RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukunh (co-bebefit) bukan pendanaan pendanaan utama dalam strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritikal atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontirubusi TJSL terhadap PRK di Indonesia.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search