Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.45
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora LEBAH Commerce Law Innovative: Journal Of Social Science Research Ex Aequo Et Bono Journal of Law Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Alamtana
Raodah, Putri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pembentukan Peraturan Internal Sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di KPS Bina Lestari Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 5 No 3 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v5i3.2316

Abstract

Abstrak: Peraturan internal adalah pedoman tata kelola yang berisi mekanisme dan prosedur agar KUPS terkelola dengan baik atau dalam hukum Perusahaan dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) (Jojok Dwiridhotharjono, 2009). Pada Pasal 118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah diatur bahwa Peraturan Internal ada dalam ranah penguatan kelembagaan KUPS, trategi peningkatan kapasitas usaha KUPS terbagi dalam beberapa program, namun pembentukan Peraturan Internal tidak termasuk dalam program dari stategi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal ini, berdasarkan info dari pendamping perhutanan sosisal yang bertugas di KPH Bina Lestari bahwa KUPS yang ada disana belum memiliki peraturan internal. Metode yang digunakan adalah Focus group discussion (FGD) dan penyuluhan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan. Hasil kegiatan adalah kelompok perhutanan sosial Bina Lestari terutama para ketua KUPS memahami antaral lain 1). arti peraturan bagi usaha perhutanan yang dikelola, 2). ketentuan yang diatur dalam peraturan internal, 3). Sistematika peraturan internal.
Liability of launching state on space tourism Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v1i1.2023.91

Abstract

Current use of space as one of the economic factors supporting the country’s economic has experienced a very significant increase. The Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) stipulate that every activity carried out in space must be in accordance with the United Nations charter and must always maintain peace and security. one of the developing commercial activities is space tourism. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The technique of gathering legal material is carried out by reviewing related literature and analyzing various legal references relevant to the problem under study for further analysis qualitatively and descriptively. This article will examine in depth related to whether the existing space law conventions are still relevant to regulating space tourism activities nowadays? And how the launcher state liability in the event of space tourism accidents?. This article conclude that some  the existing space law conventions are still relevant to regulating space tourism activities nowadays. And the launcher state liability are divided into two aspects. Based on liability convention and warswa convention. This is because space tourism activity use two types of aerospace.
Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat Fathoni, Lalu Achmad; Raodah, Putri; Kusuma Wardani, Nizia; Putri Mulyana, Septira
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5056

Abstract

UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia bisnis legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, legalitas mengacu kepada status hukum suatu perusahaan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis khusunya pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan sangat diperlukan legalitas untuk pelaku UMKM sehingga dengan adanya legalitas tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum serta diakui negara sehingga terhindar dari penertiban dari pihak yang berwajib. Namun kenyataannya permasalahan yang ditemukan belum banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usahanya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini menganalisis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, publikasi terutama buku- buku hukum, disertasi, tesis serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial Novika Wama Putri; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dari influencer bentuk tanggung jawab influencer terhadap endors produk palsu yang dilakukan serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk berbahaya yang dipromosikan oleh influencer. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan Seorang influencer atau endorser yang melakukan promosi dan membuat konten pengiklanan melalui social media, memiliki tanggung jawab berdasarkan UUPK, KUHPerdata, dan UU Kesehatan. Jika terjadi sengketa konsumen, maka konsumen bisa saja menggugat pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini entah influencer ataupun pelaku usaha sebagai produsen produk. Jika influencer tersebut memang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (exercise due care) dalam mempromosikan suatu produk, maka dirinya tidak dapat dipersalahkan. sehingga tanggung jawab terkait substansi dan isi dari suatu produk jika menyalahi suatu peraturan merupakan tanggung jawab pihak Pengiklan selaku produsen produk dan/atau jasa tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di bagi menjadi dua yaitu secara Prenventif mencegah terjadinya pelanggaran) dan Reprensif (yang bersifat tahap akhir) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online telah cukup memadai untuk memberikan jaminan terhadap para konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak pelaku usaha.
Analisis Yuridis Pengaturan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca UU Cipta Kerja Septira Putri; Raodah, Putri
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7197

Abstract

 Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.
Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Drafting Paten dan Mekanisme Pendaftaran Paten Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMKN 2 Kuripan Atsar, Abdul; Hawi, Fransiskus Marianus; Raodah, Putri
Lebah Vol. 19 No. 1 (2025): September: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i1.416

Abstract

SMKN 2 Kuripan menghasilkan alat-alat sederhana seperti alat pembakar sampah tanpa asap yang belum didaftarkan Paten atau Paten Sederhana. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu kurang pemahaman guru SMKN 2 Kuripan memahami tentang Hak Paten. Selain itu belum memiliki keterampilan dalam membuat drafting Paten. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan pendamping terkait Drafting Paten dan pendaftaran Paten. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM Guru SMKN 2 Kuripan adalah melatih dan mendampingi guru dalam membuat drafting Paten, penelusuran Paten serta Pendaftaran paten secara elektronik (e-filling). Metode yang digunakan yaitu berupa Penyuluhan dengan menggunakan metode Ceramah dan Pedampingan Pembuatan Drafting Paten. Dari hasil penyuluhan dan pendampingan terdapat peningkatan pemahaman Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tentang Hukum Paten dan Drafting Paten berdasarkan perolehan hasil post test peserta dibandingkan hasil pre test hasil pre-test dengan rerata 45,3%. Setelah pelatihan dan workshop, rerata hasil post-test meningkat menjadi 84,1%. Sebanyak 2 draft dokumen paten berhasil disusun oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti kegiatan ini menunjukkan inisiatif untuk membuat drafting paten tanpa bimbingan langsung, menunjukkan bahwa kegiatan ini membangun kapasitas jangka panjang. Sekolah mitra mulai mengintegrasikan kegiatan inovasi dan drafting paten dalam program kerja sekolah, sebagai langkah untuk menumbuhkan budaya riset dan inovasi. Rekomendasi pendampingan drafting Paten harus dilakukan secara intensif dan dilanjutkan dengan pedaftaran paten hingga granted serta pendampingan penggunaan market place untuk komersialisasi Paten.
Co-Authors Abdul Atsar Amalia, Ayu Riska Amalia, Riska Ari Ashari Ashari bari, Abdulbari Fatria Hikmatiar Al Qindy Handalusia, Vici Hawi, Fransiskus Marianus Kusuma Wardani, Nizia Lalu Achmad Fathoni Lalu Achmad Fathoni Mulyana, Septira Putri Novika Wama Putri Putri Mulyana, Septira Rahmadani Rahmadani Rahmadani Septira Putri Septira Putri Mulyana Taufik , Zahratul Ain’ Taufik, Zahratul'ain Utami, Dayang Sasa Sismia Wardani, Nizia Kusuma