Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia bari, Abdulbari; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4693

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal protection for investors in digital investment activities in Indonesia, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and BAPPETI Regulation No. 7 of 2022 concerning Determining the List of Crypto Assets That Can Be Traded. This research uses a type of empirical normative research. The study results and discussion of digital investment, such as cryptocurrency, create a legal relationship between investors and traders with rights and obligations regulated by CoFTRA regulations and the Currency Law. Investors have the right to clear information, benefits, and are obliged to understand risks and regulations. Traders are entitled to compensation and must provide information and protect investors' assets. The Investment Law and other rules protect investors, including the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transaction Law. This protection is essential to ensure investor safety from online investment risks, including illegal investments. The strategies to provide legal protection for investors are education, strengthening regulations and supervision, and implementing the precautionary principle. Law enforcement is also essential, including dispute resolution, criminal prosecution, and compensation. Firm and effective law enforcement can help prevent and eradicate illegal investment practices, protect, build trust and security, and encourage digital economic growth in Indonesia.
Konstribusi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Agenda Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1270

Abstract

Visi Indonesia Emas 2025 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sektor swasta adalah faktor yang diperhitungkan. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi TJSL PT dalam agenda PRK di Indonesia. Kontribusi ini mengacu pada E NCD Indonesia 2022 dan RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukunh (co-bebefit) bukan pendanaan pendanaan utama dalam strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritikal atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontirubusi TJSL terhadap PRK di Indonesia.
Teknologi diujung Jari, Bahaya dibaliknya: Sosialisasi Hukum tentang Judi Online bagi Masyarakat Desa Taufik, Zahratul'ain; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1229

Abstract

The development of digital technology has brought tremendous convenience to various aspects of human life, ranging from work and education to lifestyle transformation. However, this advancement also opens opportunities for the misuse of technology, one of which is the rising phenomenon of online gambling that has become increasingly prevalent and difficult to control. This issue not only affects urban communities but has also spread to rural areas, including housewives and adolescents, who are particularly vulnerable to the negative impacts of the internet. This community service activity aimed to increase the legal awareness of the residents of Korleko Selatan Village regarding the dangers of online gambling from legal, social, and psychological perspectives. The method used was descriptive qualitative with an educational and participatory approach, in which the community actively participated in socialization sessions, discussions, and question-and-answer activities. The results showed an improvement in participants’ legal understanding and digital awareness concerning the impacts and legal consequences of online gambling. Moreover, this activity fostered a stronger community commitment to using technology wisely and avoiding illegal activities in the digital space.
Efek Samping Regulasi Terkait ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) terhadap Kemunculan Praktik Greenwashing oleh Pelaku Usaha di Indonesia [Side Effects of Regulations Related to ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) on the Emergence of Greenwashing Practices by Business Actors in Indonesia] Raodah, Putri; Siddiq, Nakzim Khalid; Taufik, Zahratulain
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261417

Abstract

Greenwashing practices are carried out by businesses with unsubstantiated sustainability claims. The purpose of this research is to analyze the regulatory framework for business obligations in achieving Indonesia's 2022 ENDC target and the legal consequences of greenwashing. The research uses normative methods, conceptual approaches, and legislation. Law 16/2016, the ratification of the Paris Agreement, is the legal basis for the state's obligation to reduce emissions. Presidential Regulation 98/2021, the legal basis for the state, divides obligations among businesses, making them essential actors in achieving Indonesia's ENDC target. Ministerial Regulation of the Environment and Forestry 21/2022, the legal basis, contains operational procedures for businesses in carrying out their obligations through the SRN-PPI emission data instrument. The legal consequences arising from greenwashing practices as a side effect of Indonesia's ENDC regulations include articles in each law on competition and consumer protection that direct action against businesses engaging in greenwashing. However, adjustments to legislation and institutions that guarantee the credibility and oversight of GHG emission data are needed. Abstrak. Praktik greenwashing dilakukan oleh pelaku usaha dengan klaim berkelanjutan yang tidak berdasar. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kerangka regulasi kewajiban pelaku usaha dalam mencapai tareet ENDC Indonesia 2022 dan konsekuensi hukum efek samping Greenwashing. Penelitian menggunakan metode Normatif, pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Undang-undang 16/2016, ratifikasi Paris Agreement dasar hukum kewajiban negara mengupayakan penurunan Emisi. Perpres 98/2021, dasar hukum negara membagi kewajiban kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha menjadi aktor esensial dalam mencapai target ENDC Indonesia. Permen LHK 21/2022, dasar hukum berisi prosedur operasional bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya melalui instrument data emisi yaitu SRN-PPI. Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Praktik Greenwashing Sebagai Efek Samping Regulasi ENDC Indonesia adalah masing-masing undang-undang persaingan usaha dan perlindungan konsumen telah memiliki pasal-pasal yang mengarah pada penindakan pelaku usaha yang melakukan Greenwahing. Akan tetapi penyesuaian perauturan perundang-undangan dan kelembagaan yang menjamin kredibilitas dan pengawasan data Emisi GRK.
Pemberlakuan Hukum Persaingan Usaha Dalam Kegiatan Pasar Perdagangan Karbon Di Indonesia Raodah, Putri; Rifaldi Setiawan , Muhammad
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6220

Abstract

Pada kajian yang berkembang terkait perdagangan karbon di Indonesia, aspek kepastian hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan meskipun masih dalam proses penyempurnaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah perdagangan karbon di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan pasar yang tunduk pada rezim hukum persaingan usaha. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, didapatkan hasil penelitian bahwa perdagangan karbon dilakukan melalui mekanisme pasar sehingga sama dengan kegiatan pasar pada umumnya yang merupakan lingkup berlakunya hukum persaingan usaha. Secara normatif, pada aturan persaingan usaha dan turunannya tidak ada norma penghubungan (lex specialis) antara NEK dan hukum persaingan usaha, namun pendekatan Rule of Reason dapat digunakan untuk menindak praktik anti persaingan dalam perdagangan karbon sepanjang dibuktikan adanya pasar bersangkutan. Dalam rangka menunjang kepastian hukum pengawasan perdagangan karbon, integritas lingkungan, dan kredibilitas pengurangan emisi di Indonesia, pemerintah seharusnya mempertegas mekanisme pasar yang berlaku dalam perdagangan karbon, termasuk atau tidak termasuk kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha