Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Justisi : Jurnal Ilmu Hukum UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Binamulia Hukum
Rahmatiar, Yuniar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS PERMOHONAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022) Lestari, Widya Annisa Pudji; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7604

Abstract

This research examines the form of legal protection of well-known trademarks in Indonesia in the context of disputes filed in “bad faith”, with a case study of Supreme Court Decision Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 between VANS and OTOVANSCLASSIC trademarks. The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the application of legal protection under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical methods sourced from literature studies and secondary data. The results show that the Supreme Court provides appropriate legal protection to VANS by canceling the registration of the OTOVANSCLASSIC trademark which is considered to have similarities in principal and filed in bad faith. This decision is a form of preventive and repressive protection against infringement of rights to well-known trademarks and reflects fair law enforcement. Keywords: well-known trademark; bad faith; legal protection; essential similarity; trademark dispute
A Legal Analysis of Simple Verification and Legal Protection for Concurrent Creditors in the Bankruptcy of a Developer (A Case Study of Decision No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg) Safitri, Diana Alpiani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2479

Abstract

Bankruptcy is a legal mechanism that provides certainty for creditors when debtors are no longer able to fulfill their payment obligations. This study aims to analyze the legal steps that creditors can take against debtors who are in default based on the Cooperation Agreement Deed, as well as to examine the judge's considerations in deciding bankruptcy cases in the Semarang District Court Decision No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The research method used is normative juridical with a constitutional and case approach. The results of the study indicate that the bankruptcy petition was granted because the bankruptcy requirements were met, namely the presence of more than one creditor and debts that had matured as regulated in Article 2 paragraph (1) of the PKPU Law. The panel of judges emphasized the principle of pari passu pro rata parte and the application of the principle of simple proof based on Article 8 paragraph (4) of the PKPU Law as the basis for their considerations. In conclusion, the application of the principle of simple proof in bankruptcy cases effectively provides legal certainty while guaranteeing justice for the parties.
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemalsuan Data Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oktapianti, Desi Ayu; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6107

Abstract

Sebagai pejabat publik, Petugas Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang untuk menerbitkan akta otentik untuk bangunan dan tanah. Akta Notaris/PPAT, di sisi lain, adalah dokumen sah yang dibuat melalui prosedur hukum dan memainkan peran penting dalam semua interaksi hukum di masyarakat. Telah tercatat kasus-kasus operasi mafia tanah yang memanfaatkan posisi PPAT dan Notaris. Untuk menyelidiki situasi sebenarnya dan mencapai pemahaman yang akurat sesuai dengan hukum atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum-analitis, dengan fokus pada suatu peristiwa (kegiatan). Ada indikasi bahwa terdapat masalah hukum dalam kasus ini karena hak atas    tanah    telah    dialihkan    tanpa    persetujuan    para    pihak.    Dalam    Putusan    No. 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt., pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain telah terbukti secara meyakinkan.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan PN Jakarta Barat 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT) Nugraha Putra, Muhamad; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6193

Abstract

Hukum perusahaan Indonesia didasarkan pada asas legalitas, terutama melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka peraturan yang terperinci. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dengan kekuasaan yang melebihi yang dipegang oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Studi ini berfokus pada validasi yuridis keputusan RUPS, memanfaatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT untuk menjelaskan implikasi hukum dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Mengadopsi metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis hukum perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan komentar akademis melalui analisis kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa RUPS memiliki wewenang eksklusif atas tindakan perusahaan yang penting, seperti menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan, dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum termasuk pemanggilan tepat waktu, kuorum mayoritas, dan pemungutan suara yang ditetapkan secara resmi. Pasal 78 mengamanatkan rapat tahunan dalam waktu enam bulan setelah akhir tahun fiskal. Studi ini menggunakan Teori Keagenan untuk menjelaskan hubungan principal-agent antara pemegang saham dan manajemen, dengan menyoroti RUPS sebagai mekanisme pengawasan. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas: meskipun direksi dan komisaris bertanggung jawab secara individual atas kegagalan, sanksi eksplisit bagi perusahaan yang mengabaikan RUPS wajib masih kurang, sehingga melemahkan tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan pemegang saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk penegakan hukum dan akuntabilitas yang lebih efektif. Putusan pengadilan Jakarta yang dikutip memberikan yurisprudensi penting, yang menekankan kepatuhan dan perlindungan pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Melalui Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Bintang S, Andi Muhamad; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6235

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia melalui perjanjian kerja, dengan fokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Fenomena migrasi tenaga kerja yang terus meningkat secara global mendorong kebutuhan akan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia yang seringkali rentan dari segala macam bentuk eksploitasi serta pelanggaran pelanggaran hak. Perjanjian kerja seharusnya menjadi instrumen utama untuk menjamin keadilan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum ideal dan implementasi di lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama mengenai bagaimana prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam perjanjian kerja melalui kerangka hukum yang ada, serta tantangan pengawasan terhadap pelanggaran perjanjian kerja lintas negara, termasuk aspek kesadaran Pekerja Migran Indonesia akan hak-hak mereka. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis bahan pustaka, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah meletakkan fondasi kuat, realitasnya terdapat hambatan seperti birokrasi kompleks, kurangnya koordinasi antarlembaga, konflik yurisdiksi, dan minimnya akses Pekerja Migran Indonesia terhadap keadilan.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yani, abdul; Guntara, Deny; Rahmatiar, Yuniar; Fauziah, Margie Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta menilai kesesuaiannya dengan konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor - sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam jabatan sipil. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif - analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAJYA SABHA REPUBLIK INDIA Zaenury, Ahmad Goza; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1073

Abstract

General elections are a feature of a democratic country in which implementation is one of the mandates of the constitution and it is the right of every citizen to determine his attitude and support through general elections. The purpose of this research is to see a comparison between the DPD election system in Indonesia and the Rajya Sabha in India which will then become a lesson about the weaknesses and strengths of the two countries. This study uses a normative juridical research method in which the author examines legal materials and supporting documents in conducting research. With the data collection method, namely literature study and document study related to general elections in Indonesia and India. The results of this study indicate that elections in the two countries in terms of regional representation generally have a lot in common where both are regulated in general in the constitutions of the two countries which are then further regulated in derivative laws and regulations. Meanwhile, with regard to the technical aspects, there are several striking differences, including the term between elections and seats and the electoral system used.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH KPR BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK Wakono, Nur; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1079

Abstract

One of the issues that often arises in the implementation of home ownership loans (KPR) is the transfer of rights to the house carried out by the debtor to another party before the mortgage period ends without the knowledge of the bank and without the correct procedure. This phenomenon is known as transfer of rights or take over credit. This paper aims to evaluate the legal certainty for good faith buyers and the judge's consideration in decision No. 49/Pdt.G /2022/PN.Kwg. This research uses a Normative approach by analyzing legal materials. The results showed that the judge had decided that a good faith buyer could change the data of home ownership in accordance with legal certainty and the judge's consideration was correct in accordance with legal certainty where the plaintiff was a good faith buyer who could change the data of home ownership.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Septian, Fazrian; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1087

Abstract

The development of technology in this case is something related to human life, where technology on the other hand provides convenience but also provides new problems that are accepted by humans. The internet is one form of technological development itself. The internet is an electronic media and information that is developing very fast. The internet is widely used in various trading activities, trading activities that utilize the internet are known as e-commerce, one of the internet trading activities is through the Instagram platform. Trading via Instagram social media itself raises many problems related to law with all the risks. Problems that can arise include default. The purpose of this article is to find out the rights and obligations of the parties in buying and selling transactions via Instagram and the legal consequences that arise if the seller in a buying and selling transaction via Instagram defaults. In this study the authors used empirical research methods. The data taken was in the form of secondary and primary data. Secondary data was obtained from interviews with informants who had cases related to purchases on Instagram social media. Primary data were obtained from Civil Law, literature studies and various articles related to the problems studied. The results obtained from this writing are that legal protection for consumers who feel harmed by irresponsible producers has been regulated in Law no. 8 of 1999. The research in this article concludes that: in buying and selling activities carried out on Instagram there are often deviations in rights and obligations that are no longer in accordance with the norms that exist in society and legal remedies that can be taken in the event of default from one of the parties, both sellers and buyers who make online transactions, can be sued in the general court environment or outside the court and can be fined directly for the party who commits the default.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas dengan Perjanjian Kerja secara Lisan Berdasarkan “PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” Yulianita, Donna; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar; Lubis, Adyan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2528

Abstract

Penting untuk membahas perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas dengan mendiskusikan hak-hak mereka dan bagaimana menegakkannya setelah tugas mereka selesai. Mempelajari bagaimana pekerja PT XYZ yang mengandalkan pengalaman kerja verbal dalam interaksinya di tempat kerja menjadi tujuan utama penelitian ini. Metode yuridis normatif yang mendasarkan kerjanya pada penerapan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Karena itu, sistem biasa memperhitungkannya. Salah satu jenis pengumpulan data yakni pengumpulan data empiris, yang memanfaatkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan orang-orang yang sudah bekerja di organisasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwasanya PT XYZ kurang baik dalam berkomunikasi dan menyelesaikan tugas. Cuti pribadi bagi PT XYZ Khusus di dunia usaha konstruksi, pekerja yang bekerja dalam waktu lama memerlukan perlindungan hukum yang dituangkan dalam standar yang adil dan rinci.
Co-Authors Abas, M Abas, Muhamad Abas, Muhammad Abbas, Muhamad Agus Antoni, Mochamad Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amaliya, Lia Amanda Salsabila Surya Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Aprilia, Dinda Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Asnanda, Anggraeni Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Aulia, Salvia Nur Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Fauziah, Margie Rahayu Febrian, M. Ibnu Firmansyah, Rifqi Adrian Guntara, Deny Handito, Angga Putra Lestari, Nopita Lestari, Widya Annisa Pudji Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Raden Bella Bintang Malau, Masnida Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Melliana, Melliana Muhamad Abas Muhammad Fakhrurrozi Mulyana, Adin Ningrum, Wulan Cahya Nugraha Putra, Muhamad Nugraha, Safaat Nugraha, Tirta Nugroho, Gynastiar Nurhidayah, Desyifa Oktapianti, Desi Ayu Padilah, Muhamad Pranata, Rifo Andi Pratiwi, Dwi Nuraeni Priyatna, Harariawan Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia Putri, Ina Malia Rahayu, Wulan Sri Ramadhan, Topani Rizki Rahmawati, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sanjaya, Suyono Sanu, Primawan Yunior Saripudin, Asep Septian, Fazrian Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sutrisno, Sutrisno Syarif, Soultan Targana, Tatang Tasry, Nuzul Adnin Toha, Imam Sofii Ubaidillah, Nauval Viyanda, Karina Wahyudi, Rikes Wahyudi, Riyan Ade Wakono, Nur Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yani, Abdul Yudda Ramadhan, Khelvin Yulianita, Donna Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika