Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jnana Karya Kertha Widya : Jurnal Hukum
Surata, I Nyoman
Unknown Affiliation
Humanities Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pembelajaran PKn Berbasis Discovery Learning sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Surata, I Nyoman; Sanjaya, Dewa Bagus; Swastika, Nengah
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 9 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v9i2.98327

Abstract

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, agar siswa tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengamalkan hak serta kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis Discovery Learning dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara pada siswa kelas VI Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu (quasi experiment) jenis one shot case study. Subjek penelitian siswa kelas VI B SD. Hasil belajar siswa diukur melalui posttest serta angket dan observasi. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest mencapai 87,50, lebih tinggi dari Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) sebesar 75. Uji one sample t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti peningkatan tersebut signifikan secara statistik. Data angket dan observasi juga mendukung bahwa siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik, sikap aktif, dan keterlibatan tinggi dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran PKn berbasis Discovery Learning mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara secara efektif. Implikasi penelitian ini dalam pengembangan metode pembelajaran PKN yang lebih kontekstual, partisipatif, dan membentuk karakter kebangsaan pada peserta didik.
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buleleng pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali: Pendekatan Kebijakan Daerah Remaja, I Nyoman Gede; Madiarsa, Made; Surata, I Nyoman
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p01

Abstract

The local government as a shareholder has a responsibility to improve the performance of PT Bank BPD Bali. This responsibility is implemented, among other things, through the policy of providing and/or adding regional capital participation to PT Bank BPD Bali. The purpose of this study is to determine the form of regional capital participation policy in PT Bank BPD Bali, to determine and analyze the implications of regional capital participation in PT Bank BPD Bali on the economy in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research with an explanatory research. Data collection techniques using interviews and snowball techniques with qualitative descriptive analysis techniques. The form of regional capital participation policy in PT Bank BPD Bali is in the form of regional regulations regarding the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali, at least contains: 1) form, amount, time period and source of funds, 2) rights and obligations, 3) business results, and 4) guidance and supervision. The implications of regional capital participation in PT Bank BPD Bali on the economy in Buleleng Regency, namely: 1) Implications for aspects of people's economic life; the addition of regional capital participation carried out by the local government provides new strength to PT Bank BPD Bali in serving the capital of MSMEs in Buleleng Regency, 2) Implications for Regional Finances: regional capital participation can increase regional income in the form of regional original income in the form of dividends. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan kinerja PT Bank BPD Bali. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan antara lain melalui kebijakan penyediaan dan/atau penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, mengetahui dan menganalisis implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta teknik bola salju dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berupa peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, minimal memuat: 1) bentuk, besaran, jangka waktu dan sumber dana, 2) hak dan kewajiban, 3) hasil usaha, dan 4) pembinaan dan pengawasan. Implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng, yaitu: 1) Implikasi terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat; penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kekuatan baru kepada PT Bank BPD Bali dalam melayani permodalan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. 2) Implikasi terhadap Keuangan Daerah: penyertaan modal daerah dapat menambah penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden.
PELIBATAN DESA ADAT DI BALI DALAM MASALAH-MASALAH KEMASYARAKATAN PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI DAN OTONOMI DESA ADAT Surata, I Nyoman; Diah Miantari, Ni Kadek
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2628

Abstract

Ada pengakuan bahwa desa adat telah memiliki sejarah panjang,berabad-abad, tetap dipertahankan dan didukung oleh masyarakat (adat) di Bali,bahkan diakui memiliki kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengayoman, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan desaadat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor4 Tahun 2019 justru dapat berindikasi negatif terhadap otonomi desa adat. Pasal21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yangmenyatkan bahwa desa adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan desa adatyang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakaladan niskala, menjadi dasar pelibatan desa adat di bali dalam masalah-masalahkemasyarakatan di luar masalah adat. Pelibatan desa adat di luar masalah-masalahadat dan bantuan pendanaan bagi desa adat dapat berpengaruh negatif terhadapotonomi desa adat di Bali.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 189/Pdt.P/2024/PN.Sgr.) Sutrisna, Gede Yudi; Surata, I Nyoman; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2635

Abstract

Negara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan perkawinan.Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dengan jelas membuktikan bahwa negara menjaminsebuah perkawinan. Secara khusus perkawinan di Indonesia di atur dalam UUPerkawinan. Salah satunya mengatur tentang berapa usia seseorang bolehmelangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satumasalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Namun, dalam hal tertentu,dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada anak di bawah umur, dengan alasanmendesak. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkanDispensasi Kawin terhadap perkawinan di bawah umur yang sudah dilaksanakanterlebih dahulu, pada Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/ PN. Sgr., dan akibathukum perkawinan yang dilaksanakan dengan penetapan ini. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber daristudi kepustakaan yang berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukandengan studi dokumen secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secaradeskriptif. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawintidak hanya mempertimbangkan dasar hukum saja melainkan wajibmempertimbangkan fakta persidangan, baik itu bukti surat ataupun saksi.Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akanmelangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin diPengadilan, kemudian penetapan tersebut di laporkan untuk mencatatkanperkawinannya sehingga status perkawinannya mendapat kepastian hukum danperlindungan hukum.
EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PERDATA DENGAN APLIKASI e-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Sulaba, Gede Edy; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i2.2631

Abstract

Efektivitas sistem e-court diharapkan dapat meminimalisasi praktikpraktik yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan denganmekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknumoknum tertentu. Penelitian ini meneliti efektivitas upaya hukum banding dalamperkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,dan kendala-kendala serta upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Databersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan dataprimer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen danwawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Upaya hukumbanding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B, telah berjalan dengan efektif dalam pendaftaran perkara danpembayaran biaya perkara. Namun, untuk e-litigasi, masih belum efektif.Kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditemukan: adanya gangguan padaaplikasi e-court, diupayakan penyelesaian dengan memberdayakan Sub BagianPerencaaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; pihak yang bersengketa yangtidak memiliki alamat e-mail pribadi, diupayakan dengan membolehkan memakaialamat e-mail milik orang lain, dan memberikan username dan password e-courtsehingga bisa mengakses melalui handphone keluarga; pengguna yang belummemahami secara baik sistem e-court, diupayakan dengan melakukan sosialisasimelalui video tutorial penggunaan e-court pada youtube.
Co-Authors Adika, Nyoman Agus Priambodo Apriawan, Kadek Ardana, Putu Sugi Arta, I.K.K Dewa Bagus Sanjaya Diah Miantari, Ni Kadek Gede Indrawan Gede Remaja, I Nyoman I Komang Kawi Arta I Made Subrata Juli Karmawan, I Kadek Krisna Dewi, Ni Putu Ayu Lantika Yani, Putu Mavy Lemes, I Nyoman Madiarsa, Made Mariadi, N.N Mariadi, Ni Nyoman Mas Suriadnyani, I.G.A.A Radra Miantari, N.K.D Nova Kusumawati, Ni Made Pratama, Putu Rama Ari Putra Wiratama, Madi Alit Handra Rahanra, Thomas Remaja, I N G Remaja, I Nyoman Gede Sanjana, Putu Pran Sanjaya K, I Komang Agus Sena, I Gede Arya Wira Sena, I.G.A.W Setiawati, Ni Made Febby Sukmawati, Kadek Duwik Sulaba, Gede Edy Surata, I Gede Surata, I.G. Sutrisna, Gede Yudi Swastika, Nengah Widiana, I Gede Wira Sena, I Gede Arya Witari, Kadek Suni