Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.146
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jnana Karya Kertha Widya : Jurnal Hukum
Surata, I Nyoman
Unknown Affiliation
Humanities Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOMANG HENDY PRABAWA, S.H., M.Kn.) Putra Wiratama, Madi Alit Handra; Surata, I Nyoman; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1959

Abstract

Secara normatif, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyuarakat secara Cuma-Cuma. Hal ini dinyatakan pada Pasal 37 UUJN. Penelitian ini meneliti implementasi kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn. dan hal-hal yang menghambat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., dengan membawa surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Hal yang menghambat implementasi kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn adalah belum ada ketentuan hukum yang menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu, dan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis. Sebenarnya notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.
PROSES PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH DALAM HAL ADANYA TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BULELENG Pratama, Putu Rama Ari; Surata, I Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1528

Abstract

Sertifikat yang cacat administrasi dapat timbul karena adanya kesalahan data yang diberikan oleh pemohon ketika pembuatan sertipikat berlangsung, atau dapat  terjadi karena kesalahan obyek dan subyek. Penelitian ini meneliti proses, kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Proses pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan secara berurutan, sebagai berikut: pengkajian Kasus; Gelar awal; Penelitian; ekspos hasil Penelitian; Rapat Koordinasi; Gelar akhir; dan Penyelesaian Kasus. Kendala-kendala yang dihadapi: sertipikat yang yang hendak dibatalkan karena cacat administrasi, pada umumnya telah lama diterbitkan, terbakarnya data pertanahan tahun 1999. Upaya yang dilakukan: melakukan penelitian secara cermat, mencarai saksi, mencari data dari istansi lain, melakukan mediasi.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG Juli Karmawan, I Kadek; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1955

Abstract

Jika anak berkonflik dengana hukum, penyelesiannya harus selalu mengutamakan suatu kepentingan yang selalu dianggap terbaik bagi anak. Penelitian ini meneliti implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dan faktor-faktor dominan yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng berjalan dengan baik. Ada dua faktor dominan yang berpengaruh terhadap implementasi, yaitu: belum tersedianya tenaga kesehatan, tenaga sosial dan pembimbing rohani, dan pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah yang cukup, dan dalam hal diversi yang mensyaratkan persetujuan korban/keluarganya. Persetujuan ini sering menyulitkan, karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa pelaku tindak pidana meskipun masih anak-anak harus dihukum agar jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana.
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG Setiawati, Ni Made Febby; Remaja, I Nyoman Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1524

Abstract

Pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi kejahatan narkotika dengan membentuk BNN yang khusus menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan BNN Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan solusinya. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di BNN Kabupaten Buleleng, teknik pengumpulan data  menggunakan teknik wawancara terpimpin dan bebas terpimpin, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Peranan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu : pelaksana sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelaksana deteksi dini narkotika melalui tes urine. Kendala internal yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, dan keterbatasan transportasi. Kendala eksternal yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap narkotika, sebagian besar masyarakat menganggap permasalahan narkotika masalah sepele, belum adanya Peraturan Daerah dan peran Tim Terpadu P4GN yang terbentuk di tingkat Kabupaten belum optimal. Solusi mengatasi kendala intrenal yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan bahaya narkotika dan efek negatifnya sehingga informasi tersebut tersebar secara merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Solusi untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan terus menerus dan semakin gencar melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan melakukan pemberdayaan masyarakat.
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BULELENG Sukmawati, Kadek Duwik; Remaja, I Nyoman Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas praduga Tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”Penelitian ini meneliti implementasi hak tersangka perwujudan asas praduga tak bersalah, dan hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Implementasi hak tersangka dalam asas praduga tak bersalah sudah sesuai dengan aturan, tersangka mendapatkan hak sesuai KUHAP. Hambatan internal  yaitu tersangka disabilitas dan Orang asing belum ada MOU penerjemah bersertifikat, dalam proses pemanggilan tersangka merasa ketakutan dan sudah bersalah, Hambatan ekternal yaitu, pendampingan rohaniawan tersangka belum berjalan ,penyidik merasa kesulitan mencari suatu keterangan dari yang melakukan tindak pidana karena tersangka cenderung berbelit-belit, tersangka sakit secara tiba-tiba sehingga mengganggu proses penyidikan yang di lakukan oleh penyidik. Solusi yaitu polres buleleng sedang berupaya mencari penerjemah yang bersertifikasi,polres buleleng bekerja sama dengan pengurus keagamaan untuk menyiapkan rohaniawan, penyidik memberitahukan hak tersangka seperti mendapatkan bantuan hukum agar mengetahui hak yang dimiliki, penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga tersangka agar keluarganya menyakinkan tersangka mau didampingi penasehat hukum.
PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG Lantika Yani, Putu Mavy; Gede Remaja, I Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i2.2207

Abstract

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik itu berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga efektivitas peran Kepolisian Resor Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng, faktor penghambat dan solusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Proses perlindungan hukum dan penyelesian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh polres buleleng sesuai SOP (standard operating procedure): pertama masuknya laporan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan mediasi dan apabila tidak berhasil melakukan proses penyedikan, dan melakukan perlindungan korban KDRT, Kepolisian Resor Buleleng melakukan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan yang terjadi adalah pihak korban sulit mengutarakan penyebab terjadinya KDRT. Solusi yang dilakukan dari hambatan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang di mana korban susah mengutarakan penyebab atau kronologi dari terjadinya KDRT pihak Polres Buleleng memiliki perlakuan khsusus dalam mencari keterangan dari korban yang dilakukan dengan melibatkan polisi wanita melakukan pendampingan sehingga korban merasa nyaman dalam memberikan keterangan dan didampingi oleh psikolog dan didamping oleh tim yang khusus dalam melakukan pendampingan terhadap korban KDRT.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG Widiana, I Gede; Surata, I Nyoman; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i2.2204

Abstract

Tanpa adanya koordinatif Satpol PP dengan istansi lainnya, terdapat potensi masalah, dalam kaitannya dengan penegakan perda mengenai hal-hal teknis. Penelitian ini meneliti efektivitas pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinatif tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian dilakukan di Satpol PP Kabupaten Buleleng. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama dan hubungan baik yang terjalin antara Satpol PP Kabupaten Buleleng dengan instansi terkait dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dapat diselesaikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng adalah: membangun dan meningkatkan hubungan baik dengan semua instansi terkait; membangun persamaan persepsi mengenai peraturan daerah dan peraturan bupati; dan melibatkan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Buleleng dalam Tim Yustisi.
PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DENGAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BULELENG Mas Suriadnyani, I.G.A.A Radra; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2494

Abstract

Perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi hanyadapat dilakukan dengan rekomendasi yang diberikan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12Tahun 2020. Pemberian rekomendasi harus melalui analisis denganmempertimbangkan aspek kepentingan umum, kebencanaan, program ketahananpangan nasional dan daerah, proyek strategis nasional, dan/atau penanaman modalskala nasional. Penelitian ini meneliti pelaksanaan alih fungsi lahan sawah yangdilindungi dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dan faktor-faktoryang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan perubahan penggunaantanah dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumberdari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulandata dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpuldianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perubahanpenggunaan tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2020 di KabupatenBuleleng berjalan sesuai dengan ketentuan. Faktor-faktor yang menentukandisetujui atau ditolaknya permohonan rekomendasi adalah kelengkapan dankesesuaian dokumen persyaratan permohonan rekomendasi, hasil analisismultivariat dan hasil peninjauan lapangan, yang menunjukkan kesesuaian antaradokumen yang diajukan dengan kondisi eksisting lahan sawah yang dimohonkanrekomensadi untuk dialihfungsikan.
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL PERADILAN UMUM NOMOR: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MELALUI APLIKASI ERATERANG DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Priambodo, Agus; Gede Remaja, I Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2495

Abstract

Implementasi aplikasi Eraterang dalam prakteknyabukan tanpamasalah. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti implementasiSurat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/ DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang diPengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan kendala-kendala dan upayamengatasi dalam implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral PeradilanUmum Nomor: 44/ DJU/ SK/ HM023/2/2019 tersebut di Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yangbersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa datasekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen danwawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.Implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor:44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasieraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sudah berjalan dengan baik,meskipun ada beberapa hambatan. Kendala-kendala yang ditemukan: kendalateknis, penggunaan aplikasi eraterang beberapa kali pengguna gagal login ke akuneraterang setelah berhasil validasi, kendala penerimaan masyakat yang mengeluhbelum begitu mengenal aplikasi eraterang, kendala keterbatasan aplikasi, setelahberhasil mendaftar online, pemohon masih harus datang ke Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B untuk mengecek kelengkapan dokumen serta masihmenunggu penerbitan surat keterangan. Sehubungan dengan kendala-kendalatersebut telah dilakukan upaya-upaya: melakukan sosialisasi dengan: penyebaranbrosur dan banner, melakukan dialog interaktif, public campaigne danmenyiapkan petugas PTSP Hukum untuk membantu mendaftarkan secara manual.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI BANJAR ADAT PEGUYANGAN, DESA ADAT BULELENG Nova Kusumawati, Ni Made; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2501

Abstract

Hukum Adat secara umum kita pahami sebagai hukum yang mengatursegala aspek-aspek kehidupan masyarakat adat yang telah dijamin secarakonstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Adat adalahaturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orangorang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifatdeskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengangkatan anakdi Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng berpedoman pada Awig-AwigDesa Adat Buleleng dan mengacu pada preramem Banjar Adat Peguyangan yangkhususnya merajan 3 Banjar Adat Peguyangan sehingga Awig-Awig Desa AdatBuleleng belum sepenuhnya terlaksana di Banjar Adat Peguyangan. Kedudukananak angkat di Banjar Adat peguyangan ada yang berasal dari dalam keluargapurusa yang dinamakan dengan krama tegak dan anak angkat yang dari luarkeluarga purusa dinamakan dengan krama dewa. Anak angkat sebagai kramategak berbeda kedudukan, hak dan kewajibannya dengan anak angkat sebagaikrama dewa. Dimana krama tegak mempunyai kedudukan, hak dan kewajibanterhadap orang tua angkatnya sama dengan anak kandung sedangkan krama dewatidak sepenuhnya mendapatkan hak dan melakukan kewajiban selayaknya anakkandung.
Co-Authors Adika, Nyoman Agus Priambodo Apriawan, Kadek Ardana, Putu Sugi Arta, I.K.K Dewa Bagus Sanjaya Gede Indrawan Gede Remaja, I Nyoman I Komang Kawi Arta I Made Subrata Juli Karmawan, I Kadek Krisna Dewi, Ni Putu Ayu Lantika Yani, Putu Mavy Lemes, I Nyoman Madiarsa, Made Mariadi, N.N Mariadi, Ni Nyoman Mas Suriadnyani, I.G.A.A Radra Miantari, N.K.D Nova Kusumawati, Ni Made Pratama, Putu Rama Ari Putra Wiratama, Madi Alit Handra Rahanra, Thomas Remaja, I N G Remaja, I Nyoman Gede Sanjana, Putu Pran Sanjaya K, I Komang Agus Sena, I Gede Arya Wira Sena, I.G.A.W Setiawati, Ni Made Febby Sukmawati, Kadek Duwik Surata, I Gede Surata, I.G. Swastika, Nengah Widiana, I Gede Wira Sena, I Gede Arya Witari, Kadek Suni