Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Malang Syafiqotul Maulah, Nur; Manggalou, Singgih
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 5 No 3 (2024): JAPS Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i3.194

Abstract

This research aims to determine the implementation of the program for handling slum areas in Malang Regency, based on seven criteria in PUPR Ministerial Regulation No.14/PRT/M/2018, namely building conditions, environmental roads, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, waste management, and fire protection. Using qualitative case study methods, data was obtained through interviews, literature study and documentation. The research results show that this program has succeeded in reducing slum areas by 64.83% from a total of 3,223.29 hectares, with the remaining 1,133.76 hectares still needing to be addressed. The strategies implemented include infrastructure development, community empowerment, and collaboration between the government, private sector and society. The implementation of this program has had a significant impact on reducing slum areas and improving the quality of life of the community. Sustainability of environmentally based policies and approaches is needed to comprehensively resolve the remaining challenges and create livable settlements.
Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Banjarwungu Kabupaten Sidoarjo Choirul Annas, Muhammad; Nariya Vitasari, Nadira; Nur Wachidah, Dyanita; Ilham Wijaya, Muhammad; Sadewo, Sadam; Manggalou, Singgih
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di Kelurahan Banjarwungu, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, penelitian deskriptif kualitatif ini meneliti empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, melibatkan informan dari pejabat kelurahan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPRAJA telah diterapkan, hanya 1% penduduk yang memiliki akun. Tantangan utama meliputi sosialisasi yang tidak merata, pemahaman teknologi yang rendah di kalangan lansia, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Meski demikian, komitmen petugas kelurahan tetap tinggi dalam melayani masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan infrastruktur untuk mengoptimalkan implementasi SIPRAJA.
Unveiling the Consequences of Parliamentary Thresholds on the Quality and Quantity of Political Representation in Multi-Party Systems Manggalou, Singgih; Jannatul, Ferdous
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): July
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v3i1.660

Abstract

Abstract: Implementing Parliamentary Thresholds in Indonesia's multi-party system has significant implications for political dynamics. Parliamentary Thresholds aim to control political party fragmentation and ensure political stability, yet they may also limit the space for inclusive political participation. Purpose: This study aims to analyze the consequences of implementing the Parliamentary Threshold on the quality and quantity of political representation in a multi-party system. Design/Methodology/Approach: This study employs a qualitative descriptive approach to explore the impact of the Parliamentary Threshold on the political dynamics in Indonesia, analyzing data and information from various primary and secondary sources. Findings: The Parliamentary Threshold can reinforce the dominance of major parties, diminish the representation of small and minority parties, and influence overall political participation. Regular evaluations and flexibility in adjusting the Parliamentary Threshold are crucial to balancing political stability and pluralistic representation. Originality/value: This study contributes to understanding the consequences of the Parliamentary Threshold on political representation in the context of multi-party systems, emphasizing adaptability's importance in maintaining the political system's relevance in dynamic democracies.
Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Faktor Berbeda: Studi Kasus RSUD Sidoarjo Barat dan RSUD Notopuro Agatha, Bidari Amelia; Manggalou, Singgih
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i3.24270

Abstract

Sebagai pelayan publik, pemerintah seharusnya menawarkan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada warganya. Hal ini penting karena setiap orang memiliki hak dasar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan aparatur yang profesional, dibutuhkan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi kerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dapat memenuhi tuntutan organisasi merupakan langkah pertama dalam proses ini. Setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menetapkan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pasal 56 ayat 1. RSUD Notopuro dan RSUD Sidoarjo Barat memiliki jumlah kebutuhan pegawai ASN yang berbeda hal ini bisa disebabkan oleh 3 faktor yaitu: jumlah kunjungan pasien, layanan kesehatan dan fasilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab faktor yang mempengaruhi kebutuhan pegawai ASN di RSUD Notopuro dan Sidoarjo Barat. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan pada RSUD Notopuro diketahui jumlah kebutuhan pegawai ASN Sebanyak 2289 dan RSUD Sidoarjo Barat sebanyak 1130, hal tersebut disebabkan oleh 3 faktor yakni : jumlah kunjungan pasien, layanan kesehatan yang diberikan serta fasilitas sarana dan prasarana.
Evaluasi Hasil Penilaian Akhir PEKPPP pada Kelurahan yang Ada di Lingkup Kecamatan Sidoarjo Maulana, Muhammad Rifqi Al Akhdan; Manggalou, Singgih
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i3.24271

Abstract

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah proses pengukuran kinerja pelayanan publik di suatu unit kerja secara sistematis dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan tentang pedoman penilaian kinerja yaitu PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi antara Kelurahan terbaik yang ada di Kecamatan Sidoarjo dengan Kelurahan terburuk yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui observasi langsung melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP) yang berlangsung pada gedung Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo beserta data sekunder yang didapatkan melalui pengumpulan form pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP) serta melalui dokumen data penilaian yang tersedia pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Bulusidokare sudah menerapkan enam aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik (good governance) karena sudah tersusunnya dokumen kebijakan tata kelola pemerintahan, dilakukan publikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik melalui media cetak ruang layanan maupun website/media sosial kecamatan, terdapat sarana dan prasarana seperti pada ruang pelayanan, area parkir, toilet, ruang laktasi, kursi roda, frontoffice(FO), konsultasi pengaduan dan fasilitas penunjang lainnya yang mudah untuk diakses pengguna layanan dan layak untuk digunakan, selain itu terdapat inovasi pada Kelurahan Bulusidokare, sedangkan Kelurahan Pekauman belum sepenuhnya menerapkan enam aspek daam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik(good governance).
Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo afif, aria; manggalou, singgih
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 10 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i10.3535

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the reog monument development policy in Ponorogo Regency is analyzed using indicators of the policy implementation model from the Edwards III Model (Tachjan, 2016). The type of research used is qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that all indicators of the policy implementation model for the development of the reog monument in Ponorogo Regency had been achieved, which caused researchers to conclude that the implementation of the Reog Monument development policy in Ponorogo Regency had gone well. Effective coordination between the Tourism Office and related parties, including the DPRD, ensured budget arrangements and clear information dissemination. Overall. The policy was well implemented thanks to competent human resources, with a budget of 50 billion rupiah realized as planned. With approval from the Regent of Ponorogo and the Chairman of the DPRD. The bureaucratic structure shows an effective division of tasks, as well as daily reporting and efficient communication. So it can be concluded that the implementation of the reog monument development policy in Ponorogo Regency has been well implemented.
Implementasi Kelas Parenting orang tua Dalam Program Puspaga Terhadap Warga di Balai RW 2 Kelurahan Gebang Putih Kota Surabaya Nur Firdaus, Annisa; Manggalou, Singgih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8122

Abstract

Pada umumnya keluarga merupakan lingkungan pertama maupun tempat belajar dalam setiap individu anak yang telah lahir di dunia, yang dimana dilingkungan keluarga yang terdiri dari  Ayah, Ibu dan Anak. Orang tua memiliki peran utama dan tanggung jawab secara penuh terhadap mengasuh anak. Jika didalam pengasuhannya yang masih belum tercapai secara baik maka akan menimbulkan masalah dan juga konflik, baik di diri anak  maupun antara anak dengan orangtuanya dan bisa juga dengan lingkungan sekitarnya. Bisa dilihat Masih banyak dijumpai orang tua menerapkan pola asuh dengan menggunakan kekerasan kepada anak seperti memukul dengan sabuk, sapu, atau alat lainnya yang ditujukan untuk pendisiplian kepada anak. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya peran pemerintah dalam pendidikan kepada orang tua terkait bagaimana cara mengasuh kepada anak yang baik dan tentunya tidak menggunakan kekerasan kepada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Surabaya atau biasa disingkat dengan DP3APPKB kota Surabaya menyediakan kelas parenting dalam program Puspaga balai RW yang bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pola pengasuhan terhadap anak yang ditunjukan untuk orang tua. Penelitian ini memfokuskan kepada implementasi kelas parenting orang tua dalam program Puspaga terhadap antusias warga di Balai RW 2 Kelurahan Gebang Putih Kota Surabaya, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan  kelas parenting yang diadakan  secara rutin setiap hari selasa terhadap antusias warga Gebang Putih dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kelas parenting. Penelitian ini menggunkan penelitian kualitatif deskripsi, dengan proses  pengumpulan data denga observasi dan dari internet. Hasil penelitian menunjukan antusias warga Gebang Putih cukup baik dalam mengikuti kelas parenting.
Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya Sudariyanto, Anin Dyas; Manggalou, Singgih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel, Kota Surabaya. Kawasan Religi Ampel merupakan wisata unggulan Surabaya, potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sektor informal yaitu PKL yang berjualan di ruas jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pemerintah Kota Surabaya merelokasi PKL ke Serambi Ampel untuk menertibkan kawasan dan mengoptimalkan bekas Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai tempat berjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan relokasi berdampak signifikan, ruas jalan Kawasan Religi Ampel menjadi lebih bersih dan tertib. Namun, dari 251 pedagang yang direlokasi, hanya 142 pedagang yang aktif berjualan, sementara 43,43% tidak merasakan manfaat relokasi. Keluhan pedagang terkait penurunan pendapatan setelah relokasi menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas Serambi Ampel bagi pengunjung Kawasan Religi Ampel.
Efektivitas Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Ramandita, Tiara Dwi; Manggalou, Singgih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17473

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan terbaik untuk masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Salah satu penyelenggara pelayanan publik yang melakukan evaluasi pelayanan publik adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 4,23 menjadi 4,77. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan dari beberapa faktor yang mendorong efektivitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke-6 aspek penilaian PEKPPP terdapat 3 aspek yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang menjadi faktor penyebab kenaikan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).
Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU): Studi Kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya Chrisanty, Rachel Zefanya; Manggalou, Singgih
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v4i3.3217

Abstract

The Indonesian Government has created a policy on Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses to overcome poverty in urban communities. This policy is based on the condition of community home ownership, which is classified into uninhabitable housing conditions. Therefore, houses that are uninhabitable must be built according to government decisions in the process of implementing the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses policy. This study aims to identify the process and implementation of the Social Rehabilitation Policy for Uninhabitable Houses (RUTILAHU) in Made Village, Surabaya City, using the theory of George C. Edward III. Descriptive qualitative research methods are employed to objectively describe the reality of the events under study. This study found that the implementation of the policy has been successful overall, but not yet complete. While targets have not been met, the development process must continue because there are still 13 poor families out of 20 families proposed by the Musrenbangkel results in the Rutilahu priority list whose house construction has not been realised.