Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review SUPREMASI Jurnal Hukum RIO LAW JURNAL DATIN LAW JURNAL El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam UNES Journal of Swara Justisia An-Nuha : Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekasakti Journal of law and Justice
Trie Rahmi Gettari
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PEKERJA INDONESIA Faisal, Muhammad; Gettari, Trie Rahmi
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3095

Abstract

Abstract: Article 27 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Constitution states that citizens have the right to work and a decent living for humanity, means that the state is obliged and responsible for providing employment for citizens to meet their living needs. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is the basis for protection for citizens in terms of employment. The Manpower Law also provides opportunities for employers to employ Foreign Labours. The use of foreign labours was initially aimed at transferring knowledge and technology, but with the demands of cooperation with other countries, the use of foreign labours is also for investment purposes. Article 81 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation makes changes to the regulations regarding the use of Foreign Workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, by streamlining procedures. Procedural convenience and clarity regarding restrictions on the use of Foreign Labours will increase competition in obtaining jobs for Indonesian labours, This is also accompanied by increasing unemployment and workforce figures every year. So the use of foreign workers is returned to the main objective, namely the transfer of knowledge and technology.Keywords: Foreign Labour, Protection, Right to Work.
Sustainable Islamic Education: Contribution of Islamic Law to Ecologically Aware Education Nurjanah, Nurjanah; Gettari, Trie Rahmi; Afroo, Fakhriyah Annisa
An-Nuha Vol 5 No 3 (2025): Islamic Education
Publisher : Prodi Pendidikan Keagamaan Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/annuha.v5i3.704

Abstract

The global environmental crisis underscores the critical role of education in fostering sustainable ecological awareness. Islamic education holds strategic potential by integrating Islamic legal values—such as the concept of the caliphate, the principle of maslahah, and the prohibition of environmental destruction—into efforts to promote environmentally responsible behavior. This study aims to examine the contribution of Islamic law to the development of environmentally conscious Islamic education and to identify models for its integration into the curriculum. Employing a qualitative descriptive method with a normative-pedagogical approach, the research draws on literature related to Islamic legal sources, curriculum documents, and sustainable education frameworks. The findings indicate that Islamic legal values can be effectively applied through thematic learning, environment-based projects, and the reinforcement of ecological ethics in Islamic educational institutions. The study concludes that the synergy between Sharia principles and contemporary educational strategies is essential for cultivating a generation of environmentally conscious Muslims dedicated to environmental sustainability.
PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DI NAGARI PASAR BARU, KABUPATEN PESISIR SELATAN: INTEGRASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU Rahmady, Windy; Gettari, Trie Rahmi; Haryuniati, Krisma; Yusra, Alfajri
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 3 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3349

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the implementation of land rights transfer through Temporary Land Deed Officials (PPATS) in Nagari Pasar Baru, Pesisir Selatan Regency, and to identify the integration of national law and Minangkabau customary law in this practice. The research method used is a sociological juridical approach with a descriptive qualitative method, utilizing primary data from interviews and observations, as well as secondary data from literature studies. The results show that formal procedures in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 and Minister of Agrarian Affairs/National Land Agency Regulation No. 3 of 1997 are still applied; however, for ulayat land, the consent of the kaum acknowledged by the Nagari Customary Council (Kerapatan Adat Nagari / KAN) is required. The challenges faced include the majority of land being uncertified, low public legal awareness, and the limited number of definitive PPAT officials. This study emphasizes the importance of synergy between PPATS, village apparatus, KAN, and the Land Office to improve legal certainty and protect community rights.Keywords: PPATS, Land rights transfer, Minangkabau customary law, Land law.
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia Rahmi Gettari, Trie; Erwin, Rahmi; Febrian, Fariqh
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak korban bencana merupakan hal kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara, Permasalahan utama yang yang terjadi adalah implementasi prinsip Convention on the Rights of the Child (CRC) dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia yang optimal. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan sistem hukum sistem perlindungan anak korban bencana alam di Indonesia dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis secara kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis hak anak dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen bencana. Dalam studi kasus gempa Cianjur 2022 mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan dan minimnya layanan pemulihan psikososial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip CRC ke dalam kebijakan nasional perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN PEKERJA DITINJAU DARI KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Khairani, Khairani; Gettari, Trie Rahmi; Arnetti, Sri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja dengan adanya beberapa perubahan konsep hubungan kerja sejak berlakunya UU Cipta Kerja. sebagaimana diketahui hubungan kerja merupakan patokan dasar dari perlindungan para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara subjek hukum dalam perjanjian yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada dasarnya hubungan kerja terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja, yang berisi aturan tentang hak dan kewajiban dan syarat-syarat kerja sehingga jelas apa hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja. Berlakunya UU Cipta Kerja membawa perubahan terhadap jenis hubungan kerja, terjadi perluasan model hubungan kerja dan perubahan konsep perjanjian penyediaan jasa pekerja menjadi alih daya. Dengan perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan terhadap para pihak dalam hubungan kerja dan bagaimana prinsip hubungan industrial dapat diciptakan menurut UU Cipta Kerja. Penelitian ini bersifat yuridis ormatif dan deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis hubungan kerja yang terdapat pada UU Cipta Kerja selain masih berlaku Perjanjian Kerja tetap dan Perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja fleksibilitas yaitu perjanjian yang didasarkan pada selesainya pekerjaan/paruh waktu, perjanjian penyediaan jasa pekerja hanya mengubah istilah menjadi alih daya, sedangkan konsep hubungan kerjanya masih sama dengan Konsep hubungan kerja sebelumnya yakni menyimpang dari konsep hubungan kerja yang seharusnya karena terdapat 3 pihak dalam perjanjian tersebut yakni pemberi kerja, penyedia jasa dan pekerja. Dengan demikian konsep hubungan kerja yang terdapat pada UU Cipta Kerja didasarkan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja. Dapat dikatakan bahwa kontrol negara terhadap hubungan kerja dikurangi, hal itu menyebabkan makin sulit menciptakan hubungan industrial karena hubungan hukum para pihak lebih diarahkan kearah privat dan semakin mengurangi campur tangan pemerintah. Konsekuensinya menyebabkan perlindungan dan kepastian hukum sulit diperoleh oleh pekerja ditengah persaingan mendapatkan pekerjaan.
Strengthening Nagari Regulatory Capacity through Participatory Legal Drafting–Based Legal Assistance in Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis Subdistrict Bahktiar, Yusnanik; Gettari, Trie rahmi; Muchtar, Henni; Faisal, Muhammad; Ersya, Muhammad Prima; Rahmady, Windy
Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/dedikasia.v5i2.10457

Abstract

This community service program aims to strengthen the regulatory capacity of the Nagari Government of Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis Subdistrict, Padang Pariaman Regency, through legal assistance in drafting the Nagari Regulation on Revenue Management. The initiative responds to challenges faced by the nagari, particularly the absence of clear regulations governing local revenue, which has hindered financial governance, program planning, and accountability mechanisms. The activity was carried out using a participatory empowerment approach involving socialization, training, Focus Group Discussions (FGD), and direct technical assistance in drafting the regulation. The results of the program show an improvement in participants’ understanding of basic regulatory concepts, principles of good governance, and legal drafting techniques. A collaboratively prepared draft of the Nagari Regulation on Revenue Management was produced as a tangible output. This program contributes to enhancing institutional capacity and supporting the realization of accountable, transparent, and legally grounded financial governance at the nagari level.
Legal Protection For Notaries By The Notary Honorary Council as A Witness in The Case Of Identity Forgery By The Parties Making The Deed Khairani; Argi Putra Finalo; Trie Rahmi Gettari
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/e5zk0q74

Abstract

Notary is a legal profession whose rights and obligations have been regulated in such a way in Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position (hereinafter referred to as UUJN). Where in Article 1 of the UUJN states "Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law". However, in terms of carrying out his professional duties, it is not uncommon for a notary to stumble into legal cases such as being a witness in an authentic deed dispute that he has made due to identity forgery by the parties who made the deed. Therefore, the existence of a Notary as a witness in a court hearing requires legal protection, especially from the Notary Honorary Assembly. Departing from this problem, this study has two problem formulations, First:  What is the Role of the Notary Honorary Assembly towards Notaries as Witnesses in the Case of Identity Forgery by the Parties Making the Deed?, Second: What is the Legal Protection for Notaries as Witnesses in the Case of Identity Forgery by the Parties Making the Deed?. So to answer these problems, this study uses a juridical-normative research method. The results of this study state that the UUJN has given birth to one of the legal protection instruments for notaries, namely the Notary Honorary Assembly Institution, where one of the main tasks is to give approval or rejection of the request for approval to summon notaries to attend investigations, prosecutions and judicial processes. However, in practice this is still often ignored so that there are many notaries who are harmed by a criminal case.
Co-Authors Argi Putra Finalo Bahktiar, Yusnanik Dilla Ayuna Letri Ersya, Muhammad Prima Erwin, Rahmi Fakhriyah Annisa Afroo Febrian, Fariqh Henni Muchtar Khairani Khairani Khairani Khairani Krisma Haryuniati Meydianto Mene Muhammad Faisal Muhammad Faisal N. Nurjanah Rahmady, Windy Setiawan, M. Nanda Sri Arnetti Suryani, Wami Irma Wira Okta Viana Yudha Prasetyanov YUNIMAR YUNIMAR yusra, alfajri