Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.45
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal SUPREMASI Jurnal Hukum RIO LAW JURNAL DATIN LAW JURNAL El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam UNES Journal of Swara Justisia An-Nuha : Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekasakti Journal of law and Justice
Trie Rahmi Gettari
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DI NAGARI PASAR BARU, KABUPATEN PESISIR SELATAN: INTEGRASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU Rahmady, Windy; Gettari, Trie Rahmi; Haryuniati, Krisma; Yusra, Alfajri
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 3 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3349

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the implementation of land rights transfer through Temporary Land Deed Officials (PPATS) in Nagari Pasar Baru, Pesisir Selatan Regency, and to identify the integration of national law and Minangkabau customary law in this practice. The research method used is a sociological juridical approach with a descriptive qualitative method, utilizing primary data from interviews and observations, as well as secondary data from literature studies. The results show that formal procedures in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 and Minister of Agrarian Affairs/National Land Agency Regulation No. 3 of 1997 are still applied; however, for ulayat land, the consent of the kaum acknowledged by the Nagari Customary Council (Kerapatan Adat Nagari / KAN) is required. The challenges faced include the majority of land being uncertified, low public legal awareness, and the limited number of definitive PPAT officials. This study emphasizes the importance of synergy between PPATS, village apparatus, KAN, and the Land Office to improve legal certainty and protect community rights.Keywords: PPATS, Land rights transfer, Minangkabau customary law, Land law.
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia Rahmi Gettari, Trie; Erwin, Rahmi; Febrian, Fariqh
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak korban bencana merupakan hal kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara, Permasalahan utama yang yang terjadi adalah implementasi prinsip Convention on the Rights of the Child (CRC) dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia yang optimal. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan sistem hukum sistem perlindungan anak korban bencana alam di Indonesia dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis secara kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis hak anak dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen bencana. Dalam studi kasus gempa Cianjur 2022 mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan dan minimnya layanan pemulihan psikososial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip CRC ke dalam kebijakan nasional perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN PEKERJA DITINJAU DARI KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Khairani, Khairani; Gettari, Trie Rahmi; Arnetti, Sri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja dengan adanya beberapa perubahan konsep hubungan kerja sejak berlakunya UU Cipta Kerja. sebagaimana diketahui hubungan kerja merupakan patokan dasar dari perlindungan para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara subjek hukum dalam perjanjian yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada dasarnya hubungan kerja terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja, yang berisi aturan tentang hak dan kewajiban dan syarat-syarat kerja sehingga jelas apa hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja. Berlakunya UU Cipta Kerja membawa perubahan terhadap jenis hubungan kerja, terjadi perluasan model hubungan kerja dan perubahan konsep perjanjian penyediaan jasa pekerja menjadi alih daya. Dengan perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan terhadap para pihak dalam hubungan kerja dan bagaimana prinsip hubungan industrial dapat diciptakan menurut UU Cipta Kerja. Penelitian ini bersifat yuridis ormatif dan deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis hubungan kerja yang terdapat pada UU Cipta Kerja selain masih berlaku Perjanjian Kerja tetap dan Perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja fleksibilitas yaitu perjanjian yang didasarkan pada selesainya pekerjaan/paruh waktu, perjanjian penyediaan jasa pekerja hanya mengubah istilah menjadi alih daya, sedangkan konsep hubungan kerjanya masih sama dengan Konsep hubungan kerja sebelumnya yakni menyimpang dari konsep hubungan kerja yang seharusnya karena terdapat 3 pihak dalam perjanjian tersebut yakni pemberi kerja, penyedia jasa dan pekerja. Dengan demikian konsep hubungan kerja yang terdapat pada UU Cipta Kerja didasarkan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja. Dapat dikatakan bahwa kontrol negara terhadap hubungan kerja dikurangi, hal itu menyebabkan makin sulit menciptakan hubungan industrial karena hubungan hukum para pihak lebih diarahkan kearah privat dan semakin mengurangi campur tangan pemerintah. Konsekuensinya menyebabkan perlindungan dan kepastian hukum sulit diperoleh oleh pekerja ditengah persaingan mendapatkan pekerjaan.
Legal Protection For Notaries By The Notary Honorary Council as A Witness in The Case Of Identity Forgery By The Parties Making The Deed Khairani; Argi Putra Finalo; Trie Rahmi Gettari
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/e5zk0q74

Abstract

Notary is a legal profession whose rights and obligations have been regulated in such a way in Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position (hereinafter referred to as UUJN). Where in Article 1 of the UUJN states "Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law". However, in terms of carrying out his professional duties, it is not uncommon for a notary to stumble into legal cases such as being a witness in an authentic deed dispute that he has made due to identity forgery by the parties who made the deed. Therefore, the existence of a Notary as a witness in a court hearing requires legal protection, especially from the Notary Honorary Assembly. Departing from this problem, this study has two problem formulations, First:  What is the Role of the Notary Honorary Assembly towards Notaries as Witnesses in the Case of Identity Forgery by the Parties Making the Deed?, Second: What is the Legal Protection for Notaries as Witnesses in the Case of Identity Forgery by the Parties Making the Deed?. So to answer these problems, this study uses a juridical-normative research method. The results of this study state that the UUJN has given birth to one of the legal protection instruments for notaries, namely the Notary Honorary Assembly Institution, where one of the main tasks is to give approval or rejection of the request for approval to summon notaries to attend investigations, prosecutions and judicial processes. However, in practice this is still often ignored so that there are many notaries who are harmed by a criminal case.
Strengthening Nagari Regulatory Capacity through Participatory Legal Drafting–Based Legal Assistance in Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis Subdistrict Yusnanik Bahktiar; Trie rahmi Gettari; Henni Muchtar; Muhammad Faisal; Muhammad Prima Ersya; Windy Rahmady
Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/dedikasia.v5i2.10457

Abstract

This community service program aims to strengthen the regulatory capacity of the Nagari Government of Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis Subdistrict, Padang Pariaman Regency, through legal assistance in drafting the Nagari Regulation on Revenue Management. The initiative responds to challenges faced by the nagari, particularly the absence of clear regulations governing local revenue, which has hindered financial governance, program planning, and accountability mechanisms. The activity was carried out using a participatory empowerment approach involving socialization, training, Focus Group Discussions (FGD), and direct technical assistance in drafting the regulation. The results of the program show an improvement in participants’ understanding of basic regulatory concepts, principles of good governance, and legal drafting techniques. A collaboratively prepared draft of the Nagari Regulation on Revenue Management was produced as a tangible output. This program contributes to enhancing institutional capacity and supporting the realization of accountable, transparent, and legally grounded financial governance at the nagari level.
Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Rahmi Erwin; Trie Rahmi Gettari; M. Nanda Setiawan
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1812

Abstract

ABSTRAK Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis melakukan studi literatur dengan menguji beberapa data yang diambil dari buku, jurnal, dan berita. Konvensi Montreal 1999 adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian Konvensi Montreal 1999 bertujuan melindungi kepentingan penumpang serta mendorong perusahaan pengangkut untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penumpang dalam pengangkutan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan bermanfaat terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki topik serupa.Kata Kunci: Konvensi Montreal 1999, Tanggung jawab pengangkut, Keterlambatan, Bagasi tercatat
Co-Authors Argi Putra Finalo Dilla Ayuna Letri Erwin, Rahmi Fakhriyah Annisa Afroo Febrian, Fariqh Henni Muchtar Khairani Khairani Khairani Khairani Krisma Haryuniati M. Nanda Setiawan Meydianto Mene Muhammad Faisal Muhammad Faisal Muhammad Prima Ersya N. Nurjanah Rahmady, Windy Rahmi Erwin Sri Arnetti Suryani, Wami Irma Windy Rahmady Wira Okta Viana Yudha Prasetyanov YUNIMAR YUNIMAR Yusnanik Bahktiar yusra, alfajri