Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Muhamad Jodi Setianto
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH I Kadek Dewi Sasih Adnyani; Ratna Artha Windari; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94192

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dua aspek utama: (1) Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 dan (2) Pentingnya Sertifikat Tanah Elektronik Di Era Digital Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah, khususnya terkait penerbitan Sertifikat Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang dianalisis tidak terbatas pada Undang-Undang yang berlaku dalam bidang agraria, tetapi juga mencakup undang-undang yang mengatur penerbitan dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang berfokus pada sertifikat elektronik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peralihan dari sertifikat tanah fisik ke digital tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Meskipun kedua jenis sertifikat memiliki keuntungan yang hampir setara, meskipun dalam hal ini sertifikat tanah elektronik menawarkan praktisitas yang lebih besar bagi pemiliknya; dan (2) Sertifikat tanah elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya, seperti perpajakan, perencanaan tata ruang, dan perbankan. Integrasi ini memudahkan koordinasi antar instansi pemerintah dan mempercepat proses perizinan serta transaksi properti.Kepastian hukum atas kepemilikan tanah Menjadi aspek krusial dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH TANPA HAK OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr) Kadek Rio Teguh Adnyana; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis dua hal, yakni: (1) pertanggungjawaban hukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pemerintah dalam sengketa kepemilikan tanah tanpa hak; dan (2) dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr. Kajian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa: (1) penguasaan tanah tanpa hak oleh pemerintah merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan atas hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait; serta (2) dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr, majelis hakim menimbang bukti yang ada dan melakukan analisis mendalam terhadap konflik norma antara kepentingan negara dengan hak kepemilikan individu. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan restoratif melalui mekanisme ganti rugi dan pengakuan status hukum atas tanah yang disengketakan, sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyempurnaan kebijakan pertanahan serta peningkatan perlindungan hukum atas hak atas tanah, sehingga penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara adil dan efektif.
IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK ATAU E-TLE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG Komang Tri Saniartini; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dan digunakan adalah data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber datanya. Wawancara dengan pihak terkait, menelaah studi dokumen, dan melakukan observasi ke lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data. Sampel ditentukan melalui teknik non-probability sampling dan purposive sampling untuk memilih anggota populasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Tilang E-TLE dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng belum optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009, di mana tidak semua pelanggar yang tercatat oleh CCTV E-TLE dapat dikenakan sanksi; serta (2) kendala yang dihadapi dalam implementasi E-TLE di Kabupaten Buleleng mencakup sarana dan prasarana yang kurang maksimal, anggaran dana, dan kendaraan pelanggar yang belum di balik nama. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlunya upaya penguatan infrastruktur teknologi dengan memperbarui dan memperluas jaringan CCTV E-TLE di titik-titik rawan pelanggaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KEGIATAN JUAL BELI ONLINE OLEH TOKO PRADNYA PADA PLATFORM SHOPEE Nova Eriza Suryani Br Manik; Muhamad Jodi Setianto; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli online oleh Toko Pradnya pada platform shopee dan faktor penyebab pelaku usaha Toko Pradnya pada platform shopee mencantumkan klausula eksonerasi dalam transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Sampel ditentukan dengan non probability sampling dalam bentuk purposive sampling. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dalam aturan Pasal 18 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha Toko Pradnya pada platform shopee tidak diperbolehkan menggunakan klausula eksonerasi yang akan memberi kebebasan kepada pelaku usaha atas pertanggungjawaban terhadap kerugian konsumen atas kerusakan barang pada saat proses pengiriman. Dan yang menjadi faktor penyebab pelaku usaha Toko Pradnya pada platform shopee menggunakan klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli adalah faktor kebijakan dari pelaku usaha untuk menghindari konsumen yang memiliki itikad tidak baik, faktor pelaku usaha yang tidak bisa mengontrol cara barang ditangani pada saat proses pengiriman, faktor menghindari risiko kerugian, dan faktor kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap larangan pencantuman klausula eksonerasi.
ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/ PN SGR) Nyoman Prayudhi Trianggana; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102110

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk (1) mengetahui bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak; dan (2) mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus persetubuhan dilakukan oleh anak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. (2) Dalam perkara No. 5/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, putusan ini lebih mengarah pada aspek punitif dan berpotensi bertentangan dengan prinsip peradilan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang dapat berisiko mengarah pada perilaku kriminal, sehingga tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi terdakwa anak.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan Nomor: 41/PID.Sus/2013/PN.SGR) Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 3 (2023): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i3.2593

Abstract

Children are a mandate and a gift from God Almighty, children are the pillars of hope for the future of the nation, state, community and family as the next generation of the nation. Parents are the first to be responsible for the realization of children's welfare, both spiritually, physically and socially. Parents are obliged to maintain the survival of children and educate them until the child is mature and independent. The purpose of writing this article is to find out criminal responsibility for children as perpetrators of traffic crimes and to find out that parents can be held criminally responsible for traffic crimes committed by their children. The type of research that will be used by researchers is using normative legal research methods, this is intended so that researchers can find out as far as possible what is the measuring tool in discussing this research, so that they can find a point of truth for the purpose of this research. The approach used is in the form of a statutory regulation approach, literature and a case approach. The conclusions that can be drawn from this study, the authors describe in the form of criminal responsibility for children as perpetrators of traffic crimes require the fulfillment of the conditions for criminal responsibility for a child, but should still pay attention to the psychological development of the child's soul. This becomes the author's input regarding the affirmation of the child's responsibility model in traffic crimes.
KEABSAHAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG INDOMARET OLEH PELAKU USAHA LAIN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGLI I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 3 (2023): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i3.2609

Abstract

This study aims to determine the legitimacy and clarity of the use of the Indomaret trademark in Bangli Regency and the legal consequences of using a trademark that is not based on a license in Bangli Regency. The research method used is empirical legal research with the nature of descriptive research. The research location is located in Kintamani District, Bangli Regency with the object of research being two modern stores, Cahaya Mart and Tanaka Mart, which have indications of similarity in principle to the Indomaret trademark. Data collection techniques used were document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses Snowball Sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that the use of the Indomaret brand by other parties in the jurisdiction of Bangli Regency is declared valid through an agreement between business actors and Indomaret in accordance with what has been regulated in articles 41 and 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Also, other business actors whose validity is declared in using the Indomaret trademark do not get legal consequences or are not required to be responsible for the provisions of article 83 of Law Number 20 of 2016 which states that registered Mark Owners and/or registered Mark Licensees can file a lawsuit against other parties who unlawfully uses a Mark that is similar in principle or in its entirety for similar goods and/or services in the form of a claim for compensation; and/or termination of all actions related to the use of the Mark.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERKAIT PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI DI WILAYAH KOTA SINGARAJA Ketut Adi Setiawan; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2769

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of the provisions of article 18 of Law Number 8 of 1999 regarding the inclusion of Standard Clauses in insurance agreements in Singaraja and the legal consequences of standard clauses that fulfill the prohibited elements of the provisions of Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 in the insurance agreement in the Singaraja City area. In this study, the type of research used is empirical legal research with the nature of research that is descriptive in nature which aims to accurately describe individual characteristics, circumstances, determine the spread of a symptom, or determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. . The data and data sources used are primary data obtained directly in the field, namely Sun Life Financial Insurance, secondary data obtained from the legal foundations related to this research with primary material containing basic norms, secondary legal material regarding books -books related to this research. In data collection techniques using documentation/library study techniques, interview techniques and observation techniques with qualitative processing and analysis techniques. The results of this study indicate that (1) the Implementation of the provisions of article 18 of Law Number 8 of 1999 Regarding the Inclusion of Standard Clauses in the Sun Life Financial insurance agreement in Singaraja, with the Implementation of the Inclusion of Standard Clauses in the Sun Life Financial Insurance Policy: Policy contents only benefit business actors and the prohibition of Clauses Standards as a form of consumer protection, this inclusion is contained in policy provisions such as the transfer of responsibility for business actors, and entitles business actors to reduce service benefits or reduce consumer assets and the(2) legal consequences of this clause in the Sun Life Financial insurance agreement in the Singaraja City area can be canceled and null and void if a Standard Clause is listed that is prohibited and contradicts Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999.
KAJIAN YURIDIS PUBLIKASI FILM DI INTERNET TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014 Muhammad Kemal Fasya; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2771

Abstract

This research aims to (1) determine the legal consequences of uploading copyrighted film works without the creator's permission on the Internet (2) legal remedies that can be taken by copyright holders regarding copyright violations in films or cinematography published on the internet without the creator's permission. The type of research used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The sources of legal materials used are (1) Primary legal materials, namely legal materials consisting of statutory regulations. (2) Secondary legal materials, namely legal materials consisting of books, legal journals, opinions of scholars (doctrine), legal cases, jurisprudence, and the results of the latest symposia, which are related to research problems. (3) Tertiary legal materials, namely legal materials that provide instructions or explanations for primary legal materials and secondary legal materials. Management and analysis of legal materials where the data obtained is ordered data which is analyzed using qualitative analysis, namely after the data is collected it is then expressed in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity on problem solving. The results of this research show that there are still many cases of spreading film publications on the internet without permission, where the perpetrators publish films through various media on the internet, whether through film streaming websites or social media platforms such as YouTube, Facebook, Telegram, etc. This occurs due to a lack of awareness of respecting other people's creative works, where the perpetrators deliberately publish films without the creator's permission, apart from that, there is also a lack of understanding regarding the rules relating to film publication and the legal consequences arising from publishing films on the internet. without the creator's permission.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG I Gusti Ketut Riski Suputra; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v3i4.2772

Abstract

This research aims to find out and analyze the role of the Buleleng Regency Land Office in preventing land disputes and conflicts in Buleleng Regency, as well as knowing and analyzing the factors that cause the high number of land dispute cases in Buleleng Regency. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was a non-probability sampling technique and the subject determination used a purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The research results show that the role of the Buleleng Regency Land Office in preventing land disputes and conflicts in Buleleng Regency is through several work programs/annual work plans that are routinely carried out as well as prevention strategies in the form of strengthening cooperation and coordination with Government Agencies, Ministries/Institutions, Universities, APH, and other related stakeholders as well as the general public. Optimizing electronic technology information systems for land disputes, conflicts and cases for planning, policy analysis, handling and preventing land cases, mapping potential cases based on case typology and carrying out scientific/academic and practical studies on the causes of cases/root problems as well as resolution strategies and prevention of new cases. Meanwhile, the factors causing the high number of land dispute cases in Buleleng Regency are the ineffective coordination and cooperation between Ministries/Institutions and related parties in the context of handling the resolution and prevention of land cases; there is no appropriate and effective prevention mechanism regarding land cases in order to reduce the increase in land cases in the Buleleng Regency area; as well as the limited authority of institutions that intersect with the authority of other agencies. Apart from that, several other factors in society can also influence the percentage of land cases occurring in Buleleng Regency.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah Bhalqis N Firmansyah Dani Ilham Deni Rosadi Dhea Ananda Dwi Apriliani Gde Otong Cucumandalin Gede Nova Wwahyudi Gorbinta Paska Peraja Kaban I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gusti Ketut Riski Suputra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Komang Seri Pande Wahyu I Nengah Suastika I Putu Rio Wijaya I Wayan Landrawan K. Hendra Mahesa Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Novi Darmayanti Kadek Rio Teguh Adnyana Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Adi Setiawan Komang Febrinayanti Dantes Komang Tri Saniartini Luh Putu Marchiella Andia Risty M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Muhammad Kemal Fasya Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Ketut Sari Adnyani Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nurul Fazriyah Nyoman Prayudhi Trianggana Putu Cyntia Alika Paramitha Ratna Artha Windari Sang Made Merta Widnyana Silvia Maharani Zelda Farah Ardiata