Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Muhamad Jodi Setianto
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN ORANG TUA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan MA Nomor 863/Pdt/2013) Gorbinta Paska Peraja Kaban; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60295

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi korban yang mengalaminya. Orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diharuskan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada orang yang mengalami kerugian. Dalam hal ini bukan hanya perbuatan dari orang tersebut, melainkan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kasus ini seorang anak berumur 18 tahun dan pemilik SIM karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang wanita pejalan kaki sehingga harus dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan hakim dalam putusannya dan juga meninjau implementasi teori tanggung gugat (aansprakelijkheid) dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian pertama, bahwa dalam putusan sudah memenuhi 5 (lima) unsur terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam menentukan ganti rugi, hakim dalam putusannya memutus 2 (dua) kerugian yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 82.755.525; berdasarkan yang di tuntut sebesar Rp. 110.340.700; dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000; berdasarkan yang dituntut sebesar Rp. 1.000.000.000; dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan faktor kelayakan serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat. Hasil penelitian kedua bahwa bentuk tanggung gugat dalam putusan ini Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013 telah mengimplementasikan teori tanggung gugat (aansprakelijkheid) dengan mengkualifisir pelaku yaitu Michael Mandala Putra seseorang yang berumur 18 Tahun sebagai Anak yang belum dewasa sesuai dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membebankan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra kepada Orang Tuanya, yaitu Paulus Kurniawan berdasarkan norma hukum Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MUT’AH KEPADA ISTRI DARI PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit) Dwi Apriliani; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan No. 1518/Pdt.G/ 2020/PA.Sit dan (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul pada putusan No. 1518/Pdt.G/2020/PA. Sit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul, jika ditinjau dari UU Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (c), bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri”, jika ditinjau dari KHI dalam Pasal 159, yakni “mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat”, serta jika ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), dimana Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum, maka dengan putusan memberikan mut’ah kepada istri ini tidak bertentangan dengan hukum apapun dengan pertimbangan yang berdasar untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak dan (2) pertimbangan hakim pada putusan No.1518/Pdt.G/2020/ PA.Sit, dalam memutuskan pemberian mut’ah, Hakim berpendapat tergugat disunnahkan memberikan mut’ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini telah sejalan dengan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 241.
IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN Dhea Ananda; I Wayan Landrawan; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa mengenai perbedaan sistem pembinaan antara narapidana residivis pencurian dengan narapidana non-residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan namun pelaksanaannya belum optimal karena lahan/ruang dan fasilitas yang digunakan sebagai wadah penunjang pembinaan terbatas, kurangnya dana anggaran, kurangnya ragam pelatihan kerja, serta overcapacity, (2) tidak adanya perbedaan sistem pembinaan antara narapidana residivis pencurian dengan narapidana non-residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dan tidak ada pola khusus terhadap narapidana residivis pencurian, hanya saja terhadap narapidana residivis pencurian dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan dilaksanakan penilaian assessment risiko.
LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG) Gde Otong Cucumandalin; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60303

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari melakukan modifikasi terhatap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, pengguna kendaraan modifikasi dan bengkel modifikasi kendaraan roda dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legalitas dari modifikasi kendaraan roda dua yang ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan belum dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam memodifikasi kendaraan yaitu kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Yang mana dapat dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009. Tidak hanya itu modifikasi yang dilakukan juga terjadi pada tipe kendaraan tersebut yang menyebabkan perubahan pada bagian rangka kendaran, dimensi, dan mesin kendaraan yang mana dalam hal modifikasi ini telah melanggar Pasal 52 ayat (3) yang dapat dikenai sanksi pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM MELEGALISASIKAN PERKAWINAN SIRI MELALUI ITSBAT NIKAH Nurul Fazriyah; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji dan mengetahui proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja (2) Mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Data yang akan digunakan yakni Data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Informan penelitian ini merupakan kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta studi dokumen. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang telah memenuhi rukun nikah, namun dalam proses perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dicatatkan, dengan demikian masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja. (2) Dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah Hakim Pengadilan Agama Singaraja melihat dari Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis). Sehingga permohonan itsbat nikah disetujui oleh Hakim karena melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Luh Putu Marchiella Andia Risty; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peraturan yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran tanah (2) bagaimana akibat hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif, dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sebagai bahan hukum primer penulisan skripsi ini yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menelaah asas-asas hukum, asas umum pemerintahan yang baik dan doktrin hukum yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal pendaftaran tanah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat penting yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam pembuatan akta tanah (2) Adanya beberapa kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran tanah yaitu ketidakmampuan para pihak dalam melengkapi persyaratan pendaftaran tanah sehingga hal tersebut akan menghambat kinerja dari PPAT.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG Kadek Ayu Rima Ratnasari; I Wayan Landrawan; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal sudah dilakukan dengan maksimal karena akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. Peran kepolisian lebih mempertimbangkan aspek sosial dari korban serta mempertimbangkan rasa keadilan, kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian dan hambatan peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, dalam proses penyelesaian dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu perbedaan kepentinan pelaku dan korban sulit di satukan, sistem pemidanaan yang berlaku, nilai kepastian hukum dan kecelakaan lalu lintas yang berada diluar kabupaten.
Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.SGR. Bhalqis N Firmansyah; Ni Ketut Sari Adnyani; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr; (2) status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik inventarisasi bahan hukum dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara;(2) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang itsbat nikahnya ditolak karena cacat walinya merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.
ASESMEN TERPADU OLEH BNN PROVINSI BALI DALAM PENENTUAN STATUS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kadek Vrischika Sani Purnama; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60327

Abstract

Penelitian dilakukan guna, (1) mengetahui analisa terkait mekanisme asesmen terpadu dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, serta (2) mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian berlangsung di Kota Denpasar yang berlokasi di BNN Provinsi Bali. Studi dokumenter, observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan yaitu non-probability sampling dengan penetapan sampel menggunakan teknik purposive sampling disertai teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Penelitian menghasilkan (1) mekanisme asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) meliputi dua tim yaitu tim hukum dan tim medis, kedua tim tersebut memiliki perannya masing-masing diantaranya, tim hukum menjalankan mekanisme asesmen hukum dengan menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan, dan tim medis melakukan mekanisme dengan menganalisa faktor medis yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, (2) tolak ukur dalam penentuan status pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pada tim medis berpedoman kepada aspek hukum seperti aturan hukum terkait yang berlaku, track record crime yang diterdapat pada data base yang dimiliki oleh Polri dan BNN, sedangkan tim medis lebih berpedoman kepada faktor medis, seperti diagnosa pemakain, dan wawancara psikologis.
DILEMA HUKUM: MODEL PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 82/PUU-XVIII/2020) I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94190

Abstract

Penelitian ini mengkaji dilema hukum yang muncul akibat seseorang menjadi objek pornografi untuk kepentingan sendiri namun tersebar dan menjadi konsumsi publik sebagai studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020. Fokus penelitian ini terhadap pertimbangan dan argumentasi hukum hakim serta implikasi putusan. Pertentangan antara hak privasi dan kebebasan berekspresi dengan kepentingan umum dalam melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, moralitas, dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mahkamah Konstitusi mengakui ruang privasi terhadap kepentingan pribadi, namun hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegakan hukum dan penyesuaiaan dengan norma yang berlaku, serta rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang jelas dan komprehensif dalam mengatur isu ini
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah Bhalqis N Firmansyah Dani Ilham Deni Rosadi Dhea Ananda Dwi Apriliani Gde Otong Cucumandalin Gede Nova Wwahyudi Gorbinta Paska Peraja Kaban I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gusti Ketut Riski Suputra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Komang Seri Pande Wahyu I Nengah Suastika I Putu Rio Wijaya I Wayan Landrawan K. Hendra Mahesa Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Novi Darmayanti Kadek Rio Teguh Adnyana Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Adi Setiawan Komang Febrinayanti Dantes Komang Tri Saniartini Luh Putu Marchiella Andia Risty M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Muhammad Kemal Fasya Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Ketut Sari Adnyani Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nurul Fazriyah Nyoman Prayudhi Trianggana Putu Cyntia Alika Paramitha Ratna Artha Windari Sang Made Merta Widnyana Silvia Maharani Zelda Farah Ardiata