Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Indonesia Karimah Tauhid
Ma'arif, Rizal Syamsul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Massa Berdasarkan Perkap No.10 Tahun 2018 Setyawan, I Dewa Putu Eka; Gilalo, J. Jopie; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16014

Abstract

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanaan tugas merupakan hal yang wajib diberikan karena tugas yang dijalankan ialah tugas negara yang diberikan kepada Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Anggota Brimob dalam melaksanakan pengamanan massa perlu perlindungan hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap Anggota Brimob dalam pengamanan massa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa didasarkan pada UUD 1945, UU Polri, Perkap No.. 16 Tahun 2006 dan peraturan perundangan lain yang terkait, bertujuan untuk menjamin hak-hak anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa. Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan massa harus dibagi dalam tiga hal yaitu: 1) Sebelum melaksanakan tugas,, 2) Dalam pelaksanaan tugas,, 3) Sesudah Pelaksanaan tugas. Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa: 1) Keterbatasan Jaminan Sosial, 2) Prosedur Administratif yang Rumit, 3) Belum maksimalnya Kontrol dan Evaluasi Dari Pemerintah.
A Criminological Analysis of Social and Economic Factors Triggering Criminal Acts in Urban and Rural Areas Purnama, Devina Mayra; Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni; Rahayu, May Riski Anita; Nuraeni, Henny; Ma'arif, Rizal Syamsul
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i3.1719

Abstract

Criminal acts in urban and rural areas are influenced by differing social and economic factors. This research aims to analyze the primary triggers of criminal behavior in both types of regions. Employing a qualitative approach, the research utilizes in-depth interviews and participatory observations to gain an understanding of the social and economic dynamics that contribute to crime rates. The results reveal that in urban areas, economic factors such as unemployment and poverty are the dominant drivers of criminal acts. In contrast, in rural areas, social factors such as inter-community tensions and limited access to education play a more significant role. These results offer important insights for governments and policymakers in formulating contextual and effective crime prevention strategies that are tailored to the specific characteristics of each region.
Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah Sihotang, Andien Hasea; Sihotang, Sudiman; Ma'arif, Rizal Syamsul; Yaris, Riyadi; Cayla
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 1 (2025): Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v11i1.15555

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah bekas hak milik adat di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah bekas hak milik adat guna memperoleh bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat dan menghindari risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Tajurhalang mengenai pentingnya pendaftaran tanah adat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan ini. Sebagian besar tanah di desa ini masih merupakan tanah bekas hak adat yang belum terdaftar. Penyuluhan dilakukan di aula serbaguna Kantor Desa Tajurhalang, dimulai dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal masyarakat, diikuti dengan penyampaian materi, diskusi kasus, sesi tanya jawab, dan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, meskipun partisipasi terbatas, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua RT dan RW yang diharapkan menjadi agen informasi untuk masyarakat.
Fungsionalisasi Tugas Brimob Resimen I Pasukan Pelopor dalam Penindakan Huru Hara yang Berdampak Anarkis Suharno, Muhammad Rizky; Nuraeny, Henny; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.20063

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, dampak, dan strategi penindakan huru hara oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor terhadap unjuk rasa anarkis, khususnya dalam kasus demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Dengan pendekatan deskriptif-analitik dan metode kualitatif, studi ini mengkaji bagaimana aparat mengimplementasikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan akuntabel. Temuan menunjukkan bahwa penindakan huru hara membutuhkan kesiapan taktis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan sistem intelijen dalam menghadapi potensi konflik massa.
Applying of the Concept of the Death Penalty in Indonesia and Malaysia Sahdewa, M Farhas; Nuraeny, Henny; Ma'arif, Rizal Syamsul
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.18691

Abstract

The death penalty in the Indonesian Criminal Code is found in Law Number 1 of 1946 (KUHP 1946) and Law Number 1 of 2023 (KUHP 2023). In the 1946 Criminal Code, the legalization of the death penalty is maintained in Article 10 and is positioned as a principal crime, this is different from the 2023 Criminal Code which includes the death penalty in Article 67, then changes the death penalty to a special crime, whereas in Malaysia the legalization of the death penalty is threatened The death penalty in Law 574 is formulated in 2 forms of punishment patterns, namely a single one that places the death penalty as mandatory and alternative. However, in 2023 Malaysia will change the mandatory nature of the death penalty in its state regulations, which are outlined in the Death Penalty Deed 2023 Act 846. In this research the author uses a normative juridical approach, namely a statutory approach; by analyzing the rules and regulations relating to these legal issues. The results of this research are: There are several motives that are most popular in the reasons for using the death penalty in Indonesia, namely that the death penalty has a higher level of effectiveness, has a frightening effect (shock therapy), and is also considered more economical and is used so that no action occurs. the main judge himself (eigenrichting) in society as well and the implementation of the Mandatory Death Law in Malaysia from the perspective of the Common Law System is the same as the hudud law in terms of the same type of jinayah punishment for the convicted perpetrator but is contrary to the hudud punishment in terms of making forgiveness and apology to the Yang diPertuan Agong for violations of hudud, seduction can be carried out if there is ambiguity in the case only.
ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS Pranata Alif Utama, Vikri; Yudha, Harswendo Shandy; Ulfah, Alia Sanaya; Ma'arif, Rizal Syamsul; Rumatiga, Hidayat
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.6939

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. ngginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggraan pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelangarana pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelangaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggran Pemilu lainnya. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice specialis)
Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Hakim pada Badan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia Khairullah, Mohammad Farhan; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.15284

Abstract

Sebagian besar kasus hukum pada akhirnya bermuara pada pengajuan banding sampai dengan kasasi pada Mahkamah Agung. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas putusan hakim. Tujuan peneltiian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA, hasil akan diapai dan problem hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA. hasil penelitian Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Hakim pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah berjalan sesuai harapan, Sebab pendidikan hakim menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kemampuan hakim dan integritas hakim kepada hukum dan keadilan. Melalui Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia maka diselenggarakanlah Pendidikan bagi para hakim dan para calon hakim, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat tentang keadilan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memastikan materi pelatihan selalu relevan dengan perkembangan hukum terkini. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan hakim dapat lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif.
Efektivitas Penggunaan Teknologi Drone dalam Meminimalisir Potensi Unjuk Rasa Eskalasi Tinggi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Polri (Studi Kasus Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada 2024) Prayoga, Muhmmad Zulpani; Nurwati; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21746

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan teknologi Drone dalam meminimalisir potensi unjuk rasa dengan eskalasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri. Studi ini mengambil studi kasus pada unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 2024. Tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas Drone dalam pemantauan situasi, mencegah provokasi, serta meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat oleh Brimob. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan personel Resimen I Pasukan Pelopor dan Squad Drone TIK Korbrimob Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Drone secara signifikan membantu Polri dalam memetakan pergerakan massa, mengidentifikasi provokator, dan mengurangi potensi bentrokan fisik. Hambatan utama yang ditemui adalah keterbatasan regulasi internal Polri dan kendala teknis seperti cuaca dan gangguan sinyal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi yang jelas dan peningkatan pelatihan operator Drone untuk mendukung tugas Polri. Korps Brimob Polri memiliki peran penting dalam menangani gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi, termasuk pengamanan unjuk rasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, Resimen I Pasukan Pelopor mulai memanfaatkan Drone sebagai alat bantu pengawasan untuk meminimalisir potensi unjuk rasa anarkis. Penggunaan Drone terbukti efektif karena mampu memberikan informasi visual secara realtime, membantu pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko benturan langsung antara aparat dan massa. Namun, hingga kini belum terdapat regulasi internal yang secara khusus mengatur penggunaan Drone oleh Brimob, sehingga menimbulkan kendala hukum dan operasional di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brimob dalam penggunaan teknologi Drone serta urgensi pembentukan regulasi yang mendukung pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pengamanan unjuk rasa berskala tinggi seperti penolakan RUU Pilkada 2024.
Co-Authors Adzikra, Fuji Sarah Alani, Michael Febrian Azizah, Rika Cayla Dadang Suprijatna Endeh Suhartini Harianto, Andi Harris, Aidil Fitri Henny Nuraeny Khairullah, Mohammad Farhan MULYADI Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Negara, Reja Karya Bakti Nopianto, I Komang Wahyu Kurniawan Nuraeni, Henny Nurwati Pranata Alif Utama, Vikri Prastyo, Ajie Eko Prayoga, Muhmmad Zulpani Purnama, Devina Mayra Putra, Bagas Adi Rafsanjani, Muhammad Zufar Rahayu, May Riski Anita Robiyanto Rumatiga, Hidayat Sahdewa, M Farhas SAPUTRO, AGUS Setyawan, I Dewa Putu Eka Sidik, Adi Permana Sihotang, Andien Hasea Sihotang, Sudiman Suharno, Muhammad Rizky Ulfah, Alia Sanaya Wibisono, Aldrian Yaris, Riyadi Yudha, Harswendo Shandy