Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Social Studies and Education Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu
Muhammad Abrori
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) UGT NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Dia Meta; Lia Waroka; Muhammad Abrori
KASBANA Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v4i1.126

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran baitul mal wat tamwil (BMT) UGT Nusantara dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan buku-buku, artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, meliputi literatur tentang peran BMT yang meliputi ekonomi masyarakat, Baitul mal wat tamwil, dan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran BMT Nusantara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat meliputi: seperti pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT memegang peranan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagian masyarakat muslim yang menginginkan jasa lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syariah.
KETERKAITAN ISLAM DAN DEMOKRASI Muhammad Abrori
Samawa Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi merupakan pengertian yang sering didengar dikalangan masyarakat mengenal dan memahami dengan baik makna demokrasi. Demokrasi ini bagian dari sistem politik dan pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan kembali pada rakyat. Demokrasi ialah salah satu konsep yang berasal dari barat dan baru masuk pada pemikiran islam pada abad ke-19 karena dianggap mempunyai nilai-nilai yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Demokrasi tidak hanya membahas bertentangan dengan islam, melainkan demokrasi ini ingin mewujudkan ajaran islam dalam kehidupan bernegara. Banyak ayat al-quran dan hadist yang memerintahkan untuk bermusyawarah. Bahkan tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang baik ditandai dengan syura (musyawarah). Dunia yang semakin mengglobal menciptakan keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lain yang semakin kuat. Namun dimasyarakat mengalami baik kesenjangan baik secara individu, kelompok ataupun negara.
DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN Muhammad Abrori
Samawa Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Dampak pernikahan dini yang marak dilakukan oleh kalangan remaja terhadap tingkat perceraian di Indonesia. Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tema penelitian, termasuk literatur tentang fenomena pernikahan dini di Indonesia, dampak pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun..
The Role of School Environment in Maintaining the Consistency of Hijab Wearing in Students: Social Challenges and Solutions for Religious Education in the Modern Era Zubaidah; M. Aqil Fahmi Sanjani; Uswatun Hasanah; Moh Nur Fauzi; Muhammad Abrori
Journal of Social Studies and Education Vol. 2 No. 1 (2024): January-June
Publisher : Al-Qalam Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61987/jsse.v2i1.392

Abstract

This research focuses on the understanding and challenges faced by students in maintaining the consistency of wearing hijab, as well as the role of schools in supporting the understanding and practice of hijab among students. This research uses a qualitative approach with a case study design, which combines data collection techniques of interview, observation, and documentation. Respondents involved in this study consisted of students, religious teachers, and school staff who play a role in religious activities. The data obtained were analyzed through the stages of reduction, display, and verification to draw valid conclusions. The results showed that the majority of students in both schools viewed hijab as an important expression of religious identity and as a form of modesty. However, they face challenges in maintaining consistency in wearing the hijab, mainly due to the influence of peer pressure, social media, and social norms outside the school environment. In addition, this study also found that religious education programs implemented in schools have a significant role in shaping the understanding and practice of hijab among students. Support from peers, family, and school environment proved to be important in encouraging students to maintain wearing hijab. The implications of this study suggest that a supportive school environment, both structurally and socially, can strengthen students' consistency in wearing hijab, while enriching their understanding of religious values. This research provides important insights for the development of a more holistic religious education curriculum.
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN MAKANAN RINGAN TANPA KEMASAN BERSEGEL Usman, Usman; Muhammad Abrori; Nur Muslimah
KASBANA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v5i1.162

Abstract

Setiap orang yang melakukan transaksi harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya. Sehingga terjalinnya suatu proses ekonomi tetap berjalan dengan lancar. Secara hukum formal, proses yang terjadi antara produsen dan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999. tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Islam, perlindungan konsumen diatur dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum makanan yang tidak disegel dari sudut pandang hukum formal dan hukum Islam.
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ATAS PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE SHOPEE Zainul Arifin; Nur Muslimah; Muhammad Abrori
KASBANA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v5i1.163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam sistem Cash on Delivery (COD) pada platform e-commerce Shopee dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Fenomena pembulatan harga sering terjadi dalam transaksi COD, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum syariah ekonomi, penelitian ini melakukan praktik tersebut berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan gharar (ketidakpastian). Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif, kajian ini membahas kesesuaian praktik pembulatan harga dengan peraturan perlindungan konsumen dan aturan perdagangan elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga dalam transaksi COD memiliki potensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen jika dilakukan tanpa persetujuan yang jelas. Baik dalam hukum syariah maupun hukum positif Indonesia, prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar bagi sahnya pembulatan harga. Jika pembulatan harga dilakukan dengan alasan yang sah, seperti untuk mempermudah pengelolaan uang kembalian, dan diberitahukan dengan jelas kepada konsumen, maka hal itu dapat diterima.
PRAKTIK BAGI HASIL SHOPEE AFFILIATE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Musram Doso; Rismawati; Nur Muslimah; Muhammad Abrori
KASBANA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v5i1.173

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengupas tuntas bagaimana praktik bagi hasil dalam program Shopee Affiliate dari perspektif hukum ekonomi syariah. Program afiliasi Shopee memungkinkan individu atau pihak ketiga untuk memperoleh komisi melalui promosi produk di platform e-commerce tersebut. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penting untuk menilai apakah sistem bagi hasil ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Tulisan ini menggunakan metode library research,  yang  berfokus  pada kajian-kajian kepustakaan, karena  sumber-sumber  penelitian  diambil  dari al-Qur’an, artikel  jurnal, hasil  penelitian sebelumya  dan website online, yang mendukung tema penelitian Penelitian ini menganalisis kejelasan dalam pembagian komisi, ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam transaksi, serta produk yang dipromosikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil Shopee Affiliate dapat dianggap sah dalam ekonomi syariah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan halal dalam produk yang dipasarkan. Artikel ini memberikan panduan bagi para pelaku bisnis dan afiliasi untuk memastikan bahwa praktik afiliasi yang dijalankan tidak melanggar ketentuan ekonomi syariah.
ANALISIS HUKUM PENJUALAN BAJU THRIFT DI TIKTOK SHOP PERSPEKTIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF Andi Susanto; Nur Mu'minah; Ismi Yatul Hasanah; Muhammad Abrori
KASBANA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v5i1.174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan baju thrift di TikTok Shop dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui berbagai sumber, termasuk buku, media, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penjualan pakaian bekas impor dilarang berdasarkan regulasi yang ada, praktik jual beli baju thrift domestik masih marak di TikTok Shop. Penjual yang mematuhi ketentuan hukum dapat beroperasi secara legal, namun terdapat tantangan terkait transparansi informasi dan potensi ketidakpuasan konsumen. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen dan dampak ekonomi dari praktik ini terhadap industri lokal.
PERWALIAN NASAB DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Iklil Hasbiyalla; Miftahul Arifin; Nur Mu'minah; Muhammad Abrori
SAMAWA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v5i1.166

Abstract

The purpose of this study is to determine the concept of guardianship, nasaband inheritance rights of adulterated girls according to Islamic law. InIslam, guardianship of adulterated daughters can be granted to theirbiological father with the condition of recognition from the father. Unlikethe case with the nasab of adulterated girls in Islam, someone who givesbirth outside a valid marriage in shara', the nasab of children born fromthat marriage is fully related only to the mother. Similarly, the inheritancerights of adulterated daughters are when they are not related to their father,they will not receive inheritance from their father. Therefore, we areinterested in discussing the guardianship of nasab and the inheritance rightsof adulterated daughters from the perspective of Islamic law.
PROBLEMATIKA PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENEGAK HUKUM DI ERA GENERASI BETA Syaiful Bakri; Muhammad Abrori
SAMAWA Vol 5 No 1 (2025): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v5i1.176

Abstract

The purpose of this study, the authors focus on how the implementation ofdiversion for juvenile offenders by law enforcement officials and what arethe obstacles of law enforcement officials in the implementation of diversionfor juvenile offenders, with the aim of analysing the implementation ofdiversion for juvenile offenders by law enforcement officials and analysingwhat are the obstacles of law enforcement officials in the implementation ofdiversion for juvenile offenders. This research method uses a normativelibrary method, namely by reading books related to the title and thisresearch, also supported by the existence of primary and secondary dataobtained from several literatures related to the research. The results of theresearch on the implementation of diversion refer to the regulation of theSupreme Court of the Republic of Indonesia number 4 of 2014 concerningguidelines for the implementation of diversion in the juvenile criminaljustice system and the obstacle is the absence of a clear time in the diversionprocess so that diversion efforts often do not find an agreement.Keywords:Diversion, Law Enforcement, Beta Generation.
Co-Authors Aminuyati Andi Susanto Bustholil Arifin Dia Meta Durrotul Masruroh IKLIL HASBIYALLA Ismi Yatul Hasanah Lia Waroka M. Aqil Fahmi Sanjani Moh Nur Fauzi Musram Doso Nur Mu'minah Nur Muslimah Rismawati SYAIFUL BAKRI Ummul Muktaze USMAN USMAN USWATUN HASANAH ZAINUL ARIFIN Zubaidah