Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Simbur Cahaya Kerta Dyatmika Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Bagus Gede Ari Rama
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali : Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan Pesel A. A. Gde Nararya Indradana; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3292

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.
Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Transportasi Darat dalam Kecelakaan Penumpang Kadek Surya Ganda Ariesta; Ketut Elly Sutrisni; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Bagus Gede Ari Rama
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8794

Abstract

This study aims to analyze the legal liability of land transportation service providers toward passengers who suffer accidents due to negligence, with a primary focus on civil law perspectives while also relating it to consumer protection and administrative law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and factual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the legal liability of land transportation service providers is not merely repressive, but also includes preventive obligations to ensure passenger safety before transportation services are used. From a civil law perspective, the relationship between passengers and service providers is based on a transportation agreement, so accidents caused by negligence may be classified as breach of contract, resulting in an obligation to provide compensation. From the consumer protection perspective, passengers are considered consumers who are entitled to safety and security, while from the administrative law perspective, violations related to operational permits and vehicle roadworthiness may lead to administrative sanctions. The PO Sakhindra Trans accident case demonstrates that failure to fulfill preventive obligations constitutes a major factor in causing accidents and confirms the legal responsibility that must be borne by land transportation service providers.
Co-Authors A. A. Gde Nararya Indradana Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Dewa Ayu Putri Sukadana I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Made Adi Ananda Permana Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Ray Sulyantha Kadek Surya Ganda Ariesta Ketut Elly Sutrisni Komang Satria Wibawa Luh Made Mirah Rahma Dewi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Rafika Amalia