Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Wanita Syarifah dengan Pria Non Sayyid Dikalangan Habaib Kota Palu: The Concept of Kafa'ah in the Marriage of a Syarifah Woman with a Non Sayyid Man Among the Habaib of Palu City Ardi, Muh Zaitun; Samsidar Jamaluddin; Nadyatul Hikmah Shuhufi
IQRA JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN & KEISLAMAN Vol 19 No 2: Juli 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/iqra.v19i2.5183

Terdapat ratusan bahkan ribuan keluarga Nabi Muhammad SAW yang tiinggal dan menetap di Indonesia. Salah satu daerah yang banyak terdapat keluarga cucu Nabi Muhammad SAW adalah Kota Palu dan mereka mayoritas berasal dari Hadhramaut (Yaman). Dalam kurun waktu 5 tahun terdapat setidaknya 20 kali pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan kondisi atau kasus pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid di kalangan Habaib Kota Palu mendeskripsikan penerapan kafa’ah dalam aturan pernikahan antara Syarifah dan non sayyid menurut pandangan beberapa habaib yang ada di Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara,dan study pustaka, yang keduanya mencoba menjawab fenomena yang terjadi tentang implementasi kafa’ah dalam penerapan aturan pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid. Menurut Pandangan Mayoritas Habaib di Kota Palu bahwa syarifah tidak diperkenankan menikah dengan non sayyid karena dianggap tidak sekufu ban bagi mereka keturuna Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan serta keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu masalah kafa’ah sangat diperhatikan oleh para Habaib di kota Palu.

A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda's Views) Maliki, Ibnu Akbar; Zaelani, Abdul Qodir; Ardi, Muh Zaitun; Ghummiah, Shivi Mala
Nurani Vol 23 No 1 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i1.16447

The Penghulu in Indonesia has always been identified and held by men instead of women. The legal opportunity in Ministry of Religious Affairs Regulation No. 20/2019 on Marriage Registration has been annulled by Compilation of Islamic Law (KHI), which requires men as guardians, where the existence of marriage guardians is one of the duties of the head of the family, which inhibits women from serving as head of the family. Although fiqh as the main source of KHI has given legality to women as marriage guardians, KHI does not adopt arguments in favour of women becoming marriage guardians. Whereas the duties of the penghulu are not only limited to wali hakim, there are many duties of benefit in marriage such as providing legal certainty through marriage registration. This article aims to find out the existence of female headmen in Indonesia in the perspective of maqashid sharia. The research employs a literature content analysis. The results showed that based on the study of the six features of maqashid sharia proposed by Jasser Auda, the existence of female headmen is basically something that should be commonplace in Indonesia. The value of maslahah behind the administrative duties and legal certainty of marriage is an objective reason for women to serve as penghulu. This is because realising benefit is the obligation and responsibility of every human being, regardless of gender. This is supported by the existence of cognitive features, wholeness, openness, interrelationship between levels, multi-dimensionality, and meaningfulness of women's headship which has fulfilled the elements of maslahat and the objectives of Islamic law. Therefore, through this research, the reconstruction of guardianship law in KHI should be carried out immediately so that it can pave the way for women to access the position of penghulu.

Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer) Ardi, Muh Zaitun; Hikmah Shuhufi, Nadyatul; Hasballah Thaib, Zamakhsyari bin
Mauriduna: Journal of Islamic Studies Vol 5 No 2 (2024): Mauriduna: Journal of Islamic Studies, November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/mauriduna.v5i2.1186

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kontrasepsi spiral dalam keluarga oleh wanita karir, dengan tinjauan terhadap hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana penggunaan kontrasepsi spiral dapat dibenarkan dalam hukum Islam, serta bagaimana penerapannya dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan kesetaraan gender dan peran ganda wanita karir. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis normatif terhadap teks-teks hukum Islam terkait kontrasepsi dan peran wanita dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks wanita karir, penggunaan kontrasepsi spiral dipandang sebagai pilihan yang sah dalam Islam, dengan syarat tidak menahan kehamilan secara permanen dan selaras dengan prinsip maslahat (kemaslahatan). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan gender yang berkembang, yang berperan penting dalam menentukan kebijakan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat menawarkan solusi yang relevan dan adaptif terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi oleh wanita karir dalam kehidupan mereka. This study aims to analyze the use of spiral contraception in families by career women, with a review of Islamic law and contemporary social dynamics. The focus of this study is to explore the extent to which the use of spiral contraception can be justified in Islamic law, as well as how it is applied in the current developing social and cultural context, especially in facing the challenges of gender equality and the dual roles of career women. This study adopts a qualitative approach through literature studies and normative analysis of Islamic legal texts related to contraception and the role of women in society. The results of the study indicate that in the context of career women, the use of spiral contraception is seen as a legitimate choice in Islam, provided that it does not permanently inhibit pregnancy and is in line with the principle of maslahat (benefit). This study also emphasizes the importance of a deeper understanding of the developing social and gender dynamics, which play an important role in determining family policies. In addition, the results of this study confirm that Islamic law can offer relevant and adaptive solutions to contemporary challenges faced by career women in their lives.

Konsep Perjodohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern (Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah) Ardi, Muh Zaitun; Shuhufi, Nadyatul Hikmah; Hasballah Thaib, Zamakhsyari bin
Rayah Al-Islam Vol 8 No 4 (2024): Rayah Al Islam November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i4.1218

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan biro jodoh online dalam pencarian pasangan hidup di era modern, dengan tinjauan terhadap perspektif kaidah darurah dan analisis sosiologis. Fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika sosial dalam proses perjodohan, yang memerlukan penyesuaian perspektif hukum dan sosial. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi peran biro jodoh online sebagai alat pelengkap dalam pencarian pasangan hidup, serta bagaimana hal ini diterima dalam konteks sosial dan agama. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menggali data secara mendalam. Responden terdiri dari individu berusia 24-35 tahun yang berstatus lajang, dengan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Pendekatan interdisipliner digunakan dalam analisis data, melibatkan perspektif agama, sosial, dan budaya. Pendekatan historis juga diterapkan untuk merekonstruksi fenomena biro jodoh online secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro jodoh online tidak dipandang sebagai metode utama untuk mencari pasangan hidup, melainkan sebagai alat pelengkap yang membantu individu membuka peluang menuju hubungan lebih serius. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks sosial saat ini, biro jodoh online dapat memberikan manfaat tertentu tanpa menggantikan preferensi individu dalam mencari pasangan langsung. Kajian ini juga menawarkan perspektif baru memahami praktik perjodohan modern dengan memadukan prinsip kaidah darurah dan dinamika sosial kontemporer. This study examines the phenomenon of online matchmaking agencies in finding life partners in the modern era, analyzed through the lens of darurah principles and sociological perspectives. It highlights changes in social dynamics that demand adjustments in legal and cultural frameworks. The study focuses on the role of online matchmaking as a supplementary tool in partner-seeking processes and its acceptance within social and religious contexts. Adopting a qualitative approach with purposive sampling, the research involved interviews with individuals aged 24-35 who are single. Data analysis incorporated interdisciplinary perspectives, including religious, social, and cultural views, alongside a historical approach to systematically reconstruct the evolution of online matchmaking agencies. The findings reveal that these platforms are not perceived as primary methods for partner searching but as complementary tools facilitating opportunities for meaningful relationships. While individual preferences for traditional matchmaking remain dominant, online agencies provide additional benefits by expanding social networks. This study offers insights into modern matchmaking practices by integrating darurah principles with contemporary social realities.

Islamic Law and Local Tradition: Living Appasili Marriage in Takalar Regency Indonesia Ardi, Muh Zaitun; Shuhufi, Nadyatul Hikmah
Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Islamic Law
Publisher : Postgraduate Programme of UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijil.v7i1.2114

The Appasili wedding tradition in Takalar Regency, South Sulawesi, has its uniqueness that is rarely found in other places. Appasili involves a series of distinctive rituals, such as marriage proposals, offerings, and joint celebrations, which show the importance of customs and rituals in the lives of the Takalar people. Each element in this tradition has a deep symbolic meaning, reflecting the cultural, spiritual, and social values upheld in local society. The Appasili wedding process also highlights the important role of the extended family and community, showing solidarity and strong social integration in the celebration. This research aims to describe community perceptions and Islamic legal perspectives on this tradition. This research uses a qualitative approach and is field research with data collection techniques in the form of in-depth interviews with religious figures and traditional practitioners, as well as related documentation. The research results show that people view the Appasili tradition as a hereditary custom that is believed to perfect and cleanse a marriage. However, the impact is not uniform; Some traditional leaders believe that not carrying out Appasili will have a negative impact, while some people see it as a habit with no significant impact. From the perspective of Islamic law, the Appasili tradition is considered permissible (permissible) because it does not contain harm and is following the principle of "al-urf muhakkam" and includes ‘urf Shohih', namely habits that do not conflict with Sharia law'. This research recommends preserving traditions by the next generation and the need for attention from government agencies in providing an understanding of the importance of preserving these traditions.

Building a Sakinah Family of Qur'anic Memorizers: A Strategic Approach and Dynamics in the Framework of Contemporary Islamic Family Law Mukti, Digdo Aji; Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah; Fahrozi; Ardi, Muh Zaitun; Ummah, M. Fijar Ishlahul
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2024): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v7i1.5892

Purpose – This study examines the dynamics of al-Qur'an memorizing couples in Roudlatul Qur'an Islamic Boarding School in Metro City in building a sakinah family. This study aims to fill the gap in the literature regarding the influence of the practice of memorizing the Qur'an on family relationships and daily life in the context of contemporary Islamic family law. This study argues that the spiritual practice of memorizing the Qur'an can be a significant strategy in improving family harmony and emotional well-being, making it relevant to be used as a reference in a strategic approach to building a sakinah family in the modern era. Methods – This research utilized a phenomenological study to gain in-depth insight into the informants' experiences. Data were collected through semi-structured interviews with three couples who memorize the Qur'an and work as teachers at Roudlatul Qur'an Islamic Boarding School. The interviews were analyzed using thematic analysis to identify key themes and patterns relating to the impact of Qur'ānic memorization on contemporary family dynamics. Findings – This study reveals that the activity of memorizing the Qur'an contributes significantly to controlling emotions, creating inner calm, and increasing wisdom in family decision-making. Couples who engaged in this activity reported increased self-awareness as well as the ability to handle conflicts more calmly and wisely. These results support the view that listening to and memorizing the Qur'an not only reduces stress levels, but also promotes inner peace through mechanisms involving the release of natural endorphins and delta wave stimulation. These findings are relevant in the context of building a sakinah family in the environment of Pesantren Roudlatul Qur'an Metro City, particularly within the framework of contemporary Islamic family law. Research limitations – Some limitations of this study include the small sample size and focus on one particular location, which may affect the generalizability of the findings. Further research with a larger sample and various locations is needed to strengthen the conclusions. Originality – This study makes an important contribution to the literature on the role of spirituality in contemporary family dynamics. The results of this study show that Qur'an memorization not only has an impact on spiritual aspects, but also on emotional and psychological aspects, thus providing a strong foundation for achieving a sakinah family. This research also opens up opportunities for further research on how religious practices can be used to improve the quality of family life.

Compromising and Repositioning the Meaning of Corruptors as Thieves in Applying the Provisions of Shara’ into the Modern Era Context Helmina, Helmina; Harun, Hermanto; Witro, Doli; Ardi, Muh Zaitun; Busni, Darti
al-'adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i1.21251

The debates on the application of Islamic criminal law in various Muslim-majority countries are still ongoing. This is because these countries still adhere to a positive legal system. This phenomenon has spread to many things including implementing the punishment of cutting off the hands of corruptors as is the punishment for thieves in the provisions of Islamic criminal law. One of the obstacles, in this case, is due to differences of opinion on the use of the term "thief" to be applied to "corruptor". This article aims to analyze the punishment provisions for thieves as regulated in Surah al-Maidah verse 38 to be applied to perpetrators of corruption. This article is the result of qualitative research with a linguistic approach. The primary data source in this study is the Qur'an, whereas, the secondary data sources are articles, books, and other relevant documents. Data were collected through a literature study method which was then processed, analyzed, and concluded. This study found that the crime of corruption, seen from a linguistic perspective, has the same meaning as thievery; the perpetrator, therefore, can be sentenced to the same punishment (cutting off the hand). The punishment here is the most severe type that can be imposed on perpetrators of corruption, considering that the impact it causes is heavier and wider than the impact that arises in the crime of thievery. Certainly, this punishment is applied if it has met all the elements and legal requirements and is applied in a very strict manner.

KAFA'AH IN ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW: The Dynamics of Prospective Spouse Equality in A Syariifah Family Environment Ardi, Muh Zaitun; Shuhufi, Nadyatul Hikmah
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2024): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to explore the concept of kafa'ah in marriage, particularly the perspectives of Islamic law and customary law regarding marriage within the Syarifah community. This tradition is unique as it emphasizes lineage parity, preserves the purity of Sayyid descent, and involves a strong community role in marriage. The research employs a Shari'a-based and conceptual approach, relying on library research. Data sources are drawn from relevant literature, including books, journals, and other scholarly works related to marriage law and Islamic legal sources. The findings indicate that Ulama Habib prohibits the marriage of a Syariifah woman to a non-Sayyid man, as it is considered incompatible (sekufu’). In the Habib community, marriages within the Ahlul Bait family are deemed obligatory to find a suitable partner, as Syariifah and Sayyid marriages are not just tradition but also a command from the Prophet Muhammad. However, the marriage of a Syariifah to a non-Sayyid man is permitted under Islamic law, as all people are considered equal, and what distinguishes them is their piety (taqwa) to Allah SWT, not their lineage or noble status. The implications of this research suggest that lineage should not be a barrier to marriage as long as the partners possess good character (akhlaqul karimah). The concept of kafa'ah needs to be understood following the goal of building a harmonious family. The legal concept of kafa'ah in fiqh munakahat must be relevant to the context of society and the developments of the time. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kafa’ah dalam pernikahan, khususnya pandangan hukum Islam dan hukum adat terkait pernikahan di kalangan keluarga syariifah. Tradisi ini memiliki keunikan karena menekankan kesepadanan nasab, menjaga kemurnian garis keturunan sayyid, dan melibatkan peran komunitas yang kuat dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i dan konseptual, serta merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan hukum pernikahan dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Habib melarang pernikahan seorang syariifah dengan laki-laki non-sayyid karena dianggap tidak sepadan (sekufu'). Dalam komunitas Habib, pernikahan keluarga Ahlul Bait dianggap wajib untuk menemukan pasangan yang setara, karena pernikahan syariifah dan sayyid tidak hanya merupakan tradisi tetapi juga perintah dari Rasulullah SAW. Namun, pernikahan syariifah dengan laki-laki non-sayyid diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam, karena semua orang dianggap sama, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah SWT, bukan keturunan atau status bangsawan. Implikasi dari penelitian ini adalah nasab tidak seharusnya menjadi penghalang dalam pernikahan, asalkan pasangan memiliki akhlakul karimah. Konsep kafa’ah perlu dipahami sesuai dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Hukum kafa’ah dalam fiqih munakahat harus relevan dengan konteks masyarakat dan perkembangan zaman.

HALAL INDUSTRY AND CERTIFICATION IN DISGUISE: Is It Faith Implementation or Economic Ploy in Indonesia’s Legal Framework? Rahmatullah, Rahmatullah; Haryono, Slamet; Ardi, Muh Zaitun; Syaefullah, Syaefullah; Saputra, Viant Anggi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 2 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i2.33812

The halal industry in Indonesia has experienced rapid growth, but the implementation of halal certification still encounters issues. The main challenges include misuse of the halal logo, limited enforcement of the Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and its regulatory mechanisms, and inadequate consumer protection at both the national and international levels. This situation has sparked debate over whether micro-enterprises seek halal certification for religious reasons or primarily in response to market pressures, raising broader concerns about the decline of spiritual values in contemporary halal practices. This study uses a critical qualitative method with an interdisciplinary approach, combining insights from Islamic economics, Islamic studies, and the sociology of religion, while the maqāṣid al-syarī‘ah framework and Islamic economic law serve as the theoretical basis. Findings indicate that halal certification serves both religious and economic purposes, with the two dimensions reinforcing each other. While Halal certification represents moral responsibility and a value of worship, it is also embedded in a global production and distribution system governed by legal frameworks and market logic. The study concludes that the most significant challenge lies in the trade-off between spiritual orientation and economic interests, which can be addressed through more effective Halal certification management. Furthermore, this study argues that strengthening the enforcement of Law No. 33 of 2014 and adopting the proposed Participatory Halal Governance theory can inform halal governance policy reform, improve consumer protection, provide legal certainty, and strengthen Indonesia's competitiveness in the global halal economy. Industri halal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat, namun implementasi sertifikasi Halal masih menghadapi berbagai masalah. Tantangan utama meliputi penyalahgunaan logo Halal, penegakan hukum yang terbatas terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan mekanisme regulasinya, serta perlindungan konsumen yang tidak memadai baik di tingkat nasional maupun internasional. Situasi ini memicu perdebatan tentang apakah usaha mikro mencari sertifikasi Halal berdasarkan keyakinan agama atau terutama sebagai respons terhadap tekanan pasar, yang menimbulkan kekhawatiran lebih luas tentang penurunan nilai-nilai spiritual dalam praktik halal kontemporer. Studi ini menggunakan metode kualitatif kritis dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan wawasan dari ekonomi Islam, studi Islam, dan sosiologi agama. Kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan hukum ekonomi Islam menjadi dasar teoretis. Temuan menunjukkan bahwa sertifikasi Halal berfungsi sebagai alat keagamaan dan ekonomi, dengan kedua dimensi saling memperkuat. Sertifikasi Halal mewakili tanggung jawab moral dan unsur ibadah, tapi juga tertanam dalam sistem produksi dan distribusi global yang diatur oleh kerangka hukum dan logika pasar. Studi ini menyimpulkan bahwa tantangan terbesar terletak pada menyeimbangkan orientasi spiritual dan kepentingan ekonomi melalui tata kelola sertifikasi Halal yang lebih efektif. Selain itu, studi ini berargumen bahwa memperkuat penegakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan mengadopsi Teori Tata Kelola Halal Partisipatif yang kelola Sertifikasi Halal, meningkatkan perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi halal global.

Women as Breadwinners and the Transformation of Roles in the Muslim Family: Evidence from Urban South Sulawesi Shuhufi, Nadyatul Hikmah; Ardi, Muh Zaitun; Fatmawati, Fatmawati; Shuhufi, Muhammad; Ali, Zezen Zainul
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.61

This study examines the role of wives as family breadwinners from the perspective of normative Islam and contemporary social realities. The study employs a qualitative approach with an interdisciplinary framework that combines normative Islamic legal analysis and sociological perspectives. Primary data were collected through interviews and observations of 12 families in the Pao-Pao Permai Complex, Gowa, South Sulawesi. To date, research in Indonesia has been dominated by normative-doctrinal approaches and has not extensively examined family livelihood practices from an empirical and sociological perspective. The findings reveal four patterns of family breadwinners: (1) both husband and wife work and share financial responsibilities equally; (2) both partners work, but the wife contributes more significantly to household income; (3) the husband acts as the primary breadwinner while the wife focuses on household responsibilities; and (4) the wife becomes the sole breadwinner, particularly in single-parent households or when the husband lacks stable employment. This study demonstrates that the husband’s role as the sole provider is not an absolute theological obligation but rather a sociological phenomenon shaped by historical and social contexts. Thus, women also possess the capacity and legitimacy to assume the role of family breadwinner in accordance with contemporary socioeconomic conditions. This research contributes to the development of Islamic family law by offering a reinterpretation of the concept of maintenance based on maqāṣid al-sharī‘ah, which emphasises the welfare and justice of the family. This study affirms that a flexible division of maintenance can be justified within the framework of Islamic law, thus necessitating a more contextual approach to family law.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search