Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Wahana International Journal of Community Service (IJCS) Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Warman, Syafil
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Optimizing the Implementation of Waqf within the Framework of National Law and Sharia Warman, Syafil; Muhlizar
IJCS: International Journal of Community Service Vol. 3 No. 1 (2024): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v3i1.786

Abstract

Waqf is a philanthropic institution in Islam that has been the subject of has been the subject of debates on Islamic law since classical times to the modern era. The topics of discussion include the existence of the waqif, mauquf ‘alaih (nadzir), mauquf (object), and sighat (proclamation). Fiqh and Indonesian law, referred to as UU (Act), have given significant attention and analysis to these topics. The latest efforts have focused on combining and accommodating these laws to reconstruct and expand the implementation scope of waqf. The philanthropic objective of the organization is to achieve public welfare through reinterpretation of its earliest concept. This paper will also discuss emerging issues such as cash waqf (waqf al-nuqud) and productive waqf, which have arisen due to lack of professionalism and mismanagement of waqf objects. These elaborations aim to analyze the content substance of Act 41/2004 as a compromised solution conducted by the Rule.
Pendampingan Kesadaran Hukum dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal di Desa Sei Rampah Warman, Syafil; Joharsah, Joharsah; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.084 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i1.102

Abstract

Kenyataannya masih banyak masyarakat Indoesia yang mendiami dan atau kepemilikan tanah secara non legal. Seperti yang terjadi pada sebagain masyarajat Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebagain besar masyarakatnya selama ini dalam menempati atau kepemilikan tanah yaitu tidak seseuai dengan aturan perundang-undangan yang beralaku. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang arti pendaftaran tanah secara legal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang penerapan hukum pertanahan. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga Desa Sei Rampah yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh. Berdasarkan hasil kerja observasi lapangan yang dilakukan oleh dosen di masyarat Desa Sei Rampah dalam rangka kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui peyuluhan hukum dan akan dilaksanakan pendampingan hukum oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik hukum di Desa Sei Rampah.
Pembinaan Karakter Pancasila dalam Nilai Ketuhanan yang Maha Esa Eks Pengguna Narkoba untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabiltasi Rumah Ummi Siregar, Saiful Muluk; Warman, Syafil; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.06 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i2.149

Abstract

Pancasila sebagai falsafah atau dikatakan idologi negara memiliki peranan penting dalam memberi arah dan landasan dasar bagi tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup juga memiliki arti sebagai pembangun karakter bangsa sekaligus kepribadian bangsa. Dimana dalam pembentukan karakter bangsa, nilai-nilai dalam Pancasila berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Penerapan nilai ini sudah seharunya menjadi syarat mutlak bagi setiap umat beragama yang meyakini bahwa adanya Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang beragama tidak taat kepada perintah Tuhannya, sedangkan dia sudah mempunyai keyakinan denga adanya Tuhan dan dapat dibuktikan dengan agama yang dia peluk. Metode pelaksaan Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum UNIVA Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang efek dari narkoba kepada residen dan ceramah/materi secara bergantian. yang dari kesemuanya adalah dari niat kuat residen dalam implementasi nilai dari sila ke satu.
Pendampingan Hukum Lingkungan melalui Edukasi Peranan Perempuan sebagai Agent of Change Muhlizar, Muhlizar; Joharsah, Joharsah; Warman, Syafil
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v2i1.316

Abstract

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam. Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaa Lingkungan Hidup, Pasal 1angka 1 mengatur bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa lingkungan hidup tidak lagi diposisikan sebagai obyek semata akan tetapi kedudukanya disejajarkan dengan manusia, walaupun terlihat pula peran manusia tetap mendominir terkait perilakunya terhadap kelangsungan perikehidupan alam dan mahluk hidup. Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang edukasi hukum lingkungan yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan mempunyai karakter nilai ke ibuan yang menjadi aspek penting dalam edukasi.
Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia Anggriawan, Rianedo; Wijaya, Augie Pratama; Ahmad, Akiruddin; Warman, Syafil; Batubara, Ismed
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 4 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i4.215

Abstract

Pada dasarnya kepemilikhan suatu hak atas tanah harus benar-bnar dipastikan atas dasarnya baik Alas Hukum, surat kepemilikan, asal usul, dan segala macam administrasi yang legal agar terhindar dari konflik, terutama tanah. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah dalam sengketa tidak dapat digunakan. Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dianggap bahwa issue kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu issue strategis. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah dengan menetapkan regulasi. Regulasi pertanahan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. beberapa kebijakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, di antaranya: Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, termasuk menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan; Pemerintah daerah berwenang menyelesaikan sengketa tanah garapan, tanah ulayat, tanah kosong, dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan melalui jalur hukum, seperti Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri, dan mediasi BPN; Penyelesaian sengketa tanah juga bisa dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi.
Distraksi Kemanusian Generasi Z oleh Artificial Intelligence Perspective Psikiologiology Lubis, M. Syukri Azwar; Zulkarnain, Iskandar; Misdawati, Misdawati; Deliani, Susy; Muhlizar, Muhlizar; Harahap, Hotni Sari; Joharsah, Joharsah; Warman, Syafil; Arianto, Arianto
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v3i2.748

Abstract

Generasi muda merupakan aset bangsa, juga merupakan penerus dan pelanjut kebajikan. Tidak dapat di pungkiri bahwa bahwa pembangunan sebuah bangsa bergantung kepada kualitas pemudanya. Saat ini masyarakat di khawatirkan dengan generasi muda Indonesia yang di kenal dengan generasi Z atau Gen Z yang jumlahnya 27, 94 % dari jumlah penduduk Indonesia atau 74.97 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk (SP 2020). Pemilihan lokasi di MAN 2 Langkat Tanjung Pura, mengingat ada 1064 siswa yang perlu mendapat pencerahan arahan dan bimbingan sebagai generasi penerus bangsa. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab langsung kepada nara sumber. Gen Z, dikenal dengan generasi yang lahir di era Internet dgn kegiatan yang selalu online, yang juga akrab dengan perangkat yang canggih. Kemudahan kemudahan di era digital antara lain dengan adanya Artificial intelligen (AI). AI adalah kecerdasan buatan yang telah di mulai tahun 1970. Beberapa kemudahan yang di tawarkan AI: antara lain: 1. Sistem cara berfikir, system yang rational, 4. Sistem yg berfikir secara rational. Namun akibat dari kemudahan kemudahan yang diterima ooleh generasi Gen Z terjadi bentuk distraksi kepada generasi Z, seperti: 1. Menjadi generasi yang lembek dan malas berusaha dan mudah tersinggung, 2. Meningkatnya kejahatan di dunia maya. 3. Munculnya aplikasi aplikasi yang menuntun Gen Z menjadi radikal dlm berfikir, 4. Pendidik menjadi no 3. Keadaan yang mengkhawatirkan terhadap Gen Z sebagai calon penerus bangsa, telah disiapkan jawapannya oleh Islam, dalam Al Quran telah disampaikan ayat ayat yang dengan tegas menyiapkan generasi bangsa yang kritis, rasional, berahlak mulia, Tangguh dan berjiwa pelopor dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini.
The Role of Civil Law in Resolving Unfair Dismissal Disputes: An Empirical Study in Indonesian Labor Courts Muhlizar, Muhlizar; Purba, Nelvitia; Warman, Syafil
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6605

Abstract

This study examines the application of civil law principles in resolving unfair dismissal disputes within Indonesian labor courts through a mixed-methods empirical analysis. The research investigates how Indonesian civil law frameworks, particularly those grounded in the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), interact with labor-specific legislation in addressing employment termination disputes . Using a qualitative-quantitative approach, this study analyzes 150 labor court decisions from 2020-2024 and conducts in-depth interviews with 30 legal practitioners, judges, and labor law experts . The findings reveal that civil law principles, especially those relating to contract validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, play a crucial role in determining the fairness of dismissal procedures . The study identifies significant gaps in the application of civil law remedies, with only 35% of unfair dismissal cases receiving adequate compensation through civil law mechanisms . The research demonstrates that while Indonesian labor courts increasingly rely on civil law principles for dispute resolution, inconsistencies in judicial interpretation and enforcement mechanisms limit their effectiveness . This study contributes to the understanding of how civil law can be better integrated into labor dispute resolution frameworks to enhance worker protection and ensure equitable outcomes in employment termination cases.
Co-Authors Ahmad, Akiruddin Anggriawan, Rianedo Arianto Arianto Deliani, Susy Harahap, Hotni Sari Ismed Batubara, Ismed Joharsah Joharsah Lubis, M. Syukri Azwar Misdawati, Misdawati Muhlizar Muhlizar Purba, Nelvitia RR. Ella Evrita Hestiandari Siregar, Saiful Muluk Solly Aryza Wijaya, Augie Pratama