Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law, Poliitic and Humanities Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of International Multidisciplinary Research J-CEKI
Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Perdata terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan: Civil Law Analysis of the Withholding of Employee Diplomas by Companies Christina Bagenda; Rosita; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahim; Amsari Damanik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7818

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan fenomena yang masih jamak terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ijazah, sebagai dokumen pribadi yang bersifat vital, kerap dijadikan alat tekanan agar karyawan bertahan dalam masa kerja tertentu atau tidak mengundurkan diri secara sepihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah legalitas tindakan tersebut dengan mengkaji asas-asas dasar hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan konsep perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa adanya persetujuan yang sah dan dasar hukum yang kuat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Selain itu, tindakan ini berpotensi mengakibatkan kerugian secara hukum dan sosial bagi karyawan, serta membuka ruang untuk gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak: Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children Yayan Agus Siswanto; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Sudjiono
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i5.5313

Abstract

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami kerugian secara fisik dan emosional. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dilindungi terutama melalui penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan anak, negara harus memiliki sistem perlindungan anak yang mampu menjamin pemenuhan hak anak secara optimal. Studi ini membahas dua jenis penelitian hukum: penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah upaya untuk mengidentifikasi prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi anak-anak, upaya preventif yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting. Hal ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, keluarga, dan masyarakat luas.
Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis Di Puskesmas Christin Natalia P. N; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Danggur Feliks
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4964

Abstract

Penyelesaian sengketa medis di Puskesmas memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan terapeutik dan kepercayaan publik. Restorative Justice menjadi relevan dalam konteks pelayanan kesehatan primer yang bersifat personal dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif sebelum litigasi serta memperkuat peran Majelis Disiplin Profesi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Puskesmas Karang Joang serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa di tingkat pelayanan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi masih menghadapi kendala berupa belum terstandarnya prosedur mediasi internal, keterbatasan kapasitas mediator, dan lemahnya regulasi teknis. Integrasi norma hukum dengan kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong berpotensi memperkuat efektivitas pendekatan restoratif. Dengan penguatan kelembagaan dan standar operasional yang jelas, Restorative Justice dapat menjadi model penyelesaian sengketa medis yang adil, cepat, dan berorientasi pada pemulihan.
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima Amy Shientiarizki; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menelaah konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara program dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dianalisis secara sistematis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap peserta MBG secara normatif telah tersedia melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana, namun belum dirumuskan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban yang terintegrasi. Kedua, terdapat celah normatif dalam pengaturan akuntabilitas berlapis yang berpotensi menimbulkan ambiguitas tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran standar gizi. Ketiga, artikel ini menawarkan model integratif pertanggungjawaban berlapis sebagai penguatan rezim perlindungan hukum dalam program pemenuhan gizi nasional
Co-Authors Agustin Meilarovasari Ahim Ahmad Heru Romadhon Amsari Damanik Amy Shientiarizki Asri Wijayanti Bambang Soegiarto Boby Pratama Dirja Candra Fahmi Ariyanto Christin Natalia P. N Christina Bagenda Danggur Feliks Deby Ayu Wulandari Dhofirul Yahya Dini Ernawati Erin Kusumawati Hardi Anugrah Santoso Inayatun Nazliyah Irma Nafa Nabila M. Zamroni Marendra Agistia Rahayu Sri Utami Rizal Haliman Rosita Salsabila Maulida Rahmah Sudjiono Sugiarto Raharjo Japar Wahyu Ariadi Yayan Agus Siswanto Zamroni Zamroni Zamroni Zamroni