Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Innovative Governance dalam Penerapan Smart Village sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus: Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung I Gede Krisna Yudandi; I Dewa Ayu Putri Wirantari; Juwita Pratiwi Lukman
Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 1 (2024): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v9i1.1438

Abstract

Kutuh Village has succeeded in providing a change from a poor village to one of the richest villages in Indonesia, showing the commitment of the Kutuh Village Government in developing villages. However, some problems that occur such as community awareness, village funding design and human resources in each element. With a study using innovative governance indicators from Tahir (2016: 284). This type of research is descriptive qualitative. The determination of informants is carried out by purposive techniques and snowball sampling. Data analysis is carried out by reduction, presentation of data and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of Smart Village in Kutuh Village has succeeded in achieving innovative governance. However, it needs to be optimized again on indicators of community participation Recommendations that can be given are optimizing community empowerment programs and changing policies regarding the implementation of smart villages in Kutuh Village.
Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Peluang dan Tantangan Juwita Pratiwi Lukman; Ahmad Rosandi Sakir
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan dalam penyelenggaraan layanan pemerintah didorong oleh transformasi digital administrasi publik, yang mencakup penggunaan teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi proses untuk mengoptimalkan layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang pembahasannya berasal dari study literature melalui beberapa sumber buku, artikel ilmiah, jurnal yang relevan dengan tujuan untuk melihat dan menyajikan gambaran holistic bagaimana transformasi digital dalam administrasi public, peluang dan tantangannya dalam menggunakan teknologi digital ini. Peluang mencakup kemudahan dalam berkomunisasi dan aksesibilitas melalui e-government, open government, dan penggunaan data yang lebih besar. Selain itu, tantangan berbicara terkait keterbatasan dalam mengelola dan menggunakan teknologi digital termasuk keamanan data. Operasional pemerintahan dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh revolusi digital dalam administrasi publik. Aksesibilitas ditingkatkan oleh teknologi digital di sejumlah bidang, termasuk politik, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Transparansi, efektivitas, keterlibatan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data semuanya didorong. Peluang bagi pemerintahan yang terbuka, transparansi, dan kemampuan pemerintahan juga dimungkinkan melalui transformasi digital. Ini juga mengangkat masalah hak asasi manusia, privasi, dan privasi data.
Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan Juwita Pratiwi Lukman
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 8 (2024): Agustus 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr822

Abstract

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayahnya. Salah satu hal yang mendukung berjalannya pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melibatkan perempuan dalam berbagai hal. Pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif bagi pembangunan melalui memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam bekerja tanpa membandingkannya dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan melalui beberapa sumber buku, artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran mengenai pemberdayaan perempuan sebagai poros utama pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan indikator membangun kesetaraan, kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan perempuan membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki dalam memiliki kesempatan yang sama dari segi pendidikan dan pekerjaan serta keterlibatan perempuan dalam politik untuk mengambil keputusan. Selain itu, perempuan dalam kesejahteraan keluarga sangat penting karena memberikan pendidikan kepada anak sebagai penerus bangsa dan juga panutan seorang sebagai sosok yang kuat. Dalam pengelolaan lingkungan perempuan memiliki potensi yang besar agar terciptanya pelestarian lingkungan  guna menciptapkan kualitas lingkungan hidup. 
The Village Government's Strategy to Enhance Women's Participation in Development in Desa Poleonro, Lamuru District, Bone Regency Sakir, Ahmad Rosandi; Amaliah, Yusriah; Lukman, Juwita Pratiwi
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 3 No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/jipik.v3i1.764

Abstract

Partisipasi perempuan dalam Pembangunan menjadi perhatian serius mengingat peran esensial mereka dalam dinamika sosial dan ekonomi desa. Tradisi dan norma lokal sering kali mempengaruhi cara perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan perkembangan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Desa ini dianggap sebagai representasi tantangan dan potensi dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, mempertimbangkan keberagaman budaya dan sumber daya alamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini fokus pada pengumpulan data kualitatif melalui wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Poleonro Kecamatan Lamuru telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti program pelatihan, kebijakan pemberdayaan ekonomi, dan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, resistensi terhadap perubahan budaya dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan utama. Budaya patriarki dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi mempengaruhi peran perempuan dalam pembangunan desa. Women's participation in development has become a serious concern, given their essential roles in rural areas' social and economic dynamics. Local traditions and norms often influence how women are involved in decision-making and local economic development. This research aims to delve into the strategies the village government employs to enhance women's participation in development in Poleonro Village, Lamuru Subdistrict, Bone Regency. This village is considered a representation of challenges and potential in creating inclusive development, considering its cultural diversity and natural resources. The research method used is qualitative descriptive. The study focuses on collecting qualitative data through interviews conducted in Poleonro Village, Lamuru Subdistrict, Bone Regency. The research findings indicate that the village government of Poleonro, Lamuru Subdistrict, has implemented various strategies such as training programs, economic empowerment policies, and support for women's participation in decision-making. However, resistance to cultural change and resource limitations remain significant challenges. Patriarchal culture and limited access to education and economic resources influence the role of women in village development.
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kabupaten Badung Dewi, Ni Nyoman Pramesti; Prabawati, Ni Putu Anik; Lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.115

Abstract

Toddler Family Development is a program in Quality Family Villages in the context of fostering families to realize optimal growth and development of toddlers. Penarungan Village uses Toddler Family Development activities as a form of community group empowerment with the aim of improving the quality of the community starting from an early age. This research aims to determine community empowerment through Toddler Family Development activities in the Quality Family Village, Penarungan Village, Badung Regency. The problem study uses Community Empowerment theory indicators from Mardi Yatmo Hutomo (2000). The type of research used is descriptive qualitative. Informants were determined using purposive and snowball sampling techniques. Data was collected through interviews, observation and documentation which was then analyzed using data analysis techniques from the Miles and Huberman model. The research results show that the empowerment of community groups through Toddler Family Development activities in the Quality Family Village of Penarungan Village has gone well but is not yet fully optimal. The Penarungan Village Government needs to make clarity regarding the details of APBDes funding for the Quality Family Village program. Apart from that, there is a need to increase a cadre's self-confidence, which can be done through intensive training and mentoring, as well as positive support from the surrounding environment. Abstrak Bina Keluarga Balita merupakan suatu program di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Desa Penarungan menjadikan kegiatan Bina Keluarga Balita sebagai suatu bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang dimulai dari usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kabupaten Badung. Pengkajian masalah menggunakan indikator teori Pemberdayaan Masyarakat dari Mardi Yatmo Hutomo (2000). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dari model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan telah berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Desa Penarungan, perlu membuat kejelasan mengenai rincian dana APBDes untuk program Kampung Keluarga Berkualitas. Selain itu, perlu adanya peningkatan kepercayaan diri seorang kader yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, serta adanya dukungan positif dari lingkungan sekitar. Kata kunci : Pemberdayaan, Bina Keluarga Berkualitas, Kampung Keluarga Berkualitas
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Badung Wati, Putri Ayu Listia; Supriliyani, Ni Wayan; Lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.116

Abstract

The aim of this research is of course to determine the influence of work discipline on employee performance at the Badung Regency Social Service. The research method used is a quantitative method with the aim of finding the influence of work discipline (X) on employee performance (Y) of the Badung Regency Social Service. Primary data in this research was obtained by distributing questionnaires to 43 employees of the Badung Regency Social Service. The research results show that work discipline has a positive effect on the performance of Badung Regency Social Service employees with an R2 result of 0.257, which means that employee performance is influenced by work discipline by 25.7%. The results of simple linear regression calculations show that for every 1% increase in work discipline at the Badung Regency Social Service, employee performance will increase by 62.1%. Based on the significance test, the tcount of 3.291 is greater than the ttable of 1.681 with a significance level of 0.000, which means that work discipline has a positive and significant effect on the performance of Badung Regency Social Service employees. Keywords : Work Discipline, Employee Performance, Badung Regency Social Service Abstrak Tujuan penelitian ini tentu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan maksud mencari pengaruh antara disiplin kerja (X) terhadap kinerja pegawai (Y) Dinas Sosial Kabupaten Badung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 43 pegawai Dinas Sosial Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Badung dengan hasil R2 sebesar 0,257, yang memiliki arti bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh disiplin kerja sebesar 25,7%. Hasil perhitungan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa setiap peningkatan disiplin kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung sebesar 1% maka kinerja pegawai akan mengalami peningkatan sebesar 62,1%. Berdarkan uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 3,291 lebih besar dari ttabel sebesar 1,681 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Badung. Kata kunci : Disiplin Kerja , Kinerja Pegawai, Dinas Sosial Kabupaten Badung
Efektivitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggitayani, Ni Putu Dea; Lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.138

Abstract

Based on Law Number 22 of 2022 concerning corrections as an amendment to Law Number 12 of 1995, the correctional system is an order regarding direction and boundaries as well as methods for implementing correctional functions in an integrated manner. The Director General of Corrections issued a policy granting integration rights which is expected to be able to reduce the problem of excess capacity. This study aims to measure the effectiveness of the policy of granting integration rights in each correctional institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. The research used by the author is a qualitative research method with a descriptive approach. The data needed in this research is in the form of secondary data and primary data obtained through surveys, interviews with Corrections Division employees, documentation, and then conclusions are drawn regarding the problems studied. Furthermore, the results of this research are the effectiveness of the policy of granting integration rights in each Correctional Institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. This can be seen through the policy effectiveness indicators put forward by Richard Matland in Kadji (2015:78). The accuracy of the policy is used as a benchmark for the issuance of the policy. So that the policy can be said to be appropriate or not in dealing with the problem. Accuracy of implementation is carried out to measure the extent to which the policies that have been formed have achieved the goals, service standards and plans that have been set. Target accuracy is carried out to assess the results of the applicable policy objectives. Finally, environmental accuracy is measured through the applicable policy environment and the external environment such as community support for inmates. Abstrak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Studi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yang diperloleh melalui survey, wawancara pegawai Divisi Pemasyarakatan, dokumentasi, dan kemudian dibuatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian ini adalah efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh oleh Richard Matland dalam Kadji (2015:78). Ketepatan kebijakan digunakan sebagai tolak ukur dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dikatakan sudah tepat atau tidak dalam menangani permasalahan. Ketepatan pelaksanaan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibentuk dalam mencapai tujuan, standar pelayanan, dan rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan target dilakukan untuk menilai hasil dari tujuan kebijakan yang berlaku. Terakhir, ketepatan lingkungan diukur melalui lingkungan kebijakan yang berlaku dan lingkungan eksternal seperti dukungan masyarakat bagi warga binaan. Kata kunci: Kemenkumham Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Integrasi
Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali Meranggi, I Nyoman Trisna Wahyu Raharja; lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.139

Abstract

This article reviews the digital transformation in correctional services carried out by the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Through a qualitative approach with a literature study method, the article describes various information and communication technology (ICT) initiatives and implementations that have been implemented, such as the development of SDP applications and online complaint systems. This transformation aims to improve efficiency, transparency and accountability in the management of prisoners and detainees, as well as having a positive impact on the community and correctional officers. Data collection methods through books, scientific journals, news articles, official websites, and laws and regulations provide a strong theoretical foundation to support the results and discussion of the benefits and challenges of this digital transformation. Abstrak Artikel ini mengulas transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel menjelaskan berbagai inisiatif dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah diterapkan, seperti pengembangan aplikasi SDP dan sistem pengaduan online. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan narapidana dan tahanan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan petugas pemasyarakatan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website resmi, dan peraturan perundang-undangan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung hasil dan pembahasan mengenai manfaat serta tantangan dalam transformasi digital ini. Kata Kunci: Transformasi digital, Layanan pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Bali
Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati di Kabupaten Jembrana : Performance of the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Amertha Jati in Jembrana Regency Kayana, I Made Galih Kayana Suwikantara; Dharmanu, I Putu; Lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.147

Abstract

Organizations, both public and private organizations, compete in providing a better form of service based on the field they are working on. Discussing examples of public sector organizations, one of which is a regionally owned business entity (BUMD). One of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) that emphasizes community service while carrying out business activities is the Regional Drinking Water Company (PDAM). PDAMs aim to provide clean water to the community, especially at the regional level, as well as assist local governments in increasing Regional Original Revenue (PAD). As part of a Regional-Owned Enterprise (BUMD), PDAM has the authority to seek profit from the service process provided to consumers. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is the performance theory by Dwiyanto which assesses the performance of an organization using 5 (five) indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. By using this theory, it can be concluded that the performance of the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirtha Amertha Jati Jembrana Regency can be said to be quite good, because it still needs to be improved in several ways, such as the effective use of human resources and natural resources, infrastructure, service quality and continuity, and disaster mitigation to anticipate damage caused by natural disasters.
Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan Sakir, Ahmad Rosandi; Amaliah, Yusriah; Lukman, Juwita Pratiwi; Rajab, Marlina
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 2 No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v2i1.247

Abstract

The aim of this research is to gain an understanding of the strategies employed by the Department of Social Affairs in addressing street children in the city of Makassar, including the supporting and inhibiting factors influencing the implementation of these strategies. The research conducted is qualitative and descriptive in nature, utilizing sociological and communication approaches, with observation and interview techniques. Primary data sources include information obtained through direct observation at the research location and interviews, while secondary data is derived from documentation, mass media, and journals.The research findings indicate that the strategies of the Makassar City Social Affairs Department align with Regional Regulation No. 2 of 2008 related to the guidance of street children, homeless individuals, street musicians, and beggars. The department addresses these social issues through data collection activities and providing guidance. However, there are several obstacles in dealing with street children, such as the absence of facilities or rehabilitation centers in Makassar that can accommodate street children for personal development, aiming to reduce the number of street children in the area.