Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK GANTI RUGI DAN REHABILITASI Tamba Tua, Marthin Dongan; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19182

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti penerapan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara fisik maupun secara psikologi kepada anak korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pedoman penegakan hukumnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga memberikan putusan yang berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa negara sudah memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam memutuskan di pengadilan dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual walaupun dalam kedua putusan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual
Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suheri; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1965

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika
Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Gender Auditor Terhadap Kualitas Audit Saefullah; Rahim, Syamsuri; Rhamdani, Reza; Wahyuni, Nur
Center of Economic Students Journal Vol. 4 No. 2 (2021): April-June (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.86 KB) | DOI: 10.56750/csej.v4i2.434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi dan gender auditor terhadapa kualitas audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 13 kantor akuntan publik dengan jumlah auditor sebanyak 44. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 37 responden yang bekerja di KAP. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik non probability samplingyang dipilih yaitu sampling jenuh. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 16. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen memiliki efek positif terhadap kualitas audit. Pengaruh parsial (t test) menunjukkan bahwa variabel independensi, kompetensi dan gender mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan pengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai R252,4% . itu adalah independensi, kompetensi dan gender mempengaruhi perubahan kualitas audit dari 52,4% dan 48,1% yang tersisa dalam perubahan kualitas audit dipenagruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Peningkatan Investasi Daerah melalui Kemudahan Perizinan di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Fitrianto, Sigit; Saefullah; Setyowati, Retno Kus
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.4714

Abstract

The city that contributes to investment in order to improve the national economy is South Tangerang due to the ease of licensing in the city of South Tangerang based on Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Advertisements. Problem: How can ease of advertising licensing increase regional investment in South Tangerang City? What are the obstacles to increasing regional investment through ease of licensing in South Tangerang City based on Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Advertisements? Normative legal research research methods. In conclusion, regional investment in the context of facilitating licensing in the city of South Tangerang based on Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Advertisements is one of the policy focuses for improving the investment climate in Indonesia. The development of One Stop Integrated Services (PTSP) has become the government's agenda for registration and establishment of business sectors. The licensing bureaucracy is one of the obstacles to the development of the world of business in Tangierang Sielatan City. Many of the licensing processes that are currently available have various aspects of process, problems, non-transparency, unplanned timing and high costs that must be paid.
An Effective Financial Management Model in Non-Formal Educational Institutions: A Case of Majelis Taklim Kampung Maffaz, Pesantren Maskanul Huffadz Abdulloh alfarizi, Abdulloh; Wisnu ahmad; Saefullah; Jundullah Wafiq
At-Takwin: Journal of Islamic Education Studies Vol. 1 No. 1 (2025): June
Publisher : CV. Kayaswara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65097/at-takwin.v1i1.46

Abstract

As a non-formal educational institution, the Majelis Taklim (Islamic study group) plays a strategic role in fostering and empowering the community, particularly in religious, social, and moral aspects. The Majelis Taklim serves not only as a means of religious learning but also as a forum for strengthening social bonds, increasing collective awareness, and fostering spiritual values in daily life. However, the sustainability of this institution depends heavily on effective financial management, which is carried out transparently and accountably. Good financial management will create a sustainable funding system and increase the trust of the congregation and the community in the institution. This study aims to identify the current state of financial management at the Majelis Taklim in Maffaz Village. This study examines the various challenges faced in practice and designs a financial management model that aligns with the characteristics of Islamic boarding school-based non-formal institutions. The research method used is a qualitative approach with a case study method, through interviews, direct observation, and document analysis. The results show that the financial system used is still simple and highly dependent on trust, but has shown positive trends towards transparency and accountability. 
Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pelatih Khairul Alfiyan Kusnanto; Waty Suwarty Haryono; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2592

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual di dunia olahraga yang melibatkan pelatih sebagai pelaku dan atlet sebagai korban, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap atlet, terutama anak di bawah umur. Fenomena seperti kasus pelatih taekwondo di Nunukan (2025), kasus atlet gulat Bantul (2022-2023), dan guru olahraga di Denpasar (2020) memperlihat-kan masih adanya kesenjangan antara hukum tertulis (law in the book) dan penera-pannya (law in action). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini meru-muskan dua masalah utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum ter-hadap atlet atas tindak pidana kekerasan seksual oleh pelatih, dan (2) bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi atlet dari kekera-san seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual ap-proach), dan kasus (case approach), melalui analisis terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pu-tusan-putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara nor-matif, hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan korban, namun implementasinya belum efektif karena lemahnya regulasi turunan, pengawasan etik, dan mekanisme pelaporan dalam lembaga olahraga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap atlet harus bersi-fat komprehensif, meliputi perlindungan preventif melalui kebijakan safe sport dan kode etik pelatih, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum yang sensi-tif terhadap korban dan pemulihan psikososial yang berkelanjutan. Negara wajib memastikan keadilan substantif bagi korban dan akuntabilitas moral bagi pelatih sebagai pendidik.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Kejahatan Ekonomi Andy Perdana Putera; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4211

Abstract

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak-hak dasar konsumen, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen; dan (2) bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi yang lahir dari praktik pinjaman online ilegal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang diperkaya data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (KUHP, UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, Permenkominfo), putusan pengadilan (antara lain Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020, No. 525/Pid.Sus/2020, PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021, dan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024), serta doktrin para ahli dan laporan lembaga terkait OJK, Kominfo, dan Satgas PASTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan telah tersedia, tetapi penerapannya masih bersifat fragmentaris, reaktif, dan belum sepenuhnya berpijak pada paradigma perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi, baik dalam konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, maupun mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan hukum pidana yang integratif dan selektif, yang menempatkan pinjaman online ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, serta mengharmoniskan instrumen penal dengan kebijakan non-penal berupa pengawasan administratif, pemblokiran sistem elektronik, literasi keuangan dan digital, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi korban. Kebijakan yang demikian diharapkan mampu menekan prevalensi pinjol ilegal, mengurangi jumlah korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Dalam Menghadapi Diskriminasi Di Tempat Kerja: : Study Kualitatif Atas Implementasi UU Ketenagakerjaan Dan UU HAM Wasito; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4299

Abstract

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang di satu sisi dikaitkan dengan kebutuhan investasi dan alih teknologi, namun di sisi lain memunculkan praktik pembatasan jabatan, disparitas upah, penahanan paspor, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang berpotensi diskriminatif. Rumusan masalah tesis ini adalah: (1) bagaimana implementasi UU Ketenagakerjaan dan UU HAM dalam memberikan perlindungan terhadap TKA dari diskriminasi di tempat kerja; dan (2) bagaimana kesenjangan antara norma hukum nasional dan standar internasional (Konvensi ILO) dengan realitas perlindungan TKA di lapangan serta implikasinya bagi penguatan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, secara normatif TKA ditempatkan sebagai subjek hukum yang seharusnya menikmati perlindungan yang sama dengan pekerja lokal, namun implementasinya masih didominasi logika pengendalian administratif sehingga perlindungan terhadap TKA baru terlihat kuat ketika sengketa sampai ke pengadilan. Kedua, terdapat kesenjangan normatif dan implementatif dengan standar ILO, terutama terkait ketiadaan larangan eksplisit diskriminasi berbasis kewarganegaraan, pembatasan jabatan yang bersifat struktural, lemahnya mekanisme pengaduan ramah TKA, serta praktik yang mendekati kerja paksa. Tesis ini menyimpulkan perlunya penguatan norma anti- diskriminasi, reformulasi kebijakan TKA, dan penguatan kelembagaan pengawasan agar perlindungan TKA selaras dengan prinsip keadilan substantif dan rule of law. Rekomendasi diarahkan pada revisi UU 13/2003 dan regulasi turunannya, peningkatan kapasitas pengawas, serta koordinasi ketenagakerjaan–keimigrasian– HAM dalam penanganan kasus TKA secara terpadu.
Nalar Ekologi Dalam Perspektif Islam Saefullah
JURNAL PENELITIAN Vol 13 No 2 (2016): Volume 13 Nomor 2 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/3b7vks37

Abstract

Problems of the environment now show an alarming rate. Various facts of environmental destruction on Earth have disturbed its inhabitants. This paper employs patterned library research and browsing to explore Islamic contributions in solving this problem. As a result, Islam gives great attention to various problems of human life, including environmental issues. This formulation is different from Western modernist scientific views that tend to rely only on technical approaches without considering other aspects. In fact, using a technical approach alone is not sufficient; it also requires other approaches, including the transcendent and the profane.