Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Usia Anak serta Dampaknya Menuju Bonus Demografi di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Harmono, Harmono; Suwarsono, Hendri; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global Vol. 2 No. 4 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/bhumiputra.v2i4.420

Abstract

Child marriage is still a serious problem in Indonesia, including Cirebon Regency which records hundreds of marriage dispensation applications every year. This practice has a negative impact on children's rights, educational continuation, reproductive health, and the quality of human resources to deal with the demographic bonus. This Community Service activity aims to improve legal knowledge and reproductive health, change attitudes towards child marriage, and encourage the formation of an Anti-Child Marriage Village Forum in Ciwaringin District. The program will be carried out in July-September 2025 by involving 45 participants (teenagers, parents, community leaders, village cadres) through a participatory and collaborative approach. The stages include initial observation, training and workshops, project-based campaigns, village forum formation, and evaluation. Data were collected by pre-post questionnaires, observations, in-depth interviews, and photo/video documentation. The results of the evaluation showed a significant increase in legal knowledge (54.3 → 82.7), knowledge of reproductive health (48.5 → 79.1), and attitudes in support of child marriage postponement (61.2 → 83.9). The participation rate reached >90%, with the active involvement of PKK teenagers and mothers in the production of posters, leaflets, digital content, and the establishment of village forums through the Village Head Decree. This activity concluded that community-based reproductive health and legal education is effective in improving community knowledge and attitudes and triggering local leadership for child marriage prevention advocacy, although real behavioral change requires sustained cross-sectoral interventions.
Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Optimalisasi Struktur Pemerintahan Berbasis Studi Komparatif Sistem Desa Indonesia dan Kampung Tengah Negeri Perlis di Malaysia Ipik Permana; Hendri Suwarsono; Moh. Abidzar
Abdimas Awang Long Vol. 9 No. 2 (2026): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v9i2.2109

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis secara komparatif struktur dan kewenangan pemerintahan desa di Indonesia dengan sistem pemerintahan kampung di Negeri Perlis, Malaysia, serta merumuskan pembelajaran kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola pemerintahan lokal. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan metode observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen regulasi dan kebijakan pemerintahan lokal di kedua negara. Lokasi Pengabdian meliputi tiga desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan tiga kampung di Negeri Perlis, Malaysia. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kesamaan fungsi dasar sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pengelola urusan masyarakat lokal, namun berbeda secara mendasar dalam desain kelembagaan dan distribusi kewenangan. Desa di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang relatif lebih kompleks dengan pembagian fungsi eksekutif dan representatif serta tingkat otonomi fiskal dan regulatif yang lebih luas. Sebaliknya, sistem kampung di Malaysia menunjukkan struktur kelembagaan yang lebih sederhana dengan tingkat koordinasi administratif yang lebih terintegrasi dengan pemerintah daerah. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang berbeda dalam menyeimbangkan otonomi lokal dan integrasi pemerintahan. Studi ini menghasilkan tiga pembelajaran utama, yaitu pentingnya penguatan partisipasi masyarakat yang terstruktur, peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan keseimbangan antara otonomi fiskal dengan akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar empiris bagi pengembangan kebijakan pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.
Digital Transformation in Public Services: Adoption of the National Digital Identity System Rangga Setiadi Rachmawan; Sri Wulandari; Hendri Suwarsono
Salus Publica: Journal of Community Service Vol. 4 No. 2 (2026): August 2026
Publisher : Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/saluspublica.v4i2.641

Abstract

Digital Population Identity (IKD) is a population administration application implemented as a government policy to facilitate public access to population data. The objectives of this study are to analyze the use of IKD as a means of facilitating access to digital information, to identify barriers to its use, and to examine efforts to address these barriers. The method used in this study is research subjects are heads of population administration information management divisions, serving as key informants. The study applies Vial’s theory of digital transformation, which comprises six dimensions: the combination of information technology, organizational change, the creation of new value, organizational culture, organizational structure, and organizational strategy. The results of the study indicate that the IKD application facilitates the public’s access to digital population administration services, thereby saving time, effort, and costs. Challenges in its implementation include application glitches, network limitations, low digital literacy among some members of the public, and uneven outreach efforts.
PEMANFAATAN MEDIA PLANG INFORMASI MASA PENGURAIAN SAMPAH SEBAGAI SARANA EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN DI DESA CISETU, KECAMATAN RAJAGALUH, KABUPATEN MAJALENGKA Hendri Suwarsono; Kelompok KKN 23 Cisetu
SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): SEPAKAT JUNI 2026
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/sepakat.v6i1.656

Abstract

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Salah satu faktor yang memengaruhi cara masyarakat memperlakukan sampah adalah terbatasnya pengetahuan mengenai lamanya proses penguraian berbagai jenis sampah di lingkungan. Kurangnya informasi tersebut dapat menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari sampah yang dibuang dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan media plang informasi masa penguraian sampah sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kepedulian lingkungan masyarakat di Desa Cisetu, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan KKN-T UGJ Tahun 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media plang informasi yang memuat jenis sampah dan estimasi waktu penguraiannya, seperti styrofoam yang tidak mudah terurai, botol plastik sekitar 500 tahun, botol kaleng sekitar 200 tahun, sampah plastik sekitar 20 tahun, serta kemasan susu atau kardus sekitar 5 tahun, mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai perbedaan karakteristik setiap jenis sampah. Plang informasi yang dibuat menggunakan bahan kayu dan dipasang di lokasi yang mudah terlihat memungkinkan masyarakat membaca informasi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Keberadaan media tersebut menarik perhatian warga untuk membaca serta membahas informasi yang disampaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa media informasi sederhana yang ditempatkan di ruang publik dapat berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan yang membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai dampak lingkungan dari sampah yang dihasilkan. Dengan demikian, pemanfaatan plang informasi masa penguraian sampah dapat mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
Innovations In The Implementation of The Sapawarga Application In Taxpayer Administration Elsa Selvia; Sri Wulandari; Hendri Suwarsono
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 10 (2026): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v4i10.760

Abstract

The rapid advancement of information and communication technology has encouraged local governments to transform public services through digital innovation, particularly in taxpayer administration. Conventional administrative processes often face challenges, such as limited accessibility, lengthy procedures, and low levels of public participation, making the implementation of e-government necessary to improve service quality. This study aims to examine the implementation of the Sapawarga application in taxpayer administration at the Kuningan Regency SAMSAT Office, identify the challenges encountered during its implementation, and analyze government efforts to address these challenges. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was based on Richardus Eko Indrajit’s e-government framework, which consists of three dimensions: support, capacity, and value. The findings indicate that the Sapawarga application has improved taxpayer services by simplifying administrative processes, increasing efficiency, enhancing transparency, and enabling taxpayers to access services without directly visiting the SAMSAT office. However, several obstacles remain, including limited digital literacy, unstable internet infrastructure, technical system disruptions, and varying levels of user acceptance. The government has addressed these issues through public outreach, digital literacy programs, technical coordination, and the provision of alternative manual service options. In conclusion, the Sapawarga application represents a significant digital innovation that supports the modernization of taxpayer administration; however, continuous improvements in technological capacity and community readiness are required to ensure sustainable and equitable digital public services.
Political Institutional Reconstruction Following the 2025 Protests Demanding the Dissolution of the Indonesian House of Representatives (DPR RI): Institutional Crisis and Civil Resistance Hendri Suwarsono
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i3.103

Abstract

Background The large-scale protests demanding the dissolution of the Indonesian House of Representatives (DPR) in 2025 reflected a severe decline in public trust and exposed weaknesses in legislative accountability, budget transparency, and political representation. The protests pressured political elites to replace key officials, suspend several legislators, and cancel a proposed increase in parliamentary allowances. This study examines how the crisis prompted political institutional reconstruction and assesses the role of civil society in shaping institutional change. Methods This study employed a descriptive qualitative approach based on a literature review of academic publications, official documents, and credible media reports. The data were analyzed by identifying patterns of institutional response, political adjustment, and civil resistance during and after the protests. Results The findings show that the rotation of the leadership of Commission III, the suspension of several legislators, and the cancellation of the allowance increase were reactive measures designed primarily to contain public pressure and prevent further escalation. Although these measures contributed to short-term political stabilization, they did not address the structural causes of public distrust, particularly weak legislative accountability, limited budget transparency, inadequate political representation, and ineffective public oversight. This study contributes to the literature by distinguishing crisis containment from substantive institutional reconstruction. It demonstrates that concessions made by political elites under civic pressure can produce the appearance of reform without transforming the institutional practices that generated the crisis. Conclusions The 2025 protests expanded civil society participation beyond electoral channels and showed its capacity to influence legislative and party decisions. Genuine reconstruction, however, requires sustained civic engagement, stronger public oversight, and a firm commitment from political parties and the government to structural reform.
Analysis of The Implementation of Village Policies in Empowering Village Officials for The Procurement of  Goods and Services From A Legal Perspective Hendri Suwarsono; Moh. Sutarjo; Harmono
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i3.111

Abstract

Background This study aims to analyze the implementation of village policies in empowering village officials regarding the procurement of goods and services from a legal perspective. The focus of the study includes the implementation of policies for empowering village officials, the legal perspective on the implementation of village procurement of goods and services, and the obstacles encountered in implementing these policies. Methods The research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. The analysis technique used was descriptive qualitative analysis. Results The results of the study indicate that the empowerment of village officials through education, training, and legal assistance plays an important role in improving the quality of governance in village procurement of goods and services. The implementation of village procurement activities must adhere to the principles of legality, transparency, accountability, effectiveness, and participation in accordance with the principles of good governance. Conclusion Obstacles to policy implementation are still found in the form of limited understanding of regulations, inadequate human resources among village officials, weak supervision, and the suboptimal digitalization of village administration. Strengthening the capacity of village officials and optimizing supervision are necessary to achieve professional and accountable village governance.
The Effectiveness of Bus Rapid Transit (BRT) Implementation as a Public Transportation Policy in Cirebon City Raden Mahendra Haryo Bharoto; Hendri Suwarsono; Yanto Heryanto; Iskandar Zulkarnaen; Moh. Sutarjo
Journal Public Policy Vol 12, No 4 (2026): October (in Progress)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i4.14926

Abstract

Urban traffic congestion is a public policy challenge that reflects the effectiveness of government interventions in managing urban mobility. The Cirebon City Government has implemented Bus Trans Cirebon as a Bus Rapid Transit (BRT) policy intended to provide an alternative to private vehicle use and support efforts to reduce traffic congestion. This study examines the effectiveness of Bus Trans Cirebon by assessing the alignment between policy implementation and the mobility needs of local communities. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through semi-structured interviews with 14 informants, consisting of 3 transportation officials, 6 regular users, and 5 non-users, complemented by field observations and policy document analysis. The analysis focuses on service reliability, route and spatial alignment, and service consistency in shaping public trust and travel choices. The findings indicate that the effectiveness of Bus Trans Cirebon remains constrained by uncertain schedules, limited route connectivity, inadequate service frequency, and insufficient integration with actual mobility patterns. Although the service is generally perceived as relatively comfortable and safe, these limitations reduce its competitiveness compared with private vehicles and constrain its capacity to induce modal shift. The study further identifies a gap between government expectations and users’ everyday mobility experiences. The study concludes that the effectiveness of BRT depends not merely on the formal provision of services but on whether the service can become a reliable, accessible, and competitive alternative to private mobility. These implementation conditions help explain why modal shift remains limited despite the availability of Bus Trans Cirebon.
Rekonstruksi Kelembagaan Politik Pasca- Demo Pembubaran DPR-Tinjauan Atas Krisis Institusional dan Perlawanan Sipil di Tahun 2025 Hendri Suwarsono
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7596

Abstract

Demonstrations demanding the dissolution of the House of Representatives by 2025 highlight a crisis of public trust and serve as a key moment in Indonesia's political landscape. These protests have not only symbolic significance but also lead to elite repositioning, the temporary dismissal of several members, and the cessation of policy that increased benefits. This study examines how the crisis has prompted political institutional reconstruction and the role of civil society in influencing change. A descriptive qualitative approach was used, including literature studies, analysis of academic literature, official documents, and media reports. The findings indicate that actions by the House of Representatives, such as the rotation of Commission III leadership, member deactivation, and rejection of benefit increases, were primarily reactive to public pressure. The discussion reveals that while these actions reduce crisis escalation, they are cosmetic and do not address structural issues like legislative accountability and budget transparency. In conclusion, the 2025 protests provide an opportunity for civil society to engage politically outside elections, but the institutional changes made are short-term. Fundamental reform can only occur if civil movements remain consistent and if political parties and the government commit to reform.