Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar JURTEKSI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Saliha : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Ensiklopedia Social Review Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan & Manajemen Syariah JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Mahkamah Hukum
Rus Yandi
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
The Legislative Authority of the House of Representatives (DPR) in Law-Making under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Zuhri, Basrial; Yandi, Rus; Zahmi, April; Triawan, Ade
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1557

Abstract

The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia post-reform have brought fundamental implications for the configuration of legislative authority within Indonesia’s constitutional system. One significant change is the strengthening of the authority of the People's Representative Council (DPR) as the holder of the power to make laws, as emphasized in Article 20, paragraph (1) of the 1945 Constitution. This article aims to comprehensively examine the legislative authority of the DPR in the lawmaking process according to the 1945 Constitution, as well as its implementation in Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation, DPR RI Regulation Number 1 of 2020 on House Rules, DPR Regulation Number 2 of 2020 on Lawmaking, and Presidential Regulation Number 87 of 2014. This study uses the Normative Legal Research Method, with a statute approach. The research findings show that the DPR’s legislative authority includes the power to propose draft laws, to deliberate jointly with the President, and to enact draft laws into law. Although the DPR constitutionally holds the power to create laws, in practice, this authority is still exercised within the framework of the distribution of power, involving both the President and the Regional Representative Council (DPD). This article emphasizes that the DPR’s dominance in legislation has been reinforced after the amendments to the 1945 Constitution, yet its implementation still faces political and procedural dynamics that require strengthening of coordination mechanisms, public participation, and balance between state institutions to ensure the creation of democratic and accountable laws.
Corruption In Indonesia (Form, Root Cause, Impact And Obstacles As Well As Strategies And Eradication Efforts) Zatila , Fazia; Yandi, Rus
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 1 No 1 (2024): (May) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/et4qs788

Abstract

Corruption cases are a problem that continues to occur in Indonesia. The dominant factor comes fromthe political elite who have positions in government. Corruption carried out by the state can harm thestate and harm the interests of many people. Law 31 of 1999 classifies corruption as follows:detrimental to the country's economy, bribery, embezzlement, extortion, fraud, procurement conflicts,complacency. Corruption has several dangerous consequences, namely threats to: national and statelife, development, state bureaucracy, the economic sector, health services, the political and democraticsector, and the social sector. Obstacles to eradicating corruption include obstacles: structural,cultural, instrumental and administrative factors that must be known in Indonesia. The factors thatcause corruption consist of 4 (four) aspects, namely: individual behavior, organization. Thiscommitment must be implemented as a comprehensive strategy to minimize the four aspects that causeit. corruption through strategies that include preventive and investigative. and repressive aspects thatare implemented intensively and addressed permanently, include: planning and restructuring publicservices, strengthening transparency, monitoring and sanctions, increasing the effectiveness ofsupporting tools for preventing corruption.
Dampak Perubahan UUPA terhadap Implementasi Hukum Perdata Handira, Kasra; Yandi, Rus
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 1 No 1 (2024): (May) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/x6kbw309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam dampak perubahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap implementasi Hukum Perdata di Indonesia, khususnya dalam aspek-aspek yang terkait dengan tanah dan properti. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam upaya penyesuaian dan harmonisasi antara UUPA dan KUHPerdata, serta peraturan pelaksanaan yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan dengan mengkaji secara kritis isi literatur, mengidentifikasi temuan-temuan penting, menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta melakukan sintesis dan interpretasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUPA memberikan dampak yang signifikan terhadap implementasi Hukum Perdata dalam beberapa aspek, antara lain: (1) konsep kepemilikan tanah, hak atas tanah, dan pemanfaatan tanah; (2) mekanisme peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, atau warisan; (3) pengaturan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terkait tanah; (4) mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, termasuk kekuatan hukum putusan atau kesepakatan serta eksekusinya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian dan harmonisasi antara UUPA dan KUHPerdata, serta peraturan pelaksanaan yang terkait, untuk mencapai kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, dan konsistensi dalam penerapan Hukum Perdata di bidang pertanahan.
Implikasi Hukum Perdata dalam Era Digital Ghany, Muhammad Yusran; Yandi, Rus
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 1 No 2 (2024): (November) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/z93db226

Abstract

Di era digital, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perdata yang muncul akibat digitalisasi, khususnya dalam konteks kontrak elektronik, hak cipta, dan privasi data. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian ini mengkaji berbagai kasus dan regulasi terkini untuk memahami bagaimana hukum perdata beradaptasi dengan tantangan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata telah mengalami beberapa penyesuaian, masih terdapat celah yang perlu ditangani untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di ruang digital. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat digital.
Kontroversi Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025: Dampaknya terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Zatila, Fazia; Yandi, Rus; Zuwanda, Rifka
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 2 No 1 (2025): (May) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/vpaw8629

Abstract

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025 telah menimbulkan polemik karena dianggap membatasi akses terhadap dianggap membatasi akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya bagi perempusn dan kelompok rentan. Artikel ini bertjuan untuk mengkaji isi regulasi tersebut serta mengidentifikasi pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan disukung analisis data sekunder, artikel ini menekususri kesesuaian regulasi tersebut dengan hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, kajian ini menyertakan studi kasus dan pandangan dari berbagai pihak, termasuk LSM dan tenaga medis, untuk menggambarkan dampak nyata regulasi terhadap hak kesehatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa Permenkes No. 2 Tahun 2025 berpotensi bertentang dengan prinsip otonomi tubuh, hak atas layanan kesehatan yang aman, serta beberapa undang-undnag dan konvensi internasional. Artikel ini merekomendaiskan revisi regulasi serta peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan kesehatan.
Co-Authors Afriendi Sikumbang Afrinal Afrinal Afrinal, Afrinal Ahmad Sibawai Amaroh Bit Taqwa, Irvan Anggreiny Tampongangoy Anggreiny Tampongangoy Aprilia, Rani Azwar Makmur Basrial Zuhri Basrial Zuhri Firdaus Gea, Melvin Hariyanti Ghany, Muhammad Yusran Gustri Efendi Handira, Kasra Indrasatya Octavianus Nasirun Kaksim Lumaing, Engeli Yuliana Marizem, Marizem Meffi Andrina Mangangantung Meffi Andrina Mangangantung Melvin Hariyanti Gea Nasirun, Indrasatya Octavianus Natasha Indah Putri Sumahaf Natasha Indah Putri Sumahaf Novita Mongdong Paulus Robert Tuerah Prayitno, Rangga Romi Mesra Romi Mesra Sibawai, Ahmad Triawan, Ade Veron Gilbert Walintukan Veron Gilbert Walintukan Yatim, Yenita Yesika Pangkey Yesika Pangkey Yoan Barbara Runtunuwu Zahmi, April Zatila , Fazia Zatila, Fazia Zuhri, Basrial Zuwanda, Rifka