Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Community Health Provision Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) AL-SULTHANIYAH Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Prasetyo, Boedi
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan Clianta Putri, Vania; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3472

Abstract

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), direksi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam pengembangan anak perusahaan. Hal ini berdasarkan wewenangnya yang diberikan berdasarkan hukum untuk bertindak dalam rangka mencapai keuntungan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah mengkaji klasifikasi kerugian negara atas dasar kerguian anak perusahaan BUMN atas dasar kelalaian direksi BUMN dan perlindungan yang dapat dimiliki oleh seorang direksi melalui prinsip business rule judgment. Berkaitan dengan hal tersebut, status BUMN yang modalnya bersumber dari kekayaan negara membuat anak perusahaan yang dikembangkan oleh direksi BUMN dapat memberikan kerugian bagi negara seperti diakibatkan oleh kelalaian direksi. Namun, hal tersebut hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur kerugian negara. Selain itu, seorang direksi BUMN memiliki perlindungan berdasarkan prinsip business rule judgment bagi setiap pengambilan keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian. Hal ini selaras dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.
Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Pengawasan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Angel Monica, Racheline; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3832

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terus berkembang di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi korban tetapi juga pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Imigrasi memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengawasan TPPO melalui pengendalian dokumen perjalanan, pengawasan perlintasan orang di pintu masuk, serta kolaborasi dengan instansi lain. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam menanggulangi TPPO di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan imigrasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kerjasama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya memberantas TPPO.
Keabsahan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Wijaya, jesica Natalia; Prasetyo, Boedi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.10555

Abstract

This study aims to analyze the validity of reports on domestic violence (DV) crimes filed after divorce, focusing on the Military Court Decision Number 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. This article is categorized as normative legal research using a statutory approach and a case approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The study concludes that reports of domestic violence crimes filed after divorce remain legally valid, provided they meet the formal and material requirements as stipulated by applicable regulations. The military court's decision in this case highlights the importance of recognizing victims' rights to justice, regardless of marital status.
Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligent) Dalam Penegakan Diagnosis Pasien di Rumah Sakit Sastria, Evan; Prastopo, Prastopo; Mulyono, Mulyono; Prasetyo, Boedi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3640

Abstract

Artikel ini membahas implikasi hukum perlindungan konsumen terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penegakan diagnosis pasien di rumah sakit. Seiring dengan meningkatnya peran teknologi AI dalam sektor kesehatan, yang meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi operasional, penting untuk membahas kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis regulasi dan pedoman yang ada seputar aplikasi AI dalam layanan kesehatan, berfokus pada tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam memastikan keselamatan pasien dan informed consent (persetujuan berdasarkan informasi). Melalui tinjauan literatur dan analisis kasus, makalah ini mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan diagnosis berbasis AI, termasuk masalah tanggung jawab hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Lebih lanjut, artikel ini membahas kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari malpraktik dan memastikan standar etika dalam implementasi AI. Temuan ini menyoroti perlunya kolaborasi antara ahli hukum, profesional kesehatan, dan pengembang teknologi untuk menetapkan undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif yang dapat beradaptasi dengan lanskap AI yang terus berkembang dalam layanan kesehatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN ATAS BARANG JAMINAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2023/PN.KTG.) Sitorus, Steven; Prasetyo, Boedi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10802

Abstract

This research examines the legal protection for PT Pegadaian on pawn collateral that is proven to be the result of a criminal offense, such as in the case of Kotamobagu District Court Decision Number 150/Pid.B/2023/PN.Ktg. The purpose of this study is to examine the availability of legal protection. to PT Pegadaian and the legal actions that may be done in the event that problematic material is encountered. This study employs a normative legal approach that draws on statutes and case law and adopts the theory of preventive and repressive legal protection. The results show that although PT Pegadaian has applied the precautionary principle following the Standard Operating Procedure (SOP), there is still a risk of receiving collateral from criminal acts that can cause material and immaterial losses. Therefore, a clearer legal protection mechanism is needed to maintain trust in the relationship between debtors and creditors and ensure legal certainty in business activities.
Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code: Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP Baru Reano, Arfan; Prasetyo, Boedi
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i4.1397

Abstract

General background: Aggravated theft remains one of the most prevalent property crimes in Indonesia, generating significant social and economic harm. Specific background: The enactment of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces substantial reforms to the formulation and classification of aggravated theft, replacing the long-standing provisions under Article 363 of the former Criminal Code. Knowledge gap: Despite these changes, there is limited scholarly analysis regarding how the new provisions affect sentencing practices, evidentiary assessment, and legal certainty within the criminal justice system. Aims: This study analyzes the implementation of criminal sentencing for aggravated theft under Article 477 of the New Criminal Code and compares it with the regulatory framework of the previous code. Results: The findings indicate that the New Criminal Code provides clearer, more systematic, and more coherent formulations of aggravating factors, alongside more proportional sentencing scales, thereby facilitating investigation, prosecution, and judicial decision-making. Novelty: This study demonstrates that the restructuring of aggravated theft provisions enhances interpretive consistency and reduces ambiguity in legal application. Implications: Overall, the revised provisions strengthen sentencing effectiveness, reinforce deterrence, and establish greater legal certainty in adjudicating aggravated theft cases. Highlights: Clarifies the shift from Article 363 (Old KUHP) to Article 477 (New KUHP) in defining aggravated theft. Highlights improved clarity, structure, and proportionality in the New Criminal Code’s sentencing framework. Emphasizes the enhanced legal certainty and consistency for law enforcement and judicial practice. Keywords: Aggravated Theft, New Criminal Code, Sentencing, Legal Certainty, Proportionality  
Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2024/PN RAH Huring, Vinna Clarissa; Prasetyo, Boedi
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4511

Abstract

Legal protection for victims resulting from a criminal act must be provided to every citizen, including people with disabilities. This study explains that the judge's decision is based on the facts revealed during the trial, with a specific example in the case of decision 78/PID.SUS/2024/PN RAH. This study uses a normative juridical legal approach. The approaches used in this study are the case approach, the statutory approach, and the conceptual approach. Decision Number 78/PID.SUS/2024/PN RAH substantively acknowledges the vulnerability of victims with disabilities by making powerlessness an aggravating factor and applying the criminal norms of Law No. 12/2022, thus emphasizing the perpetrator's responsibility. However, the decision does not outline crucial procedural accommodations such as legal and psychosocial assistance, disability-sensitive medical/forensic examinations, accessible communication, and examination room arrangements, resulting in a gap between legal recognition and the realization of the right to access justice and the practical recovery of victims. The imposition of fines has the dual potential of acting as both a retributive sanction and a restorative instrument if there is a clear allocation mechanism. However, because the decision does not regulate the management or restitution clause of the fine, the opportunity to fulfill distributive and restorative justice for the victim is missed. Therefore, the imposition of fines should ideally be accompanied by a restitution obligation, a transparent mechanism for fund management, and a guarantee of service referrals so that the financial sanction truly repairs the victim's losses, rather than simply punishing the perpetrator.
Investigation Mechanism to Obtain Information from Suspects Allegedly Committing Criminal Acts: Mekanisme Penyidikan untuk Mendapatkan Keterangan Terhadap Tersangka yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Romlih, Rheihan Nurrizki; Prasetyo, Boedi
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1401

Abstract

General background of this study lies in the central role of investigation as a crucial stage in the Indonesian criminal justice process, where investigators are responsible for collecting evidence and obtaining suspect statements under KUHAP. Specific background concerns recurring procedural deviations in practice, including coercive interrogation, absence of legal counsel, and improper documentation, which undermine due process and violate constitutional protections. Knowledge gap emerges from limited scholarly analysis that systematically connects the normative framework of KUHAP with its practical implementation in suspect examinations. This study aims to examine the investigation mechanisms for obtaining suspect statements while prioritizing legal protection, based on a normative legal research method analyzing statutory rules and legal doctrine. Results show that although KUHAP clearly regulates summons procedures, notification of rights, voluntary statements, prohibition of coercion, and standardized documentation through BAP, significant discrepancies remain in field practices. Novelty of this research lies in offering an integrated assessment of normative provisions, operational challenges, and concrete procedural reforms, particularly mandatory audio-visual recording and strengthened oversight. Implications highlight the urgency of improving investigator professionalism and ensuring transparent, accountable investigations to safeguard suspect rights and preserve the integrity of the criminal justice system. Highlights: Clear KUHAP procedures often differ from actual investigative practices. Suspect statements must be obtained voluntarily without coercion. Strong oversight and audio-visual recording are essential for accountable investigations. Keywords: Investigation, Suspect Rights, KUHAP, Legal Protection, Criminal Procedure
Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan Tarnama, Eins Mitchelle; Prasetyo, Boedi
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1406

Abstract

The general background of this study lies in the central importance of judicial consistency in upholding legal certainty within Indonesia’s criminal justice system. The specific background concerns the contrasting outcomes in the Gregorius Ronald Tannur case, where the Surabaya District Court acquitted the defendant while the Supreme Court later imposed a prison sentence, revealing potential procedural irregularities and integrity issues within the judiciary. The knowledge gap emerges from the limited scholarly examination that systematically connects judicial disparity with its legal, institutional, and socio-justice implications. This study aims to analyze the disparity between Decision No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby and Decision No. 1466/K/Pid/2024, and to evaluate its impact on public trust, legal certainty, and judicial accountability. The results show that differences in legal interpretation, assessment of evidence, procedural deviations, and external influences contribute significantly to the disparity, with substantial consequences for the perception of justice. The novelty of this research lies in offering an integrated normative–comparative analysis that links judicial reasoning, structural weaknesses, and ethical considerations within one evaluative framework. The implications emphasize the urgent need for strengthened judicial supervision, clearer sentencing guidelines, and systemic reforms to ensure fairness, transparency, and the restoration of public confidence in Indonesia’s legal system. Highlights: Highlights how differing court decisions undermine legal certainty and consistency. Emphasizes the role of judicial integrity in maintaining public confidence. Identifies the need for stronger oversight and clearer sentencing guidelines. Keywords: Judicial Disparity, Legal Certainty, Judicial Integrity, Sentencing Inconsistency, Public Trust
Inconsistency in the Implementation of Corruption Criminalization Guidelines Based on PERMA No. 1 of 2020 in the Harvey Moeis Case Decision Cristofel, Moses; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.367

Abstract

This study analyzes the inconsistency in applying Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2020 on Sentencing Guidelines for Corruption Cases in the Central Jakarta District Court Decision No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst concerning Harvey Moeis. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through a descriptive qualitative framework. The findings reveal that the sentencing failed to align with the principles of proportionality and justice mandated by PERMA No. 1 of 2020. Weak judicial oversight, subjective interpretation by judges, and declining professional ethics have led to sentencing disparities that erode public trust in judicial integrity. Systemic reconstruction is therefore required through stronger compliance mechanisms, an enhanced role of the Judicial Commission, and moral-based judicial training to ensure the consistent realization of substantive justice.
Co-Authors Allena Marvelia Silalahi Angel Monica, Racheline Arianto, Rafi Fadhlurrohman Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Artana, I Putu Juni Clianta Putri, Vania Cristofel, Moses Dharmaputra, Rio Perdana Dwi Putra, Guntur Yudha Edy Wijayanti Efrila, Efrila Ellen Santoso Febriyani, Febriyani Fitry Taufik Sahary Guntur Yudha Dwi Putra Huring, Vinna Clarissa Husain, Bahtiar Idris, Berlian IVAN SAVERO, IVAN Kantikha, I Made Kusumawardhana, Vishnu Margareth Trisya Adefinola Naru Markoni Markoni Maulanda, Yogen Muhammad Putra Syawal Al Mahdi Mulyono Mulyono Nasser, Nasser Negoro, Luhung Wikant Bakti Prastopo, Prastopo Pricillia Angellina Priscilia, Viona Purwanto, Haeru Racheline Angel Monica Racheline Angel Monica Reano, Arfan Romlih, Rheihan Nurrizki S D, R Deltanto Sahary, Fitry Taufik Sarana, Harmin Sastria, Evan Satriawan Satriawan, Satriawan Setyawan, Gerald Febrian Sidabutar, Hamonangan Priambodho Silitonga, Vera Dumonda Sintia Maryam Sitorus, Steven Sutarno , Sutarno Syafri, Deni Tarnama, Eins Mitchelle Tetty Melina Lubis Vania Clianta Putri Vera Dumonda Silitonga Vishnu Kusumawardhana Wijaya, jesica Natalia Wijayanti, Edy Yogen Maulanda Zulkifli, Dedy