Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Jurnal Ushuluddin KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik JURNAL MAHKAMAH Jurnal Ilmiah Peuradeun SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Anterior Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Al Dzahab IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Analisa: Journal of Social Science and Religion Jurnal Lektur Keagamaan Jurnal Penelitian
Ahmad, Jafar
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pendidikan Karakter dan Perilaku Memilih Warga Kota Sungai Penuh Ahmad, Jafar
Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.458 KB)

Abstract

Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, keterlibatan langsung warga dalam setiap pemilihan politik telah membawa perubahan besar. Tidak saja bagi meningkatnya partisipasi warga secara langsung dalam politik, namun juga beberapa ekses negatif terhadap prilaku memilih warga. Di antara yang paling menonjol adalah pola pilihan yang sangat dipengaruhi oleh unsur primordialisme dan penggunaan uang sebagai imbalan dalam pemilihan. Prilaku politik warga dalam melakukan pilihan seperti yang tersebut di atas, alih-alih mendukung berkembangnya demokrasi ke arah yang lebih baik, justeru menghancurkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh demokrasi. Sehingga perlu upaya yang cukup serius untuk mengantisipasi berkembangnya prilaku politik yang telah berkembangan, paling tidak sejak proses pemilihan langsung, tahun 2004, dimulai. Namun, di tengah-tengah masalah yang ditemui di atas, tetap ada peluang bagi pihak yang ingin memperbaiki kualitas prilaku memilih warga. Responden meyakini bahwa himbauan para tokoh masyarakat di masing-masing daerah tetap bisa memberi pengaruh positif bagi prilaku memilih warga. Bahkan, media  komunikasi melalui tempat-tempat ibadah dan acara-acara keagamaan dianggap efektif untuk memperbaiki prilaku memilih warga di Kabupaten  Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Kebijakan Industri Malaysia Ahmad, Jafar
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15 No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan kebijakan ekonomi Malaysia, khususnya kebijakan industri pada pemerintahan Mahatir bin Mohamad dalam periode 1983-1990 dalam bidang otomotif. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Mahatir, sebagai Perdana Menteri Malaysia, dalam menjalankan tujuan industrialisasi. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu pemaparan data-data yang ada dalam proses industrialisasi Malaysia serta menganalisa agar hasilnya bisa dipahami. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia pada masa Pemerintahan Mahatir memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri bisa memberi hasil yang paling tidak mendekati taget yang talah ditetapkan dalam the New Economic Policy.
Sejarah Jambi Ahmad, Jafar
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15 No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah Jambi
Kebijakan Industri Malaysia: Kebijakan Industri Mahatir 1988-1985 Jafar Ahmad
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 15 No. 1 (2015): Islamika : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v15i1.134

Abstract

ABSTRACT This study aims to understand and explain the policy of the Malaysian economy, particularly industrial policy on bin Mohamad Mahathir administration in the period 1983-1990 in the automotive field. Another objective of this research was to determine and explain the efforts made ​​Mahathir, as Prime Minister of Malaysia, in the run goal of industrialization. The type of this research is descriptive-analytical, ie exposure data that is in the process of industrialization of Malaysia as well as analyze the results in order to be understood. Based on the results of the study show that industrial policy is implemented in Malaysia during the Mahathir administration showed a high state intervention in the industry can give results at least talah taget approach set out in the New Economic Policy. KEYWORDS: Policy of industrial, automotive and Industrial Capital Japan
Dinamika dan Problematika Perkembangan Pemikiran Islam Moderat di Kalangan Perguruan Tinggi Umum di Indonesia Jafar Ahmad
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 20 No. 01 (2020): Islamika : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memotret bagaimana konsepsi pemikiran Islam Moderat kurang berkembang di perguruan tinggi umum. Padahal, paham Islam Moderat adalah obat penawar mujarab bagi penyebaran paham radikalisme di kampus-kampus, yang kini pertumbuhannya sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana itu bisa terjadi dan faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tersebut. Peneliti memperoleh data melalui kajian literatur, baik melalui buku, jurnal maupun artikel di media massa. Peneliti juga memperkuat data kajian melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang berkembangnya pemikiran Islam Moderat di kalangan universitas umum disebabkan karena tidak adanya proses pelembagaan paham moderatisme Islam di kampus-kampus umum tersebut. Sementara paham fundamentalis yang berujung pada konsepsi radikalisme, justru perkembangannya berlangsung massif melalui lembaga resmi kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK).
KONFLIK POLITIK DESA PEREBUTAN SUMBER DAYA EKONOMI (STUDI KASUS KONFLIK MASYARAKAT DESA PULAU PANDAN VERSUS PLTA PT KERINCI MERANGIN HIDRO DI KABUPATEN KERINCI) Jafar Ahmad
Al Dzahab: Journal of Economics, Management, Business and Accounting Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Dzahab: Journal of Economics, Management, Business, and Accounting
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.03 KB) | DOI: 10.32939/dhb.v2i2.1153

Abstract

Tujuan Penelitian: Penelitian ini memotret secara gamblang bagaimana model konflik sosial terjadi antara korporasi besar dengan masyarakat yang relasi sosialnya sangat solid, kuat dalam memegang teguh adat istiadat. Konflik ini dimulai pada perebutan sumber daya ekonomi berupa tanah masyarakat/adat yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan perusahaan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di tempat lain, konflik selalu saja melibatkan masyarakat dan korporasi secara langsung. Konflik terjadi head to head. Berbeda yang terjadi di Kerinci, PT Kerinci Merangin Hidro di Desa Pulau Pandan tidak lagi berhadap-hadapan atau berkonfrontasi langsung ketika menguasai tanah untuk kepentingan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Desain/Metodologi/Pendekatan Penelitian: Penulis mengumpulkan data riset ini melalui proses wawancara mendalam, kajian literatur, analisis dokumen termasuk informasi di surat kabar. Untuk menganalisis temuan ini penulis menggunakan teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf. Hasil Penelitian: Temuan riset ini menunjukkan kehadiran dan penguasaan lahan oleh PT Kerinci Merangin Hidro telah memantik konflik sosial yang sangat meluas di tengah masyarakat Desa Pulau Pandan. Perusahaan di bawah bendera grup Bukaka (milik mantan Wapres Jusuf Kalla) itu memahami struktur sosial masyarakat yang sangat solid sehingga tak mau ambil resiko dengan melakukan konfrontasi secara langsung. Implikasi Hasil Penelitian: Dalam penguasaan sumber daya ekonomi masyarakat diperlukan beberapa strategi yang humanis dan persuasif sehingga tidak terjadi bentrokan antara perusahaan dengan masyarakat.
Faktor Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda Dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Nusantara Jafar Ahmad
Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Vol 5, No 2 (2022): Pengembangan Materi dalam Pembelajaran Sejarah
Publisher : Prodi. Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan APPS (Asosiasi peneliti dan Pendidik Sejarah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/historia.v5i2.44145

Abstract

Kerajaan Belanda diklaim telah mengontrol Nusantara--sebutan Indonesia sebelum kemerdekaan--, lebih dari 350 tahun. Diawali dari kedatangan VOC pada awal abad ke-17 (Maret 1602), kemudian tegaknya Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1850--sejumlah literatur menyebutkan tahun 1800--yang berpusat di Batavia, sebutan Jakarta di masa lampau. Setelah ratusan tahun berkuasa di Nusantara, Belanda gagal mempertahankan wilayah jajahannya, dimulai sejak Nusantara dikuasai Jepang pada tahun 1942. Memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari Amerika Serikat pada 1945, Belanda hendak mencoba kembali menguasai Indonesia--setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945--, melalui serangkaian agresi militer sebanyak dua kali (agresi militer I tahun 1947 dan agresi militer II tahun 1948). Tapi, segigih apapun perjuangan itu, Belanda tetap gagal mengembalikan kedigdayaannya di Indonesia, seperti yang pernah diukir di masa lampau. Apa yang menyebabkan Belanda gagal mempertahankan wilayah jajahannya di Nusantara? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan tersebut? Penelitian ini secara khusus menjawab pertanyaan tersebut. Data riset ini diperoleh melalui kajian pustaka, baik melalui analisis terhadap jurnal, buku maupun berita di media massa. Penelitian ini menunjukkan sejumlah faktor kegagalan Belanda dalam mempertahankan wilayah jajahannya di Indonesia. Pertama, terjadinya krisis ekonomi di negera Belanda pada tahun 1930an yang memicu terjadinya konflik dan perpecahan kelompok elit di kerajaan Belanda. Konflik mencapai puncaknya ketika kelompok Kristen berhasil menguasai kursi parlemen dan menyingkirkan kelompok liberal dan komunis yang sudah berkuasa selama 50 tahun. Krisis ekonomi, konflik dan perpecahan kelompok elit di negeri Belanda itu pada akhirnya mempengaruhi wilayah kolonialnya sehingga menjadi sulit dikontrol. Kedua, terjadinya mobilisasi sumber daya, dimana Jepang turut mengerahkan persenjataan untuk membantu rakyat Nusantara yang ingin melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Jepang mengajarkan rakyat cara berperang dan menggunakan senjata. Kemudian massa sangat mudah dimobilisir karena peran kelompok ulama yang mengkonsentrasikan gerakan perlawanan dari pondok pesantren. Mobilisasi massa relative mudah dijalankan karena, umat Islam yang merupakan mayoritas di Nusantara, tidak ingin Belanda yang dianggap pemerintahan Kristen itu kembali berkuasa dan menyengsarakan umat Islam. Ketiga, adanya konstruksi isu kemerdekaan yang sudah dijalankan oleh tokoh-tokoh pergerakan, dimulai pada masa Soekarno, Hatta, dan wacana kemerdekaan itu terus dibangun secara massive oleh kelompok Islam melalui pondok-pondok pesantren.
TITLE WALIYUL AMRI ADH-DHARURI BI SYAUKAH AS NU’S SUPPORT TO SOEKARNO IN GUIDED DEMOCRACY 1959-1965 Asa’ari Asa’ari; Jafar Ahmad; Andri Nurjaman; Doli Witro; Raid Alghani
Analisa: Journal of Social Science and Religion Vol 7, No 2 (2022): Analisa Journal of Social Science and Religion
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18784/analisa.v7i2.1784

Abstract

The Nahdlatul Ulama Party is one of the Islamic parties that became a loyalist party to President Soekarno during the implementation of guided democracy. This is because the political strategy used by the NU Party is a realistic political strategy and tends to be accommodating and cooperative in dealing with President Soekarno’s new political situation, namely guided democracy. So that after the NU Party decided to accept guided democracy, the return of the 1945 Constitution, and the Nasakom and Manipol-Usdek, the NU party supported the leadership of President Soekarno, one of its supports was the awarding of a charter with the title waliyul amri adh-dharuri bi syaukah from Nahdlatul Ulama to President Soekarno. This paper aims to reveal the waliyul amri adh-dharuri bi syaukah title charter as moral support from the Nahdlatul Ulama Party to the leadership of President Soekarno during the guided democracy. The method used in this study is the historical method, while the approach used is the hermeneutic theory of Paul Ricoeur. The results of the study show that the waliyul amri adh-dharuri bi syaukah charter is a form of moral support from the Nahdlatul Ulama Party for the leadership of President Soekarno, so it has legitimized that the government led by President Soekarno himself is a legitimate government according to the eyes of fiqh law. This charter is also the basis for acceptance and support from the NU Party for President Soekarno and his guided democracy.
Transformation of the political struggle model at the village level due to the fight for village fund resources: A case study of village head elections before and after the enactment of UU Desa Number 6 of 2014 Jafar Ahmad; Heri Herdiawanto; Laode Harjudin
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 36 No. 1 (2023): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mkp.V36I12023.141-155

Abstract

This study captures how the Village Law (UU) Number 6 of 2014 has radically changed political behavior at the village level. The political dynamics involved several former DPRD members, former KPU members, and local businessmen in the succession arena for the Village Head Election (Pilkades), in which conditions were rarely encountered in previous times. This study analyzed how changes occurred as they were triggered by the struggle for resources due to the allocation of village funds (DD). This study uses qualitative research methods. Data were collected through interviews with actors who contested in village elections, documentation, and literature studies. The results of this study show how changes in political behavior at the village level only occur after the Village Law is enacted. This study concludes that the Village Law number 6 of 2014 has shifted the political behavior of rural communities as evidenced by the massive circulation of money politics which has led to tense political battles. This study also concludes that the Village Law entices political actors and local businessmen to participate in the contest to seize the power of the village head.
NAHDLATUL ULAMA IN FACING THE GUIDE DEMOCRACY 1959-1965: An Overview of Social and Political Factors Hidayat, Asep Achmad; Nurjaman, Andri; Ahmad, Jafar; Witro, Doli; Alghani, Raid
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 20 No 2 (2022): Bahasa Inggris
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.687 KB) | DOI: 10.31291/jlka.v20i2.1069

Abstract

ABSTRACT Nahdlatul Ulama is one of the Islamic political parties that took part in the national political arena during President Soekarno's time from parliamentary democracy to the transition period from parliamentary democ­racy to guided democracy. NU's progress was closely related to its social and political factors which required NU to accept and integrate into President Soekarno's new government system. This paper aims to reveal the social and political factors that enabled NU to face and then accept guided democracy. This article employed a qualitative approach, particu­larly the historical study method. In tracing the socio-religious history in this study, the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiog­raphy were taken. The results showed that NU's social factors in dealing with guided democracy were due to the presence of the PKI which was so strong in national politics and so close to President Soekarno. To deal with the PKI, like it or not, NU had to enter the government in order to resist the PKI and divert President Soekarno's inclination towards NU. Mean­while, the political factor was to maintain NU's position in government, where had always received a share. NU efforts were done solely to protect Muslims, especially ahlussunnah waljamaah an-nahdliyah. Keywords: Guided Democracy, Nahdlatul Ulama, Socio-Political Factors.  ABSTRAK Nahdlatul Ulama merupakan salah satu partai politik Islam yang berkiprah di kancah perpolitikan nasional masa Presiden Soekarno sejak demokrasi parlementer bahkan mampu bertahan pada masa transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Hal ini karena ada faktor sosial dan politik yang mengharuskan NU menerima dan masuk pada sistem pemerintahan baru Presiden Soekarno. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap faktor sosial dan politik yang memungkiakan NU mengha­dapi dan kemudian menerima demokrasi terpimpin. Artikel ini mengguna­kan pendekatan kualitatif, dengan metodi studi sejarah. Dalam menelu­suri sejarah sosial keagamaan dalam penelitian ini, ditempuh tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunju­kan bahwa faktor sosial NU dalam menghadapi demokrasi terpimpin karena adanya eksistensi PKI yang begitu kuat dalam politik nasional dan kedekatannya dengan Presiden Soekarno. Untuk menghadapi PKI maka NU mau tidak mau harus masuk dalam pemerintahan dalam rangka membendung PKI dan mengalihkan kecenderungan Presiden Soekarno kepada NU. Sedangkan faktor politik adalah untuk mempertahankan kedudukan NU di pemerintahan yang sejak zaman demokrasi parlementer NU selalu mendapatkan jatah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dan melindungi umat Islam khususnya ahlisunnah waljamaah an-nahdliyah.  Kata kunci: Demokrasi Terpimpin Faktor Sosial-Politik, Nahdlatul Ulama.
Co-Authors Alghani, Raid Andri Nurjaman Asa’ari Asa’ari Asa’ari, Asa’ari Doli Witro Fachry Abda El Rahman Hadi, Al Amin Harjudin, La Ode Hayat, Ade Putra Hengki Firmanda Herdiawanto, Heri Heri Herdiawanto Hidayat, Asep Achmad Kustiawan, Muhamad Taufik Muhammad Wahdini Mushkalamzai, Ziaulrahman Nisaul Fadillah Nurjaman, Andri Nuzul Iskandar, Nuzul Raid Alghani Wafi, Mahmud Hibatul Witro, Doli Zufriani, Zufriani