Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.613
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Journal of Innovation Research and Knowledge Media Bina Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Perspektif Administrasi Publik dan hukum International Journal of Social Welfare and Family Law
Ernu Widodo
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WNA YANG MELANGGAR IJIN TINGGAL DI INDONESIA Erlangga Dwi Saputra; Subekti; Ernu Widodo
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 12: Juli 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Permasalahan penerapan sanksi pidana masih berpeluang adanya kebijakan dari keadilan restoratif sebagai dasar alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, upaya diplomatik yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, masalah anggaran dana karantina yang terbatas. Upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah faktor kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing. Disarankan kepada pihak imigrasi agar selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaku tidak menyalahgunakan izin keimigrasian, apalagi sekarang Presiden Joko Widodo memperkenalkan Golden Visa kepada orang asing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN) Benny Soewanda; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti; Moh Taufik; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan metode Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKT diakui sebagai anak biologis dari RAD (Tergugat) dan WAK (Penggugat), berhak mendapatkan hak asuh dari keduanya, dibuktikan melalui kesaksian dan tes DNA. Perlindungan hukum terhadap NKT merujuk pada UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, pendidikan, perlindungan, pelayanan sosial, dan bantuan sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Dede Wildan Kurniawan; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat merusak kesucian dan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam, pencabulan diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukuman untuk pencabulan dalam hukum Islam dapat berupa rajam, cambuk, atau denda, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi. Pelaku pencabulan yang telah menikah dan melakukan tindakan pencabulan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman rajam. Dalam hukum Islam, pencabulan dianggap sebagai tindakan yang merusak kesucian dan kehormatan seseorang, serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hukum Islam dalam menghadapi tindakan pencabulan.
VISUM ET REPERTUM PENGGUGURAN KANDUNGAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Moch. Haristian Kusuma; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Dudik Djaja; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana terkait pengguguran kandungan di Indonesia. Visum et repertum berfungsi sebagai dokumen medis yang menyajikan fakta objektif mengenai kondisi fisik dan psikologis korban, serta menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut memenuhi unsur pidana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengkaji prosedur pembuatan visum et repertum yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang sesuai standar medis yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana visum et repertum digunakan dalam proses persidangan untuk mendukung dakwaan dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Dengan adanya visum et repertum, pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan menjadi lebih jelas, sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya visum et repertum sebagai bukti medis yang sah dan strategis dalam proses peradilan pidana pengguguran kandungan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MELINDUNGI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Alief Akbar Albasir; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, terutama melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lokal, yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam melindungi masyarakat melalui program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam program Pendaftaran tanah sistematis lengkap telah berjalan efektif dalam menciptakan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti akses jalan yang lebih baik dan peningkatan fasilitas umum. Namun, terdapat tantangan terkait pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang perlu ditingkatkan agar program ini dapat lebih optimal dalam melindungi masyarakat. Penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Immanuel Obed Anaru; Sri Astutik; Nur Handayati; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ary Hendri Saputra; Ernu Widodo; Vallencia Nadya Paramita
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.167

Abstract

A good human being always uses the time given to him by the creator to be used to create useful works. One of the acts that is useless and has been in the habit in the past until now is gambling. Legal issues of this normative legal research: How does gambling crime occur in society? What is meant by the phrase gambling content as referred to in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? Gambling crimes in society are a complex and growing problem. The crime of gambling is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, which states that gambling is any game that contains elements of betting in the hope of getting a profit based on luck or skill. Gambling encompasses a wide range of forms, from traditional games such as cockfighting and lotteries to online gambling. This activity not only involves people from the lower layers, but also reaches the middle and upper classes. Article 27 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 Electronic Information and Transactions The phrase gambling content includes the following elements: 1. Intentional, An act is carried out with the intention to distribute or transmit gambling content. 2. Without Rights, the Perpetrator does not have permission or the right to perform such acts. 3. Gambling Content, Content distributed or transmitted contains elements of gambling, either directly or indirectly.
ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT Edy Rudyanto; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Ernu Widodo
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 9: April 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit merupakan salah satu kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial dan transaksi elektronik. Penyalahgunaan ini dapat mencakup berbagai tindakan ilegal, seperti penggunaan kartu kredit tanpa izin, penipuan, atau pemalsuan dokumen yang melibatkan transaksi kartu kredit. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dan pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia. Pembahasan ini mencakup dasar hukum yang mengatur tindak pidana tersebut, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, baik berupa pidana penjara maupun denda. Selain itu, artikel ini juga membahas pertanggungjawaban hukum, baik secara individu maupun korporasi, yang dapat terlibat dalam penyalahgunaan kartu kredit. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan kartu kredit, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi potensi kejahatan serupa di masa depan.
Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Novita Wulan Sari; Ernu Widodo; Sri Sukma Damayanti
International Journal of Social Welfare and Family Law Vol. 3 No. 1 (2026): January: International Journal of Social Welfare and Family Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsw.v3i1.557

Abstract

Unregistered marriage (nikah siri) in Indonesia refers to marriages conducted in accordance with Islamic religious law but not officially recorded by the state. This legal gap creates significant challenges, particularly concerning the legal status of wives, children, and marital property. This study employs a normative juridical research methodology to examine the legal consequences of unregistered marriages on the positions of wives, children, and property, as well as to analyze the forms of legal protection available for children born from such marriages. The findings reveal that wives in unregistered marriages lack legal protection comparable to those in registered marriages, including rights to marital property, alimony, and inheritance. Children born from these unions initially possess legal relationships only with their mothers and maternal families. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 established a legal pathway for children to establish civil relationships with their biological fathers through scientific evidence such as DNA testing. Despite this judicial development, practical implementation faces considerable obstacles including evidentiary difficulties, social stigma, and limited access to legal remedies. This research concludes that active state intervention and institutional support remain essential to safeguard children's fundamental rights, including identity, inheritance, and protection from legal and social discrimination.
Resolution of Insurance Disputes from Defective Consent After Constitutional Court Decision Jiwangga, Asa Prayoga; Subekti; Ernu Widodo
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 22 No. 1 (2026): June in progress
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v22i1.356

Abstract

Human life is inseparable from concerns regarding the welfare of family members left behind after the death of the primary breadwinner. Insurance has become an integral part of modern human life, serving to maintain life balance and ensure the economic stability of families when the breadwinner passes away. The presence of life insurance is expected to provide financial protection so that the surviving family members may continue to live in adequate conditions. One of the fundamental principles in insurance law is the principle of utmost good faith. Therefore, consumers, in this case the insured, are required to disclose information fully and accurately. Failure to do so previously entitled the insurer to unilaterally cancel the insurance contract in accordance with Article 251 of the Commercial Code. However, the Constitutional Court of Indonesia, through Decision Number 83/PUU-XII/2024, declared that Article 251 of the Commercial Code is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and therefore has no binding legal force. Accordingly, the legal issue examined in this study concerns how disputes arising from defects of consent committed by the insured should be resolved following the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024. This research employs a normative legal research method. The study concludes that insurers may still cancel an insurance agreement if a defect of consent committed by the insured is proven, by filing a tort claim based on an unlawful act before the District Court.
Co-Authors Abdillah Satar Alief Akbar Albasir Ary Hendri Saputra Benny Soewanda Dede Wildan Kurniawan Dimas Purnayoga Rakayoni Dony Adhitama Kurniawan Dudik Djaja Dudik Djaja Sidarta Edy Rudyanto Erlangga Dwi Saputra Faizah, Hanim Fathul Hamdani Gloria Viona Pattikawa Immanuel Obed Anaru Ireine Firsty Rahayu Jiwangga, Asa Prayoga Moch. Haristian Kusuma Moh Taufik Novita Wulan Sari Nur Handayati NURUL HIDAYAT Quri’syaich Say Mandari Rinadini Hendrasworo Sri Astutik Sri Sukma Damayanti Sri Sukmana Damayanti Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Sumardi . Suriyo, Suriyo Vallencia Nadya Paramita Wahyu Prawesthi Y Ucuk Suyono Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono