Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL RAMLIN AHMAD
Bulletin of Law Research Vol.1 No.2 (Des 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v1i2.42

Abstract

Terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Sistem pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh suatu bangsa dalam mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan, karena pada dasarnya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.
QUO VADIS KEADILAN DI NEGRI INI Sebuah KERESAHAN MASYARAKAT DALAM BERHARAP KEPASTIAN & KEMANFAATAN HUKUM Ramlin Ahmad
Bulletin of Law Research Vol.2 No.1 (Jun 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i1.85

Abstract

Penegakan hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang dialami oleh kelompok ekonomi rendah, sering kali memunculkan ketidakadilan. Masyarakat dengan ekonomi rendah merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul dari penerapan hukum dalam sistem yang ada. Ketika hukum dipisahkan dari konteks sosialnya, maka keadilan yang diharapkan oleh masyarakat akan sulit tercapai. Aparat penegak hukum sering kali hanya melihat dan memahami kasus-kasus yang melibatkan masyarakat golongan bawah melalui teks-teks (pasal kaku) yang tertera dalam undang-undang, bersikap legalistik dan positivistik, tanpa berusaha memahami situasi tersebut dalam konteks sosiologisnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan keberpihakan hukum kepada masyarakat bawah. Penegakan hukum yang bersifat afirmatif dan berpihak tidak cukup jika hanya dibangun melalui paradigma legalistik-positivistik; diperlukan juga pendekatan kritis dan progresif. Para pengadil tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan hukum yang mumpuni, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan kreativitas serta terobosan hukum yang positif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan serta manfaat hukum yang lebih luas bagi Masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Alinea I Pembukaan UUD 1945.
ANALISIS TRANSFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN SERTA PELUANG DALAM REGULASI SIBER TERHADAP DATA PRIBADI DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL Ramlin Ahmad; Renytha Mariana Hengkenang
Bulletin of Law Research Vol.2 No.1 (Jun 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i1.86

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya pengaturan perlindungan data di ranah siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh, masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR(ANALISIS YURIDIS DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM): (Analisis Yuridis dan Upaya Perlindungan Hukum) Ramlin Ahmad; Renytha Mariana Hengkenang
Bulletin of Law Research Vol.2 No.1 (Jun 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i1.87

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, merusak perkembangan sosial, emosional, dan mental, serta meninggalkan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Biometrik (Face Id Hijacking) Dalam Pembayaran Digital Ramlin Ahmad
Bulletin of Law Research Vol.3 No.1 (Jun 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v3i1.202

Abstract

Perkembangan teknologi pembayaran digital mendorong meningkatnya penggunaan sistem autentikasi biometrik, khususnya Face ID, sebagai metode verifikasi identitas yang dianggap cepat dan aman. Namun, kemajuan ini juga melahirkan bentuk kejahatan baru berupa Face ID Hijacking, yakni upaya pembobolan sistem pengenalan wajah melalui pemalsuan, rekayasa citra, atau manipulasi data biometrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kejahatan biometrik dalam konteks pembayaran digital di Indonesia, serta mengidentifikasi celah regulasi yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap data biometrik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, serta peraturan turunan mengenai transaksi elektronik dan keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun data biometrik telah dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang wajib dilindungi secara ketat, pengaturan mengenai mekanisme keamanan, standar teknis autentikasi biometrik, serta pertanggungjawaban pihak penyelenggara sistem elektronik belum diatur secara komprehensif. Selain itu, belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur tindak pidana Face ID Hijacking sebagai jenis kejahatan biometrik baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penyempurnaan regulasi melalui pembentukan standar keamanan biometrik nasional, penguatan kewajiban penyelenggara sistem pembayaran digital, serta harmonisasi hukum pidana siber untuk menanggulangi kejahatan biometrik secara efektif.
SOSIALISASI ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI LINGKUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAKTI ASIH TANGERANG Ramlin Ahmad; Aryono Aryono
Community Service Articles Vol. 3 No. 1 (May 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v3i1.219

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah memudahkan akses terhadap pinjaman online (pinjol) di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Namun, banyaknya pinjol yang ilegal menimbulkan sejumlah masalah hukum, termasuk kejahatan seperti penipuan, pemerasan, kebocoran data pribadi, dan ancaman. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang tentang aspek hukum pidana terkait dengan pinjol ilegal serta memberikan solusi pencegahan dan penanganan. Metode yang diterapkan meliputi sosialisasi, pendidikan hukum, dan diskusi yang interaktif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mahasiswa akan bahaya pinjol ilegal serta pemahaman mereka mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ada. Oleh karena itu, pendidikan hukum pidana menjadi alat yang penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan pinjol ilegal di lingkungan kampus.
PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM KULINER MELALUI PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN PENERAPAN PEMBUKUAN SEDERHANA PADA MADRASAH BISNIS AL-AQSHA DELANTINOS, BSD, KOTA TANGERANG SELATAN Nursupian Nursupian; Abdul Haris; Ramlin Ahmad; Farhana Farhana; Farina Azahra Putri; Ajeng Lutfhia Septiani; Wildan Muhamad Arsyi; Tabina Bilqis Anastasya; Regitha Azzahra; Vienchensya Efendy; Achmad Daffa Hafiz
Community Service Articles Vol. 3 No. 1 (May 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v3i1.243

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama rendahnya literasi keuangan dan belum diterapkannya pembukuan secara sistematis. Permasalahan serupa ditemukan pada pelaku UMKM kuliner di lingkungan Madrasah Bisnis Al-Aqsha Delantinos, BSD, Kota Tangerang Selatan, yang sebagian besar masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha serta melakukan pencatatan transaksi secara sederhana. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pelaku UMKM melalui edukasi literasi keuangan dan pendampingan penyusunan pembukuan sederhana. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Learning (PAL) yang melibatkan peserta secara aktif melalui tahapan identifikasi permasalahan, edukasi, pelatihan praktik, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, kemampuan mencatat transaksi harian, pengelolaan piutang, pencatatan transaksi berbasis pre-order, pengelompokan biaya, serta penyusunan laporan laba rugi sederhana. Selain meningkatkan kompetensi teknis, kegiatan ini juga mendorong perubahan perilaku peserta dalam menerapkan pembukuan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang lebih baik. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas administrasi keuangan UMKM dan diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong pemanfaatan pembukuan digital serta memperluas akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan formal.