Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM PASAR LEMBANG CILEDUG KOTA TANGERANG DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS MELALUI PENGELOLAAN LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL YANG EFISIEN Nursupian Nursupian; Ramlin Ahmad; Akbarudin Noor
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.131

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih efisien untuk meningkatkan keuntungan. Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman tentang keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan likuiditas dan struktur modal. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga langkah, yaitu sosialisasi dan survei awal, pelatihan manajemen keuangan, dan bimbingan praktik pencatatan keuangan yang sederhana. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui pre-test dan post-test terhadap 20 peserta UMKM. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta mencapai 35%, dengan kemampuan menyusun laporan kas dan pemahaman rasio likuiditas sebagai aspek yang paling menonjol. Lebih dari itu, 85% peserta mulai mencatat kas harian, dan 75% di antaranya memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang berfokus pada praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman ini, pelaku UMKM dapat mengoptimalisasi likuiditas dan struktur modalnya, sehingga keuntungan usaha mereka dapat meningkat terus-menerus.
DISEMINASI KUHP NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023 SEBAGAI UPAYA LITERASI HUKUM DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAKTI ASIH TANGERANG Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Heri Ferdiansyah
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.132

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP baru ini membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari segi substansi, filosofi, maupun pendekatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. Namun, berdasarkan berbagai pengamatan dan hasil survei lapangan, tingkat pemahaman masyarakat termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa terhadap isi dan implikasi KUHP baru ini masih tergolong rendah. Banyak isu yang berkembang di masyarakat seringkali disertai dengan mis-informasi dan kesalahpahaman terhadap pasal-pasal baru, seperti yang mengatur tentang delik kesusilaan, penghinaan terhadap lembaga negara, dan hukum adat. Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang merasa perlu untuk berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tentang KUHP terbaru ini.
Pendampingan Hukum bagi Pekerja Perempuan terhadap Perlindungan dari Diskriminasi dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di Tempat Kerja Akbaudin Noor; Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Irsyad Zamhier Tuahuns
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.137

Abstract

Pekerja perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pemerintahan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perempuan pekerja masih rentan terhadap praktik diskriminasi, baik dalam bentuk perbedaan upah, pembatasan akses terhadap jabatan struktural, maupun perlakuan tidak adil lainnya. Salah satu permasalahan paling krusial adalah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang sering kali tidak berlandaskan pada pertimbangan hukum dan cenderung dilakukan dengan alasan-alasan yang bias gender. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan advokasi hukum serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja perempuan dalam menghadapi diskriminasi dan ancaman PHK sepihak di tempat kerja. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi individu, serta pendampingan advokatif terhadap kasus-kasus yang dialami peserta. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar para pekerja aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi hukum yang sesuai. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap hak-hak ketenagakerjaan, serta tumbuhnya keberanian untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang dialami kepada instansi berwenang seperti Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga bantuan hukum. Secara umum, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum di kalangan pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya advokasi berbasis gender dalam mewujudkan keadilan di dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini menjadi model implementatif bagi penguatan peran lembaga bantuan hukum dan akademisi dalam mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berperspektif keadilan gender.
Criminal Law Education: Preventing Online Fraud and Cybercrime in Ngalang Village, Gedangsari Sub-district, Gunungkidul, Yogyakarta Aryono Aryono; Ramlin Ahmad
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/4awq4j06

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly expanded public access to internet-based services; however, it has simultaneously increased exposure to cybercrime risks, particularly online fraud, which is increasingly affecting rural communities. This community service program aims to enhance legal and digital literacy among residents in preventing cybercrime in Ngalang Village, Gedangsari Sub-district, Gunungkidul Regency. The program employs a participatory-educational approach, incorporating legal awareness sessions, interactive discussions based on real case studies, simulations for identifying cybercrime patterns, and practical training on preventive measures and reporting mechanisms. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments to assess participants’ level of understanding. The results indicate a significant improvement in legal literacy and participants’ ability to recognize and anticipate various forms of online fraud and cybercrime. These findings demonstrate that community-based legal education is an effective preventive strategy in addressing digital crime. Accordingly, this program contributes to strengthening legal awareness and enhancing the resilience of rural communities against cyber threats in the digital era.