Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
AGUNG SUPANGKAT
Universitas Maarif Hasyim Latif
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK Aris N. Takalapeta; Agam Sulaksono; Agung Supangkat; Djasim Siswoyo
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14274

Abstract

Semakin berkembangnya suatu peradaban objek dari tindakan kejahatanpun mulai berkembang tanpa memandang batasan usia, status sosial dan lain-nya. Jenis dari kejahatanpun mulai berfariasi sampai pada kesehatan seksual yang mana melanggar norma kesusilaan dan hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Di Indonesia sendiri salah salah satu kejahatan yang juga marak terjadi adalah penyerangan terhadap seksualitas. kekerasan seksual pada anak terus menglami pelonjakan dan telah menjadi virus globalitas di berbagai belahan benua. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membela hak asasi manusia sebagai negara hukum yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan, dan anak wajib diberikan perlindungan hukum sebagai korban.
ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA Rama Novi Jayanto; M. Zamroni; Agung Supangkat
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.14280

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan perkawinan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara sosial, psikologis ataupun biologis. Batasan usia untuk menikah sangat penting karena dalam berumah tangga diperlukan kematangan psikologis, karena usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang – Undang No 16 tahun 2019. Perubahan ini berkaitan dengan menaikkan batas usia perkawinanan yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan turunan masalah dari penambahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang menjadi poin dalam peraturan ini. Untuk mengetahui putusan dispensasi pernikahan tentang penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, maka perlu diketahui faktor dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis ini digunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dibawah umur. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dibawah umur. Sumber data menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan analisis untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO Rafsanjani Ahmad; Bambang Panji Gunawan; Agung Supangkat
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.14282

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Studi ini bertujuan guna memahami pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa supaya tidak disalahgunakan. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, BPD diharapkan tidak ragu ataupun takut sebab Lembaga ini berlandasan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Hasil studi menunjukkan bahwa BPD belum mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa karena fokus dan tugas masih dalam tahap perencanaan, yaitu menerima aspirasi penduduk desa mengenai pembangunan dan pengelolaan Dana Desa. Namun, dalam kenyataannya BPD sering tidak terlibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa oleh BPD dapat dinilai berdasarkan indikator pengawasan, yaitu mengukur kesesuaian antara pengawasan dengan perencanaan awal, membandingkan pengawasan dengan perencanaannya, dan mengoreksi kinerja apabila terdapat kekeliruan. Salah satu hambatan yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan adalah terbatasnya jumlah anggota BPD, serta adanya sikap kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa sehingga proses pengawasan kurang optimal.
PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DALAM ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR Octavina Putri Rodhi; M. Zamroni; Agung Supangkat
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v6i2.14299

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui motif hukum dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dan peradilan hukum dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Penelitian ini mengadopsi metode pengumpulan data yuridis normatif-empiris yang menekankan pada studi kepustakaan. Penelitian ini melibatkan analisis dan kajian literatur buku yang kemudian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisisnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya motif hukum yang melatar belakangi anak dibawah umur untuk melakukan suatu ikatan perkawinan ialah sosial peragulan bebas, adat istiadat atau kebudayan, ekonomi, dan keterbatsan pendidikan selain itu, dalam peradilan hukum dispensasi kawin bagi anak dibawah umur, hakim tidak memeberikan perlakuan cuma-cuma (prodeo). Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI MASA KINI DAN DI MASA YANG AKAN DATANG Mochamad Firmansyah; Bambang Panji Gunawan; Agung Supangkat
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v6i2.14300

Abstract

Perjudian adalah jenis patologi sosial. Perjudian adalah bahaya nyata pada praktik yang diterima setelah mengorbankan permintaan sosial. Perjudian yang seperti ini bias menjadi penghalang material-spiritual bagi pembangunan nasional. Akibatnya, perjudian harus ditangani secara rasional. Pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana adalah salah satu upaya logis tersebut. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengaturan regulasi pidana yang sedang berlangsung di Indonesia sudah memadai untuk menangani kasus judi dan bagaimana kebijakan aplikatif tersebut diterapkan. Dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang, untuk memerangi perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang mengatur tentang penertiban perjudian. Tetapi, terdapat sejumlah kelemahan dalam formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dapat memutuskan hukuman pidana seperti apa yang akan diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana perjudian pada tahap yang berlaku. Hal ini karena pengaturan KUHP tentang sistem minimum umum dan sistem maksimum umum, yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terbaru. Di masa depan, tindak pidana judi masih harus ditindak melalui kebijakan penindakan. Kebijakan perumusan hukum pidana harus efektif dan bisa mengikuti situasi zaman tindak pidana perjudian dengan menggunakan alat yang mutakhir.
Co-Authors AGAM SULAKSONO Ahmad Heru Romadhon Aris N. Takalapeta Bambang Panji Gunawan Djasim Siswoyo Fajar Rachmad Dwi Miarsa Hariadi Sasongko IMAM SUBANDRIO KHOMSIN ZAKARIYA Kirey Dian Puspitarani Lila Sekarnawati Lukman Efendi M Zamroni M. Zamroni Mochamad Firmansyah MOCHAMAD IMAM HARIYANTO MUHAMMAD NOFAN NOFRIZAL Octavina Putri Rodhi R. SRI UTAMI Raden Burhanudin Sri Kuncoro Sakti Rafsanjani Ahmad Rama Novi Jayanto SINDU DWI MARSENO SUYITNO SUYITNO